Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Motorola Razr 60 Lolos TKDN, Siap Tantang Galaxy Z Flip7 di Indonesia

    Motorola Razr 60 Lolos TKDN, Siap Tantang Galaxy Z Flip7 di Indonesia

    Di sisi lain, Motorola resmi meluncurkan lini tablet perdananya, Moto Pad 60 Series, di pasar Indonesia pada hari ini, Rabu (17/9/2025). Tak tanggung-tanggung, perusahaan memperkenalkan dua model secara langsung.

    Adapun kedua model tablet pertama Motorola di Indonesia adalah Moto Pad 60 Lite dan Moto Pad 60 Pro. Peluncuran ini menandai langkah signifikan perusahaan memperluas portofolio produknya diTanah Air.

    Lalu berapa harga Moto Pad 60 Lite dan Moto Pad 60 Pro? Menyasar pengguna pemula, Moto Pad 60 Lite dibanderol Rp 1.839.000.

    Bagi konsumen yang ingin mencari tablet dengan spesifikasi tinggi, perusahaan memasang harga Moto Pad 60 Pro di Rp 6.099.000.

    “Tablet kini menjadi ruang digital personal untuk bekerja, menikmati hiburan, dan menyalurkan ide kreatif,” tulis Bagus Prasetyo, Country Head Motorola Indonesia di keterangan resminya.

    Spesifikasi Moto Pad 60 Pro

    Moto Pad 60 Pro hadir sebagai lini tablet premium milik perusahaan di Tanah Air, dan sudah ditenagai chipset Dimensity 8300 milik MediaTek, RAM hingga 12GB, dan penyimpanan internal mulai dari 256GB.

    Perusahaan menyertakan sistem operasi Android 15, dan diklaim menghadirkan pengalaman terbaru Google dengan antarmuka lebih segar.

  • Dirakit di Cikarang, Berapa Banyak Komponen Lokal Wuling Darion EV dan PHEV?

    Dirakit di Cikarang, Berapa Banyak Komponen Lokal Wuling Darion EV dan PHEV?

    Jakarta –

    MPV terbaru Wuling Darion EV dan Darion PHEV diklaim menjadi produk yang khusus dirancang buat pasar Indonesia dan juga telah diproduksi di Indonesia. Seberapa banyak kandungan lokal mobil penumpang berkapasitas 7-seater itu?

    Sebagai informasi, mobil yang bernama lengkap Wuling Cortez Darion tersebut, telah dirakit secara lokal di pabrik PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) di Cikarang, Jawa Barat. Indonesia jadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan Wuling Darion. Bahkan negara pembuatnya, China, belum meluncurkan mobil ini.

    “Wuling Darion ini spesifikasinya memang spesial untuk market Indonesia saja. Dan bahkan di Tiongkok (China) saat ini belum di-launching resmi juga untuk yang setipe,” ujar Marketing Operation Director Wuling Motors Ricky Christian kepada wartawan di Spike Air Dome PIK2, Jakarta Utara, Rabu (5/11/2025).

    “Dan untuk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Darion saat ini sudah mencapai lebih dari 40%,” sambung Ricky.

    Sebagai informasi, Wuling Darion ditawarkan dalam dua varian powertrain, PHEV (Plug-in Hybrid) dan EV (listrik full baterai). Wuling Darion EV dijual mulai Rp 356 juta dan Wuling Darion PHEV dipasarkan mulai Rp 439 juta. Harga itu berstatus OTR Jakarta dan khusus buat 1.500 pembeli pertama.

    Wuling Darion PHEV Foto: Lutfi Anshori/detikoto

    Sedikit mengulas spesifikasinya, Darion PHEV menggunakan mesin 1.500 cc dedicated hybrid dengan motor drive bertenaga 150 kW. Motor listrik di mobil ini bisa menempuh jarak hingga 125 km (CLTC) dan kombinasi mesin bensin + baterainya bisa tempuh jarak hingga lebih dari 1.000 km.

    Karena ini mobil PHEV, maka baterainya bisa dicas secara independen dengan DC Charging CCS2, di mana 30%-80% bisa diisi hanya dalam 30 menit.

    Sementara untuk varian listrik full baterai alias BEV, Darion ditenagai drive motor 150 kW yang bisa menempuh jarak hingga 540 km (CLTC). Baterai mobil listrik ini bisa dicas 30%-80% dalam waktu 30 menit.

    Wuling juga memperkuat aspek konektivitas melalui sistem LING OS yang menjadi kebutuhan konsumen. Sistem ini mencakup WIND (Wuling Indonesian Command), perintah suara berbahasa Indonesia pertama di Tanah Air, serta konektivitas MyWuling+ yang memungkinkan pengguna memantau status kendaraan dan menggunakan beberapa fungsi kendaraan secara real-time. LING OS pun akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan pasar di Indonesia.

    Melengkapi pengalaman berkendara aman, Wuling melengkapi Darion dengan sistem Level 2 Advanced Driver Assistance System (ADAS). Teknologi ini mampu mendeteksi, memperingatkan, dan merespons potensi bahaya di jalan secara otomatis, dan memberikan dukungan aktif bagi pengemudi. Sistem ini mencakup berbagai fitur seperti Intelligent Driving Assist (IDA), Forward Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW), Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Change Assist (LCA), Rear Collision Warning (RCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Door Opening Warning (DOW), Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), serta Intelligent High Beam Assist (IHMA). Seluruh fitur bekerja secara terintegrasi untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan di setiap perjalanan, menghadirkan ketenangan penuh bagi pengemudi dan penumpang.

    (lua/dry)

  • Hyundai Mau ‘Nimbrung’ Garap Mobil Nasional RI, TKDN di Atas 80 Persen

    Hyundai Mau ‘Nimbrung’ Garap Mobil Nasional RI, TKDN di Atas 80 Persen

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Hyundai berniat untuk ikut menggarap proyek mobil nasional Indonesia. Bahkan disebutkan, mobil nasional itu nantinya akan memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di atas 80 persen.

    Baru-baru ini Airlangga bertemu dengan President of Hyundai Motor Group Amb. Sung Kim. Dalam pertemuan itu disampaikan, Hyundai tertarik untuk ikut menggarap mobil nasional Indonesia.

    “Mereka punya usulan mobil nasional yang TKDN-nya di atas 80%. Tetapi sekarang masih dalam bentuk model,” ujar Airlangga dikutip CNBC Indonesia.

    Airlangga menyebut, Hyundai menyatakan berminat masuk dalam rencana proyek pengembangan mobil nasional Indonesia. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan President of Hyundai Motor Group Amb. Sung Kim, di Gyeongju, Korea Selatan, (30/10/2025) lalu.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan otomotif di kawasan Asia Tenggara.

    Menko Airlangga mengapresiasi minat Hyundai tersebut. Airlangga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk membangun industri otomotif yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

    “Kami melihat peluang besar untuk kolaborasi dalam pengembangan kendaraan berbasis hidrogen dan energi bersih lainnya, yang menjadi bagian penting dari strategi transisi ekonomi hijau Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya saat itu.

    Menanggapi hal tersebut, Hyundai menyampaikan apresiasinya atas visi Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pengembangan kendaraan rendah emisi. “Hyundai berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas masa depan yang berkelanjutan dan kompetitif. Kolaborasi di bidang AI, robotik, dan teknologi hidrogen menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang kami untuk mendukung mobilitas bersih dan efisien,” ujar Presiden Hyundai Amb. Sung Kim.

    Sebagai produsen mobil ketiga terbesar di dunia setelah Toyota dan Volkswagen, Hyundai memperluas pengembangan teknologi masa depan, mulai dari kendaraan listrik, hidrogen, hingga solusi mobil cerdas, dengan pendekatan yang lebih komersial dan kompetitif di berbagai pasar global.

    (rgr/din)

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]

  • Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Inovasi Teknologi Drone di Asia Tenggara

    Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Inovasi Teknologi Drone di Asia Tenggara

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak (ASTTA) baru-baru ini menggelar Musyawarah Nasional 2025 di Jakarta dengan mengusung tema “Konsolidasi dan Sinergi Menuju Industri Sistem dan Teknologi Tanpa Awak Indonesia yang Berkelanjutan.”

    Musyawarah yang dihadiri seluruh anggota ASTTA ini menjadi penanda langkah strategis bagi industri sistem tanpa awak atau drone nasional untuk mencapai daya saing global dan keberlanjutan.

    Dengan proyeksi potensi pasar drone nasional yang diperkirakan menyentuh angka USD 93 juta (sekitar Rp 1,5 triliun) pada 2028, Indonesia diyakini memiliki peluang besar untuk menjadi pusat inovasi teknologi drone di Asia Tenggara.

    ASTTA optimistis industri drone dapat menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi digital dan teknologi nasional melalui kolaborasi yang melibatkan lintas kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), institusi pendidikan, dan sektor swasta.

    Forum tahunan ini disebut menjadi momentum krusial bagi pelaku industri untuk memperkuat kolaborasi, memperjelas arah kebijakan, serta mempercepat transformasi menuju kemandirian teknologi.

    Kepercayaan Industri Meningkat 

    Ketua Umum ASTTA periode 2022–2025, Dian Rusdiana Hakim, menyampaikan bahwa hingga 2025, asosiasi telah menghimpun 22 badan usaha anggota.

    Angka ini menandakan meningkatnya kepercayaan industri terhadap ASTTA sebagai wadah profesional yang menyatukan visi dan langkah pelaku sistem tanpa awak di Indonesia.

    “Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa ekosistem drone nasional mulai matang. ASTTA berperan bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga rumah bersama untuk membangun standar industri dan tata kelola yang transparan,” ujar Dian dalam keterangan resminya, Jumat (31/10/2025).

    Ia menegaskan tantangan industri sistem tanpa awak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural.

    “Kita harus memperkuat integrasi ruang udara rendah, memastikan standar keselamatan yang ketat, meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) secara realistis, dan menyiapkan talenta unggul yang siap bersaing,” ucap Dian.

  • VKTR catat pendapatan Rp717 miliar, fokus adopsi EV komersial

    VKTR catat pendapatan Rp717 miliar, fokus adopsi EV komersial

    Minahasa, Sulawesi Utara (ANTARA) – PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), perusahaan elektrifikasi kendaraan berat (heavy mobility), membukukan total pendapatan bersih sebesar Rp717 miliar hingga September 2025 (9M25), dengan fokus peningkatan jumlah kendaraan listrik (EV) komersial.

    ‎Direktur Utama VKTR Gilarsi W Setijono, dalam pernyataan diterima di Minahasa, Maluku Utara, Kamis, menyatakan kendaraan listrik komersial yang dijual pihaknya dirakit secara lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

    ‎”Berbekal keahlian dari tenaga kerja lokal, kapabilitas teknologi, serta kemitraan dengan berbagai pelaku industri, kami akan terus menghadirkan rakitan-rakitan anak negeri yang siap mengantarkan Indonesia ke masa depan mobilitas hijau,” ucapnya.

    ‎Lebih lanjut, ia menyatakan di periode ini, pihaknya juga telah menyelesaikan proses perakitan completely knocked down (CKD) 20 unit bus listrik untuk Transjakarta melalui operator, berdasarkan pemesanan 80 unit yang telah diterima di kuartal kedua.

    Jumlah ini merupakan penambahan dari 81 unit bus listrik yang telah beroperasi untuk Transjakarta dan perusahaan-perusahaan lainnya di periode sebelumnya.

    Selain itu, hingga triwulan III tahun 2025, perusahaan juga telah menerima pemesanan kendaraan listrik dari institusi pemerintah serta sejumlah perusahaan swasta.

    Untuk institusi pemerintah, pihaknya menerima pesanan 10 unit truk sampah listrik dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Saat ini truk sampah listrik ini sedang memasuki proses perakitan untuk dikirim di Desember 2025.

    Pemesanan ini akan menambah daftar truk sampah listrik VKTR yang sudah beroperasi sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 14 unit.

    Sedangkan, untuk perusahaan swasta, di periode ini pihaknya menerima purchase order (PO) dari perusahaan logistik yang memesan truk listrik untuk dioperasikan di beberapa kota di Indonesia, serta dari perusahaan swasta lainnya yang melakukan pemesanan bus listrik untuk karyawan.

    Adapun pendapatan yang diperoleh pihaknya pada periode ini tumbuh sebesar 11 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) yang sebelumnya Rp646 miliar.

    Sementara laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun 89 persen YoY dari Rp10,6 miliar pada 9M24 menjadi Rp1,1 miliar pada 9M25.

    Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang bersifat strategis untuk mendukung ekspansi penjualan, termasuk program uji coba produk bersama calon pelanggan potensial.

    Perseroan optimistis bahwa inisiatif strategis ini dapat mendorong pertumbuhan penjualan yang lebih solid di periode-periode mendatang.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos MMIX Ungkap Strategi, Jajaki Peluang Ekspor & Optimalkan Produksi

    Bos MMIX Ungkap Strategi, Jajaki Peluang Ekspor & Optimalkan Produksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Multi Medika International Tbk (MMIX) atau MMI berupaya meningkatkan kapasitas produksi, sehingga dapat terus menghasilkan produk yang berkualitas. Founder & CEO MMIX Mengky Mangarek mengatakan, sebagai produsen popok bayi, perusahaan dapat memproduksi 800 popok per menit.

    Perusahaan juga dapat meningkatkan utilisasi  hingga mendekati 1.000 popok per menit. Dengan kata lain, MMI dapat menghasilkan hampir 150 juta popok per bulan atau 1,8 miliar popok per tahun dalam satu line.

    “Kita akan kembangkan sampai 10 line. Jadi kalau kita memang 10-an, berarti kita yang tercepat dan teradvance di dalam dunia ini. Tapi kita lihat kapasitas kita, bahkan kelebihan kapasitas kita, kita bisa ekspor. Karena dengan kapasitas kita yang cepat, dan kita juga menggabungkan teknologi ini, tidak mungkin dan yang kedua, kita akan membuat SAP sheet pertama di Indonesia, sehingga tidak perlu impor,” ujar dia dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Consumer and Retail’, Rabu (29/10/2025).

    Dia melanjutkan, pihaknya mendukung program pemerintah berupa penerapan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) serta sertifikasi halal. Di samping itu, ekosistem pembuatan produknya juga di Indonesia, termasuk bahan baku hingga sumber daya manusia (SDM).

    Meskipun produksinya dalam jumlah besar, proses pengecekan kontrol kualitasnya sangat ketat. Setiap sample produk dilakukan uji laboratorium sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    “Apakah sesuai dengan standar kita. Baik kebocoran, tingkat toksisitas, dan tidak ada penyimpangan. Kita menggunakan dengan teknologi yang tinggi dari zaman ini. Setiap saat kita periksa dengan teliti, dari batch per batch, maupun dari secara berkelan secara continue. Apalagi dengan high speed ini, tidak boleh ada room for error sebenarnya, sangat kecil,” terang dia.

    MMI juga telah menjajaki potensi ekspor, dan tengah melakukan pendekatan dengan calon pembeli dari Jepang, Korea, hingga Amerika. Menurutnya pasar ekspor cukup menjanjikan di tengah perang tarif China dan Amerika, sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif secara harga dan kualitas.

    “Karena China dan Amerika tidak stabil dan impor kadang-kadang naik, turun. Sedangkan Indonesia beruntung, kita ada zero tarif untuk bahan baku yang dari Amerika,” jelasnya.

    Salah satu produk yang potensial diekspor adalah popok dewasa. Sebab, Jepang dan Korea sedang mengalami fase aging population yang artinya banyak penduduk usia tua di kawasan tersebut.

    “Kenapa tidak adult diaper kita berhasil? Dan kita akan menjajaki seperti itu dan ada beberapa yang sudah melakukan kontak dan untuk menanyakan sampel kita,” tandas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi

    AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi

    AMPHURI Diminta Tak Khawatir soal Umrah Mandiri, karena Ada Pengawasan dan Verifikasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) tidak khawatir atas penyelenggaraan umrah mandiri yang resmi diperbolehkan pemerintah.
    Ia memastikan akan tetap ada mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara.
    Hal tersebut akan diatur oleh Kementerian Agama (Kemenag).
    “Perlu digarisbawahi, kemudahan akses digital tidak boleh menghilangkan aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi jemaah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tetap harus memastikan adanya mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara,” kata Dini, kepada Kompas.com, Selasa (28/10/2025).
    Dini berpandangan, setiap kebijakan yang menyangkut urusan ibadah harus menempatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah sebagai prioritas utama.
    DPR RI, kata Dini, sudah mencermati potensi dampak ekonomi yang dikhawatirkan oleh para pelaku usaha dalam negeri.
    Dia pun mengakui jika skema umrah mandiri dibiarkan tanpa regulasi turunan yang jelas, manfaat ekonominya bisa lari ke luar negeri, sementara industri perjalanan umrah nasional kehilangan daya saing.
    Oleh karenanya, ia akan meminta Kemenag untuk menyusun aturan turunannya.
    “Karena itu, saya di Komisi VIII akan meminta Kementerian Agama menyusun regulasi turunan yang menjamin adanya keseimbangan antara inovasi digital dan keberlanjutan ekosistem penyelenggara umrah nasional,” ucap Dini.
    Di sisi lain, Dini menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh asosiasi, salah satunya melakukan
    judicial review
    UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang baru saja disahkan, yang mengubah regulasi dengan peresmian umrah mandiri.
    Menurut dia, itu bagian dari hak konstitusional warga negara.
    Meski dari sisi DPR, ia menilai UU tersebut masih bisa dioptimalkan melalui peraturan pelaksana yang lebih perinci, bukan harus langsung direvisi.
    “Intinya, Komisi VIII akan terus mengawal agar transformasi digital dalam penyelenggaraan umrah tidak menimbulkan korban baru di lapangan, baik jemaah maupun pelaku usaha, melainkan menjadi sarana peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan umat,” tandas Dini.
    Sebelumnya diberitakan, AMPHURI menilai, umrah mandiri tidak cocok dilaksanakan di Indonesia.
    Sekretaris AMPHURI Zaki Zakariya khawatir begitu umrah mandiri dilegalkan, maka sistem yang selama ini berjalan akan digantikan oleh platform global yang berorientasi profit.
    “Sangat tidak cocok dan tidak ada negara Muslim pengirim jemaah umrah dan haji yang membuka diri, terus platform Nusuk dibuka di Indonesia, diintegrasi, tidak ada,” ujar Zaki, dalam dialog bersama Kompas TV, Senin (27/10/2025).
    “Yang tadi disampaikan bahwa Saudi sudah menerima umrah mandiri dari keluarga negara itu tidak tepat,” tambah dia.
    Lambat laun, kata Zaki, hal itu akan berdampak pada ekonomi masyarakat dan pergeseran nilai spiritual umrah menjadi transaksi komersial semata.
    “Ini berbahaya sekali buat bangsa kita. Buat ekonomi berbasis keumatan ini sangat berbahaya sekali,” ucap dia.
    Menurut Zaki, pengelolaan umrah mandiri dari pengajuan visa, pemesanan tiket, akomodasi, hingga layanan di Tanah Suci yang dapat diatur langsung oleh jemaah justru akan merugikan pajak negara.
    “Ya kan memang kita tahulah bahwa kalau kita langsung membeli, masyarakat Indonesia membeli ke platform luar negeri secara langsung, bagaimana pajaknya? Kita akan tergerus, kita tidak akan mengembangkan TKDN yang selalu digaung-gaungkan pemerintah,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pro-Kontra Aturan Umrah Mandiri: Pengusaha Menolak, Pemerintah Bergeming

    Pro-Kontra Aturan Umrah Mandiri: Pengusaha Menolak, Pemerintah Bergeming

    Bisnis.com, JAKARTA – Umrah mandiri kini menelan pro dan kontra di masyarakat, khususnya dari kalangan asosiasi travel. Namun, praktik umrah mandiri sudah dilakukan di Indonesia.

    Asosiasi penyelenggaran umrah kini dibayangi ancaman gulung tikar di kalangan travel umrah dan haji imbas, apalagi kini sudah disahkan aturan umrah mandiri. Belum lagi, tantangan masuknya travel asing melalui aplikasi Nusuk.

    Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Ihsan Fauzi Rahman menyampaikan, pengelolaan atau pelaksanaan umrah tidak semudah yang dibayangkan. Ihsan menyebut, travel haji dan umrah yang telah melaksanakan usaha puluhan tahun saja tidak luput dari masalah, apalagi calon jemaah yang melaksanakan umrah mandiri.

    Namun, kasus umrah yang dibatalkan oleh penyelenggara sepihak sudah berkali-kali viral di Indonesia, hingga penipuan yang dilakukan travel agen bodong. Penyelenggara travel mengaku nombok, sedangkan jamaah yang ingin umrah mengalami kerugian dana dan waktu.

    Regulasi Umrah Mandiri

    Sebagai informasi, Kementerian Haji dan Umrah kini telah melegalkan praktik Umrah mandiri dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penetapan regulasi umrah mandiri merupakan respons atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah dari Tanah Air.

    “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengakui bahwa sebelum ketentuan UU ini diterapkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan. Namun, demikian, Dahnil memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaan umrah mandiri tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi

    Travel Agen Mengeluh

    Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengungkapkan sejumlah hal yang dianggap menjadi ancaman bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) usai pemerintah melegalkan umrah mandiri.

    Sekretaris Jenderal Amphuri Zaky Zakariya menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat membuka ruang bagi agen perjalanan daring (online travel agent/OTA) untuk langsung menjamah pasar Indonesia.

    “Legalisasi Umrah mandiri berarti membuka ruang bagi korporasi global dan lokapasar asing seperti Agoda, Booking.com, Maysan, atau bahkan Nusuk milik Arab Saudi untuk langsung menjual paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU,” kata Zaky dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, hal ini akan berdampak luas terhadap pelaku usaha dan calon jemaah umrah. Dampak pertama adalah potensi hilangnya kedaulatan ekonomi umat, yang mana sektor umrah-haji disebut telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari 4,2 juta pekerja di Indonesia.

    Menurut Zaky, jumlah tersebut terdiri dari pemandu perjalanan dan ibadah, UMKM penyeia perlengkapan, hingga hotel dan katering lokal. Apabila bergeser ke sistem global, dia menyebut dana umat dapat mengalir ke luar negeri selagi tenaga kerja dalam negeri kehilangan penghasilan.

    Tudingan Bisa Kehilangan Devisa

    Umat beragama muslim melakukan umrah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, membersihkan diri dari dosa, dan menyucikan jiwa. Ibadah ini juga bertujuan untuk memperkuat iman dan ketakwaan, serta melakukan refleksi diri. Namun, Zaky menilai dari sisi ekonominya.

    Zaky mengatakan umrah mandiri berpotensi menurunkan pengawasan dan perlindungan jemaah, yang dalam hal ini PPIU wajib memiliki izin, akreditasi, sertifikasi, bank garansi, dan tunduk pada pengawasan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan perjalanan umrah.

    “Sementara entitas asing atau marketplace global tidak akan tunduk pada mekanisme yang sama, sehingga pengawasan negara melemah dan potensi penyimpangan meningkat,” ujarnya.

    Zaky lantas memaparkan bahwa legalisasi umrah mandiri justru mengalihkan nilai tambah jasa yaitu tiket, hotel, katering ke luar negeri, sehingga negara kehilangan potensi pajak dan devisa. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan gaung peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Aspek terakhir berkaitan dengan ekosistem umat. Menurutnya, banyak PPIU selama ini dimiliki oleh pesantren, ormas Islam, lembaga zakat, dan tokoh dakwah.

    “Jika sistem ini tergantikan oleh platform global yang hanya berorientasi profit, maka nilai spiritual umrah akan bergeser menjadi sekadar transaksi komersial,” papar Zaky.

    Itu sebabnya, Amphuri berharap bahwa penjabaran teknis dari Kementerian Haji dan Umrah maupun Komisi VIII DPR RI akan menempatkan umrah mandiri dalam koridor semestinya. Pihaknya menyatakan hal ini bertujuan agar legalisasi ini tidak merusak ekosistem keumatan yang telah dibangun ratusan tahun.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan praktik umrah mandiri dalam UU No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    MUI Dukung Umrah Mandiri

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan pengesahan aturan umrah mandiri bagi jemaah Indonesia dinilai bukan menjadi hambatan bagi pelaku biro travel perjalanan haji dan umrah. Dia menilai seharusnya biro travel dapat beradaptasi dengan aturan tersebut.

    Menurutnya, aturan baru ini merupakan kesempatan bagi travel untuk meningkatkan layanan agar tetap menjadi pilihan bagi calon jemaah umrah dan bukan meminta pemerintah melarang jalur umrah mandiri.

    “Untuk menyesuaikan dengan regulasi baru ini, perlu disikapi dengan cara; (i) memperbaiki layanan umrah bagi travel, agar jamaah merasa nyaman dengan fasilitas dari travel (ii) meningkatkan perlindungan jamaah oleh Pemerintah. bukan justru meminta Pemerintah untuk melarang umrah mandiri,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Pengesahan umrah mandiri, katanya, adalah bentuk penyesuaian regulasi pemerintah Indonesia terhadap aturan pemerintah Arab Saudi, selama pelaksanaannya memenuhi syarat. Sebab, di Arab Saudi, umrah mandiri sudah diperbolehkan.

    Dia menegaskan, meskipun calon jemaah dapat berangkat tanpa pendamping, pemerintah Indonesia wajib menjamin keamanan dan keselamatan bagi calon jemaah umrah mandiri.

    “Di samping itu, ada jaminan keamanan, dan pemastian kebutuhan akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah,” jelasnya.

    Asrorun menceritakan bahwa dirinya beberapa kali pernah melakukan perjalanan umrah mandiri dengan visa transit.

    Baginya, hal yang terpenting bagi calon jemaah umrah mandiri adalah memahami tata cara ibadah umrah sehingga pelaksanaannya berjalan sempurna.

    “Yang penting; memahami ketentuan aspek syariah, khususnya terkait dengan syarat dan rukun umrah, sehingga dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariah,” ujarnya.

  • Kemenkes Ungkap Alasan Masih Banyak Pasien RI Berobat ke Luar Negeri

    Kemenkes Ungkap Alasan Masih Banyak Pasien RI Berobat ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Meski industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri meningkat signifikan, masih banyak pasien Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri. Direktur Jenderal Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Lucia Rizka Andalusia, mengungkapkan salah satu penyebabnya adalah akses terhadap teknologi kesehatan inovatif yang masih terbatas di Tanah Air.

    “Kalau untuk mendapatkan akses teknologi kesehatan inovatif, apakah itu alat kesehatan atau obat-obatan, masih sulit di Indonesia, ya pasti orang akan berobat ke luar negeri karena di sana lebih mudah,” ujar Rizka dalam konferensi pers Minggu (26/10/2025).

    Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar preferensi pasien, melainkan akibat dari lambatnya ketersediaan teknologi kesehatan mutakhir di rumah sakit dalam negeri, yang berdampak ke layanan pasien.

    “Misalnya untuk radioterapi, di Indonesia harus antre berminggu-minggu, bahkan berbulan. Sementara di negara tetangga bisa cepat. Itu yang membuat orang akhirnya memilih berobat ke luar negeri,” lanjutnya.

    Rizka menegaskan, dari sisi produksi alkes dalam negeri, kemajuan Indonesia sebenarnya dinilai tajam.
    Sebelum pandemi COVID-19, hanya ada sekitar 400 industri alkes di Indonesia, yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Kini, jumlahnya melonjak dua kali lipat menjadi sekitar 815 industri.

    Tidak hanya itu, belanja alat kesehatan dalam negeri dalam tiga tahun terakhir meningkat 3,4 kali lipat dibandingkan 2019.

    “Dulu belanja alkes dalam negeri itu sangat rendah. Tapi sekarang sudah jauh meningkat karena berbagai upaya kita lakukan,” jelasnya.

    Salah satu strategi utama Kemenkes adalah penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kebijakan freeze-unfreeze terhadap produk impor.

    “Kalau kita sudah bisa membuat produk dalam negeri dan jumlahnya mencukupi, maka kita akan ‘freeze’ produk impornya. Ini sangat efektif, sehingga rumah sakit pemerintah, termasuk RS vertikal, akan memilih produk dalam negeri,” ujar Rizka.

    Kemenkes juga menggelar business matching antara industri alkes lokal dan fasilitas kesehatan (faskes). Langkah ini terbukti penting agar produk dalam negeri dikenal dan digunakan oleh rumah sakit di Indonesia.

    “Kalau tidak ada business matching, industri dan rumah sakit tidak saling tahu. Misalnya ada yang bikin hospital bed elektrik otomatis di dalam negeri, tapi rumah sakit tidak tahu, akhirnya tetap beli impor,” katanya.

    Rizka memastikan peluang produk alkes seperti linet dan dv medika yang wacananya akan membantu memproduksi bed dengan teknologi advanced di Indonesia terbuka, selama mematuhi mekanisme pengadaan yang berlaku.

    “Yang penting harganya kompetitif dan spesifikasinya sesuai kebutuhan rumah sakit,” tandas dia.

    Meski capaian industri alkes dalam negeri sudah menggembirakan, Rizka menilai tantangan terbesar Indonesia justru terletak pada akses terhadap teknologi kesehatan inovatif.

    Tanpa perbaikan di sisi ini, pasien akan terus mencari pengobatan di luar negeri.

    “Pemerintah berupaya keras agar masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap teknologi inovatif secepat mungkin, supaya mereka bisa berobat di Indonesia dengan kualitas yang sama seperti di negara lain,” tegasnya.

    Pertumbuhan pesat industri alkes lokal menunjukkan Indonesia punya kapasitas besar untuk mandiri. Namun, persoalan akses, efisiensi layanan, dan kecepatan adopsi teknologi menjadi titik lemah yang masih membuat pasien memilih pengobatan di luar negeri.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video Kemenkes Spill Alasan Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri!”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)