JABAR EKSPRES – Usulan untuk menerapkan jam sekolah secara full day terus mengemuka dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, salah satunya adalah Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Banjar, Drs. Ace Maman Setiaman, MPd.
Menurutnya, baik guru-guru maupun orang tua siswa sangat mengharapkan pelaksanaan jam sekolah dilakukan secara full day.
Jam sekolah full day, yang diusulkan, akan dilaksanakan dari pukul 06.45 WIB hingga 15.00 WIB. “Kami menghendaki jam pelajaran sekolah dilaksanakan dengan sistem full day. Sesuai dengan aturan kerja ASN, jam kerja kami adalah Senin sampai Jumat. Selain itu, para orang tua siswa berharap agar dengan penerapan sistem ini, anak-anak mereka memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga pada akhir pekan,” ungkap Ace Maman, Senin (17/2/2025)
Terkait kekhawatiran mengenai gangguan pada jam pelajaran sekolah diniyah, Ace menjelaskan bahwa masih ada fleksibilitas waktu yang cukup. Sekolah diniyah umumnya dimulai pada pukul 16.00 WIB atau setelah waktu Ashar, sehingga jam pulang sekolah yang ditetapkan pada pukul 15.00 WIB tidak akan mengganggu kegiatan tersebut.
“Siswa masih memiliki cukup waktu untuk mengikuti sekolah diniyah, sehingga tidak akan menyita waktu belajar mereka,” tambahnya.
BACA JUGA: Dilanda Darurat Sampah, Pemkab Bandung Barat Gelontorkan Rp2,5 Miliar untuk TPS Sementara
Kepala UPTD SMP Negeri 2 Banjar, Sarjo SPd MPd, juga menyatakan dukungannya terhadap sistem full day. Ia menjelaskan bahwa sistem ini merupakan pemadatan jam pelajaran yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan digeser dan diterapkan pada hari Senin hingga Jumat.
“Kami berharap sistem full day dapat segera diterapkan, karena ini adalah harapan kami semua. SMPN 1 Banjar sudah menerapkan sistem ini sejak lama,” katanya.
Saat dikonfirmasi mengenai penerapan sistem ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, Drs. H Kaswad MPd.I, menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk menerapkannya di seluruh sekolah tingkat SD dan SMP.
“Saat ini belum ada rencana, kami masih menunggu kebijakan dari Walikota terpilih mengenai hal ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran jadi Perhatian, Pengamat Transportasi Sebut KNKT Perlu Dipisahkan sebagai Institusi Mandiri