Seoul –
Korea Utara (Korut) melakukan hal langka dengan mengomentari kondisi politik di Korea Selatan (Korsel). Menurut Korut, tetangganya itu sedang dalam kondisi semrawut.
Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), Korut menilai Korsel sedang kacau akibat krisis politik yang terjadi. Menurut Korut, perpolitikan Korsel sedang lumpuh di tengah perintah penangkapan Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.
Komentar Korut soal Korsel lewat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti ini sangat jarang ada alias langka. Komentar dalam berita itu tanpa disertai kutipan pejabat.
“Di negara boneka Korea Selatan, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini telah digulirkan menyusul peristiwa darurat militer pada 3 Desember,” tulis KCNA.
Media Korut memang sering menyebut Korsel sebagai ‘negara boneka’. Istilah ini merupakan propaganda yang menganggap Korsel merupakan boneka Amerika Serikat (AS), musuh Korut.
“Surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan dan memperparah kekacauan sosial dan politik,” tulis KCNA.
“Media asing telah mengkritik bahwa Korea Selatan telah terjerembab ke dalam badai politik,” tulis KCNA.
Keterangan dari kantor berita KCNA tersebut diterbitkan oleh surat kabar Korut Rodong Sinmun. Kantor berita Korsel, Yonhap, menilai hal itu sebagai upaya yang jelas untuk menekankan ‘perbandingan stabilitas negara’ antara demokrasi Korsel dengan negara Korut yang menganut komunisme.
Hubungan kedua negara ini memang sedang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Korut telah meluncurkan banyak misil balistik pada 2024 dan dianggap melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Korut juga mengirim banyak balon berisi sampah sejak Mei tahun lalu ke Korsel. Langkah itu merupakan balasan Korut atas propaganda anti-Pyongyang yang dikirim Korsel ke Korut.
Komentar Korut Sebelumnya
Ilustrasi bendera Korut (Foto: Internet)
Korut sebenarnya pernah mengomentari situasi di Korsel. Komentar itu dilontarkan Korut lewat KCNA pada Rabu (11/12/2024) atau beberapa hari setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, meski akhirnya dibatalkan.
“Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” demikian ulasan media pemerintah Korut seperti dilansir AFP.
Korut menyebut peristiwa itu menunjukkan kerentanan dalam masyarakat Korsel. Korut menyebut darurat militer itu bakal mengakhiri kehidupan politik Yoon.
“Komunitas internasional menyaksikan dengan saksama. dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” imbuh media pemerintah Korut dalam komentarnya.
“Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” sebut media pemerintah Korut.
Saat mengumumkan darurat militer 3 Desember 2024, Yoon menyebut hal itu dilakukan untuk melindungi Korsel dari ‘ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan masyarakat’.
Krisis Politik di Korsel
Yoon Suk Yeol (Foto: AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE)
Krisis politik Korsel terjadi usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu dicabut beberapa jam setelahnya usai Parlemen Korsel menggelar rapat darurat dan pemungutan suara yang meminta Presiden mencabut darurat militer.
Situasi Korsel langsung berbeda setelah peristiwa yang menghebohkan dunia itu. Demonstrasi menuntut agar Yoon dilengserkan dan diadili atas penerapan darurat militer terjadi di mana-mana.
Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Mahkamah Konstitusi Korsel kemudian menggelar sidang terkait pemakzulan Yoon.
Sidang itu akan menjadi penentu keabsahan pemakzulan Yoon dari kursi kepresidenan. Meski telah dimakzulkan, badai untuk Yoon belum juga tuntas.
Dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul telah mengeluarkan surat perintah terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember 2024, mengatur pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan.
“Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.
Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korsel pun berjanji akan melaksanakan surat perintah penahanan Yoon Suk Yeol. Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah untuk mehanan Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.
Terbaru, penyidik telah datang ke kediaman Yoon untuk melaksanakan perintah penangkapan. Namun, pasukan pengamanan Yoon menghadang sehingga penyidik mundur.
Halaman 2 dari 3
(haf/haf)
