Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan penjelasan terkait viralnya kabar 18.000 pegawai balai Kementerian PU dirumahkan setelah anggaran kementerian dipotong sebesar 80% atau setara dengan Rp 81,38 triliun.
Menurut Dody, para pegawai yang dirumahkan tersebut sebagian besar adalah pegawai kontrak yang kontraknya belum diperpanjang karena adanya peninjauan ulang anggaran.
“Habis kontrak. Next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang,” kata Dody saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Dody menjelaskan, pembaruan kontrak untuk pegawai tersebut belum dapat dilakukan karena sebagian anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemblokiran anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah.
Kontrak pegawai baru bisa diperbarui setelah proses pemblokiran anggaran selesai, meskipun Dody tidak memberikan kepastian mengenai kapan pemblokiran tersebut akan dibuka.
“Harapannya, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka dan bisa langsung diselesaikan,” tambah Dody.
Viralnya kabar 18.000 pegawai Kementerian PU dirumahkan beredar di media sosial, khususnya TikTok dan X. Sebuah gambar yang beredar menunjukkan sekelompok pegawai berseragam putih yang terlihat berkumpul di area parkir mobil, beberapa di antaranya tampak berpelukan sambil menangis.
“Mulai pamitan, karena lebih dari 600 orang yang dirumahkan di kantor balai kami. Bahkan kira-kira sudah 18.000 orang yang dirumahkan di Kementerian PU yang tersebar di seluruh balai se-Indonesia,” tulis keterangan gambar viral tentang pegawai Kementerian PU dirumahkan.