Wamen PKP Sebut Prabowo Beri Lampu Hijau Renovasi 2 Juta Rumah Rakyat

Wamen PKP Sebut Prabowo Beri Lampu Hijau Renovasi 2 Juta Rumah Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA —  Presiden Prabowo Subianto diketahui memberi restu untuk memperluas cakupan renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga tembus 2 juta unit pada Tahun Anggara (TA) 2026. 

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa meskipun dalam postur APBN 2026 telah teralokasi anggaran untuk renovasi rumah rakyat sekitar 400.000 unit rumah, Kepala Negara membuka peluang untuk meningkatkan kuota tersebut secara masif.

“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi dalam APBN 2026 sekitar 400.000 rumah. Tetapi, beliau [Presiden Prabowo] setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” ujar Fahri dalam Konferensi Pers di Istana Negara, dikutip Rabu (31/12/2025).

Selain mengakselerasi program renovasi rumah lewat program BSPS, pemerintah berencana mengebut pembangunan 1 juta rumah di kawasan perkotaan. Di mana, dalam implementasinya keterbatasan ketersediaan lahan menjadi hambatan utama yang memerlukan terobosan regulasi.

Menurutnya, pemenuhan hunian di area urban memerlukan mekanisme percepatan atau akselerasi. Hal ini dikarenakan kompleksitas persoalan lahan di kota-kota besar yang semakin menyempit dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

“Yang 1 juta rumah di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” tambah Fahri.

Untuk mengatasi hal tersebut, Fahri mengaku Presiden Prabowo menekankan pentingnya kehadiran sebuah lembaga atau badan khusus yang memiliki kewenangan penuh dalam mengeksekusi program perumahan nasional secara terintegrasi.

Lembaga ini nantinya diproyeksikan untuk mengambil alih fungsi-fungsi krusial, mulai dari pengadaan lahan, penyederhanaan perizinan, hingga skema pembiayaan. Tujuannya adalah agar birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan hunian sosial dapat dipangkas secara signifikan.

“Intinya memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian berbasis hunian sosial. Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” tambahnya.