Xcloud.id

Topik: TKDN

  • TKDN Dilonggarkan, Ketergantungan RI Terhadap Produk Impor Makin Tinggi?

    TKDN Dilonggarkan, Ketergantungan RI Terhadap Produk Impor Makin Tinggi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi makin bergantung dengan produk impor Amerika Serikat (AS) menyusul rencana pemerintah menjadikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai paket untuk negosiasi dengan  AS. 

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto Aji mengatakan ada dampak negatif yang perlu diperhatikan dari relaksasi TKDN. 

    Penurunan ketentuan TKDN dapat meningkatkan ketergantungan pada komponen impor, yang berisiko menghambat pengembangan industri lokal dan inovasi. 

    Aryo menuturkan, kebijakan TKDN yang sebelumnya ada memberikan insentif bagi industri lokal untuk menciptakan komponen-komponen ponsel yang diproduksi di dalam negeri. 

    Dia mempertanyakan sejauh mana pemerintah melonggarkan TKDN karena dampaknya yang besar. 

    “Jangan sampai relaksasi ini berimbas pada perusahaan lokal yang menyumbang bagian dari produksi ponsel di Indonesia,” ujar Aryo kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025). 

    Lebih lanjut, Aryo mengingatkan agar relaksasi TKDN tidak hanya diberlakukan untuk perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

    Sebab, produsen ponsel dari negara lain, seperti Korea Selatan dan China, dapat meminta perlakuan serupa berdasarkan prinsip kesetaraan dalam perdagangan internasional.

    “Produsen dari negara-negara tersebut juga akan merasakan dampak dari tarif tinggi dan mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui negosiasi serupa,” ucap Aryo.

    Aryo juga melihat kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi produsen ponsel untuk lebih leluasa menggunakan komponen impor, khususnya yang sudah berbentuk utuh (seperti sparepart yang sudah dirakit), tanpa terhitung sebagai beban TKDN. 

    Senada dengan Aryo, pemerhati pasar gawai Herry SW menuturkan kebijakan TKDN bagi ICT ini tidak boleh hanya diterapkan kepada AS saja.

    Sebab, Herry melihat jika dilakukan relaksasi TKDN hanya untuk AS, yang terjadi adalah industri ponsel tanah air menjadi tidak sehat karena terdapat perlakuan yang tidak adil dan setara. 

    Kalau pun akhirnya jadi, semoga berlaku untuk semua merek. Berlaku untuk semua merek pun sebenarnya tetap tidak sehat untuk industri,” tutur Herry.

  • Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    Andre Rahadian: Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Kenaikan Tarif Ekspor AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menaikkan tarif ekspor hingga 32 persen dinilai akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

    “Ini jelas akan berdampak besar. Ekspor ke AS akan menurun karena harga produk Indonesia jadi lebih mahal, sementara daya beli masyarakat di sana sedang stagnan,” ujar Andre Rahadian, SH LLM MSc, pengamat sekaligus praktisi hukum di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Menurut Andre, kebijakan Trump yang terkesan ekstrem ini dipicu oleh tekanan kondisi fiskal dalam negeri AS.

    Data menunjukkan, ekspor Indonesia ke AS menyumbang sekitar 10,3 persen dari total ekspor nasional, menjadikannya pasar terbesar kedua setelah Tiongkok.

    Pada Februari 2025 saja, ekspor nonmigas ke AS mencapai 2,35 miliar dollar AS.

    Sebagai mitra pada firma hukum global Dentons HPRP, Andre melihat depresiasi nilai rupiah bisa menjadi peluang bagi ekspor karena membuat produk Indonesia lebih kompetitif.

    Namun demikian, ia menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata, seperti insentif pembayaran murah bagi pelaku ekspor non-SDA agar tetap bisa bersaing.

    Andre juga menyarankan langkah strategis berupa diversifikasi ekspor dari komoditas ke sektor jasa, serta penguatan hilirisasi industri domestik.

    “Ekspor barang harus mulai diarahkan ke jasa. Selain itu, hilirisasi penting agar bahan mentah bisa diolah menjadi produk bernilai tambah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara di Hambalang, perluasan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional juga menjadi langkah penting.

    “Pemerintah harus bergerak cepat. Jika tidak, dampaknya akan langsung terasa dari melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga berkurangnya pemasukan negara,” tegas mantan Ketua Iluni UI itu.

    Trump sendiri menyatakan bahwa tarif tinggi terhadap Indonesia diberlakukan sebagai balasan atas perlakuan serupa dari Indonesia terhadap produk asal AS.

    Sebagai contoh, etanol asal AS dikenai tarif masuk sebesar 30 persen di Indonesia, sedangkan AS hanya menerapkan 2,5 persen untuk produk sejenis.

    Ia juga menyoroti hambatan nontarif seperti kebijakan TKDN, ketatnya izin impor, serta aturan yang mewajibkan devisa ekspor SDA disimpan di bank dalam negeri.

    “AS sudah terlalu lama menerima perlakuan yang tidak adil. Kini saatnya kami bertindak tegas,” kata Trump.

  • Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah: Realistis Aja, Tak Usah Dipaksakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

    Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal. 

    “Tolong para menteri saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” terangnya. 

    Kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan AS. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

    Diberitakan sebelumnya, kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat (AS) sehingga Indonesia dikenai tarif impor resiprokal 32%.

    “Mengenai TKDN, permintaan pemerintah AS untuk menyesuaikan TKDN,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, dalam Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru AS terhadap Negara Mitra, sebagaimana dipantau Bisnis melalui Zoom, Senin (7/4/2025). 

    Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

  • Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Ekonom Sebut Relaksasi TKDN Berisiko Picu Relokasi Pabrik Teknologi Informasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai rencana relaksasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) berisiko membuat pabrik perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tutup dan hengkang dari Indonesia 

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menyebut beberapa produsen ponsel global sudah memiliki pabrik di Indonesia sebagai syarat untuk menjual produk milik mereka ke pasar dalam negeri.

    Ketika perusahaan-perusahaan yang telah taat terhadap regulasi TKDN melihat adanya pesaing yang bisa mengimpor produk tanpa perlu membangun manufaktur di Indonesia, mereka akan kecewa.

    “Maka perlu hati-hati dalam menyikapi masalah TKDN ini . Jangan sampai relaksasi TKDN justru merugikan industri secara luas,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Huda mengatakan, relaksasi TKDN bagi produk ICT memang dapat dipertimbangkan. Mengingat dinamika yang terjadi, seperti kasus tarik ulur dengan Apple yang telah menyita banyak energi. 

    Terlebih, pemerintah ingin mendorong pengembangan produk ICT dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar.

    Namun, tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, bahan baku, hingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia, membuat iklim usaha di sektor teknologi belum sepenuhnya berkembang. 

    “Relaksasi ini bisa menjadi jalan untuk masuknya teknologi baru ke Indonesia,” ucapnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengingatkan bahwa mengurangi ketentuan TKDN berisiko besar bagi industri komponen lokal yang saat ini tengah berkembang. 

    Banyak industri komponen lokal yang bergantung pada pesanan dari pabrik ponsel besar, sehingga kebijakan pengurangan TKDN dapat menyebabkan mereka terpuruk. 

    “Sehingga harus berhati-hati, jangan sampai jadi bunuh diri ekonomi, karena industri dalam negeri bakal kalah saing dengan impor murah,” ujar Heru.

    Selain itu, Heru juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari penurunan TKDN, yakni meningkatnya ketergantungan Indonesia pada impor komponen. 

    Apalagi, Heru menyebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri elektronik di Indonesia sudah menggunakan 80% komponen impor, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada komponen asing sudah cukup tinggi.

    Sebagai alternatif, Heru menyarankan bukan mengurangi ketentuan TKDN, tetapi meningkatkan persentase TKDN dengan fokus pada pengembangan inovasi, bukan sekadar perakitan.

    “Misalnya, kembangkan chip lokal atau komponen bernilai tinggi, seperti yang sukses Vietnam lakukan,” tuturnya.

  • 8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta: Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat kembali bikin deg-degan! Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menetapkan tarif impor hingga 32 persen untuk produk-produk dari negara mitra dagang yakni Indonesia.
     
    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi nasional jika tidak ditangani secara tepat.
     
    “Hanya ada satu kalimat: mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” tegas Gobel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 8 Maret 2025.
     

    Deindustrialisasi hingga PHK Massal
    Menurut mantan Menteri Perdagangan 2014–2015 itu, kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan gejala deindustrialisasi, bahkan sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan. Banyak pabrik tutup, dan angka PHK meningkat.

    “Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderungan nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” kata Gobel.

    Ini 8 jurus hadapi serbuan impor dan tarif Trump 
    Gobel tak hanya memberi peringatan, ia juga mengusulkan delapan langkah strategis agar Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Ini dia jurus-jurusnya:

    Berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia.
    Berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha.
    Jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan.
    Melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam. 
    Melarang secara permanen impor pakaian bekas.
    Pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
    Pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif.
    Lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

    Pada sisi lain, tambah Gobel, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Gobel menegaskan hal itu harus dicegah.
     

    Waspadai serbuan produk asing
    Gobel juga mengingatkan bahwa efek dari kebijakan Trump bisa memicu perang dagang global, dan Indonesia bisa jadi sasaran limpahan produk dari negara seperti Tiongkok dan Vietnam yang kehilangan pasar di AS.
     
    “Barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” jelas dia.
     
    Gobel juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial dengan membangun solidaritas dan kepedulian sosial.
     
    “Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” pungkas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Bakal Rombak Aturan TKDN Khusus Produk ICT Asal AS – Halaman all

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Bakal Rombak Aturan TKDN Khusus Produk ICT Asal AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menjadwalkan pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif impor sebesar 32 persen diumumkan Presiden Donald Trump.

    Rencananya pertemuan negosiasi tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke Amerika bersama tim negosiator.

    Berbagai opsi disiapkan agar Indonesia mendapatkan tarif yang ideal untuk seluruh barang yang dikirimkan ke Negeri Paman Sam itu, tidak terkecuali kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.

    Menko Airlangga, mempertimbangkan penyesuaian aturan TKDN untuk produk-produk Information and Communication Technology (ICT) asal AS, seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

    “Ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT. Itu kita sedang kaji dan kita akan respons,” ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Kementerian Perindustrian yang menjadi pelopor penerapan aturan TKDN sebagai upaya melindungi industri dalam negeri, menyatakan rencana tersebut masih merupakan kajian.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, menyampaikan akan ada penyesuaian khusus untuk produk yang datang dari Amerika.

    “Iya masih dalam kajian, jadi sebelum itu resmi disampaikan pada pihak AS tentu belum bisa diumumkan. Yang pasti akan ada penyesuaian. (Untuk besarannya) Nantilah ditunggu,” ucap Riza.

    Wamenperin menambahkan, nantinya kedua negara akan surat menyurat terlebih dahulu menyoal pembahasan negosiasi dari penetapan tarif impor baru dari AS, setelahnya Menko Perekonomian akan bertamu ke Amerika pada pekan depan.

    “Pak Menko akan berangkat untuk bahas soal itu (TKDN) dan itu memang yang disampaikan ke Indonesia dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah diterima pihak pemerintah AS atau tidak,” imbuhnya.

     

  • Ancang-ancang Asus Jika Relaksasi TKDN Terwujud

    Ancang-ancang Asus Jika Relaksasi TKDN Terwujud

    Bisnis.com, JAKARTA — Asus Indonesia mencermati potensi kebijakan relaksasi besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang bakal diterapkan pemerintah imbas kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Head of PR Asus Indonesia, Muhammad Firman, mengatakan jika kebijakan relaksasi mengurangi atau bahkan menghapuskan kewajiban TKDN sebesar 40%, pihaknya akan siap menyesuaikan diri dengan regulasi baru tersebut.

    Sebab, Firman menyebut bahwa relaksasi ini bakal memudakan pihaknya saat melalukan produksi.

    “Kalau memang tidak diperlukan lagi TKDN, atau tidak perlu 40%, tentunya akan memudahkan kita dari sisi produksi, karena cukup mengimpor saja secara utuh,” kata Firman kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Meski kebijakan ini bakal memudahkan Asus melakukan produksi. Namun, Firman menilai kebijakan relaksasi TKDN tidak akan menguntungkan bagi Indonesia.

    Sebab, kebijakan relaksasi TKDN bakal membuat ekosistem industri teknologi di Indonesia ke depannya kurang berkembang.

    “Kami melihat ini [relaksasi TKDN] cenderung kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekosistem industri teknologi di Indonesia ke depannya,” ucapnya.

    Adapun, Firman menyampaikan sampai dengan kuartal I/2025, Asus Indonesia telah mencapai total TKDN lebih dari 40% untuk berbagai produk.

    Produk tersebut meliputi laptop, PC desktop, PC All-in-One di segmen B2B, serta produk smartphone yang dikeluarkan oleh Asus.

    Pemerintah disebut tengah mengkaji sejumlah usulan sebagai penawar untuk menghadapi pengenaan tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia. Adapun, salah satu yang akan dinegosiasikan yaitu relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). 

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, usulan relaksasi TKDN khususnya atas permintaan produkinformation and communication technologies (ICT). 

    “[Relaksasi TKDN] iya masih dalam kajian, jadi sebelum itu resmi disampaikan pada pihak AS tentu belum bisa diumumkan,” kata Faisol kepada wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin (7/4/2025). 

    Namun, Faisol menerangkan dalam waktu dekat pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian akan bersurat kepada pemerintah AS untuk menyampaikan sejumlah penawaran. 

    “Dalam waktu dekat Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan berangkat untuk bahas soal itu dan itu memang yang disampaikan ke Indonesia dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah diterima pihak pemeirntah AS atau tidak,” ujarnya. 

  • Mitigasi Kebijakan Tarif Impor Trump, HKI Minta Pemerintah Dengarkan Kebutuhan Pelaku Industri – Halaman all

    Mitigasi Kebijakan Tarif Impor Trump, HKI Minta Pemerintah Dengarkan Kebutuhan Pelaku Industri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan, dalam upaya memitigasi dampak negatif kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia perlu duduk bareng dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk para pelaku industri serta anggota HKI yang terdiri dari pengembang dan pengelola kawasan industri. 

    Dari para pelaku usaha ini, akan memberikan masukan kepada pemerintah agar bisa merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat menguntungkan semua pihak.

    “Kami dari HKI akan mendukung dan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, termasuk juga dari kementerian-kementerian terkait . Jadi, kami berharap Pemerintah Indonesia harus lebih jeli dalam memutuskannya, jangan terlalu buru-buru atau gegabah. Ini kan ibaratnya perang, kalau dengan emosi, tidak akan menguntungkan kita,” ujarnya di Jakarta, Minggu (7/4/2025).

    Sanny menyampaikan, pentingnya pemerintah menerima saran dari sisi pelaku usaha, termasuk juga yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), karena dari mereka akan memetakan kebutuhan dari masing-masing sektor industri. 

    “Karena setiap sektor memiliki kekhasan, jadi harus dilihat satu-satu masalahnya dan kebutuhannya, tidak bisa satu kebijakan disamaratakan untuk semua sektor,” tuturnya.

    HKI juga berharap agar komitmen insentif dan kebijakan industri yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah agar dapat terus dipertahankan dan bahkan lebuh dikembangkan agar iklim investasi semakin tumbuh. 

    “Yang diharapkan oleh para pelaku industri dan juga anggota HKI, salah satunya adalah kepastian hukum, sehingga para investor ini dapat memiliki kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya di Indonesia,” imbuhnya.

    HKI turut mendukung pengoptimalan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat tetap dipertahankan karena apabila dilakukan pelonggaran TKDN akan dimanfaatkan oleh produk impor negara lain. 

    “Kita juga harus melihat dampaknya sejauh mana, produk yang kita ekspor ke Amerika, dan juga sebaliknya produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Kita tidak bisa memberikan privilege pelonggaran TKDN kepada satu negara saja, tetapi kepada semua negara,” jelas Sanny.

    Lebih lanjut, pemerintah perlu hati-hati terkait relaksasi kebijakan TKDN, karena hal ini memiliki dampak berkurangnya minat investasi pada sektor industri tersebut. “Apabila ini terjadi, tentunya secara tidak langsung akan menyebabkan rendahnya tingkat okupansi kawasan industri kita,” ungkap Sanny.

    Sebab, kawasan industri turut berperan penting dalam memacu perekonomian nasional. Apalagi, saat ini kawasan industri sudah tersebar di 24 provinsi Indonesia dengan jumlah 120 kawasan industri. 

    “Kami mewadahi pengembang dan pengelola kawasan industri, yang ikut mendukung upaya pemerintah untuk menarik investasi di Indonesia. Apalagi sudah ada peraturan, industri harus beroperasi di kawasan industri, kecuali untuk industri kecil dan menengah (IKM),” terangnya.

    Melalui industri beroperasi di kawasan industri, diyakini akan memacu produktivitas dan daya saingnya, karena di kawasan industri telah dilengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi. 

    “Jadi, di kawasan industri itu sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang sehingga industri bisa lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing,” tandasnya.

    Sanny mencontohkan, di kawasan industri sudah jelas tata ruang wilayahnya dan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (Ipal) yang terpusat. 

    “Jadi, dengan tata ruang yang jelas, pabrik tidak akan mudah dipindah, dan buangan air limbah dari pabrik akan diolah dahulu di Ipal sehingga aman untuk lingkungan sekitar,” jelasnya.

    Bahkan, sejumlah kawasan industri sudah berstatus sebagai objek vital nasional untuk menghindari gangguan keamanan. “Sebab, keamanan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas industri. Jika ada pihak-pihak yang mau mengganggu, kita sebagai pengelola akan koordinasi dengan kepolisian,” pungkas Sanny.

  • Daftar Industri RI Berpotensi Paling Terdampak Tarif Trump

    Daftar Industri RI Berpotensi Paling Terdampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32% berpotensi menjadi pukulan bagi industri yang berorientasi ekspor. Apalagi, cukup banyak industri yang bergantung pada pasar AS. 

    Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tinggi atas produk asal Indonesia ke AS didasari sejumlah asalan, utamanya sebagai balasan atas penerapan tarif impor tinggi barang AS yang masuk ke RI. 

    Laporan dari Gedung Putih menyebutkan, bea masuk etanol AS ke Indonesia sangat tinggi hingga mencapai 30%, sedangkan AS hanya menerapkan 2,5%. Tak hanya itu, Trump juga keberatan atas kebijakan konten lokal Indonesia atau TKDN di berbagai sektor. 

    Di sisi lain, izin impor ke Indonesia disebut kompleks karena harus melibatkan banyak instansi, meskipun otoritas perizinan impor ada di Kementerian Perdagangan. 

    Lebih lanjut, Indonesia juga banyak menikmati keuntungan perdagangan dari AS. Hal ini terlihat dari surplus dagang Indonesia dari AS yang mencapai US$19,3 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US$14,01 miliar pada 2024.

    Nilai surplus tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih berada di peringkat ke-15 negara asal defisit perdagangan AS 2024. 

    Sejumlah alasan tersebut yang membuat Indonesia harus bersiap, utamanya sejumlah sektor industri yang banyak diekspor ke AS dan berpotensi terkena tarif resiprokal 32%. 

    Berikut daftar industri yang berpotensi paling terdampak tarif Trump:
    1. Industri Pakaian Jadi (HS 61-62)

    Industri kecil dan menengah (IKM) sektor pakaian jadi turut terancam kebijakan tarif impor tinggi AS. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, sebanyak 25% pelaku usaha melakukan ekspor ke AS dalam beberapa waktu terakhir. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian jadi berupa rajutan maupun bukan rajutan dari Indonesia ke AS, mencapai US$4,3 miliar pada 2023 dan naik menjadi US$4,5 miliar pada 2024. 

    “Bisa terjadi dua-duanya [ekspor turun atau tidak lagi ekspor] mengingat selain biaya produksi membengkak dengan adanya pajak naik ditambah tarif masuk Amerika 32% berat bagi pelaku usaha,” kata Nandi kepada Bisnis, Senin (7/4/2025). 

    Bagi pelaku usaha industri hilir, terlebih industri kecil dan menengah, kebijakan tarif tinggi ke AS disebut sangat membebani usaha mereka yang saat ini pun masih berusaha bertahan. 

    Pasalnya, pelaku usaha melihat produk tekstil dan produk tekstil (TPT) impor akan makin oversupply atau membanjiri pasar domestik. Sementara itu, industri berorientasi ekspor akan mengalami penurunan penjualan. 

    “Industri besar tekstil yang sudah ekspor kemungkinan adanya tarif ini salah satu menjadi penyebab bahwa akan berkurangnya ekspor produk ke AS, ini kita khawatir industri hanya mengandalkan pasti untuk market-nya di dalam negeri,” ujarnya. 

    Apalagi, China juga disebut akan makin masif mengalihkan produk ekspor TPT-nya ke pasar-pasar yang mudah dimasuki, salah satunya Indonesia. Padahal, saat ini pun Indonesia disebut kewalahan dengan produk murah asal China. 

    “Sekarang pun teman-teman sudah banyak yang gulung tikar, pabrik banyak tutup, PHK. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk melindungi industri, khususnya IKM ini. Ini akan meningkatkan banyak pengangguran, akan banyak dampak sosialnya,” imbuhnya.

    2. Industri Alas Kaki (HS 64)

    Di samping itu, ekspor alas kaki juga cukup bergantung pada AS. Negeri Paman Sam merupakan negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia, bahkan selama tahun 2020 – 2022 kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya. 

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke AS sebesar 26%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%.  

    Secara terperinci, pada 2020, nilai ekspor alas kaki ke AS mencapai US$1,3 miliar. Setahun setelahnya naik ke US$2,1 miliar, kemudian naik menjadi US$2,6 miliar pada 2022.  Sempat terjadi penurunan pada 2023 ke angka US$1,9 miliar hingga 2024 nilai ekspor naik menjadi US$2,3 miliar. 

    Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pun mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif Trump.

    Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia memiliki akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki ke 27 negara Eropa. 

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4/2025). 

  • 60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) memproyeksi kebijakan tarif impor resiprokal yang akan diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke RI sebesar 32% per 9 April 2025 akan berdampak pada penurunan utilitas industri. 

    Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, apabila utilitas produksi menurun maka akan memengaruhi penyesuaian atau pengurangan tenaga kerja di sektor padat karya ini. 

    “Saat ini, pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indonesia. Dari total nilai ekspor mebel Indonesia sebesar US$2,2 miliar, porsi ekspor ke AS mencapai 60%,” ujar Dedy dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (8/4/2025). 

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor furnitur ke AS dalam masa pemulihan pascapandemi. Pada 2021, nilainya telah mencapai US$1,79 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$1,28 miliar. 

    Kemudian, pada 2022, nilai ekspor furnitur ke AS kembali turun tipis ke angka US$1,73 miliar. Tren penurunan kembali terjadi seiring melemahnya permintaan global yang merosot ke US$1,30 miliar pada 2023. 

    Pada 2024, nilai ekspor furnitur lokal ke AS mencapai US$1,43 miliar. Menurut Dedy, kebijakan Trump dipastikan akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri mebel nasional. 

    “Terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, namun kita perlu untuk memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pelaku usaha mulai meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS dengan segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Lebih lanjut, Dedy mengatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS. Namun, dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS.

    “Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar nontradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelasnya. 

    Meskipun, dia menerangkan bahwa pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia. Untuk itu, pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri. Dalam hal ini, peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. 

    “Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri. Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten,” terangnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti pentingnya tata kelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.