Bisnis.com, SURABAYA – Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Probo Darono Yakti memandang ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengakuan kedaulatan atas Israel yang tertuang dalam solusi dua negara (two states solutions), tak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.
Seperti diketahui, ucapan Presiden Prabowo tersebut dilontarkannya dalam pidato di hadapan Majelis Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
Alih-alih melontarkan ucapan mengenai rencana pengakuan kedaulatan atas Israel, Probo menyebutkan bahwa seharusnya Presiden Prabowo dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam perjuangan untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota tetap dari PBB dan organisasi-organisasi turunannya.
“Yang diperlukan oleh Indonesia adalah bukan retorika atau janji-janji kosong, tapi merupakan satu langkah konkret untuk memastikan bahwa keanggotaan [Palestina di PBB] ini diraih terlebih dahulu. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak melakukan manuver politik yang tidak terlalu penting, apalagi kemudian sampai mengumbar janji akan mengakui kedaulatan Israel,” ungkap Probo saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/9/2025).
Probo bahkan menyebut bahwa manuver yang dilontarkan Presiden Prabowo tersebut sebagai semacam diplomasi model ijon. Menurutnya, Indonesia belum tahu hasil yang didapatkan dari langkah tersebut, tapi sudah memanen duluan dampaknya. Hal tersebut menurutnya sangat berbahaya bagi Indonesia kedepannya di dalam perjuangan terhadap Palestina.
“Ini akan jelas arahnya menuju ke pragmatisme politik luar negeri Indonesia karena sampai saat ini juga enggak ada dasar yang jelas terkait dengan diplomasi Indonesia itu mau dibawa ke mana,” paparnya.
Probo juga menyatakan, secara moral pernyataan Presiden Prabowo tersebut sudah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ia menyebut, negara Israel saat ini berdiri di atas tanah yang dirampas dari bangsa Palestina.
“Lalu, mengapa kita secara serta-merta mengakui Israel sebagai negara berdaulat? Selama ini memang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia ini dilakukan dengan full improvisasi, lebih kepada intuisi-intuisi dari personal Presiden Prabowo terhadap dunia internasional, sehingga ini yang membuat check and balance di dalam politik luar negeri Indonesia sangat-sangat minim,” tegasnya.
Untuk itu, Probo pun kemudian mendorong kepada pemerintah untuk tetap berada dalam jalur perjuangan Global South serta menggunakan medium lain, seperti kerjasama negara-negara Islam, untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan terhadap Palestina.
“Kenapa tidak menggunakan cara-cara itu untuk melakukan pressing terhadap negara-negara yang ada di PBB. Dalam beberapa waktu terakhir negara-negara maju seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan mungkin beberapa negara persemakmurannya lainnya juga akan satu persatu mendukung dan mengakui kedaulatan Palestina,” jelasnya.
Apabila tidak ada langkah konkret selanjutnya yang dijalankan atau bahkan mengambil sikap yang kontradiktif, Probo menyebut bahwa Indonesia akan dipandang sebagai negara yang oportunis negara dan tidak sepenuhnya berjuang terhadap penindasan yang saat ini masih berlangsung di banyak negara, khususnya Palestina.