Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Kapan iPhone 16 Bisa Dijual di RI? Ini Jawaban Kemenperin

    Kapan iPhone 16 Bisa Dijual di RI? Ini Jawaban Kemenperin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa iphone 16 masih belum bisa dijual di Indonesia saat ini. Pasalnya proposal terakhir Apple mengenai investasi skema ketiga dalam pembentukan akademi sudah ditolak oleh Kemenperin meski nilainya mencapai Rp 1,4 triliun.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa nilai investasi yang disodorkan itu tidak sepenuhnya masuk ke dalam skema ketiga karena masuknya biaya lain.

    “Kami sudah mendapat beberapa laporan mengenai penggunaan uang Rp 1,4 triliun sepanjang 2020-2023, kami melihat ada penggunaan untuk biaya intengible, itu yang kami permasalahkan karena intangible itu sepertinya agak membuat pembiayaan jadi besar,” katanya di Kemenperin, Kamis lalu dikutip Sabtu (1/2/2025).

    Masuknya biaya lain yang tidak berhubungan dengan investasi membuat nilai pengajuan investasi Apple tidak sepenuhnya riil.

    “Ada pembiayaan intangible misalnya beli AC, sewa bangunan, sewa tanah, di Apple academy ada sewa tanah, sewa bangunan, beli peralatan, barang yang keliatan lah, tapi ada juga dalam laporan mereka beli barang yang nggak keliatan intangible yang nilainya cukup besar,” ujar Febri.

    Foto: YouTube Apple
    iPhone 16 Pro

    Ketika ditanya CNBC Indonesia mengenai biaya lainnya seperti biaya operasional Apple di Indonesia, Febri tertawa, tidak menolak maupun mengiyakan.

    “Misalnya hal-hal yang nggak berkaitan pelatihan atau pendidikan di Apple academy, atau ada pembiayaan operasional yang sebenernya ngga begitu berkaitan dengan Apple academy tapi dicharge kesana,” sebut Febri.

    Pemerintah membebaskan Apple untuk kembali mengajukan proposalnya dan tidak memberikan tenggat waktu. Mengenai pertemuan selanjutnya, Febri juga memberikan kebebasan pada Apple.

    “Sampai saat ini karena revisi proposalnya belum kami terima ya kami belum bisa keluarkan sertifikat TKDN, karena TKDN sebagai syarat dari TPP, tanda pengenal produk maka kami juga belum bisa keluarkan TPP, kalau TPP belum ada maka Apple belum bisa impor iPhone 16 ke Indonesia. Jadi TKDN dulu, TPP baru mereka impor, artinya secara keseluruhan kami belum mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia,” ujar Febri.

    (fys/wur)

  • Sekjen PB HMI Soroti Tantangan Industri Kretek Nasional

    Sekjen PB HMI Soroti Tantangan Industri Kretek Nasional

    loading…

    Sekjen PB HMI M Jusrianto menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri kretek nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi berbasis Pancasila. FOTO/DOK.PB HMI

    JAKARTA – Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M Jusrianto menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri kretek nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi berbasis Pancasila. Ia mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perencanaan pembangunan nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai nilai-nilai UUD 1945.

    Jusrianto menyampaikan, industri kretek memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik di tingkat hilir maupun sektor pertanian tembakau. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo untuk memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri ini.

    Industri kretek dinilai mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, produk kretek memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan internasional karena mayoritas bahan bakunya berasal dari dalam negeri.

    “IHT (Industri Hasil Tembakau) merupakan industri yang mampu memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Lebih dari 95% penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau (CHT),” kata Jusrianto, Jumat (31/1/2025).

    Namun, ia menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri kretek nasional, di antaranya kenaikan tarif cukai yang terus berlangsung setiap tahun, tidak seimbang dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada keberlangsungan industri, terutama bagi pabrik rokok kecil yang kesulitan bersaing akibat beban cukai yang semakin berat. Kemudian, maraknya rokok ilegal, regulasi ketat yang diterapkan pemerintah telah mendorong munculnya rokok ilegal atau rokok polos. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan industri legal, tetapi juga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai.

    Tantangan selanjutnya adalah persaingan dengan rokok elektrik atau vape. Rokok elektrik yang seluruh bahan bakunya diimpor semakin mengancam industri kretek nasional. Produk ini juga cenderung berbasis teknologi tinggi dan tidak banyak menyerap tenaga kerja, berbeda dengan industri kretek yang lebih padat karya. Padatnya regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, terdapat sekitar 480 regulasi yang mengatur industri kretek, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Banyaknya regulasi ini dinilai membatasi ruang gerak industri dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

    Jusrianto mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan industri kretek nasional yang komprehensif. Peta jalan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengakomodasi kepentingan sektor hulu dan hilir guna menciptakan kepastian usaha dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

    “Diperlukan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas agar industri kretek dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Dengan tantangan yang semakin kompleks, Jusrianto berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk melindungi dan mengembangkan industri kretek nasional sebagai bagian penting dari ekonomi Indonesia.

    (abd)

  • Kemenperin Ungkit Kejanggalan Nilai Realisasi Investasi Apple di RI

    Kemenperin Ungkit Kejanggalan Nilai Realisasi Investasi Apple di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap temuan kejanggalan dari anggaran realisasi investasi Apple Inc. di Indonesia untuk membangun Apple Academy pada periode 2020-2023. 

    Hal ini menyusul kesepakatan dengan Apple yang akan kembali menggunakan skema inovasi untuk memperpanjang sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Adapun, TKDN diperlukan untuk mendapatkan izin impor produk oleh distributor Apple sehingga dapat menjual di pasar Indonesia. 

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, porsi anggaran untuk intangible cost atau biaya berwujud lebih besar dibandingkan kepentingan operasional akademis itu sendiri.

    “Kami lihat ada penggunaan untuk biaya intangible. Intangible itulah yang kami permasalahkan. Intangible itu sebenarnya membuat pembiayaan itu jadi besar,” ujar Febri kepada wartawan, Kamis (30/1/2025). 

    Selama ini, Apple menjual produk di Indonesia dengan memenuhi syarat TKDN melalui skema inovasi berupa pembangunan Apple Academy. Sertifikat TKDN tersebut diperpanjang setiap 3 tahun, berdasarkan Permenperin No. 29/2017. 

    Adapun, pada periode 2020-2023, realisasi investasi Apple tercatat sebanyak Rp1,4 triliun untuk membangun Apple Academy di Batam, Tangerang, dan Surabaya. Namun, Kemenperin melihat terdapat pembiayaan yang besar di luar pembelian aset maupun sewa tanah dan bangunan. 

    “Tapi ada juga dalam laporan mereka itu ada beli barang yang tidak kelihatan yang tidak intangible yang tidak kelihatan, misalnya yang tidak berkaitan dengan pelatihan di Apple Academy,” tuturnya. 

    Febri menyebut terdapat pembiayaan operasional yang tidak terkait dengan Apple Academy, tetapi dimasukkan ke dalam intangible cost tersebut. Untuk itu, pihaknya mengingatkan Apple untuk lebih serius dalam merancang anggaran investasi. 

    “Kami tidak mau seperti itu, kami ingin maunya uangnya itu benar-benar ada di sini. Jadi terutama untuk yang tangible cost, kurangilah intangible cost-nya,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Kemenperin juga meragukan nilai riil investasi Apple untuk pembangunan pabrik AirTag yang merupakan aksesoris iPhone sebesar US$1 miliar atau setara Rp16,2 triliun di Batam. 

    Bahkan, Kemenperin telah mengkalkulasi besaran investasi itu hanya menyentuh US$200 juta atau Rp3,24 triliun (asumsi kurs Rp16.207). Jauh dari komitmen yang digaungkan Apple.

    Adapun, Apple berencana membangun pabrik di Batam untuk produksi AirTag yang diperkirakan dapat memasok sekitar 60% kebutuhan AirTag global dan berproduksi mulai 2026. Fasilitas produksi ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sekitar 2.000 orang.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, kementerian telah melakukan perhitungan rinci, hasilnya nilai riil investasi pabrik AirTag Iphone tersebut paling besar hanya US$200 juta. 

    Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi US$1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” kata Febri dalam keterangan resminya, Rabu (22/1/2025).  

    Menurut Febri, dari kalkulasi Kemenperin, pihak Apple sengaja memasukkan proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku ke dalam besaran investasi. Alhasil, investasi pabrik Iphone pun tampak melebihi US$1 miliar.  

    Lebih jauh, Febri menjelaskan perhitungan investasi seharusnya hanya menyangkut capital expenditure (capex), meliputi pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi. Artinya, komponen proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku yang diselundupkan Apple, layak dicoret dari perhitungan investasi.

  • Dapat Diskon Pajak, Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid Turun Segini

    Dapat Diskon Pajak, Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid Turun Segini

    Jakarta –

    Dua mobil hybrid Toyota, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid masuk dalam kelompok mobil hybrid yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Pemerintah menjanjikan memberikan diskon tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Tahun ini, mobil hybrid mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut.

    Jika sebelumnya tarif PPnBM Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 7%, mulai Januari 2025 ini turun menjadi 4%. Sedangkan PPnBM Yaris Cross turun dari 6% menjadi 3%. Kalau dikonversi ke rupiah, terjadi penurunan sekitar Rp 10 juta-Rp 13 juta.

    Penurunan ini tentu berdampak positif bagi pelanggan Toyota, dan diharapkan memicu pertumbuhan pasar otomotif nasional, terutama di segmen kendaraan elektrifikasi (eX).

    “Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar eX di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target nett zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto dalam siaran pers yang diterima detikOto.

    Pemerintah telah mengumumkan rangkaian insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Insentif ini akan berlaku mulai Januari 2025. Salah satu jenis kendaraan yang dipastikan mendapat insentif adalah mobil hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mobil hybrid bakal mendapat insentif berupa diskon PPnBM tiga persen.

    Namun, insentif tersebut tak berlaku untuk semua mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengungkap, diskon PPnBM itu hanya berlaku untuk mobil hybrid buatan lokal.

    (rgr/dry)

  • Nasib iPhone 16 di RI Suram, Proposal Apple Ditolak Mentah-mentah

    Nasib iPhone 16 di RI Suram, Proposal Apple Ditolak Mentah-mentah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa iPhone 16 masih belum bisa dijual di Indonesia saat ini. Pasalnya proposal terakhir Apple mengenai investasi skema ketiga dalam pembentukan akademi sudah ditolak oleh Kemenperin meski nilainya mencapai Rp 1,4 triliun.

    Juru Bicara Kemenperin FebriHendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa nilai investasi yang disodorkan itu tidak sepenuhnya masuk ke dalam skema ketiga karena masuknya biaya lain.

    “Kami sudah mendapat beberapa laporan mengenai penggunaan uang Rp 1,4 triliun sepanjang 2020-2023, kami melihat ada penggunaan untuk biaya intengible, itu yang kami permasalahkan karena intangible itu sepertinya agak membuat pembiayaan jadi besar,” katanya di Kemenperin, Kamis (30/1/2025).

    Masuknya biaya lain yang tidak berhubungan dengan investasi membuat nilai pengajuan investasi Apple tidak sepenuhnya riil.

    “Ada pembiayaan intangible misalnya beli AC, sewa bangunan, sewa tanah, di Apple academy ada sewa tanah, sewa bangunan, beli peralatan, barang yang keliatan lah, tapi ada juga dalam laporan mereka beli barang yang ngga keliatan intangible yang nilainya cukup besar,” ujar Febri.

    Ketika ditanya CNBC mengenai biaya lainnya seperti biaya operasional Apple di Indonesia, Febri tertawa, tidak menolak maupun mengiyakan.

    “Misalnya hal-hal yang ngga berkaitan pelatihan atau pendidikan di Apple academy, atau ada pembiayaan operasional yang sebenernya ngga begitu berkaitan dengan Apple academy tapi dicharge kesana,” sebut Febri.

    Pemerintah membebaskan Apple untuk kembali mengajukan proposalnya dan tidak memberikan tenggat waktu. Mengenai pertemuan selanjutnya, Febri juga memberikan kebebasan pada Apple.

    “Sampai saat ini karena revisi proposalnya belum kami terima ya kami belum bisa keluarkan sertifikat TKDN, karena TKDN sebagai syarat dari TPP, tanda pengenal produk maka kami juga belum bisa keluarkan TPP, kalau TPP belum ada maka Apple belum bisa impor iPhone 16 ke Indonesia. Jadi TKDN dulu, TPP baru mereka impor, artinya secara keseluruhan kami belum mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia,” ujar Febri.

    (fab/fab)

  • Apple Belum Bisa Jualan iPhone 16 di RI, Ini Alasannya

    Apple Belum Bisa Jualan iPhone 16 di RI, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menyebut pihak Apple belum menyampaikan revisi proposal terkait investasi mereka di Indonesia. 7 Januari lalu perwakilan Apple sudah menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajarannya untuk negosiasi investasi.

    Karena revisi proposal belum dikeluarkan, sebut Febri, Apple belum bisa menerima sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pemerintah. Menurut Febri sertifikat TKDN menjadi syarat dikeluarkannya Tanda Pengenal Produk (TPP).

    Artinya jika TPP belum dikeluarkan maka Apple belum bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Indonesia. Sebagai informasi, Apple belum melunasi sebagian dari komitmen investasinya yang sebesar Rp 1,7 triliun.

    “Nah, kalau TPP-nya belum ada maka Apple belum bisa impor iPhone 16-nya ke Indonesia. Jadi itu urutan-urutannya, jadi TKDN dulu, kemudian TPP, kemudian baru mereka impor. Jadi artinya kami belum mencabut larangan penjualan iPhone 16-nya. Karena sekali lagi, itu tergantung kepada Apple-nya,” tegas Febri saat dijumpai di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Terkait pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang menyebut negosiasi Apple di Indonesia akan selesai dalam satu-dua minggu ke depan, Febri meminta hal itu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

    Febri lalu menjelaskan bahwa Apple memilih skema proposal skema tiga untuk periode 2020-2023 dengan melakukan pelatihan dan pendidikan di tiga akademi. Akademi yang dimaksud berlokasi di Batam, Tangerang, dan Surabaya.

    Namun, Kemenperin mencatat ada penggunaan dana yang cukup besar yang dialokasikan untuk barang tidak berwujud. Sayangnya Febri belum mau membuka barang apa yang dimaksud.

    “Kami sudah dapat beberapa laporan tentang penggunaan uang (realisasi investasi) yang sebesar Rp 1,4 triliun 2020-2023.Nah, kami lihat ada penggunaan untuk biaya intangible. Nah intangible itu lah yang kami permasalahkan, karena intangible itu sepertinya agak membuat pembiayaan itu jadi besar,” ungkapnya.

    “Ada pembiayaan tangible Tangible itu misalnya dia beli aset, bangunan, sewa bangunan, sewa tanah. Ketika di Apple Academy itu ada sewa tanah, ada sewa bangunan, beli peralatan, atau beli barang-barang yang kelihatan lah begitu. Nah, tapi ada juga dalam laporan mereka itu ada beli barang-barang yang tidak kelihatan, yang intangible, yang nilainya cukup besar,” beber Febri.

    Ia mengaku tak ingin investasi yang digembar-gemborkan sudah mencapai miliaran dolar AS ternyata uangnya tidak benar-benar ada di Indonesia. Ia juga meminta pihak Apple agar mengurangi intangible cost.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Tetapkan TKDN 35%, Samsung Galaxy S25 Ternyata Segini

    Pemerintah Tetapkan TKDN 35%, Samsung Galaxy S25 Ternyata Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seri Samsung terbaru, Galaxy S25 sudah resmi diluncurkan di global dan Indonesia. Pihak Samsung memastikan ponsel anyarnya telah lolos Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    Lo Khing Seng, Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia, menjelaskan seri S25 telah memenuhi TKDN sebesar 37,5%. Angka tersebut lebih besar dari ketentuan pemerintah sebesar 35%.

    Sertifikasi TKDN didapatkan dengan melihat ketaatan tingkat komponen lokal pada produk Handphone, Komputer Genggam dan Tablet (HKT). Ini tertuang dalam Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2021.

    “Kami meneruskan komitmen dengan meningkatkan TKDN hingga 37,5% pada Galaxy S25 Series. Dengan begitu, inovasi yang kami hadirkan khususnya pada Galaxy S25 Series ini bisa dimanfaatkan oleh konsumen kami di Indonesia dengan sempurna. Konsumen pun sudah bisa langsung melakukan Pre Order Galaxy S25 Series dengan mendapat promo terbaik senilai hingga 8,9 juta rupiah,” jelas Lo Khing Seng dalam keterangannya dikutip Kamis (30/1/2025).

    Samsung juga mendirikan pabrik smartphone di Indonesia sejak 2015. Pabrik tersebut berada di Cikarang.

    Pabrik Samsung di Indonesia diketahui telah mengekspor perangkat ke berbagai negara di Asia Tenggara. Termasuk pada 2024 telah mengekspor 1,56 juta unit ke sejumlah negara di kawasan tersebut.

    “Sejak tahun 2015 kami membuka pabrik smartphone di Indonesia, tepatnya di Cikarang, Jawa Barat, yang merupakan sebuah bentuk kepercayaan kami terhadap industri dan iklim usaha di Indonesia,” ujarnya.

    Pekan lalu, Samsung telah meluncurkan seri S25 terdiri dari S25, S25+ dan S25 Ultra. Ketiganya sudah bisa dipesan melalui program pre-order hingga 13 Februari 2025 mendatang di laman resmi Samsung.

    Berikut harga ketiga model Galaxy S25 tersebut di Indonesia:

    Galaxy S25

    – 12/256GB : Rp14.999.000

    – 12/512GB : Rp16.999.000

    Galaxy S25+

    – 12/256GB : Rp17.999.000

    – 12/512GB : Rp19.999.000

    Galaxy S25 Ultra

    – 12/256GB : Rp22.999.000

    – 12/512GB : Rp24.999.000

    – 12/1TB : Rp28.999.000

    S25 Ultra akan hadir dengan opsi warna Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver, Titanium Gray, dan Titanium black. Samsung juga menyediakan warna online exclusive, yakni Titanium Pinkgold, Titanium Jetblack, dan Titanium Jadegreen.

    Untuk S25 dan S25+ tersedia dengan pilihan warna Navy, Icyblue, Mint, dan Silver Shadow. Terdapat tiga warna online exclusive lainnya yaitu Blueblack, Coralred, dan Pinkgold.

    (fab/fab)

  • Industri Kesehatan Mitra Strategis untuk Tingkatkan Kualitas Kesehatan di Indonesia

    Industri Kesehatan Mitra Strategis untuk Tingkatkan Kualitas Kesehatan di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia dengan populasinya yang besar, menghadapi sejumlah tantangan kesehatan yang kompleks. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari ketidakmerataan pelayanan kesehatan dan prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif-preventif turut menjadi tantangan kesehatan di Indonesia hingga ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal.

    Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan kesehatan berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan masyarakat (financial protection) dalam mengakses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Di tahun 2025, pemerintah menganggarkan belanja kesehatan sebesar Rp 218,5 triliun, naik dari tahun sebelumnya yakni Rp 187,5 triliun. Selain makan bergizi gratis, program unggulan lain Presiden Prabowo di bidang kesehatan yakni pemeriksaan kesehatan gratis yang ditujukan untuk 5,2 juta orang dengan alokasi anggaran Rp 4,7 triliun. Program ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia.

    Program ini akan diluncurkan serentak di 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik pada awal Februari 2025. Nantinya, Kemenkes akan mendistribusikan alat-alat kesehatan seperti hematology analyzer, blood chemical analyzer, EKG serta berbagai alat kesehatan ibu dan anak.

    Dalam hal ini, pendistribusian alat kesehatan ke seluruh pelosok negeri sangatlah penting agar masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Alat-alat kesehatan yang memadai  memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah juga fokus pada pembangunan rumah sakit berkualitas lengkap di daerah untuk meningkatkan rumah sakit tipe C dan D dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Alokasi anggaran juga ditujukan untuk sarana dan prasarana dan alat kesehatan.

    Peran Penting Industri Kesehatan Dukung Program Pemerintah

    Industri kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah dan membantu mengatasi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam sektor kesehatan dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Termasuk memberikan solusi akan permasalahan tersebut, seperti penyediaan obat-obatan, vaksin dan alat kesehatan.

    Menurut Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, untuk menuju Indonesia sehat, pemerintah juga harus bekerja sama dan berinovasi dengan industri kesehatan.

    “Dengan kolaborasi dan keterlibatan dari semua stakeholder, komitmen yang tinggi, implementasi yang terencana, terkendali dan terukur, maka Indonesia akan berada pada step lanjutan, status gizi dan status kesehatan yang lebih baik, serta kondisi ekonomi yang jauh menjadi lebih baik,” pungkasnya.

    Industri kesehatan turut memiliki peran penting diantaranya mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) seperti makan bergizi gratis, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan membangun RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota.

    Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia mengatakan, program ini menjadi peluang besar bagi industri alkes dan farmasi dalam negeri untuk berkontribusi aktif.

    “Pemerintah memastikan seluruh pengadaan alkes untuk program ini memprioritaskan produk dalam negeri,” ujarnya.

    Menurut Lucia, investasi di sektor alkes sangat penting untuk meningkatkan daya saing global, dimana Indonesia telah berhasil meningkatkan nilai investasi alkes menjadi Rp 1,25  triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 377 persen dalam tiga tahun terakhir.

    “Produk alkes Indonesia kini juga mampu menembus pasar Internasional dengan Afrika sebagai negara tujuan ekspor potensial,” pungkasnya.

    Untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas kesehatan, peran industri kesehatan sangat strategis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada produk alat kesehatan. Dengan meningkatkan TKDN, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

    Investasi juga menjadi kunci penting untuk mempercepat pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia. Investor, baik domestik maupun asing, dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, serta peningkatan ketersediaan produk kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, industri, dan investor. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendukung investasi, peningkatan kualitas SDM, dan kemitraan dengan industri lokal. Sementara itu, industri perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya, sedangkan investor dapat berperan sebagai katalisator pertumbuhan dengan membawa modal, teknologi, dan jaringan yang luas.

    Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia merupakan tujuan bersama. Dengan meningkatkan TKDN dan menarik investasi dalam industri alat kesehatan, Indonesia dapat mewujudkan visi untuk menjadi pusat produksi alat kesehatan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

  • Penuhi TKDN, 2 Varian Toyota Hybrid Bisa Dibanderol Lebih Murah

    Penuhi TKDN, 2 Varian Toyota Hybrid Bisa Dibanderol Lebih Murah

    GELORA.CO -Toyota Indonesia mengumumkan telah memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk dua mobil hybrid mereka, Toyota Kijang Innova Hybrid dan Yaris Cross Hybrid.

    Dua produk tersebut masuk kelompok mobil hybrid yang mendapat insentif dari pemerintah berupa penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen

    Melalui siaran resminya, Toyota Indonesia menyebut bahwa tarif PPnBM Kijang Innova Zenix Hybrid sebelumnya adalah 7 persen. Dan per Januari 2025 turun menjadi 4 persen. Sedangkan PPnBM Yaris Cross turun dari 6 persen menjadi 3 persen.

    Jika dikonversi ke rupiah, hal itu membuat harga jual mengalami penurunan sekitar Rp10 juta-Rp30 juta. Penurunan ini tentu berdampak positif bagi pelanggan Toyota, dan diharapkan memicu pertumbuhan pasar otomotif nasional, terutama di segmen kendaraan elektrifikasi (eX).

    “Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar eX di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target nett zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang,” ujar Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, dikutip Rabu, 29 Januari 2025.

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pasar mobil eX di Indonesia terus berkembang. 

    Pada 2021, market share mobil eX terhadap total penjualan mobil nasional baru mencapai 0,36 persen. Namun, hanya dalam tempo satu tahun, naik menjadi 1,97 persen. Dan naik menjadi 7,09 persen pada 2023. Pada 2024, dengan angka penjualan mencapai 103.227 unit, market share mobil eX pun naik menjadi 11,92 persen.

    Sebagian besar penjualan eX pada 2024 berasal dari mobil hybrid (HEV) yaitu mencapai 59.903 unit (58,03 persen), mobil baterai (BEV) sebesar 43.188 unit (41,84 persen) dan mobil plug-in hybrid (PHEV) sebanyak 136 unit (0,135 persen). 

    Angka di atas menyiratkan bahwa minat konsumen terhadap mobil hybrid masih jauh lebih besar dibandingkan mobil baterai dan plug-in hybrid.

    Nah, dari total penjualan eX pada 2024 tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penjualan Toyota yang mencapai 35.245 unit atau sekitar 35,3 persen. Bahkan untuk segmen pasar mobil hybrid, Toyota berhasil menguasai pasar sebesar 62,30 persen.

    Kontribusi terbesar terhadap penjualan eX Toyota berasal dari Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 26.470 unit (75,12 persen), dan Yaris Cross Hybrid sebesar 4.144 unit (11,67 persen). Diikuti Alphard Hybrid 3.838 unit (10,89 persen), Vellfire Hybrid 510 unit, Corolla Camry Hybrid 152 unit, Corolla Cross Hybrid 109 unit, dan Corolla Altis Hybrid 41 unit.

  • Sah! 2 Varian Toyota Hybrid Ini Kini Lebih Murah

    Sah! 2 Varian Toyota Hybrid Ini Kini Lebih Murah

    Jakarta –

    Bagi detikers yang hendak memilih mobil ramah lingkungan dan efesien, pilihan mobil hybrid bisa menjadi pilihan. Terlebih kini mobil hybrid sudah mendapatkan insentif, artinya sudah semakin murah, ramah lingkungan, dan efisien saat mengkonsumsi bahan bakar.

    Toyota Indonesia pun mengumumkan mampu memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Toyota Kijang Innova Hybrid dan Yaris Cross Hybrid masuk dalam kelompok mobil hybrid yang mendapat insentif dari pemerintah, berupa penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung PPnBM Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3%, seperti dalam siaran resmi yang diterima detikOto.

    Dijelaskan, jika sebelumnya tarif PPnBM Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 7%, mulai Januari 2025 ini turun dari 7% menjadi 4%, sedangkan PPnBM Yaris Cross turun dari 6% menjadi 3%.

    Jika dikonversi ke rupiah, terjadi penurunan sekitar Rp 10 juta-Rp 30 juta. Penurunan ini tentu berdampak positif bagi pelanggan Toyota, dan diharapkan memicu pertumbuhan pasar otomotif nasional, terutama di segmen kendaraan elektrifikasi (EV).

    “Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar EV di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target nett zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto.

    Dijelaskan kembali menurut data Gaikindo, pasar mobil elektrifikasi di Indonesia terus berkembang. Pada 2021, market share mobil elektrifikasi terhadap total penjualan mobil nasional baru mencapai 0,36%, naik menjadi 1,97% pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 7,09% pada 2023. Untuk tahun 2024, dengan angka penjualan mencapai sebesar 103.227 unit, market share mobil EV kini sudah naik menjadi 11,92%.

    Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid Q Modelista Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Data Gaikindo juga menyebutkan, sebagian besar penjualan elektrifikasi pada 2024 berasal dari mobil hybrid (HEV) yaitu mencapai 59.903 unit (58,03%), mobil baterai (BEV) sebesar 43.188 unit (41,84%) dan mobil plug-in hybrid (PHEV) sebanyak 136 unit (0,135). Angka ini sekaligus menyiratkan bahwa daya tarik atau minat konsumen terhadap mobil hybrid masih jauh lebih besar dibandingkan mobil baterai dan plug-in hybrid.

    Dari total penjualan elektrifikasi (EV) pada 2024 tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penjualan Toyota yang mencapai 35.245 unit atau sekitar 35,3%. Sementara itu untuk segmen pasar mobil hybrid, Toyota berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 62,30%.

    Kontribusi terbesar terhadap penjualan EV Toyota berasal dari Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 26.470 unit (75,12%), dan Yaris Cross Hybrid sebesar 4.144 unit (11,67%). Lainnya berasal dari penjualan Toyota Alphard Hybrid 3.838 (10,89%), Toyota Vellfire Hybrid 510 unit, Corolla Camry Hybrid 152 unit, Toyota Corolla Cross Hybrid 109 unit, Toyota Corolla Altis Hybrid 41 unit.

    Sejak 1997 Kepedulian Toyota Terhadap Lingkungan Lahirkan Teknologi Hybrid

    Kinerja penjualan di pasar kendaraan elektrifikasi (EV), terutama di pasar mobil hybrid tidak terlepas dari perjalanan panjang Toyota mengembangkan kendaraan ramah lingkungan.

    Sejak 1997, Toyota dikenal sebagai pionir kendaraan ramah lingkungan dengan meluncurkan Toyota Pirus yang menyandang teknologi Toyota Hybrid Sytem (THS). Performa teknologi ini sudah teruji dan sampai saat ini pengembangan THS sudah mencapai generasi ke-5.

    Power train hybrid generasi ke 5 memiliki motor listrik yang lebih ringan, lebih ringkas, dan bertenaga lebih tinggi, yang meningkatkan rasio penggerak listrik dalam sistem hibrida.

    Konsumsi bahan bakar Yaris Cross Hybrid Jakarta-surabaya melalui jalur pantura terbaik tembus 31,2 km/liter. Foto: dok.detikOto/detik.com

    Sebagai hasil dari kalibrasi mesin yang lebih baik, kendaraan ini memiliki lebih banyak tenaga, kinerja keseluruhan yang lebih baik, dan kemampuan berkendara yang menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah untuk versi 1,8 liter. Total daya sistem penggerak hibrida dengan mesin 1,8 liter adalah 140 hp, mengurangi waktu akselerasi 0-100 km/jam sebesar 1,7 detik, menjadi 9,2 detik.

    Inisiatif mengembangkan kendaraan ramah lingkungan merupakan bagian komitmen Toyota berkontribusi dalam rangka menghadapi berbagai problem lingkungan hidup seperti tren pemanasan global, perubahan iklim dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui insitiatif global pada 2015 Toyota telah meluncurkan Toyota Enveronmental Challenge 2050 dengan target mencapai nett zero emission pada tahun 2050.

    (lth/rgr)