Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Orang Indonesia Ogah Beli Motor Listrik, Stok Numpuk di Dealer!

    Orang Indonesia Ogah Beli Motor Listrik, Stok Numpuk di Dealer!

    Jakarta –

    Subsidi motor listrik belum jelas. Hal ini membuat masyarakat Indonesia ogah membeli motor listrik. Stok di dealer pun jadi numpuk!

    Masyarakat Indonesia setop membeli motor listrik. Stok motor listrik di dealer-dealer pun jadi menumpuk. Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setyadi mengungkap, hal itu disebabkan belum adanya ketetapan subsidi motor listrik untuk tahun 2025. Sebelumnya, kuota subsidi untuk motor listrik sudah habis tahun 2024.

    “Cukup banyak lah intinya, karena masyarakat pada stop buying untuk menunggu insentif subsidi,” kata Budi dikutip CNBC Indonesia.

    Budi menyebut, masyarakat masih menanti subsidi motor listrik. Subsidi itu memang membuat harga motor listrik jadi lebih murah.

    “Kalau kita lihat sekarang ini kan juga daya beli masyarakat lagi menurun juga kan. Tapi mungkin sebagai penyebab utama adalah masyarakat sekarang stop buying karena memang menunggu dari keputusan pemerintah mencakup masalah subsidi ini atau kemudian insentif,” jelas Budi.

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi sinyal akan kembali memberikan insentif buat motor listrik di tahun ini setelah pemberian berakhir pada 2024.

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemberian insentif akan menggunakan skema berbeda dari sebelumnya, yakni dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    “Mungkin tahun ini skemanya akan berbeda, bukan subsidi lagi tapi lewat insentif mungkin kami mengusulkannya lewat PPN DTP,” kata Setia beberapa waktu yang lalu.

    Meski demikian, Setia belum bisa menjabarkan lebih detail insentif tersebut karena masih dalam pembahasan bersama kementerian lainnya. Sekadar informasi tambahan, pada tahun 2024, subsidi yang diberikan berupa potongan harga Rp 7 juta. Namun tidak semua motor listrik bisa mendapat subsidi, melainkan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Salah satunya, wajib memiliki TKDN minimal 40 persen. Motor juga harus diproduksi di Indonesia.

    (dry/din)

  • Produksi Alat Berat Merosot 12,9% pada 2024, Bagaimana Prospek Tahun Ini?

    Produksi Alat Berat Merosot 12,9% pada 2024, Bagaimana Prospek Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) melaporkan realisasi produksi alat berat Indonesia pada 2024 mencapai 7.022 unit atau turun 12,9% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 8.066 unit. 

    Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro mengatakan, capaian tersebut masih di bawah target produksi atau hanya mencapai 88% dari target 8.000 unit tahun lalu. Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis dengan membidik produksi 8.500 unit tahun ini. 

    “Harapannya, produksi alat berat dalam negeri pada tahun 2025 dapat mencapai 8.500 unit atau lebih tinggi dari pencapaian produksi tahun 2024,” kata Giri kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025). 

    Dia menerangkan bahwa penurunan produksi tahun ini dipengaruhi oleh kondisi pasar alat berat yang cenderung ‘wait and see’ pada semester pertama 2024. Hal ini terkait dengan meningkatnya kegiatan politik yang membuat banyak pihak lebih berhati-hati dalam membuat keputusan investasi.

    Meskipun ada peningkatan kebutuhan alat berat pada semester II/2024, hal tersebut tidak cukup signifikan untuk mendorong tercapainya target produksi. 

    “Tipe alat berat yang paling laris terjual di tahun 2024 adalah hydraulic excavator kelas medium,” imbuhnya. 

    Melihat ke depan, Giri memproyeksikan kinerja produksi pada tahun 2025 akan lebih baik. Peningkatan kebutuhan alat berat diperkirakan akan terjadi di sektor agro, konstruksi, dan pertambangan, yang dapat mendorong tercapainya target yang lebih tinggi.

    Sebelumnya, dia juga berharap kebijakan hilirisasi dan proyek infrastruktur pemerintah mestinya dapat mendorong kebutuhan alat berat yang diproduksi lokal. Namun, hingga saat ini, produksi alat berat justru menunjukkan tren penurunan.  

    “Namun, aktualisasinya alat berat dalam negeri masih kurang menjadi prioritas utama pilihan dalam penggunaannya pada proyek hilirisasi dan infrastruktur tersebut,” tuturnya. 

    Menurut Giri, sejumlah produk alat berat lokal telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Dalam laman resmi Kemenperin, alat berat dari PT Pindad, PT Sakai Indonesia, PT Ultratex Indonesia, dan lainnya memiliki TKDN di level 23%-35%. 

    Di lapangan, dia justru melihat alat berat impor yang cukup marak digunakan pada proyek-proyek tersebut. Terlebih, tahun ini, dia melihat penggunaan alat berat impor terutama merek China yang membuat persaingan pasar alat berat di Indonesia kian ketat. 

    “Indonesia menjadi salah satu pasar alat berat yang besar dan saat ini, pasar tersebut masih terus berkembang seiring tren kebutuhan yang semakin meningkat. Hal ini mendorong masuknya alat berat impor ke Indonesia dan bersaing ketat dengan alat berat produksi dalam negeri,” jelasnya. 

  • Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Indonesia juga harus berani menegakkan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ke industri otomotif, bukan hanya kepada perusahaan Apple.

    “Jangan hanya berani kepada iPhone, beranilah kepada produk-produk mobil, seperti beraninya kepada iPhone akhir-akhir ini,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Gus Imin menginginkan agar impor kendaraan bermotor, khususnya mobil, harus mengikuti syarat TKDN.

    Ia berharap, dengan mematuhi syarat TKDN, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat terlibat dalam pengembangan industri otomotif dalam negeri.

    Gus Imin lantas merujuk pada perkembangan industri otomotif di China, khususnya soal bagaimana China melibatkan berbagai UMKM. Ia menyinggung tingginya ekspor kelapa Indonesia ke China dengan harga yang tinggi.

    “Kenapa (ekspor kelapa)? Di sana ekosistemnya jelas, begitu mobil elektrik hidup, (usaha) jok mobil hidup. Serabut kelapa dibutuhkan untuk jok mobil itu,” kata Gus Imin.

    Oleh karena itu, dengan menegakkan syarat TKDN kepada impor dari industri otomotif, Gus Imin meyakini ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan terbentuk, diiringi dengan munculnya UMKM-UMKM yang menyokong perkembangan industri otomotif dalam negeri.

    “Dengan ekosistem yang berjalan, maka industri jok mobil, industri mesin, akan tumbuh. Industri kecil yang menopang seperti di Jepang menjadi ekosistem yang baik,” ucapnya.

    Gus Imin menilai, UMKM Indonesia membutuhkan industrialisasi untuk membangun industri yang kokoh dan kuat. UMKM juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang besar, yang mau melibatkan dan mendongkrak ekonomi kecil menengah ke bawah.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apindo Kepri Desak Pemerintah Tinjau Kembali Kebijakan Impor untuk Selamatkan Produsen Dalam Negeri – Halaman all

    Apindo Kepri Desak Pemerintah Tinjau Kembali Kebijakan Impor untuk Selamatkan Produsen Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BATAM –  Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan impor membuat pengusaha di Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ) menjerit.

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri mengajukan permohonan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan impor yang dinilai kurang mendukung industri dalam negeri.

    Ketua Apindo Kepri Stanly Rocky menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada produsen lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri domestik.

    Dalam pernyataannya, Stanly Rocky menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan impor yang berlaku saat ini, yang dinilai mengancam kemampuan dan pertumbuhan industri lokal. 

    “Dominasi produk impor di pasar dalam negeri telah membatasi ruang gerak produsen lokal untuk berkembang dan bersaing secara global. Kami mendesak Pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan impor guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri,” tegas Ketua Apindo Kepri, Senin (3/2/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Apindo Kepri menekankan bahwa pembatasan impor seharusnya tidak hanya dilihat sebagai langkah protektif, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di Indonesia. 

    Salah satu contoh yang disoroti adalah industri perangkat elektronik, seperti notebook, tablet, Personal Computer (PC), dan smartwatch.

    Meskipun produk-produk tersebut sudah dapat diproduksi di dalam negeri, volume impor yang masih tinggi menunjukkan potensi besar untuk substitusi impor melalui produksi lokal.

    “Dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri, kita tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas teknologi Indonesia,” ujar Ketua Apindo Kepri.

    Pentingnya Perluasan Penerapan TKDN

    Ketua Apindo Kepri juga menyerukan perluasan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ke sektor elektronik, mengikuti kesuksesan implementasi TKDN di sektor Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) pada tahun 2015.

    “Keberhasilan TKDN di sektor HKT telah membuktikan bahwa kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan industri domestik, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing. Kami mendorong Pemerintah untuk memperluas aturan TKDN ke produk elektronik lain, seperti laptop, tablet, dan smartwatch,” jelasnya.

    Keberhasilan TKDN di sektor HKT telah mendorong perusahaan global seperti Samsung, Oppo, dan Vivo untuk membuka pabrik di Indonesia, sementara merek-merek lain memilih untuk berkolaborasi dengan produsen lokal.

    Salah satu contoh sukses adalah PT Sat Nusapersada Tbk, perusahaan manufaktur elektronik berbasis di Batam yang didirikan oleh putra-putri bangsa. 

    Perusahaan ini telah berhasil memproduksi produk-produk global dengan standar internasional dan menyerap ribuan tenaga kerja.

    Peningkatan nilai minimum TKDN juga telah mendorong PT Sat Nusapersada Tbk untuk meningkatkan fasilitas produksinya, mulai dari Semi-Knock Down (SKD) hingga Completed-Knock Down (CKD).

    “Aturan TKDN tidak hanya membuka lapangan kerja di tingkat manufaktur besar, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal yang memproduksi komponen pendukung, seperti kabel USB, adaptor, baterai, tas, kemasan, dan aksesori elektronik lainnya. Dampak positif dari kebijakan ini telah dirasakan secara luas di seluruh Indonesia,” tambah Ketua Apindo Kepri.

    Langkah Strategis: Pelarangan Impor Bertahap

    Apindo Kepri juga mengusulkan agar Pemerintah menerapkan pelarangan impor secara bertahap, dimulai dari sektor elektronik, sebelum meluas ke industri lainnya.

     “Langkah ini memungkinkan sinergi antarinstansi pemerintah dan memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. Sektor elektronik merupakan kunci utama dalam persaingan teknologi global, dan kami berharap industri teknologi Indonesia dapat berkembang pesat dengan dukungan penuh dari Pemerintah,” ujar Ketua Apindo Kepri.

    Sebagai referensi, Ketua Apindo Kepri menyoroti langkah progresif yang diambil oleh India, yang berencana membatasi impor laptop, tablet, PC, dan perangkat elektronik lainnya pada tahun 2025 untuk mendukung industri domestik.

    “Kami berharap Indonesia dapat mengadopsi kebijakan serupa guna memastikan bahwa produk ‘Made in Indonesia’ tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” tegasnya.

    Komitmen Apindo Kepri

    Apindo Kepri menyatakan komitmen penuhnya untuk bekerja sama dengan Pemerintah dan stakeholder terkait dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

    “Kami siap mendukung upaya Pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi produsen lokal, sekaligus membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” tutup Ketua Apindo Kepri.

    Seperti diketahui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Beleid ini menghilangkan peraturan teknis impor.

    Akibatnya, para importir semakin mudah mendatangkan produk dari luar negeri yang merugikan pengusaha lokal.

    Sumber: Tribunnews.com/Tribun Batam

    Sebagian arrtikel ini telah tayang di TribunBatam.id dengan judul Ketua Apindo Kepri Prihatin, Desak Pemerintah Tinjau Kebijakan Impor demi Produsen Lokal

     

     

  • Pemerintah Didesak Lindungi Industri Kretek

    Pemerintah Didesak Lindungi Industri Kretek

    Jakarta –

    Industri kretek nasional sempat menjadi primadona penopang perekonomian Indonesia, dan masih menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara dari cukai.

    Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M. Jusrianto mengatakan, industri kretek nasional telah menunjukkan peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu industri primadona yang dimiliki oleh Indonesia, industri kretek memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah yang menjadi sentra di level hilir maupun ditingkatan pertanian tembakau.

    Karena itu, pihaknya memohon Presiden Prabowo Subianto agar memberikan arahan Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang melindungi industri kretek nasional sebagai soko guru perekonomian Pancasila.

    Menurutnya, industri kretek nasional dapat menciptakan efek pengganda karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (padat karya) yang besar, mulai dari sektor hulu hingga hilir, hingga dapat menggerakkan perekonomian daerah.

    “Kretek sebagai produk khas industri hasil tembakau (IHT) juga memiliki daya tawar yang tinggi di pasar lokal dan internasional (ekspor). Mayoritas kretek menggunakan bahan baku di dalam negeri (cengkeh dan tembakau),” kata Jusrianto dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

    Ia menambahkan, IHT menjadi industri yang mampu memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Industri ini juga terbukti mampu menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara, di mana penerimaan cukai lebih dari 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

    Namun demikian, menurut Jusrianto, IHT di Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Pertama, persoalan kebijakan cukai yang dinamis. Secara tahunan, tarif CHT terus mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan tersebut terbilang eksesif terlebih dibandingkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Dikatakannya, kenaikan cukai yang eksesif tersebut tentu saja memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan industri, terlebih pabrik rokok kecil yang tidak dapat bersaing menghadapi beban pita cukai yang semakin berat. Pasalnya, produk industri kretek nasional sendiri memiliki beban fiskal yang paling besar dibandingkan industri lain.

    “Besarnya beban fiskal pada industri di satu sisi dapat menjadi sumber penerimaan negara yang cukup diandalkan namun di sisi lain tentu akan muncul implikasi terhadap keberlangsungan industri kretek dan aspek-aspek yang terkait lainnya,” tegasnya.

    Kedua, menjamurnya rokok illegal. Industri kretek nasional merupakan tipikal industri yang high regulated. Intervensi yang besar oleh pemerintah telah menyebabkan para pelaku industri “nakal” untuk mengakali berbagai beban yang timbul akibat regulasi yang semakin memberatkan. Sebab, preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi rokok tidak hanya berdasarkan rasa dan aroma, melainkan juga harga.

    “Massifnya peredaran rokok polos dipastikan mengganggu iklim usaha yang tidak sehat. Selain juga akan berdampak boncosnya penerimaan negara. Karena itu, pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus ekstra ordinary memberantas rokok polos,” terangnya.

    Ketiga, munculnya rokok elektrik/vape juga menjadi ancaman industri kretek nasional. Jamak diketahui, rokok elektrik 100% bergantung pada bahan baku impor. Bahkan, cairan nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik diproduksi melalui industri ekstraksi di luar negeri. Hal ini berarti rokok elektrik tidak memberikan kontribusi nyata bagi pertanian lokal atau perekonomian nasional.

    (rrd/rrd)

  • Beneran iPhone 16 Series Bakal Rilis di Indonesia Februari 2024? Cek Info Terbarunya!

    Beneran iPhone 16 Series Bakal Rilis di Indonesia Februari 2024? Cek Info Terbarunya!

    JABAR EKSPRES – Ketika pertama kali mendengar kabar bahwa iPhone 16 akan dirilis di Indonesia pada Februari, jujur saja, pasti semua orang langsung antusias.

    Tapi, setelah menggali lebih dalam, ternyata ada simpang siur yang bikin kita harus lebih teliti dalam menyaring informasi.

    Jadi, apakah iPhone 16 benar-benar akan masuk ke pasar Indonesia dalam waktu dekat? Atau ini hanya sekadar spekulasi belaka?

    BACA JUGA: Ada Bonus Rp304.000 untuk Pemain Baru di Aplikasi Penghasil Uang Terbaik 2025

    iPhone 16 dan Drama TKDN di Indonesia

    Seperti yang kita tahu, Apple harus memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia.

    Nah, di sinilah masalahnya. Proposal yang diajukan Apple ternyata masih belum cukup untuk mendapatkan sertifikasi TKDN yang diperlukan. Artinya, sampai saat ini, penjualan iPhone 16 di Indonesia masih terhambat oleh regulasi.

    Sebelumnya, Apple mencoba menawarkan skema investasi inovasi sebagai solusi untuk memenuhi syarat TKDN.

    Sayangnya, pemerintah belum memberikan lampu hijau karena nilai investasi tersebut dianggap belum memenuhi standar yang ditetapkan. Ini membuat status penjualan iPhone 16 di Indonesia tetap menggantung.

    BACA JUGA: Mainnya Sebentar Bisa Dapat Reward hingga Rp270.000 dengan Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2025

    Apa Dampaknya bagi Pengguna iPhone di Indonesia?

    Bagi kita yang sudah menantikan iPhone 16, tentu ini adalah kabar yang kurang menyenangkan.

    Jika Apple belum bisa mengantongi izin TKDN, ada kemungkinan kita harus menunggu lebih lama atau mencari alternatif lain seperti membeli lewat distributor tidak resmi.

    Tapi seperti yang kita tahu, membeli iPhone dari jalur tidak resmi bisa membawa risiko, mulai dari garansi yang tidak berlaku hingga harga yang lebih mahal.

    Skenario lainnya adalah Apple bisa saja menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi persyaratan TKDN lebih cepat.

    Bisa dengan mendirikan pusat riset atau pabrik perakitan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh beberapa produsen smartphone lainnya. Namun, tentu ini bukan keputusan yang bisa diambil dalam semalam.

    Bagaimana Peluang iPhone 16 Masuk Indonesia?

    Jika melihat dari pengalaman sebelumnya, Apple biasanya butuh waktu beberapa bulan setelah peluncuran global sebelum akhirnya bisa menjual iPhone secara resmi di Indonesia. Contohnya iPhone 15 yang baru masuk beberapa bulan setelah rilis internasional.

  • Dunia Tahun Ini Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanannya Bertubi-Tubi

    Dunia Tahun Ini Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanannya Bertubi-Tubi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia membeberkan bahwa tekanan ekonomi global akan sangat besar pada tahun ini, hal itu dinilai bisa memberikan dampak langsung terhadap Indonesia.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan konsisten menjaga kesehatan iklim ekonomi di dalam negeri saat besarnya tekanan ekonomi global tersebut. Termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

    “Tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim el nino, geopolitik, policy Fed Fund Rates, pelemahan ekonomi di RRT (China),” ungkap Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).

    Sri Mulyani menyebutkan berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik itu di antaranya berbagai permasalahan politik dan peperangan yang masih terus berlangsung hingga kuartal IV-2024.

    “Kami tau tekanan ini luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya,” kata Sri Mulyani.

    “Di kuartal IV ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis dan ini mengantarkan kita di 2025,” tegasnya.

    Menurut Sri Mulyani, sebetulnya untuk tekanan ekonomi dari Asia ada secercah harapan, setelah pemerintah China mulai fokus memulihkan pelemahan ekonominya dengan meluncurkan berbagai paket stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal. China merupakan salah satu negara mitra perdagangan terbesar Indonesia.

    Masalahnya, negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat tengah mendapat sorotan pelaku pasar keuangan dan ekonomi setelah hasil Pilpres 2024 kembali dimenangkan Presiden Donald Trump yang terkenal memiliki kebijakan negatif terhadap lingkungan stabilitas perdagangan global maupun pasar keuangan.

    “Makanya ini periode pemerintah Presiden Trump yang kedua disebutnya 2.0 yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau jadi presiden banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi AS, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tari dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik,” tutur Sri Mulyani.

    Di benua Eropa pun masih banyak permasalahan yang terjadi di negara-negara kawasannya, seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris.

    Permasalahan ketiga negara besar di Eropa itu terletak pada APBN mereka yang tak menemukan titik kesepakatan dengan pihak parlemen untuk disepakati menunjang aktivitas pemerintahannya.

    “Jadi di Eropa, kondisi tidak membaik, dua ekonomi terbesar di Eropa, Prancis dan Jerman mengalami krisis, kalau saya tambahkan dengan UK (United Kingdom) sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah, Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Prancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik,” ungkap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi berbagai tekanan itu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk awal tahun ini yang terdiri dari 12 paket kebijakan, seperti Pemberian Bantuan Pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Lalu, Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional.

    Adapula PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari – Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.

    PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan, maupun Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.

    Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

    Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja.

    Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja.

    Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% juga kembali diberikan sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

    Terakhir, ialah berupa pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.

    (mkh/mkh)

  • Benarkah iPhone 16 Rilis Februari 2025 di Indonesia? Cek Prediksi Tanggal dan Harganya!

    Benarkah iPhone 16 Rilis Februari 2025 di Indonesia? Cek Prediksi Tanggal dan Harganya!

    JABAR EKSPRES – Sejak dulu, Apple selalu bikin penasaran. Setiap tahun, peluncuran iPhone terbaru jadi momen yang paling ditunggu, termasuk di Indonesia. Tapi, ada satu masalah besar Apple yang belum bisa menjual iPhone 16 secara resmi di Tanah Air.

    Kenapa bisa begitu? Dan kapan kita akhirnya bisa beli iPhone 16 tanpa harus impor dari luar negeri? Ini semua yang perlu kamu tahu!

    Sejak beberapa waktu ke belakang, Apple menghadapi kendala besar di Indonesia. Masalahnya? Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengharuskan perangkat elektronik memenuhi persentase tertentu dari komponen lokal agar bisa dipasarkan di sini.

    BACA JUGA: Ada Bonus Rp304.000 untuk Pemain Baru di Aplikasi Penghasil Uang Terbaik 2025

    Apple sendiri sempat terkena sanksi karena belum memenuhi komitmen investasinya sebesar 10 juta USD pada periode 2020-2023. Akibatnya, mereka mengalami pembekuan sertifikat TKDN HKT, yang berarti iPhone terbaru termasuk iPhone 16 belum bisa dijual resmi di Indonesia.

    Lalu, apa solusinya? Apple harus melakukan investasi baru atau memenuhi kewajiban TKDN agar bisa kembali menjual iPhone di Indonesia.

    Prediksi Tanggal Rilis iPhone 16 di Indonesia

    Belum ada tanggal resmi kapan iPhone 16 bisa masuk ke pasar Indonesia. Tapi ada kabar baik! Bahwa iPhone 16 mungkin sudah bisa dijual secara resmi di Indonesia pada awal Februari 2025.

    Jika melihat pola peluncuran iPhone sebelumnya, ada kemungkinan iPhone 16 akan dirilis di Indonesia pada 7 Februari 2025. Tentu saja, ini masih sebatas prediksi dan bisa berubah tergantung pada kebijakan Apple dan pemerintah Indonesia.

    BACA JUGA: Tugasnya Cuman 1 Bisa KLAIM Hadiah Saldo DANA Rp200.000 Gratis

    Prediksi Harga iPhone 16 Series

    Harga iPhone di Indonesia biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan harga global karena pajak dan biaya distribusi. Tapi untuk gambaran awal, berikut prediksi harga berdasarkan harga global:

    iPhone 16 – Mulai dari $799 (sekitar Rp11,9 juta)iPhone 16 Plus – Mulai dari $899 (sekitar Rp13,4 juta)iPhone 16 Pro – Mulai dari $999 (sekitar Rp14,9 juta)iPhone 16 Pro Max – Mulai dari $1.199 (sekitar Rp17,9 juta)

    Harga di atas masih berupa estimasi, dan bisa saja lebih mahal ketika masuk ke pasar Indonesia.

  • Bisa Turun Sampai Rp 13 Juta, Segini Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid

    Bisa Turun Sampai Rp 13 Juta, Segini Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid

    Jakarta –

    Harga dua mobil hybrid Toyota bisa lebih murah. Sebab, pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif untuk mobil hybrid.

    Tahun ini, mobil hybrid mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut.

    Jika sebelumnya tarif PPnBM Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 7%, mulai Januari 2025 akan turun menjadi 4%. Sedangkan PPnBM Yaris Cross turun dari 6% menjadi 3%. Kalau dikonversi ke rupiah, terjadi penurunan sekitar Rp 10 juta-Rp 13 juta.

    “Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar eX di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target nett zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto dalam siaran pers yang diterima detikOto.

    Berikut daftar harga Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid.

    Toyota Kijang Innova Zenix HybridKijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT: Rp 483.900.000Kijang Innova Zenix 2.0 G HEV CVT (Premium Color): Rp 486.900.000Kijang Innova Zenix 2.0 V HEV CVT: Rp 548.900.000Kijang Innova Zenix 2.0 V HEV CVT (Premium Color): Rp 552.000.000Kijang Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modellista: Rp 558.900.000Kijang Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modellista (Premium Color): Rp 561.900.000Kijang Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS: Rp 629.000.000Kijang Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS (Premium Color): Rp 632.000.0000Kijang Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS Modellista: Rp 638.900.000Kijang Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS Modellista (Premium Color): Rp 641.900.000.Toyota Yaris Cross HybridYaris Cross 1.5 S HV CVT TSS: Rp 443.127.000Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color): Rp 443.100.000Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE: Rp 444.600.000Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color): Rp 448.127.000Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS: Rp 449.950.000Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS (premium Color): Rp 452.450.000Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE: Rp 453.950.000Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT 2 TSS TONE (Premium Color): Rp 454.950.000.

    Namun perlu dicatat, harga tersebut belum termasuk potongan insentif PPnBM DTP 3 persen dari pemerintah. Artinya, jika peraturan resminya keluar, harga Yaris Cross Hybrid dan Innova Zenix Hybrid bisa turun Rp 10-13 juta dari daftar harga di atas.

    (rgr/dry)

  • Serbu! Harga iPhone 15 di Indonesia Turun Drastis

    Serbu! Harga iPhone 15 di Indonesia Turun Drastis

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar baik bagi pencinta produk Apple. Bagaimana tidak, harga ponsel iPhone diketahui sedang turun drastis. Sementara itu seri iPhone terbaru yakni iPhone 16 masih dilarang untuk dijual di Indonesia karena terhambatnya pemenuhan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Pantauan CNBC Indonesia, Sabtu (1/2/2025), di situs distributor resmi iBox, harga model-model iPhone lama yang tersedia di Indonesia mengalami pemangkasan harga. Diskon produk iPhone lawas ini memang sudah terjadi sejak beberapa saat. Namun, terpantau beberapa model mengalami penurunan harga baru, misalnya model iPhone 15 Plus.

    Berikut daftar harga terbaru iPhone 13, iPhone 14, dan iPhone 15 di Indonesia via situs iBox, per 1 Februari 2025:

    Foto: REUTERS/ALY SONG
    A woman looks at a new iPhone 15 Pro and a Huawei Mate 60 Pro as Apple’s new iPhone 15 officially goes on sale across China, at an Apple store in Shanghai, China September 22, 2023. REUTERS/Aly Song

    Harga iPhone 13 di Indonesia Februari 2025

    iPhone 13 (128GB) = Rp 9.249.000 dari harga per Agustus 2024 Rp 9.999.000 (sebelumnya Rp 15.499.000)

    iPhone 13 (256GB) = Rp 11.749.000 dari harga per Agustus 2024 Rp 12.499.000 (sebelumnya Rp 17.949.000)

    Harga iPhone 14 di Indonesia Februari 2025

    iPhone 14 (128GB) = Rp 12.499.000 (sebelumnya Rp 16.249.000)

    iPhone 14 (256GB) = Rp 15.299.000 (sebelumnya Rp 19.249.000)

    Harga iPhone 15 di Indonesia Februari 2025

    128GB – Rp 13.249.000 dari harga November Rp 13.999.000 (sebelumnya Rp 16.499.000)

    256GB – Rp 16.249.000 dari harga November Rp 16.999.000 (sebelumnya Rp 19.499.000)

    512GB – Rp 20.249.000 dari harga November Rp 20.999.000 (sebelumnya Rp 23.499.000)

    Harga iPhone 15 Plus di Indonesia Februari 2025

    128GB – Rp 15.749.000 (sebelumnya Rp 18.499.000)

    256GB – Rp 18.749.000 (sebelumnya Rp 21.499.000)

    512GB – Rp 22.749.000 dari per Agustus 2024 Rp 22.999.000 (sebelumnya Rp 25.499.000)

    (wur)