Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah secara resmi telah meresmikan pengoperasian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut saat ini telah menampung hampir 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Hal itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri peresmian Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
“Dari 166 Sekolah Rakyat ini, kurang lebih sudah menampung 15.000 siswa, baik siswa SD, SMP, maupun SMA, yang telah mengikuti pembelajaran. Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berada di level paling membutuhkan atau paling sulit secara ekonomi,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, peresmian Sekolah Rakyat tidak sekadar menjadi seremoni pembukaan fasilitas pendidikan, tetapi juga momentum penegasan kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok masyarakat paling rentan.
“Hari ini menjadi momentum bahwa negara hadir, pemerintah hadir. Inilah tujuan bernegara, memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat, terutama dalam hal mengakses pendidikan,” tegasnya.
Prasetyo mengakui bahwa gagasan Sekolah Rakyat pada awalnya menuai keraguan dari berbagai pihak karena dianggap tidak lazim. Namun pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena diyakini sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan yang tidak bisa ditunda.
“Ini adalah langkah yang tidak normatif di awal ide Sekolah Rakyat. Banyak pihak menyangsikan, tetapi kita harus berani berpikir out of the box. Untuk memutus rantai kemiskinan, kita tidak bisa menunggu,” katanya.
Dia menegaskan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat tidak mengesampingkan perbaikan sekolah formal yang sudah ada. Pemerintah, kata Prasetyo, menargetkan renovasi minimal 60.000 sekolah pada tahun ini, disertai peningkatan kualitas guru dan fasilitas pembelajaran, termasuk distribusi panel interaktif ke ratusan ribu sekolah.
Lebih lanjut, Prasetyo menyebut operasional Sekolah Rakyat memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial yang sebelumnya belum optimal. Pemanfaatan ini dinilai sebagai bukti bahwa aset negara dapat dioptimalkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Di Banjarbaru ini kita memanfaatkan fasilitas Kemensos yang kita miliki, dan sekarang sudah operasional. Ini membuktikan bahwa banyak fasilitas negara yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berdampak, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pendidikan menjadi kunci kebangkitan nasional menuju Indonesia Emas 2045, seiring dengan upaya pemerintah membenahi ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 104 titik pada tahun ini. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menambah daya tampung peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kita mohon doa restu supaya di tahun ini kita bisa membangun Sekolah Rakyat ideal di 104 titik, agar bisa menampung lebih banyak lagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan,” tandas Prasetyo.