Topik: TKDN

  • Pakar dorong Apple bangun pabrik di RI guna pacu serapan tenaga kerja

    Pakar dorong Apple bangun pabrik di RI guna pacu serapan tenaga kerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pakar dorong Apple bangun pabrik di RI guna pacu serapan tenaga kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mendorong supaya Apple untuk membangun fasilitas produksi di Tanah Air, sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja sekaligus mendorong pertukaran teknologi.

    Dirinya di Jakarta, Senin mengatakan pembukaan lapangan kerja tersebut bisa dimulai untuk aktivitas perakitan perangkat keras (hardware), lalu berlanjut ke level yang lebih tinggi sambil mempersiapkan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

    “Misalnya, fase satu untuk hardware, fase dua untuk software, dan fase tiga baru yang high-tech digital atau sudah full-fledged. Karenanya, minimal untuk fase satu ini jangan 1 miliar dolar AS, tapi bisa tiga kali lipatnya,” katanya.

    Ia berpendapat bahwa untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu menyiapkan jalan tengah bagi upaya mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh Apple di Indonesia.

    Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan investasi manufaktur berteknologi tinggi seperti Apple, perlu kolaborasi antarkementerian dan lembaga, mengingat upaya peningkatan investasi perlu didukung oleh kepastian hukum, SDM dan talenta digital, serta keamanan siber yang kuat.

    Hal ini juga berkaitan dengan rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menaikkan nilai minimum TKDN ponsel dari 35 persen menjadi 40 persen.

    Menurutnya, dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang juga cenderung proteksionis di era Presiden AS terpilih Donald Trump, strategi meningkatkan nilai TKDN dapat membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Angka TKDN tersebut masih realistis untuk dicapai oleh dunia usaha. Di era Trump sekarang yang proteksionis, menurut saya kebijakan ini relatif lebih bisa diterima,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi yang pertama atau pembangunan fasilitas produksi/pabrik. Sebelumnya, hingga tahun 2023, Apple mengambil opsi skema investasi ketiga, yaitu skema inovasi dengan mendirikan Apple Academy.

    “Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Kemenperin memandang bahwa wacana investasi Apple yang disebutkan sebesar 1 miliar dolar AS masih belum memenuhi prinsip berkeadilan, dilihat dari empat aspek, yaitu investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pemasukan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.

    Sumber : Antara

  • iPhone 16 Sudah Masuk Pasar Indonesia? Segini Bocoran Harga Resminya

    iPhone 16 Sudah Masuk Pasar Indonesia? Segini Bocoran Harga Resminya

    JABAR EKSPRES – Apakah iPhone 16 sudah masuk pasar Indonesia di awal tahun 2025? Ini bocoran harga resminya.

    iPhone selalu menjadi sorotan utama bagi para pecinta teknologi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Setelah sukses merilis iPhone 15 pada September 2023, Apple kembali memperkenalkan iPhone 16 series pada 9 September 2024 melalui acara bertajuk “It’s Glowtime.”

    Seri ini mencakup empat model, yaitu iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max, yang hadir dengan inovasi teknologi terbaru dan desain yang memukau.

    Namun, meskipun telah dirilis di sejumlah negara, iPhone 16 hingga kini belum secara resmi tersedia di Indonesia. Apa penyebabnya? Dan berapa harga yang akan ditawarkan jika iPhone 16 resmi hadir di Tanah Air? Berikut ulasannya.

    Kenapa iPhone 16 Belum Resmi Hadir di Indonesia?

    Keterlambatan iPhone 16 masuk ke Indonesia disebabkan oleh kendala regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

    Aturan ini mewajibkan setiap ponsel impor memenuhi persentase tertentu dari komponen lokal untuk bisa dipasarkan di Indonesia.

    BACA JUGA: 1x Main Aplikasi Game Ini Langsung Dibayar Saldo DANA Gratis Rp242.000, Cair ke Akun e-Wallet!

    BACA JUGA: Pemerintah Mulai Bagikan Makan Bergizi Gratis di 190 Titik, Siap Tingkatkan Kesejahteraan Gizi Nasional

    Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Apple belum memenuhi kewajiban investasi yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat TKDN.

    Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menjelaskan bahwa Apple memiliki utang investasi sebesar USD 10 juta (sekitar Rp158 miliar) untuk periode 2020-2023.

    Karena hal ini, sertifikasi TKDN belum dapat diberikan, sehingga penjualan iPhone 16 masih terhambat.

    Selain itu, proposal investasi baru sebesar USD 100 juta yang diajukan Apple juga ditolak karena tidak memenuhi prinsip keadilan yang diharapkan oleh pemerintah.

    Rencana Apple untuk Memenuhi TKDN

    Agar produk mereka dapat masuk ke pasar Indonesia, Apple telah menyusun rencana investasi besar di Tanah Air, meliputi:

    Apple berencana memproduksi aksesoris dan perangkat seperti AirTags di Batam, serta Bandung dipilih untuk pengembangan pabrik aksesoris lainnya, karena infrastrukturnya yang mendukung.

    Apple juga akan mendanai akademi pelatihan teknologi di beberapa kota besar di Indonesia.

  • Akademisi Dukung Apple Bangun Fasilitas Produksi di Indonesia agar Ada Serapan Tenaga Kerja – Halaman all

    Akademisi Dukung Apple Bangun Fasilitas Produksi di Indonesia agar Ada Serapan Tenaga Kerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi dengan Apple dalam rangka kelanjutan investasi produsen ponsel tersebut di Indonesia. 

    Kelanjutan investasi tersebut akan menentukan keluarnya sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk Apple dan izin penjualannya di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi 1 atau pembangunan fasilitas produksi/pabrik. Sebelumnya, hingga tahun 2023, Apple mengambil opsi skema investasi 3, yaitu skema inovasi dengan mendirikan Apple Academy di Indonesia. 

    “Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Kemenperin memandang bahwa wacana investasi Apple yang disebutkan sebesar USD 1 Miliar masih belum memenuhi prinsip berkeadilan, dilihat dari empat aspek, yaitu investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pemasukan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.

    Sejalan dengan Kemenperin, ekonom sekaligus Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Falianty menyampaikan, investasi di sektor manufaktur dalam bentuk pembangunan pabrik berdampak besar bagi perekonomian. 

    Menurutnya, dalam neraca perdagangan, smartphone merupakan salah satu komponen yang paling sering menyebabkan defisit. 

    “Saya mendukung sekali langkah dari Kemenperin. Salah satu share terbesar impor smartphone adalah iPhone. Makanya untuk mengurangi impor, perlu dibuka FDI dan harapannya ada transfer teknologi,” ujarnya.

    Prof. Telisa mengatakan, pembukaan lapangan kerja bisa dimulai untuk aktivitas perakitan hardware. Dari situ, bisa berlanjut ke level yang lebih tinggi sambil mempersiapkan kesiapan SDM. Karenanya, ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menyiapkan jalan tengah bagi upaya mendorong TKDN dan apa yang dibutuhkan oleh Apple di sini.

    Ia menilai, wacana investasi Apple sebesar USD1 Miliar masih kurang. Melihat dari penjualan Apple di Indonesia yang sudah mencapai beberapa triliun Rupiah, angka tersebut masih jauh dari ideal. Telisa menjelaskan pendapatnya bahwa investasi ini bisa dilakukan secara bertahap. 

    “Misalnya, fase 1 untuk hardware, fase 2 untuk software, dan fase 3 baru yang high-tech digital atau sudah full-fledged. Karenanya, minimal untuk fase 1 ini jangan USD1 Miliar, tapi bisa tiga kali lipatnya,” katanya.

    Telisa menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan investasi manufaktur berteknologi tinggi seperti Apple, Kemenperin tidak bisa melangkah sendiri. Upaya peningkatan investasi perlu didukung oleh kepastian hukum, SDM dan talenta digital, serta cybersecurity yang kuat. 

    Hal ini juga berkaitan dengan rencana Kemenperin untuk menaikkan nilai minimum TKDN ponsel dari 35 persen menjadi 40%. Dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang juga cenderung proteksionis di era Presiden AS terpilih Donald Trump, langkah meningkatkan nilai TKDN dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. Telisa menyampaikan, agar industri HKT dapat mencapai TKDN sebesar 40%, perlu dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas talenta digital juga menyiapkan infrastruktur digital. 

    “Angka TKDN tersebut masih realistis untuk dicapai oleh dunia usaha. Di era Trump sekarang yang proteksionis, menurut saya kebijakan ini relatif lebih bisa diterima,” pungkas Telisa.
     

  • Pemerintah Dorong Apple Ciptakan Lapangan Kerja Lewat Investasi

    Pemerintah Dorong Apple Ciptakan Lapangan Kerja Lewat Investasi

    Jakarta

    Pemerintah berencana akan melakukan negosiasi dengan Apple dalam rangka kelanjutan investasi produsen ponsel tersebut di Indonesia.

    Kelanjutan investasi ini bakal menentukan keluarnya sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk Apple dan izin penjualannya di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi 1 atau pembangunan fasilitas produksi/pabrik. Sebelumnya, hingga tahun 2023, Apple mengambil opsi skema investasi 3, yaitu skema inovasi dengan mendirikan Apple Academy di Indonesia.

    “Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Kemenperin memandang bahwa wacana investasi Apple yang disebutkan sebesar USD 1 Miliar masih belum memenuhi prinsip berkeadilan, dilihat dari empat aspek, yaitu investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pemasukan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.

    Sejalan dengan Kemenperin, ekonom sekaligus Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Falianty menyampaikan, investasi di sektor manufaktur dalam bentuk pembangunan pabrik berdampak besar bagi perekonomian.

    Menurutnya, dalam neraca perdagangan, smartphone merupakan salah satu komponen yang paling sering menyebabkan defisit.

    “Saya mendukung sekali langkah dari Kemenperin. Salah satu share terbesar impor smartphone adalah iPhone. Makanya untuk mengurangi impor, perlu dibuka FDI dan harapannya ada transfer teknologi,” ujarnya.

    Prof. Telisa mengatakan, pembukaan lapangan kerja bisa dimulai untuk aktivitas perakitan hardware. Dari situ, bisa berlanjut ke level yang lebih tinggi sambil mempersiapkan kesiapan SDM. Karenanya, ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menyiapkan jalan tengah bagi upaya mendorong TKDN dan apa yang dibutuhkan oleh Apple di sini.

    Ia menilai, wacana investasi Apple sebesar USD1 Miliar masih kurang. Melihat dari penjualan Apple di Indonesia yang sudah mencapai beberapa triliun Rupiah, angka tersebut masih jauh dari ideal. Telisa menjelaskan pendapatnya bahwa investasi ini bisa dilakukan secara bertahap.

    “Misalnya, fase 1 untuk hardware, fase 2 untuk software, dan fase 3 baru yang high-tech digital atau sudah full-fledged. Karenanya, minimal untuk fase 1 ini jangan USD1 Miliar, tapi bisa tiga kali lipatnya,” katanya.

    Telisa menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan investasi manufaktur berteknologi tinggi seperti Apple, Kemenperin tidak bisa melangkah sendiri. Upaya peningkatan investasi perlu didukung oleh kepastian hukum, SDM dan talenta digital, serta cybersecurity yang kuat.

    Hal ini juga berkaitan dengan rencana Kemenperin untuk menaikkan nilai minimum TKDN ponsel dari 35% menjadi 40%. Dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang juga cenderung proteksionis di era Presiden AS terpilih Donald Trump, langkah meningkatkan nilai TKDN dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. Telisa menyampaikan, agar industri HKT dapat mencapai TKDN sebesar 40%, perlu dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas talenta digital juga menyiapkan infrastruktur digital.

    “Angka TKDN tersebut masih realistis untuk dicapai oleh dunia usaha. Di era Trump sekarang yang proteksionis, menurut saya kebijakan ini relatif lebih bisa diterima,” pungkas Telisa.

    (kil/kil)

  • Lepas dari Huawei, Honor Siap Comeback ke Indonesia

    Lepas dari Huawei, Honor Siap Comeback ke Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah 6 tahun absen, Honor dikabarkan siap kembali ke pasar Indonesia. Sebelumnya, perusahaan hengkang dari Tanah Air pada 2019 setelah setahun beroperasi.

    Honor merupakan ponsel asal China yang dulunya merupakan anak usaha Huawei. Namun Honor dijual dan berdiri menjadi merek mandiri setelah Huawei mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS) pada 2020 silam.

    Lantas, apa alasan Honor kembali ke Indonesia? Dan bagaimana perusahaan akan menempatkan diri di pasar dalam negeri?

    President of Honor South Pacific Justin Li menjelaskan, Indonesia adalah salah satu dari sedikit pasar berskala besar yang belum dimasuki Honor, dan perlu mulai dilakukan penjajakan.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan sedang berkembang dengan kelas menengah baru yang besar.

    “Kami percaya bahwa laju perkembangan Indonesia akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan, dan pertumbuhan kelas menengah jangka panjang juga akan mendorong permintaan akan ponsel kelas menengah ke atas untuk meningkat dalam lima tahun ke depan,” kata Justin Li kepada CNBC Indonesia, Senin (6/1/2025).

    Pesaing Baru Samsung dan iPhone

    Adapun strategi utama Honor di Indonesia adalah fokus pada segmen menengah-atas dan ekosistem penuh, bersaing dengan brand yang sudah dulu punya pangsa pasar di Indonesia, seperti Samsung dan Apple, serta memberikan konsumen lebih banyak pilihan.

    “Honor akan fokus pada produk menengah-atas dan memberikan konsumen lebih banyak pilihan melalui teknologi inovatif dan pengalaman yang luar biasa,” ujarnya.

    Li menyebut bahwa Honor tidak hanya akan meluncurkan ponsel flagship dan produk layar lipat, tetapi juga menghadirkan 20-30 produk ekosistem penuh yang mencakup tablet, komputer, perangkat wearable, dan lainnya.

    Honor akan bekerja sama dengan raksasa ritel Indonesia Erajaya secara offline untuk mendirikan zona Honor di toko-toko utama di kota-kota di Indonesia. Perusahaan berencana untuk membuka 10 toko pengalaman Honor tahun ini, juga akan mengoptimalkan pengalaman belanja online konsumen menengah-atas.

    Masalah konten lokal, Honor akan sepenuhnya mematuhi standar TKDN yang ada di Indonesia.

    “Saat ini, kami terutama bekerja sama dengan pabrik-pabrik lokal di Indonesia untuk berkolaborasi dalam produksi perangkat keras lokal dan kerja sama perangkat lunak aplikasi lokal untuk memenuhi persyaratan produksi lokal pemerintah Indonesia,” jelas Li.

    Ke depannya, dengan perkembangan bisnis lebih lanjut, perusahaan akan mengeksplorasi tata letak lokalisasi yang lebih mendalam sesuai dengan permintaan pasar.

    (fab/fab)

  • Simpang Siur Insentif Mobil Listrik-Hybrid, Ini Penjelasan Kemenkeu

    Simpang Siur Insentif Mobil Listrik-Hybrid, Ini Penjelasan Kemenkeu

    Daftar Isi

    Detail insentif kendaraan elektrifikasi 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rustam Effendi menjelaskan kembali terkait insentif untuk mobil listrik (battery electric vehicle/BEV) dan mobil hybrid.

    Menurut Rustam, pemerintah melalui Kemenkeu perlu meluruskan informasi yang beredar menyebutkan bahwa mobil listrik dan hybrid mendapatkan diskon tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen.

    Ia menjelaskan untuk dua jenis kendaraan itu masuk kategori barang mewah dan tetap dikenakan tarif PPN 12 persen. Hanya saja untuk mobil listrik pemerintah melanjutkan pemberian insentif berupa PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 10 persen pada tahun ini.

    “Untuk PPN mobil listrik, tarif normal 12% dari harga jual. DTP 10% dari harga jual, sisa yang harus dibayar (konsumen) tinggal 2% dari harga jual,” kata Rustam ketika dihubungi CNNIndonesia pekan lalu.

    Sementara itu insentif untuk mobil hybrid dalam bentuk diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen.

    “PPnBM Terutang 6% dari harga jual berasal dari tarif PPnBM sebesar 15% (maksimal) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak 40% dari harga jual. PPnBM terutang berdasarkan Pasal 26 PP74 tahun 2021 (6% x harga jual) dikurangi (ditanggung pemerintah) PPnBM DTP (3% dari harga jual). Setelah dikurangi PPnBM DTP 3%, PPnBM yang tersisa yang harus dipungut (dibayar) pabrikan tinggal 3% dari harga jual,” ucap Rustam.

    Rustam melanjutkan diskon PPN sebesar 100% sampai Juni 2025, lalu turun menjadi 50% pada semester II 2025 seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani akhir tahun lalu hanya berlaku untuk pembelian rumah, bukan untuk mobil listrik atau hybrid.

    “Sesuai arahan Ibu Menteri, dan pernah disampaikan di acara press conference, PPN DTP 100% hanya untuk properti, semester pertama 2025. Semester kedua, PPN DTP Properti 50%,” imbuhnya.

    Detail insentif kendaraan elektrifikasi 2025

    Pemberian insentif PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV)

    – Sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%; dan
    – Sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    Pemberian insentif PPnBM DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV)

    Pemberian insentif PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (completely built up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (completely knock down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk Electric Vehicle (EV)

    – Pemberian insentif pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan.

    Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Comeback di Indonesia! 3 HP Honor Sudah Lolos TKDN – Page 3

    Comeback di Indonesia! 3 HP Honor Sudah Lolos TKDN – Page 3

    Smartwatch ini memiliki stainless-steel bazel ring, layar sentuh 1,39 inci dan sudah menggunakan panel AMOLED.

    Sukses melewati 14 tes MIL STD-810G, durabilitas HONOR Watch GS Pro diklaim telah terbukti teruji karena mampu bertahan di lingkungan ekstrim seperti lingkungan dengan temperatur ekstrim, kelembapan, hingga korosi pada tingkat tertentu.

    Salah satu keunggulan Watch GS Pro terletak pada berbagai fitur kesehatan dan olahraga. Ada dukungan hingga 100 jenis olahraga, yang diantaranya open water swimming, pool swimming, triathlon, running, cycling, badminton, yoga. Honor membagi jenis olahraga dalam kategori indoor dan outdoor.

    Selain itu, data olahraga yang ditampilkan juga cukup rinci, dari kalori terbakar, pace, heart rate, hingga VO2 Max.

     

  • PPnBM DTP 3 Persen untuk Mobil Hybrid Hanya untuk Mobil dengan Local Purchase 40 Persen – Halaman all

    PPnBM DTP 3 Persen untuk Mobil Hybrid Hanya untuk Mobil dengan Local Purchase 40 Persen – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memberikan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen untuk mobil hybrid di 2025.

    Stimulus ini akan berlaku selama setahun, tepatnya mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2025 dengan syarat mobil hybrid yang dijual di Indonesia sudah memiliki local purchase sebesar 40 persen.

    “Local purchase-nya harus 40 persen. Bukan TKDN. It’s different. Local purchase sama TKDN itu beda,” tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025).

    Sebagai informasi, local purchase merupakan komponen penunjang dari lokal, seperti sumber daya manusia dan kendaraan yang digunakan untuk proses distribusi.

    Sementara TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, adalah seluruh komponen atau parts dari suatu produk yang dibuat secara lokal.

    “Merek yang memiliki local purchase 40 persen dia boleh ikut program PPnBM DTP. Intinya dia harus punya commitment untuk local purchase 40 persen,” jelas Agus.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta, menambahkan pihaknya saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai daftar model hybrid yang mendapatkan insentif PPnBM DTP 3 persen.

    “Mestinya ada lewat SK, lewat keputusan Menteri. Ini masih dibahas di Menko, belum selesai. Tunggu saja updatenya,” terang Setia.

    Menyoal kapan daftar tersebut akan keluar, Setia masih akan menunggu keputusan dari Menko Perekonomian. “Belum tahu juga ini soalnya. Bergantung di Menko, karena masih di pembahasan,” imbuhnya.

  • Video: Penuhi TKDN 35%, Kemenperin Dorong Apple Bangun Pabrik di RI

    Video: Penuhi TKDN 35%, Kemenperin Dorong Apple Bangun Pabrik di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI lewat Kementerian Perindustrian masih menanti pembicaraan dengan Tim Apple terkait proposal investasi Apple di Indonesia yang disebut mencapai USD 1 Miliar atau sekitar Rp16 Triliun

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan Kemenperin mendorong Apple untuk dapat berkomitmen berinvestasi yang berkeadilan di Indonesia dengan membangun fasilitas produksi. Pilihan investasi ini bisa memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 35% dengan penawaran pasar smartphone RI yang sangat besar mencapai 50 juta unit Handphone, Komputer Genggam dan Tablet (HKT) per tahun.

    Seperti apa upaya Kemenperin mendorong investasi Apple di RI? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Juru Bicara Kementerian Perindustrian RI, Febri Hendri Antoni Arif dalam Profit,CNBCIndonesia (Kamis, 02/01/2025)

  • Persoalan Sampah, Solusi, dan Overload-nya TPA di Magelang…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        4 Januari 2025

    Persoalan Sampah, Solusi, dan Overload-nya TPA di Magelang… Regional 4 Januari 2025

    Persoalan Sampah, Solusi, dan Overload-nya TPA di Magelang…
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di
    Magelang
    , Jawa Tengah sudah melebihi kapasitas atau
    overload
    .
    Mengatasi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah menyiapkan pembangunan Tempat
    Pengolahan Sampah
    Terpadu (TPST) untuk mengolah timbulan sampah sebanyak 200 ton setiap hari.
    Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, telah melakukan pengadaan lahan seluas 15 hektar pada 2024.
    “Kami sudah lakukan 12 hektar pengadaan tanah, memakan dana Rp 24 miliar untuk pembebasan lahan,” ujar Widi saat ditemui di kantornya, Jumat (3/1/2025).


    Dia berharap pada 2025, pemerintah pusat dapat menggelontorkan dana untuk
    pembangunan TPST
    tersebut, sehingga TPST dapat beroperasi pada 2026 di Magelang.
    TPST itu diharapkan mampu mengolah sampah organik dan anorganik, salah satunya dengan teknologi
    refuse derived fuel
    (RDF) yang merupakan bahan bakar alternatif.
    “Pengolahan tergantung kapasitas, kalau TPST Magelang kurang lebih 200 ton per hari karena besar. Teknologi sebagian dalam negeri, sebagian luar, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” imbuh dia.
    Widi mengungkapkan bahwa kawasan perkotaan cenderung memiliki lahan terbatas untuk TPA.
    Sehingga harus ada upaya penanganan lainnya tanpa penambahan lahan TPA.
    “Prioritas (penanganan) di kota, di sana enggak punya lahan karena memang di kota tidak seperti kabupaten. Karena TPST minimal jarak 500 meter dari pemukiman, kalau TPA minimal 1 kilometer, jadi di kota agak susah. Makanya Kota Magelang selama ini buang sampah ke TPA di kabupaten,” lanjut dia.
    Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah kota segera menangani sampah lebih serius melalui TPST untuk mengatasi TPA yang
    overload
    di sejumlah daerah.
    “Makanya kota yang tidak punya lahan, solusinya TPST, bukan ditaruh begitu saja
    open dumping
    atau
    sanitary landfill
    karena lama-lama juga kan penuh,” tutur dia.
    Di samping itu, dia meminta seluruh kabupaten/kota segera menghentikan pembuangan terbuka atau
    open dumping
    di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
    Bahkan, dia mengeluarkan Surat Edaran untuk mengimbau 35 kabupaten/kota untuk segera memperbaiki TPA menjadi sistem
    control landfill
    atau
    sanitary landfill
    .
    “Kita sekarang mendorong untuk meningkatkan penganggaran di kabupaten/kota, diprioritaskan agar TPA-nya bisa
    control landfill
    . Memang harus menambah biaya, minimal pengadaan tanah dan perataan,” tandas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.