Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera Nasional 6 Desember 2025

Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–  Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Doli menilai skala kerusakan dan dampak kemanusiaan yang terjadi sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah, sehingga intervensi penuh pemerintah pusat menjadi keharusan.
“Status ini bisa ditetapkan segera. Itu akan menambah energi,
effort
, dan tenaga yang lebih besar untuk membantu penanggulangan bencana di sana,” ujar Doli dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (5/12/2025).
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar ini menegaskan bahwa penetapan status
bencana nasional
bukan hanya soal administratif.
Lewat penetapan ini dinilai perlu karena menyangkut kecepatan penyelamatan nyawa dan pemulihan wilayah.
Doli pun memaparkan sejumlah alasan kuat soal perlunya status darurat bencana nasional di Sumatera.
Pertama, bencana di Sumatera sudah memiliki skala dampak yang terlampau besar.
Banjir dan longsor yang terjadi secara bersamaan di tiga provinsi telah memakan ratusan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang meluas.
“Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah lintas wilayah dan lintas otoritas,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi
DPR RI
ini.
Alasan kedua terkait kapasitas daerah yang sudah tidak mampu menanggulangi bencana di Sumatera.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut pemerintah daerah kewalahan dalam logistik, evakuasi, komunikasi, hingga distribusi bantuan.
“Sumber daya daerah terbatas. Penetapan nasional membuka pintu mobilisasi penuh TNI, Polri, BNPB, kementerian, hingga dana siap pakai dalam skala besar,” imbuh dia.

Ketiga, ada banyak wilayah yang masih terisolir dan membutuhkan alat berat serta logistik yang hanya bisa digerakkan cepat melalui komando nasional.
“Dengan status nasional, birokrasi dipotong, komando jadi satu, fokus utama adalah penyelamatan,” lanjut Doli.
Alasan keempat terkait penanganan jangka menengah, kesehatan, hunian sementara, air bersih, hingga kebutuhan anak dan lansia yang lebih terjamin jika negara turun dengan skema nasional.
Kelima, terkait akses bantuan internasional jika dibutuhkan.
Sebab, dalam situasi tertentu, bantuan luar negeri bisa cepat masuk setelah status nasional ditetapkan.
Doli menegaskan, Golkar mendorong pemerintah untuk tidak menunda keputusan ini mengingat situasi di lapangan terus berubah cepat.
“Prioritas kita adalah keselamatan rakyat. Semakin cepat status nasional ditetapkan, semakin cepat pula kita bisa meminimalkan korban dan memulihkan daerah terdampak,” tegas Doli.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas
banjir Sumatera
telah menjadi 867 orang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan hari ini, Jumat (5/12/2025).
“Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Abdul dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia.
Sementara itu, BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap 521 orang yang dinyatakan hilang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.