Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan jajaran kementeriannya, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), untuk dapat menjaga integritas.
“Jangan sampai tragedi KTP-elektronik terulang kembali. Jangan sampai ada fraud-fraud (kecurangan-kecurangan, red.) yang dilakukan secara sistematis,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia mengingatkan jajaran Kemendagri agar tidak membuat produk-produk hukum yang disahkan demi kepentingan ekonomi tertentu.
“Jangan sampai ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, yang mengangkangi dan mengakali aturan, kemudian terjadi persoalan hukum,” ujarnya.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor ketika menindak petugas Dukcapil yang tidak menjaga integritas.
“Saya sebagai wali kota waktu itu keras bagi petugas Dukcapil yang main-main sama data kependudukan, dibayar Rp100 ribu hanya untuk geser-geser nama supaya orangnya dibantu bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Kami geser, peringatkan tegas, kami hukum, kenakan sanksi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar jajaran Kemendagri tidak memiliki perspektif bekerja tanpa mengedepankan integritas. Dia juga berharap agar semua jajarannya fokus pada sinergisitas pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan target-target nasional seperti Indonesia Emas 2045.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024