Jakarta, CNBC Indonesia- Bank Indonesia terus memperluas dan memperkuat layanan pembayaran digital di Indonesia, termasuk melalui fitur layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dimana kemudahan dan ragam fitur QRIS ditujukan untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital serta konektivitas pembayaran antarnegara.
Bagi sektor usaha, layanan pembayaran digital menjadi penopang industri e-commerce di Indonesia sekaligus perkembangan ekonomi digital di Indonesia. namun demikian, Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA), Hilmi Adrianto menyebutkan persoalan regulasi dan infrastruktur serta literasi keuangan digital menjadi tantangan ekonomi digital RI.
Diharapkan sokongan pemerintah dan otoritas dapat mendorong penerapan ekonomi digital yang lebih inklusif melalui peningkatan inovasi dan layanan keuangan yang berkualitas. Pada akhirnya, inklusifitas bisa meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha UMKM dan konsumen sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi.
Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Djamin Nainggolan menyebutkan peran ASPI menjadi mitra Bank Indonesia sebagai Self Regulatory Organization (SRO) yang membantu BI mengimplementasikan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satunya bertujuan mendorong sistem pembayaran yang inklusif.
Dimana BSPI 2024 mendorong pengembangan standar sistem pembayaran yang interconnected dan interoperable melalui QRIS hingga layanan BI Fast.
Seperti apa peran ekonomi digital yang inklusif dalam memajukan ekonomi? seperti apa tantangan dan peluang pengembangan sistem pembayaran yang inklusif? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA), Hilmi Adrianto dan Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Djamin Nainggolan dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 04/11/2024)
