Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan tidak akan ada pemadaman lampu di kantor kementeriannya meskipun terjadi kebijakan efisiensi anggaran.
“Enggak ada (pemadaman lampu), di BUMN aman,” ujar Kartika setelah menghadiri acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, pada Selasa (11/2/2025).
Kartika mengakui Kementerian BUMN adalah salah satu instansi yang mengalami pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, dia menekankan efisiensi tersebut tidak berdampak pada pemadaman lampu kantor kementeriannya.
Dia menjelaskan operasional Kementerian BUMN tetap berjalan lancar meski ada kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Meski demikian, Kartika tidak memerinci seberapa besar anggaran Kementerian BUMN yang dipangkas. “Kalau Kementerian BUMN kan kementerian kecil ya dalam konteks ini (efisiensi anggaran),” jelasnya.
Kartika menambahkan kebijakan efisiensi ini merupakan strategi realokasi anggaran pemerintah untuk memprioritaskan program-program tertentu, seperti program ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Kementerian BUMN, kata Kartika, mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran untuk program-program prioritas. Dia juga memastikan BUMN akan tetap produktif dan mendukung kemajuan Indonesia.
“Kami meyakini dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan yang lebih baik, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat Indonesia akan semakin meningkat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan penjelasan terkait pembatasan penggunaan listrik di Kementerian BUMN sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Erick menjelaskan pembatasan listrik ini bertujuan untuk penghematan energi, bukan semata-mata terkait dengan efisiensi anggaran.
“Mati lampu ini adalah langkah pengurangan efisiensi emisi karbon. Kami ingin mengurangi penyerapan karbon secara efisien,” ucap Erick Thohir pada Senin (11/2/2025).