Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal kelanjutan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo DKI Jakarta Nurjaman, belum ada kesepakatan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan antara pengusaha dan buruh.
“Sampai saat ini belum ada perkembangan,” kata Nurjaman kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).
Lebih lanjut, anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur pengusaha ini juga menyampaikan perkembangan serupa mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Belum ada sosialisasi formula UMP 2026 yang dilakukan pemerintah pusat.
Senada, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa belum ada kelanjutan pembahasan UMP 2026 di meja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.
“Belum ada ajakan atau perintah dari gubernur kepada Dewan Pengupahan untuk berunding upah,” kata Winarso kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).
Kendati belum terdapat sidang resmi Dewan Pengupahan, dia menjelaskan bahwa rapat khusus ataupun rapat terbatas telah berlangsung di lingkup Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.
Namun, Winarso tak menjelaskan lebih lanjut perihal hasil rapat tersebut, di samping belum adanya sosialisasi RPP pengupahan maupun rencana penyampaian aspirasi dari buruh agar UMP DKI Jakarta tahun depan segera ditetapkan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertutur bahwa pihaknya akan menggelar rapat khusus terkait UMP DKI Jakarta 2026 pada pekan depan.
Kendati demikian, dia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di tengah dan berusaha adil antara pengusaha dan pihak buruh dalam memutuskan besaran upah tersebut.
“Minggu depan, saya akan merapatkan khusus untuk UMP karena pembahasan sekarang sedang berlangsung antara pengusaha dan pihak buruh,” kata Pramono, Selasa (9/12/2025).