MAGELANG, suaramerdeka.com – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Magelang mengalami peningkatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD)sebesar 97,8 persen. Transaksi itu merupakan kedua tertinggi di Jawa Tengah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Junanto Herdiawan menjelaskan TP2DD berperan untuk mengakselerasi IETPD. Baca Juga: Bank Indonesia Jateng dan TP2DD Kota Magelang Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Terutama penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu hal penting untuk menjamin peningkatan konsumsi pemerintah yaitu keberlangsungan Penerimaan Asli Daerah (PAD). “Digitalisasi dapat terus ditingkatkan dengan optimalisasi realisasi penerimaan daerah melalui kanal QRIS dan peningkatan kapabilitas SDM teknis TP2DD,” katanya dalam High Level Meeting 8 di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Magelang, Senin, 8 Mei 2023.
Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz mengungkapkan bahwa Kota Magelang sudah mengarah menjadi smartcity untuk menjawab tantangan digitalisasi. Baca Juga: Arak-arakan 8 Andong di Kabupaten Semarang, Antar Pendaftaran 50 Bacaleg PKS ke KPU “Pemerintah Kota Magelang mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu mengadopsi pola pikir digital baik dari sisi SDM teknis Pemerintah Kota dan masyarakat umum,” ujarnya. Aziz menekankan aspek sosialisasi dan edukasi diutamakan untuk membiasakan masyarakat menggunakan sistem pembayaran non tunai melalui kanal QRIS pada pajak dan retribusi daerah yang diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Disamping itu, Pemerintah Kota Magelang menargetkan digitalisasi terutama penggunaan kanal QRIS dapat diadopsi sepenuhnya pada 2023. Baca Juga: Istilah Staycation Viral Terkait Isu Pelecehan, Ini Artinya Biar Nggak Gagal Paham Sementara itu, Sekretaris TP2DD Kota Magelang, Susilowati, menyampaikan TP2DD Kota Magelang bersepakat untuk mencapai target pajak dan retribusi daerah dengan perluasan kanal pembayaran non tunai terutama QRIS. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian keuangan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada Dana Alokasi Umum pemerintah pusat. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah penghasil juga bersepakat untuk sepenuhnya mengimplementasikan penerimaan secara digital langsung dari wajib pajak dan retribusi guna mendorong tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel untuk meraih Championship TP2DD 2023.***
