Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Ini 2 Mobil Pertama Toyota yang Bakal Didaftarkan Diskon PPnBM

    Ini 2 Mobil Pertama Toyota yang Bakal Didaftarkan Diskon PPnBM

    Jakarta –

    PT Toyota Astra Motor (TAM) mengaku akan segera mendaftarkan dua mobil hybrid sebagai penerima diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar tiga persen dari pemerintah. Lantas, model apa gerangan?

    Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan mobil hybrid yang didaftarkan sebagai penerima relaksasi PPNBM harus produk lokal dengan permintaan tinggi. Itulah mengapa, sebagai permulaan, pihaknya akan memilih Toyota Kijang Innova Zenix hybrid dan Yaris Cross hybrid.

    “Kita harus segera mendaftar dan model-model yang terlibat kemungkinan besar ya, kita sambil menunggu, yang pasti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid yang TKDN-nya sudah di atas 70 persen. Jadi saya rasa ini adalah kandidatnya,” ujar Anton saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Toyota Innova Zenix Hybrid Foto: dok. Moch Prima Fauzi/detikcom

    Kini, kata Anton, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) dari pemerintah. Ketika aturan terkait sudah turun, Toyota langsung melakukan pendaftaran.

    “Kami Tinggal menunggu juknis karena kan nggak mungkin kita mengaplikasikan tanpa ada aturan yang jelas. Jadi kita harapkan juknis dan juklak segera dikeluarkan. Kita pasti langsung daftar,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar para produsen mobil hybrid mendaftarkan kendaraannya. Dengan begitu, mulai 1 Januari 2025, produsen mobil hybrid bisa menikmati insentif berupa PPNBM DTP tersebut.

    “Untuk hybrid ini saya minta agar segera para produsen mobil hybrid di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami, supaya tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan pemerintah,” kata Agus.

    (sfn/rgr)

  • Mitsubishi Capai Rekor Produksi 1 Juta Mobil di Indonesia

    Mitsubishi Capai Rekor Produksi 1 Juta Mobil di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) mengumumkan produksi kumulatif satu juta kendaraan di Indonesia sejak dimulai pada 2017.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan capaian 1 juta produksi lokal Mitsubishi ini menjadi pemantik industri otomotif meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kami berharap industri otomotif Indonesia bisa menghasilkan mobil Indonesia dengan menggunakan komponen lokal Indonesia yang lebih tinggi dan maksimal,” kata Faisol di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (20/12).

    Takao Kato, President & Chief Executive Officer MMKI, mengatakan capaian produksi 1 juta unit ini merupakan dukungan dari berbagai pihak.

    “Berkat dukungan dari pemerintah Indonesia, para pemasok, dan perusahaan mitra kami, pusat produksi kami di Indonesia telah menjadi pilar utama bisnis perusahaan kami,” kata Kato.

    Kato menjelaskan mobil Mitsubishi yang diproduksi lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor, termasuk ke berbagai negara di ASEAN. Fasilitas manufaktur ini disebut memiliki peran penting sebagai lokasi produksi utama ASEAN.

    Di samping itu Kato menceritakan dia merupakan orang pertama yang menjadi Presiden Direktur MMKI dan terlibat dalam lahirnya Xpander pada 2017.

    “Berbicara mengenai model utama kami, Xpander dan Xforce, telah diterima dengan baik tidak hanya di Indonesia tapi juga di sekitar 50 negara di luar negeri dan total volume ekspor mencapai lebih dari 400.000 unit,” sebut Kato.

    Ke depan Kato berjanji akan terus meluncurkan produk-produk yang sangat menarik dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia lebih lanjut.

    Pusat produksi yang berlokasi di Kawasan Industri GIIC di Kabupaten Bekasi ini merupakan perusahaan manufaktur bersama yang didirikan oleh Mitsubishi Motors, Mitsubishi Corporation, dan mitra lokal PT Krama Yudha.

    Pabrik ini mulai ngebul pada April 2017 dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 160 ribu kendaraan.

    Pada tahun fiskal 2019, kapasitas produksi ditingkatkan menjadi 220 ribu kendaraan, dan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut kini telah diekspor ke sekitar 50 negara.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Apple Bakal Bikin Pabrik AirTag di Batam demi Jual iPhone 16

    Apple Bakal Bikin Pabrik AirTag di Batam demi Jual iPhone 16

    Jakarta –

    Berbagai jurus coba Apple keluarkan demi iPhone 16 bisa dijual di Indonesia. Upaya terbaru yang akan dilakukan dengan membangun pabrik AirTag di Batam.

    Informasi ini terungkap dalam laporan terbaru Bloomberg yang mengutip sumber internal yang mengetahui persoalan tersebut. Disebutkan bahwa telah terjadi serangkaian pertemuan antara perwakilan Apple dengan pemerintah Indonesia dalam sepekan terakhir.

    Pabrik AirTag di Batam Jadi Kunci

    Presiden terpilih Prabowo Subianto, menurut laporan tersebut, telah memberikan lampu hijau kepada kabinetnya untuk menerima proposal investasi Apple senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun. Namun, Prabowo mendesak jajarannya untuk mengupayakan investasi yang lebih besar lagi dari Apple di masa mendatang.

    Persetujuan Prabowo terhadap proposal tertulis yang diajukan Apple tidak lepas dari rencana investasi yang diperluas. Poin krusial dalam proposal tersebut adalah rencana salah satu pemasok Apple untuk mendirikan pabrik AirTag di Batam.

    Pabrik ini diharapkan dapat menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja dan mampu menyuplai 20% dari total produksi AirTag secara global. Sayangnya, laporan Bloomberg tidak merinci berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target produksi tersebut.

    Mengapa Batam?

    Pemilihan Batam sebagai lokasi pabrik bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis, hanya sekitar 45 menit perjalanan feri dari Singapura, menjadi pertimbangan utama.

    Selain itu, Batam termasuk dalam zona perdagangan bebas yang memberikan insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk bagi perusahaan yang beroperasi di sana.

    Investasi Rp 16 Triliun untuk Apa Saja?

    Air Tag Foto: dok Apple

    Selain pabrik AirTag di Batam, sebagian dari dana investasi Rp 16 triliun itu juga akan dialokasikan untuk mendirikan pabrik di Bandung. Pabrik di Bandung ini rencananya akan memproduksi jenis aksesori Apple lainnya, namun belum dirinci lebih lanjut produk apa yang akan diproduksi.

    Apple juga akan menggunakan dana investasi tersebut untuk mendanai Apple Developer Academy yang sudah berjalan di BSD, Surabaya, dan Batam. Rencananya, Apple Developer Academy juga akan segera dibuka di Bali.

    Prabowo telah memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk memimpin dan menyelesaikan kesepakatan investasi ini dengan Apple. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian kapan iPhone 16 akan diizinkan untuk dijual di Indonesia.

    Saat dikonfirmasi Bloomberg soal ini, pihak Kantor Kepresidenan, Apple dan Kemenko Perekonomian. Demikian pula Kementerian Perindustrian saat dihubungi detikINET.

    Diberitakan sebelumnya bahwa permintaan pemerintah Indonesia agar Apple berinvestasi USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun disanggupi. Hal tersebut diungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang.

    Apple disebutkan sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM soal rencana investasi.

    “Mereka (Apple) sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi. Angka yang mereka sampaikan, rencana investasi mereka ke depan itu sekitar USD 1 miliar,” kata Agus seperti dikutip dari detikFinance.

    “Saya sendiri sudah intensif bicara dengan Bapak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), kami bicarakan skema yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi yang secara verbal dikomitmenkan oleh Apple ke Kementerian Investasi sebesar USD 1 miliar tadi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Agus mengungkap Apple akhirnya memilih opsi investasi pembangunan pabrik di Indonesia. Ini ditempuh agar memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), demi bisa menjual iPhone 16.

    “Insya Allah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia,” ujarnya.

    Rumor Preorder iPhone 16 di Indonesia mulai 20 Desember

    Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Beredar kabar di media sosial iPhone 16 segera bisa dipesan di Indonesia. Disebutkan kalau preorder HP anyar Apple itu dimulai 20 Desember 2024.

    Tentu ini menjadi informasi yang ditunggu-tunggu Apple Fanboy yang sudah lama menantikan kehadiran iPhone 16 di Tanah Air. Namun ada suatu yang mengganjal, iPhone 16 masih belum mengantongi sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Padahal, sertifikat TKDN menjadi salah satu syarat suatu HP bisa dipasarkan di Indonesia. detikINET pun mengonfirmasi kebenaran informasi terkait TKDN iPhone 16 ini ke Kemenperin.

    “Iya betul (belum mendapat sertifikasi). TKDN iphone 16 masih membutuhkan waktu lama untuk terealisasi sampai Apple menyelesaikan masalah sisa utang investasi periode 2020-2023,” ujar Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin saat dihubungi.

    Dia pun mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati dengan tawaran preorder iPhone 16, karena HP ini masih ilegal diperjualbelikan di Indonesia, mengingat belum memenuhi TKDN.

    Kendati belum mengantongi TKDN, iPhone 16 memang masih bisa dijual di Indonesia dengan kekurangan tak bisa menggunakan koneksi internet seluler alias WiFi only.

    Pun begitu, perangkat tersebut harus mengantongi restu Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Berdasarkan pantauan detikINET, hingga saat ini iPhone 16 belum menjalani ataupun lolos uji Postel. Karena itu Febri mewanti-wanti masyarakat akan tawaran preorder iPhone 16.

    “Kami Kemenperin meminta masyarakat berhati-hati dengan tawaran preorder iPhone 16 dari pihak-pihak tertentu,” tegas Febri.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video Pemerintah Sebut Proposal Investasi Rp 1,5 T Apple Belum Berkeadilan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • 2 Alasan iPhone 16 Bakal Dijual Lebih Mahal di Indonesia

    2 Alasan iPhone 16 Bakal Dijual Lebih Mahal di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – iPhone 16 dirumorkan akan segera masuk Indonesia dan membuka pre-order pada 20 Desember 2024.

    Kabar ini beredar di media sosial, setelah dibagikan oleh Konsultan Gawai Herry SW di akun X-nya pada Selasa (17/12).

    “Kalau tak ada perubahan mendadak, rumornya pre-order iPhone 16 series dimulai pada 20 Desember 2024,” tulisnya.

    Namun rumor tersebut langsung dibantah oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Kamis (19/12).

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, sejauh ini pihak Apple selaku produsen ponsel pintar belum memenuhi kewajiban investasi, meskipun beberapa waktu terakhir Apple disebut telah berkomitmen investasi US$1 miliar untuk membangun pabrik di RI.

    “Karena itu, iPhone 16 belum mengantongi sertifikat TKDN [tingkat komponen dalam negeri], jadi belum bisa diedarkan,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Prediksi Harga iPhone 16

    iPhone 16 diprediksi akan memiliki harga yang lebih mahal dari negara lain, saat sudah resmi masuk ke Indonesia.

    Ponsel terbaru Apple tersebut dijual dengan harga $799 saat perilisan perdananya pada September 2024. Saat itu, iPhone 16 memiliki harga sekitar Rp12,2 juta bila dikonversikan ke rupiah.

    Namun saat ini, rupiah menembus Rp16.312 per dolar Amerika Serikat (AS) per Kamis (19/12). Artinya harga iPhone 16 apabila dikonversikan berubah menjadi Rp13 jutaan.

    Tak hanya itu, iPhone 16 juga bakal terkena penerapan kenaikan pajak sebanyak 12% apabila baru masuk ke Indonesia pada Januari 2025.

    Menilik pendahulunya yakni iPhone 15, ponsel tersebut dijual dengan harga Rp16.499.000 saat pertama kali dirilis.

    Kemungkinan besar iPhone 16 tidak akan memiliki harga perilisan yang sama dengan pendahulunya karena kenaikan dolar dan pajak.

    Diprediksi iPhone 16 akan dijual dengan harga sekitar Rp16-18 juta saat tiba di Indonesia nanti.

  • Rumor Terbaru iPhone 17 Pro Max: Tetap Ikuti Pola Segitiga, Batal Tiru Google Pixel? – Page 3

    Rumor Terbaru iPhone 17 Pro Max: Tetap Ikuti Pola Segitiga, Batal Tiru Google Pixel? – Page 3

    Di sisi lain, hingga kini iPhone 16 series belum juga dijual resmi di Tanah Air. Salah satu penyebabnya adalah proposal investasi Apple sebesar USD 100 juta (sekitar Rp 1,58 triliun) dianggap belum memenuhi harapan pemerintah.

    Pemerintah, lewat Kementerian Perindustrian (Kemenperin), menginginkan investasi lebih besar dari raksasa teknologi tersebut.

    Harapannya, Apple tidak hanya memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, seperti dikutip dari Bisnis Liputan6.com, Senin (25/11/2024).

    Selain mendirikan pabrik, pemerintah Indonesia juga menawarkan opsi kepada Apple untuk membangun pusat riset dan pengembangan (R&D) di sektor kecerdasan buatan (AI).

    Menurut Febri, hal ini selaras dengan kekuatan Apple yang dikenal luas dalam teknologi berbasis AI.

    “Jika belum memungkinkan untuk membangun pabrik semikonduktor, Apple bisa fokus pada pengembangan R&D AI di Indonesia,” tambahnya.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong perusahaan berbasis di Cupertino tersebut untuk bekerja sama dengan produsen lokal.

    Komponen seperti kabel, charger, dan aksesori lainnya bisa disuplai dari industri dalam negeri. Langkah ini diyakini mampu memberikan efek berganda, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

  • 15 Stimulus Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat di 2025

    15 Stimulus Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat di 2025

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia telah merancang 15 Stimulus kebijakan Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. 

    Kebijakan ini mencakup berbagai sektor dan ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga berpenghasilan rendah hingga dunia usaha.

    Mengutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Ekon), berikut adalah daftar 15 stimulus pemerintah yang akan digelontorkan tahun depan.

    1. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Minyak Goreng MINYAKITA

    Pemerintah mencanangkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan. Meski demikian, ada beberapa kategori barang yang tidak terkena kenaikan tarif seperti sembako.

    Pemerintah akan menanggung 1 persen dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya 12 persen untuk minyak goreng sawit curah bermerk ‘MINYAKITA’. Dengan demikian, PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen, sehingga harga minyak goreng ini lebih terjangkau bagi masyarakat.

    2. PPN DTP untuk Tepung Terigu

    Kebijakan serupa diterapkan pada tepung terigu, di mana pemerintah menanggung 1 persen dari PPN, sehingga tarif yang dikenakan tetap 11 persen. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga tepung terigu di pasaran.

    3. PPN DTP untuk Gula Industri

    Gula industri juga mendapatkan fasilitas PPN DTP sebesar 1 persen, sehingga tarif PPN yang dikenakan menjadi 11 persen. Gula industri merupakan bahan baku penting bagi industri makanan dan minuman yang menyumbang 36,3 persen terhadap total industri pengolahan.

    4. Bantuan Pangan Berupa Beras

    Pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desa terpencil (desil) 1 dan 2 selama dua bulan (Januari dan Februari 2025). Program ini menyasar 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

    5. Diskon Listrik 50 persen

    Diskon sebesar 50 persen akan diberikan kepada pelanggan dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA selama dua bulan (Januari-Februari 2025). Kebijakan ini menyasar sekitar 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 TWh per bulan atau setara 35 persen dari total konsumsi listrik nasional.

    6. PPN DTP untuk Properti

    Untuk mendorong sektor properti, pemerintah memberikan PPN DTP bagi pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar. Diskon 100 persen diberikan untuk periode Januari hingga Juni 2025, dan diskon 50 persen untuk Juli hingga Desember 2025.

    7. PPN DTP untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

    Pemerintah memberikan PPN DTP sebesar 10 persen untuk penyerahan kendaraan listrik roda empat tertentu dan bus dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Untuk bus dengan TKDN antara 20 persen hingga kurang dari 40 persen, diberikan PPN DTP sebesar 5 persen.

    8. PPnBM DTP untuk Kendaraan Listrik

    Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP sebesar 15 persen diberikan untuk impor kendaraan listrik roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan kendaraan listrik roda empat yang dirakit di dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).

    9. Pembebasan Bea Masuk untuk Kendaraan Listrik CBU

    Pemerintah membebaskan bea masuk sebesar 0 persen untuk impor kendaraan listrik CBU, sesuai dengan program yang sudah berjalan, guna mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

    10. Insentif PPnBM untuk Kendaraan Hibrida

    Insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen diberikan untuk kendaraan bermotor dengan teknologi hibrida, sebagai upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

    11. Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja

    Pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan yang bekerja di sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

    12. Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

    BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan tunjangan sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan dan pelatihan senilai Rp2,4 juta bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja.

    13. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

    Diskon 50 persen untuk iuran JKK selama enam bulan diberikan kepada sektor industri padat karya, guna meringankan beban biaya operasional perusahaan dan menjaga keberlangsungan usaha. Stimulus ini diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja.

    14. Perpanjangan PPh Final 0,5 persen untuk UMKM

    Masa berlaku PPh Final 0,5 persen diperpanjang hingga tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan fasilitas ini selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024.

    Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peratuan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

    15. Insentif untuk Sektor Industri Padat Karya

    Pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk pembebasan atau pengurangan pajak, untuk sektor industri padat karya, terutma untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5 persen dan kisaran plafon kredit tertentu.

    Demikianlah 15 stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah pada tahun 2025, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga bermanfaat.

  • Beredar Kabar Pre-order iPhone 16 Dibuka Besok, Kemenperin Bantah

    Beredar Kabar Pre-order iPhone 16 Dibuka Besok, Kemenperin Bantah

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons isu pre-order iPhone 16 yang kabarnya dibuka pada Jumat, 20 Desember 2024. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menegaskan kabar tersebut tidak benar.

    Ia menegaskan, Apple belum memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditentukan pemerintah. Kemenperin juga belum akan memberikan sertifikat TKDN karena Apple belum merealisasikan utang investasinya periode 2020-2023.

    “Tidak betul rumor itu. Kemenperin belum akan memberikan sertifikat TKDN bagi iPhone 16 sampai Apple menyelesaikan utang investasi periode 2020-2023,” katanya kepada detikcom, Kamis (19/12/2024).

    Sebagai informasi, Apple masih belum bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Indonesia karena terganjal persoalan TKDN. Oleh karena itu Febri menegaskan produk tersebut masih dilarang diperjualbelikan di Indonesia.

    “Sampai saat ini iPhone 16 series masih dilarang diperjualbelikan di Indonesia,” tegas Febri.

    Febri juga meminta masyarakat berhati-hati dengan tawaran pre-order iPhone 16 dari pihak tertentu menjelang Natal dan tahun baru atau Nataru 2024/2025.

    “Kemenperin juga meminta masyarakat berhati-hati dengan tawaran pre-order iPhone 16 dari pihak-pihak tertentu terutama menjelang Nataru ini,” ujarnya.

    Dalam catatan detikcom, Apple masih belum melunasi sisa investasi sekitar US$ 10 juta atau Rp 158 miliar (kurs Rp 15.800) dari total komitmen investasi Rp 1,7 triliun.

    Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, sisa investasi US$ 10 juta adalah kewajiban yang harus Apple penuhi untuk jangka waktu sampai 2023. Apple harus memperbarui proposal investasi setiap tiga tahun sekali karena memilih skema investasi inovasi.

    Di sisi lain, Apple menawarkan proposal investasi baru US$ 100 juta atau Rp 1,58 triliun di tengah ‘utang’ investasi US$ 10 juta dolar yang belum dilunasi. Agus menegaskan bahwa hal itu adalah dua hal yang berbeda.

    Adapun proposal investasi US$ 100 juta itu kemudian ditolak pemerintah karena dinilai tidak memenuhi asas keadilan. Apple lalu disebut akan menambah investasinya jadi US$ 1 miliar meskipun belum disampaikan secara tertulis.

    Tonton Video: Langkah Kemenperin Pelototi Jual-Beli iPhone 16 di Indonesia

    (ily/ara)

  • Cuma Mobil Hybrid Buatan Lokal Dapat Insentif, Ini Daftarnya

    Cuma Mobil Hybrid Buatan Lokal Dapat Insentif, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah mengumumkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid yang mulai diterapkan pada 1 Januari 202. Diskon PPnBM mobil hybrid berlaku satu tahun.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan PPnBM ditanggung pemerintah 3 persen cuma buat mobil hybrid yang dirakit di Indonesia.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Rustam kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Dasar hukum pemberian insentif di mobil hybrid ini sudah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.

    Insentif atau stimulus untuk mobil hybrid ini diumumkan bersamaan dengan paket insentif untuk beberapa sektor penting sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat usai diterapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” ujar Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan disiarkan secara daring.

    Perusahaan otomotif yang memenuhi syarat pun diminta untuk segera mendaftarkan model mobil hybrid ke Kementerian Perindustrian supaya mendapatkan insentif PPnBM 3 persen.

    “Untuk insentif hybrid saya minta agar produsen mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” ucap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang.

    Insentif khusus mobil hybrid ini diperkuat dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan kebijakan untuk program LCEV dengan TKDN tertentu.

    “Termasuk untuk hybrid di dalamnya ada nilai TKDN yang harus menjadi kriteria,” tukas dia.

    Daftar mobil hybrid yang diproduksi di Indonesia

    – Toyota Yaris Cross Hybrid harga mulai Rp440 juta
    – Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid harga mulai Rp477 juta
    – Suzuki Ertiga Hybrid harga mulai Rp277 juta
    – Suzuki XL7 Hybrid harga mulai Rp288 juta
    – Wuling Almaz RS Hybrid harga mulai Rp442 juta
    – Hyundai Santa Fe Hybrid harga mulai Rp786 juta
    – GWM Haval Jolion HEV harga mulai Rp405 juta.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kupas 15 Stimulus Kebijakan di Bidang Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2025

    Kupas 15 Stimulus Kebijakan di Bidang Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Jelang pergantian tahun, pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk dapat menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menyiapkan paket insentif kebijakan di bidang perekonomian berupa pembebasan hingga keringanan perpajakan bagi berbagai lapisan masyarakat dan dunia usaha, yang akan diberlakukan pada awal tahun 2025 mendatang.

    Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, pemerintah akan menyediakan serangkaian fasilitas kebijakan berupa:

    1. PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% untuk minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan merk “MINYAKITA”, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11%.

    2. PPN DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12%  juga diberlakukan untuk tepung terigu, sehingga PPN yang dikenakan pada tepung terigu juga tetap sebesar 11%.

    3. Gula industri juga menjadi komoditas yang memperoleh fasilitas PPN DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12%, sehingga dikenakan PPN sebesar 11%. Adapun gula industri tersebut merupakan input penting bagi industri makanan minuman, di mana industri makanan dan minuman memiliki share sebesar 36,3% terhadap total industri pengolahan.

    4. Pemberian bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram perbulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    5. Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional.

    Selain menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah, fasilitas kebijakan di bidang ekonomi yang didesain pemerintah juga memiliki peruntukan bagi masyarakat kelas menengah, yakni berupa:

    6. PPN DTP Properti  bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari – Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.

    7. PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    8. PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).

    9. Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan.

    10. Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.

    11. Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

    12. Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp 2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja.

    13. Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja. 

    Secara spesifik, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas insentif bagi dunia usaha terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya, yakni melalui:

    14. Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peratuan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

    15. Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.

  • Kalbe Farma tingkatkan kandungan TKDN di tengah kenaikan nilai rupiah

    Kalbe Farma tingkatkan kandungan TKDN di tengah kenaikan nilai rupiah

    Kalau dilihat dari total bahan baku kami, mungkin 90 sampai 95 persen masih harus diimpor dari China, dari India, dari Eropa, dari New ZealandJakarta (ANTARA) – Perusahaan farmasi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengembangkan dan meningkatkan produk alat kesehatan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di tengah bisnis obat-obatan yang tertekan pelemahan nilai tukar rupiah.

    Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudi mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah memang akan mempengaruhi bisnis obat-obatan sektor farmasi.

    “Apalagi, volatilitas rupiah akhir-akhir ini luar biasa karena faktor eksternal,” ujar Kartika dalam acara Media Plant Visit Kalbe Farma di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, nilai tukar rupiah dalam tren depresiasi dan menyentuh level di atas Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

    Ia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah dirasakan oleh bisnis obat-obatan, dikarenakan tingkat impor bahan baku tinggi.

    Adapun, bahan baku obat- obatan Kalbe Farma sendiri sekitar 90 sampai 95 persen masih hasil impor dari berbagai negara.

    “Kalau dilihat dari total bahan baku kami, mungkin 90 sampai 95 persen masih harus diimpor dari China, dari India, dari Eropa, dari New Zealand,” ujar Kartika.

    Secara jangka pendek, Kartika menjelaskan Kalbe Farma menyiapkan dana cadangan dalam denominasi mata uang asing untuk membantu memitigasi potensi risiko fluktuasi nilai tukar ke depan.

    “Margin diharapkan stabil karena harga-harga row material stabil. Global supply chain juga diharapkan lebih baik,” ujar Kartika.

    Secara jangka panjang, pihaknya mulai mengeksplorasi lini bisnis yang memiliki TKDN tinggi, seperti alat kesehatan.

    Kalbe Farma melalui PT Forsta Kalmedic Global membangun fasilitas produksi Dialyzer pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara (ASEAN), yang merupakan alat cuci darah produksi Kalbe ini mengandung TKDN di atas 40 persen.

    “Produksi dalam negeri, ke depan digunakan untuk mesin cuci darah. Ini area driver pertumbuhan Kalbe ke depannya untuk tidak lagi impor [alat kesehatan],” ujar Lartika.

    Dialyzer merupakan bahan habis pakai (consumables) penting dalam tindakan hemodialisis atau cuci darah. Dialyzer telah meraih sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dari Kementerian Kesehatan.

    Ada sejumlah manfaat dari kemandirian industri hemodialisa di berbagai sektor, diantaranya pada sektor ekonomi, dapat mengurangi impor dan menciptakan lapangan kerja.

    Pada sektor kesehatan, membantu ketersediaan alat yang semakin terjangkau dan efisiensi pasokan alat kesehatan.

    Sementara itu, pada sektor ketahanan nasional, produksi lokal dialyzer memperkuat ketahanan nasional dengan memastikan ketersediaan produk tetap stabil dan layanan kesehatan berlanjut meski terjadi krisis global.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024