Logo UI(Ilustrasi)
UNIVERSITAS Indonesia mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, agar bertindak secara profesional dan cepat dalam menanggapi temuan dan kesalahan yang muncul selama proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung saat ini.
“Bawaslu harus profesional. Selaku mata dan telinga publik Bawaslu memiliki peran krusial dan wewenang dalam mengawasi tahapan secara taktis. Turut menjaga integritas pemilu agar ada kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, ” ucap Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP UI,Julian Aldrin Pasha, dalam acara diskusi Election Talk Seri 4 bertajuk Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024; Oposisi atau Koalisi di Kampus FISIP UI, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Kamis (7/3/2024).
UI, jelas dia, memberikan catatan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu yang diwarnai dengan berbagai masalah.
Baca juga : DPD: Pansus Dibentuk untuk Usut Kecurangan Pemilu di Semua Tingkatan
“Kami (UI) juga meminta jajaran Bawaslu pada tiap tingkatan bekerja dengan profesionalitas yang tinggi dalam mengawasi jalannya rekapitulasi perhitungan suara,” ungkapnya.
“Temuan-temuan lapangan yang beragam, seperti kesenjangan antara suara yang masuk kedalam sistem sirekap dengan suara pemilih yang tercatat pada lembar C. Hasil menunjukkan adanya potensi kesalahan atau kecurangan yang perlu ditindaklanjuti dengan serius, ” ucapnya.
Dalam hal lain, ia meminta partai-partai politik di DPR untuk menjalankan sistem check and balance yang seimbang terhadap pemerintah. Baca juga : Sekjen DPD Respons Tindak Lanjut Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu
Partai politik memiliki peran penting dalam.memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak melampaui batasnya.
Dan bahwa kepentingan masyarakat diwakili secara adil dan seimbang,
“Kami mengamati ada kecenderungan untuk membentuk koalisi politik besar guna mendukung kebijakan dan agenda pemerintah kedepan, paparnya. Baca juga : Kritik Kinerja Bawaslu tak Memuaskan, Formappi: Layak Dibubarkan
Ia berharap kepada partai-partai politik di DPR menjadi kekuatan penyeimbang.
“Harapan kami agar DPR menjadi penyeimbang yang kritis demi menjalankan kedaulatan rakyat,” jelasnya.
“Kami berharap dalam pemerintahan hasil pemilu 2024, terbentuk kekuatan oposisi yang kuat, efektif, dan berintegritas sehingga sistem check and balances berjalan baik, akuntabel, dan memastikan keputusan yang diambil memperhitungkan berbagai sudut pandang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, ” tuturnya. Baca juga : Hak Angket Diperlukan di tengah Merosotnya Kepercayaan Publik ke KPU dan Bawaslu
Ia menegaskan, dalam merespon dugaan kecurangan pemilu yang berkembang di masyarakat pasca pemungutan suara, UI mendorong adanya solusi politik.
“Kami mendorong solusi politik yang konstruktif melalui mekanisme hak konstitusional DPR seperti hak interpelasi dan angket berperan strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu. Serta memberikan ruang evaluasi dan perbaiki regulasi pemilu dan pilkada kedepan,” imbuhnya.
Departemen Ilmu Politik FISIP UI sambungnya, bersama masyarakat sipil tegak berdiri dan berjuang bersama-sama untuk menegakkan demokrasi yang adil, setara dan akuntabel.
“Sebagai civitas academica yang mengamanatkan Tridharma pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, hak-hak politik tata kelola pemerintahan yang baik, serta tanggung jawab masyarakat dalam proses politik,” tutupnya (Z-8)
