Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di Provinsi Maluku Utara.
Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengedepankan efisiensi serta transparansi dalam setiap prosesnya.
“Persoalan serius dalam hal tata kelola pemerintahan ada isu transparansi, ada isu efisiensi di situ,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, Bima menekankan perlunya keselarasan visi dan frekuensi antara presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota dalam melayani masyarakat serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
/data/photo/2025/01/07/677d072ba9ab8.jpeg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan")
