Viralkan Sekolah Pungli Rp 1 Juta untuk Urug Tanah, Siswa Terancam Dikeluarkan, SMA: itu Sumbangan

TRIBUNJATIM.COM – Inilah klarifikasi pihak SMAN 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat soal dugaan pungli sekolah hingga Rp 2 juta lebih yang viral di X.

Orang yang membongkar dugaan pungli itu mengaku seorang siswa di sana.

Kini, nasib pelapor pun juga disinggung.

Diketahui sebelumnya, seseorang yang mengaku siswa di sekolah tersebut mengirim pesan kepada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga.

Kemudian, Ronald membagikan percakapannya dengan siswa itu melalui Instagram @brorondm.

Dalam tangkapan layar percakapan yang dibagikan, siswa itu bercerita bahwa ia telah menjadi korban dugaan pungli bersama teman-temannya yang lain.

Siswa itu menyebut, sekolah meminta uang sebesar Rp1 hingga Rp2,5 juta.

Modusnya, kata siswa itu, sekolah mengundang para orang tua siswa untuk datang mendapatkan sosialiasi dari sekolah.

Tetapi, sesampainya di sekolah, orang tua siswa akan diminta isi kertas untuk menuliskan nominal uang yang akan disumbangkan.

Siswa itu juga mengatakan, sekolah pernah meminta uang sumbangan tahun lalu untuk pembangunan pagar.

Tetapi, pagar itu tidak pernah dibangun.

Kini, kata siswa itu, sekolah meminta uang untuk mengurug tanah.

Bahkan, sekolah juga diduga tidak memperbolehkan siswanya untuk mengikuti ujian jika tidak membayarkan sumbangannya.

Unggahan tersebut lantas menjadi sorotan publik.

Terbaru, Humas SMAN 2 Cibitung, Nana membantah adanya dugaan pungli yang menjadi sorotan viral tersebut.

Nana mengklaim bahwa sekolah meminta sumbangan sukarela dari siswa melalui komite sekolah untuk menguruk halaman sekolah yang sering tergenang air saat hujan.

“Sekarang punglinya di mana? Itu sumbangan, sukarela. Tinggal terserah orangtua mau nyumbangnya berapa, bahkan ada yang tidak nyumbang,” ucap Nana, dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/12/2024) via TribunJabar.

Menurut Nana, pihak sekolah tidak mematok jumlah uang sumbangan karena memahami latar belakang ekonomi wali murid yang mayoritas datang dari kalangan menengah ke bawah.

“Kita memahami itu, memaklumi itu. Kalau memang tidak ada ya, itu yang namanya sumbangan, masa harus kita paksa, kan enggak, monggoh (silakan) terserah saja,” ucap Nana. 

“Ya kalau pun ada yang menyumbang juga, ya enggak maksimal gitu,” ujar Nana.

Menurut dia, tudingan dugaan pungli di SMAN 2 Cibitung muncul karena ada miskomunikasi antara siswa, wali murid, sekolah, dan komite sekolah. 

“Ya, ini hanya miskomunikasi saja antara orangtua, siswa, pihak sekolah, dengan pihak komite dalam hal ini,” ungkap dia. 

Nana juga membantah tudingan pihak sekolah melarang anak didik mengikuti UAS apabila tidak membayar sumbangan tersebut. 

Nana mengklaim, ratusan pelajar yang tidak menyerahkan uang sumbangan tetap bisa mengikuti UAS yang kini tengah berjalan. 

Sementara pelajar yang menyerahkan uang sumbangan diklaim hanya puluhan anak. 

“Mereka katanya tidak boleh ikut ujian, kalau tidak menyumbang, tidak. Itu tidak ada. Semua ikut ujian, dan semua kita bagikan kartu,” terang dia. 

Sejak SMAN 2 Cibitung beroperasi pada 2017, sekolah telah meminta sumbangan untuk pengurugan halaman sekolah sejak 2018 hingga kini. 

Nana mengaku heran kebijakan sumbangan untuk pengurukan halaman sekolah justru baru dikeluhkan olah pelajar pada tahun ini.

“Saya juga enggak tahu itu kenapa bisa baru sekarang terjadi seperti itu. (Yang dulu) nerima-nerima saja, dan dulu pun tidak pernah terealisasi (keseluruhan),” tutur Nana.

Lebih lanjut, Nana mengatakan bahwa pelajar yang membongkar dugaan pungli itu bisa dikeluarkan karena dianggap melanggar aturan sekolah.

“Kalau siswa itu tidak mematuhi aturan yang ada, ya bukan sekolah yang mengeluarkan. Siswa itu sendiri yang ingin dikeluarkan dengan melanggar aturan itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, Nana juga menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui siapa pelajar yang membongkar kasus tersebut. 

“Ya, saya juga kurang tahu siapa pelapornya. Bisa saja orang luar yang mengatasnamakan siswa, atau mungkin siswa sendiri yang melakukannya,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Saber Pungutan Liar (Pungli) Polres Metro Bekasi langsung mendatangi SMAN 2 Cibitung usai viral adanya dugaan pungli berkedok pembuatan pagar dan bangunan sekolah pada Kamis (5/12/2024). 

Selain Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi, perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, Inspektorat Kabupaten Bekasi, dan Camat Cibitung turut hadir untuk meminta klarifikasi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah membantah adanya dugaan pungli dengan memberikan sejumlah barang bukti. 

Barang bukti tersebut antara lain undangan rapat antara komite sekolah dengan wali murid pada September 2024, surat keputusan (SK) komite sekolah, serta dokumen rapat.

Di sisi lain, siswa itu mengaku sempat mengadu tentang dugaan pungli ke nomor kontak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui layanan “Lapor Mas Wapres”.

Kendati demikian, karena nomor tersebut tidak aktif, ia akhirnya memilih melapor ke Ronald.

Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan menjawab soal keluhan tersebut.

Merespons hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura membantah jika kontak WhatsApp sudah tidak aktif.

“WA ini aktif,” kata Prita saat dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (5/12/2024). 

Prita lantas mengirimkan, nomor WhatsApp yang hingga kini masih digunakan oleh Istana untuk menerima aduan masyarakat.

Adapun nomor WhatsApp yang dimaksud yakni 081117042204 sebagaimana yang tercantum dalam bio Instagram Gibran Rakabuming Raka.

Prita meminta kepada publik untuk bisa secara cermat memperhatikan kontak WhatsApp sebelum mengirim aduan.

“Mungkin perlu dicek dulu WA yang dimaksud nomor yang mana,” tandas Prita.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com