Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan pemerintah berencana mengadakan retret atau pembekalan bagi kepala daerah yang akan dilantik. Retret ini direncanakan akan dilaksanakan di Magelang dan dirancang dengan kurikulum yang lebih mendalam dibandingkan dengan retret menteri sebelumnya.
“Kurikulumnya sedang dirumuskan dengan Lemhannas. Substansinya akan lebih detail, terutama terkait program seperti ketahanan pangan dan kebijakan makan bergizi. Durasi retret kemungkinan lebih dari 7 hari, dan pembekalan akan dilakukan bertahap untuk setiap gelombang pelantikan,” kata Bima di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).
Terkait kemungkinan penggunaan seragam komponen cadangan (komcad) selama retret, Bima menyebutkan hal ini masih dalam tahap diskusi teknis. “Sedang kami rumuskan dengan Lemhannas. Yang penting adalah substansi retret, sedangkan detail teknis seperti itu masih dibahas,” ujarnya.
Bima Arya juga menyampaikan pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
“Tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah melaporkan ke Bapak Presiden dan beliau merespons baik. Pelantikan gelombang pertama akan dilakukan pada 6 Februari, termasuk untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak menghadapi gugatan di MK,” ujar Bima Arya.
Pelantikan kepala daerah akan dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama untuk daerah yang tidak menghadapi sengketa di MK, gelombang kedua untuk daerah dengan gugatan yang ditolak atau dismisal, dan gelombang ketiga untuk daerah yang harus menjalankan pilkada ulang berdasarkan putusan MK.
“Yang gelombang pertama sudah dijadwalkan, sedangkan gelombang kedua dan ketiga menyesuaikan dengan penyelesaian sidang di MK. Untuk gelombang pertama, sekitar 270 kepala daerah akan dilantik, termasuk gubernur Jakarta,” tambah Wamendagri Bima Arya terkait terkait retret kepala daerah.