Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Tarif Trump Bikin Industri Maritim RI Waswas

    Tarif Trump Bikin Industri Maritim RI Waswas

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang dunia dagang dengan mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff untuk barang-barang impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Imbasnya, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% untuk produk ekspor ke Negeri Paman Sam.

    Kebijakan ini mencakup barang-barang seperti elektronik, makanan, pakaian, kendaraan, hingga minuman keras. Namun, sektor-sektor strategis seperti farmasi, semikonduktor, dan mineral penting dikecualikan dari tarif tersebut.

    Tarif Trump ini menggunakan skema bea ad valorem, yaitu tarif bea masuk berdasarkan persentase nilai barang. Secara umum, tarif dasar yang ditetapkan adalah 10%, tetapi dapat disesuaikan tergantung negara mitra. Dalam kasus Indonesia, tarif melesat hingga 32%.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Umum Iperindo (Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia), Anita Puji Utami, menyebut tarif tinggi ini berpotensi menekan industri maritim nasional, terutama sektor galangan kapal yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

    “Industri galangan kapal kita masih perlu dukungan kebijakan impor yang ramah. Kalau bahan bakunya sulit masuk, tentu produksinya akan terganggu,” ujar Anita dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

    Iperindo juga mewanti-wanti potensi membanjirnya barang-barang dari negara lain ke Indonesia, pasca tertutupnya pasar AS akibat tarif tersebut. Menurut Anita, Indonesia akan jadi target pasar baru karena memiliki populasi besar dan daya beli yang menarik.

    “Karena itu, kami minta pemerintah segera memperkuat perlindungan pasar domestik,” tegasnya.
    Selain itu, Iperindo mendesak agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan. Menurut mereka, TKDN tidak berkaitan langsung dengan ekspor ke AS, sehingga tetap relevan untuk menjaga kemandirian industri nasional.

    Lebih jauh, Anita juga menyarankan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan balasan terhadap AS dengan menaikkan tarif bea masuk produk impor dari AS. Langkah ini diyakini bisa membuat produk AS tidak kompetitif di pasar Indonesia.

    “Kalau perlu, naikkan tarif impor dari AS juga, supaya ada efek jera. Jangan hanya sibuk bahas Non-Tariff Barrier atau Non-Tariff Measure,” pungkasnya.

    (rrd/rir)

  • Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif impor atau resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Akhmad Ma’ruf menyarankan lima langkah konkret agar dijalankan pemerintah untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu, kami menyarankan lima langkah ini kepada pemerintah,” ujar Ma’ruf kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

    Pertama, Kadin mendorong pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif. 

    Selain itu, kata Ma’ruf, pemerintah juga perlu memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah AS untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    “Kedua, pemerintah perlu menjadi foreign trade zone dan diberikan status privileged foreign untuk kawasan tertentu seperti Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen,” tutur Ma’ruf.

    Menurutnya, hal tersebut penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Ketiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya Johor-Singapore Special Economic Zone yang hanya dikenakan tarif impor Trump atau resiprokal 24%. Khusus solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84% menjadi 6,43% untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    “Kondisi ini sangat memukul FDI di Batam, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India,” ungkap dia.

    Infografik tarif impor baru Amerika Serikat. – (Antara/-)

    Langkah keempat, adalah mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional. 

    Menurut dia, percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Kelima, pemerintah harus memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan solar PV, seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer. Termasuk juga beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya di Kepulauan Riau.

    Tak hanya itu, ada tujuh proyek strategis nasional (PSN) di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar. 

    “Industri manufaktur dan hilirisasi itu menyumbang 25% ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar US$ 350 juta per bulan dan mempekerjakan 10.000 tenaga kerja langsung serta 30.000 tenaga kerja tidak langsung. Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” pungkas Ma’ruf terkait tarif impor Trump.

  • AS Protes TKDN Indonesia, PAN: Pemerintah Harus Perkuat Industri Nasional

    AS Protes TKDN Indonesia, PAN: Pemerintah Harus Perkuat Industri Nasional

  • RI Kena Tarif Trump 32%, Pengelola Kawasan Industri Harap Insentif Tetap Lanjut

    RI Kena Tarif Trump 32%, Pengelola Kawasan Industri Harap Insentif Tetap Lanjut

    Jakarta –

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) ikut bersuara tentang kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif balasan atau resiprokal ke sejumlah negara. Trump mengenakan tarif 32% terhadap Indonesia.

    Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah agar tetap terus meningkatkan daya saing industri nasional melalui kebijakan industri yang saat ini sedang dibangun. Hal ini termasuk salah satunya dengan komitmen pemberian insentif.

    “HKI juga berharap agar komitmen insentif dan kebijakan industri yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah agar dapat terus dipertahankan dan bahkan dikembangkan terus agar iklim investasi terus tumbuh,” ujar Sanny dalam keterangan tertulis, Senin (7/5/2025).

    Sanny menambahkan, para pengelola kawasan industri telah siap menyediakan tempat pemusatan kegiatan bagi investor di sektor industri manufaktur, baik baru maupun relokasi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung industri.

    Dengan penempatan industri di dalam kawasan industri, harapannya dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, kepastian hukum, serta sustainability dalam mencapai daya saing industri untuk menghadapi tantangan yang sangat dinamis.

    Sebagai informasi, Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru menyasar berbagai negara asing yang dianggap memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Ada 100 mitra dagang yang terdampak, beberapa negara dengan tarif cukup besar ada China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Dalam laporan dari situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, terdapat dua alasan utama Indonesia kena penyesuaian tarif 32%. Pertama, Trump mengenakan tarif balasan ke Indonesia karena ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan terhadap produk etanol asal AS sebesar 30%. Menurut Trump, tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Kedua, Trump mengatakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Indonesia di berbagai sektor, seperti perizinan impor hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, akan mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” ujar Trump, dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025).

    (shc/ara)

  • Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

    Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal Pemerintah Amerika Serikat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin, Akhmad Ma’ruf menuturkan langkah konkret pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat,” kata Akhmad Ma’ruf dikutip pada  Senin (7/4/2025).

    Ma’ruf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi global pascapenerapan tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump terhadap negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Dirinya mengatakan dengan baseline tarif 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan muncul dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

    Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin menyarankan sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.

    “Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif,” tutur Ma’ruf.

    Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    Selanjutnya Ma’ruf memberikan saran khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen, perlu diberikan perhatian khusus untuk disarankan menjadi “Foreign Trade Zone” dan diberikan status “Privileged Foreign Status”.

    Menurutnya, hal ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Tiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya “Johor-Singapore Special Economic Zone” yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    Ma’ruf mengakui, kondisi ini sangat memukul FDI di Batam.

    Menurutnya, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.

    “Empat, mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional,” ujarnya.

    Ma’ruf mengatakan percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Diketahui, ada Tujuh proyek strategis Nasional di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.

    Saran yang kelima yakni meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV (seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer), serta beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya.

    Menurut Ma’ruf industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung.

    “Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” tegas Akhmad Ma’ruf.

     

  • Politik kemarin, Prabowo dan jurnalis dialog hingga arus balik lancar

    Politik kemarin, Prabowo dan jurnalis dialog hingga arus balik lancar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin menjadi sorotan di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan tujuh orang jurnalis dari tujuh grup media besar hingga pemerintah memastikan kondisi arus balik pada 6 April 2025 atau H+5 Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo gelar dialog dengan tujuh jurnalis nasional

    Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dialog dengan tujuh orang jurnalis dari tujuh grup media besar di tanah air pada Minggu sore, dalam rangka penyampaian informasi yang utuh dan jelas kepada masyarakat.

    Tujuh orang jurnalis itu adalah Alfito Deannova (Pemred detikcom), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred TvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar), dan Valerina Daniel (News Anchor TVRI).

    “Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan wawancara bersama tujuh jurnalis dari tujuh grup media yang ada di tanah air,” demikian keterangan foto dari unggahan di akun Instagram @prabowo di Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pimpinan MPR: Kebijakan tarif AS momentum perkuat industri nasional

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengemukakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump akan menjadi momentum pemerintah untuk memperkuat industri nasional.

    “Saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN (tingkat komponen dalam negeri) kita semakin berkualitas dan ekonomis,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Eddy meyakini pemerintah Indonesia tidak akan mengikuti kehendak pemerintah AS dengan melonggarkan kebijakan TKDN, sebagaimana yang dikhawatirkan beberapa kelompok pengusaha.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kemenko Polkam: Kondisi arus balik H+5 Lebaran aman dan lancar

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan kondisi arus balik pada 6 April 2025 atau H+5 Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar.

    Hal itu diketahui setelah Tim Pemantauan Kondisi Politik dan Keamanan Hari Libur Nyepi dan Idul Fitri yang dibentuk Kemenko Polkam meninjau sejumlah titik simpul mudik.

    “Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita keliling, ke Kemenhub sebagai pusat posko Lebaran 2025. Kita langsung dapat penjelasan dari Wamenhub bahwa semua kegiatan arus balik dari daerah ke Jakarta terpantau dan terkontrol berjalan lancar, aparat di lapangan bekerja profesional, bisa mengarahkan membantu kelancaran lalu lintas,” kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan Trump Bikin Puluhan Ribu Warga AS Turun ke Jalan

    Kebijakan Trump Bikin Puluhan Ribu Warga AS Turun ke Jalan

    Jakarta –

    Massa memadati jalan di kota-kota besar Amerika Serikat (AS). Mereka memprotes terhadap sejumlah kebijakan Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir AFP, Minggu (6/4/2025), ada puluhan ribu orang yang melakukan unjuk rasa. Ini merupakan demonstrasi terbesar sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

    Mereka menyampaikan keberatan atas kebijakan Trump seperti pemangkasan jumlah staf pemerintah hingga tarif perdagangan dan pengikisan kebebasan sipil — berunjuk rasa di Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, dan Los Angeles, pada Sabtu (5/4) waktu setempat.

    “Saya sangat marah, saya sangat marah, sepanjang waktu, ya. Sekelompok pemerkosa kulit putih yang memiliki hak istimewa mengendalikan negara kita. Itu tidak bagus,” kata seorang pelukis di New York, Shaina Kesner, yang bergabung dengan kerumunan demonstran yang berdemo di jantung kota Manhattan.

    Di Washington, ribuan demonstran — banyak yang datang dari seluruh Amerika Serikat — berkumpul di National Mall, tempat puluhan pembicara menggalang aksi demo menentang Trump.

    “Kami memiliki sekitar 100 orang yang datang dengan bus dan van dari New Hampshire untuk memprotes pemerintahan yang keterlaluan ini (yang) menyebabkan kita kehilangan sekutu di seluruh dunia, dan menyebabkan kehancuran bagi orang-orang di sini di tanah air,” kata Diane Kolifrath (64), seorang pemandu wisata sepeda.

    “Mereka menghancurkan pemerintahan kita,” imbuhnya.

    Unjuk Rasa di LA-Jerman

    Foto ilustrasi demo: AFP/ROBERTO SCHMIDT

    Kemudian unjuk rasa di Los Angeles, seorang wanita berpakaian seperti karakter dari novel dystopian “The Handmaid’s Tale” melambaikan bendera besar dengan pesan: “Keluar dari rahimku,” yang merujuk pada kebijakan anti-aborsi Trump.

    Lalu, di Denver, Colorado, seorang pria di antara kerumunan besar pengunjuk rasa mengangkat plakat bertuliskan “Tidak ada raja untuk AS.”

    Unjuk rasa bahkan meluas ke beberapa ibu kota Eropa, tempat para demonstran menyuarakan penentangan terhadap Trump dan kebijakan perdagangannya yang agresif.

    “Apa yang terjadi di Amerika adalah masalah semua orang,” kata Liz Chamberlin, seorang warga negara AS-Inggris kepada AFP dalam sebuah unjuk rasa di London, Inggris.

    “Itu kegilaan ekonomi… Dia akan mendorong kita ke dalam resesi global,” ujarnya.

    Sementara itu, di Berlin, Jerman, pensiunan berusia 70 tahun, Susanne Fest mengatakan Trump telah menciptakan “krisis konstitusional,” seraya menambahkan, “Orang itu gila.”

    Kebijakan Trump

    Foto Donald Trump: (AP/Mark Schiefelbein)

    Diketahui, sejumlah kebijakan Trump banyak yang menjadi sorotan. Terbaru, ada kebijakan mengenai tarif 32% untuk barang dari RI yang masuk ke AS.

    Tarif itu diterapkan karena Trump menyebut Indonesia mengenakan tarif 64% untuk barang-barang dari AS. Dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025), Trump menyinggung tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk etanol asal AS, yakni 30%. Dia mengatakan tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa, yakni 2,5%.

    Selain itu, Trump juga mempersoalkan kebijakan nontarif. Dia menyoroti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai sektor, perizinan impor yang sulit hingga kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai USD 250.000 atau lebih,” demikian ujar Trump.

    Selain tarif pada barang impor, kebijakan Trump lainnya juga ada seperti deportasi massal, kuasa lewat perintah eksekutif tanpa perlu persetujuan Kongres. Kebijakan itu ramai dibicarakan di AS dan luar AS.

    Halaman 2 dari 3

    (zap/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

    Asmindo: Kenaikan Tarif Impor Trump Turunkan Utilitas Industri Mebel, BIsa Picu PHK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor produk Indonesia ke AS akan berdampak pada penurunan utilitas industri mebel di Indonesia. 

    Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Dedy Rochimat mengatakan, penurunan utilitas pada ujungnya akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

    Kata Dedy saat ini pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indoneia.

    Dari total value ekspor mebel Indonesia sebesar 2,2 Miliar dolar AS, porsi ekspor ke AS mencapai 60 persen. 

    “Apabila nantinya dampak kebijakan Trump diterapkan akan terjadi penurunan pada pasar ekspor ke AS dapat dipastikan akan berdampak cukup besar bagi kelangsungan industri mebel Indonesia,” kata Dedy dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Dikatakannya, terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, perlu memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya.

    “Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” ujar Dedy Rochimat.

    Walaupun tenang tapi pasti bagi pemangku kepentingan tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS di mana para pemangku kepentingan juga perlu segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Dedy menyatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS.

    “Namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS,” katanya.

    Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar non tradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun sebenarnya pasar tradisional seperti AS dan EU masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia.

    “Sehingga pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia,” katanya.

    Selain antisipasi melalui perluasan pasar ekspor, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri.

    Peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi.

    Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri.

    Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten.

    Serta melakukan tatakelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.

    Untuk mendorong industri dalam negeri juga diperlukan kebijakan Insentif dan Fasilitasi industri padat karya baik untuk industri dengan orientasi pasar dalam negeri maupun ekspor.

    Termasuk juga pentingnya tatakelola perizinan investasi yang ramah bagi investor sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan investasi pada industri yang mampu menghasilkan produk berdaya saing melalui pengusaan teknologi.

    “Peningkatan daya saing industri juga dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas produk, desain, teknologi, fasilitas produksi, dan bahan baku yang kompetitif. Untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing diperlukan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif,” katanya.

     

    Pada akhirnya pada aspek produksi harus ada dorongan terhadap implementasi pendidikan vokasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai dengan kapasitas serta kemampuan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi.

    Sejumlah dukungan kebijakan pada proses produksi idealnya dilakukan dengan sinergi dalam satu payung kebijakan yang komprehensif. Sehingga menghasilkan ekosistem yang kuat dan kondusif bagi IKM dalam menghasil produk nasional yang berkualitas.

    Selain itu faktor penegakan hukum juga menjadi catatan terkait dengan peningkatan kapasitas produksi yang menghasilkan produk yang berkualitas. 

    Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melanggar hukum itu sendiri.

    Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi dunia usaha Indonesia.

    Dedy menyatakan bahwa DPP Asmindo siap untuk duduk bersama dengan semua asosiasi industri terkait dan juga dengan pemerintah, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan nyata dalam rangka membangun ekosistem yang kuat di industri mebel dan kerajinan Indonesia.

     

     

  • Pengusaha Pulp dan Kertas RI Cemas Daya Saing Anjlok Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Pulp dan Kertas RI Cemas Daya Saing Anjlok Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkhawatirkan penurunan daya saing produk kertas lokal akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif Bea Masuk Impor (BMI) ke AS sebesar 32% untuk barang asal Indonesia. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor kertas (kode HS 48) ke AS sebesar US$425 juta pada 2024 atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$318,90 juta. 

    Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan pihaknya tengah menyoroti dampak kebijakan tarif tinggi ke AS tersebut terhadap kinerja ekspor sektor pulp dan kertas. Dia meyakini kebijakan tersebut sangat berpotensi melemahkan daya saing industri pulp dan kertas Indonesia. 

    “Tarif tinggi akan membuat harga produk di pasar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain,” ujar Liana, Minggu (6/4/2025). 

    Tak hanya itu, Liana juga menerangkan bahwa penurunan ekspor dapat berdampak langsung pada produksi, tenaga kerja, dan kinerja pertumbuhan industri secara keseluruhan. Alhasil, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan lapangan kerja yang telah diciptakan oleh industri. 

    Bahkan, menurut dia, kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Trump juga berisiko melemahkan prinsip perdagangan bebas dan adil yang sudah diatur oleh WTO. 

    “Sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi AS, APKI meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang strategis guna melindungi industri dalam negeri,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, produsen pulp dan kertas mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri terutama dari potensi banjirnya impor dari negara terdampak lainnya yang gagal menembus pasar AS. 

    Kemudian, menjaga pasar domestik sebagai pasar sekunder yang strategis, menekankan pentingnya konsistensi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mempertimbangkan kemungkinan perlakuan kebijakan tarif terhadap produk AS. 

    “Seperti mengenakan tarif 0% terhadap produk manufaktur AS karena daya saing yang kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lain,” jelasnya. 

    Namun, kebijakan tarif tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan WTO. Liana menegaskan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan tersebut secara internal dengan anggota APKI mengenai dampak riil di lapangan. 

    Pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomasi untuk menegosiasikan kebijakan ini tarif Trump. 

    “APKI juga sedang berkoordinasi dengan kementerian, lembaga maupun asosiasi yang terkait di tingkat ASEAN sehingga harapannya pemerintah dapat segera berkomunikasi lebih lanjut dengan AS, baik melalui perundingan bilateral maupun multilateral,” tuturnya. 

  • Lonjakan Tarif AS Mengancam Industri Baja Nasional, IISIA Minta Perbaikan Tata Niaga Impor – Halaman all

    Lonjakan Tarif AS Mengancam Industri Baja Nasional, IISIA Minta Perbaikan Tata Niaga Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lonjakan tarif impor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen mengancam industri baja nasional.

    Lonjakan tarif impor yang juga dikenakan AS ke negara-negara eksportir lainnya dikhawatirkan memicu banjirnya baja impor dari negara-negara tersebut ke Indonesia.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta serius mengatasi ini dengan segera memperbaiki tata niaga impor baja nasional.  

    Desakan tersebut disampaikan asosiasi industri baja Indonesia yang tergabung dalam The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA).

    IISIA mendorong pemerintah segera memperkuat tata niaga impor baja. Hal tersebut menyusul kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia. 

    Pemerintah diminta waspada terhadap dampak lanjutan dari kebijakan tersebut, khususnya potensi membanjirnya produk baja impor ke pasar dalam negeri. 

    Chairman IISIA M. Akbar Djohan, menilai kebijakan tarif AS bisa mendorong negara lain mengalihkan ekspornya ke Indonesia, sehingga pasar dalam negeri terancam banjir baja impor. Hal ini berkaca dadi besarnya pasar dan daya beli masyarakat yang terus tumbuh. 

    “Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri agar tidak kebanjiran produk baja impor,” kata Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025). 

    IISIA menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program P3DN dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN sebagai strategi memperkuat industri nasional. 

    “Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan memberikan sinyal positif bagi para pelaku industri baja dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri baja nasional,” tambah Akbar Djohan.

    IISIA juga menyarankan pemerintah menggunakan kebijakan tarif sebagai langkah antisipasi, termasuk kemungkinan menghapus tarif impor baja dari AS dengan syarat ada perlakuan dagang yang adil untuk produk Indonesia di pasar AS.

    “Kami tidak keberatan jika tarif untuk produk baja dari AS dihapuskan, selama produk baja dari Indonesia juga diperlakukan adil di pasar mereka. Hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan harus menjadi prinsip utama,” tegasnya. 

    Guna melindungi industri baja nasional, IISIA mengusulkan perbaikan tata niaga impor, pembentukan sentral logistik baja dan penguatan kerja sama kawasan ASEAN. 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara, menyebut pada kondisi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa impor benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu kelangsungan industri baja dalam negeri. 

    “Karena itu, IISIA mengusulkan pembentukan sentral logistik baja untuk tata kelola ekosistem rantai pasok baja nasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan industri baja nasional,” terang Harry. 

    IISIA berharap pemerintah dapat bertindak cepat merespon pengenaan tarif Trump untuk menjaga daya saing industri baja dalam negeri. 

    Selama 2024, ekspor baja Indonesia ke AS mencapai 429.300 ton, yang didominasi oleh produk semi finished slab sebesar 359.500 ton dan hot dip (CGI) sebesar 7.800 ton.

    Sementara itu impor dari AS hanya 27.500 ton, yang didominasi oleh scrap sebesar 12.700 ton dan seamless pipes sebesar 12.100 ton.