Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Dukung Industri Nasional, Daikin Kantongi Sertifikat TKDN

    Dukung Industri Nasional, Daikin Kantongi Sertifikat TKDN

    Bisnis.com, CIKARANG – PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menerima Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT).

    Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

    Presiden Direktur DIID Boonthavee Khamhaeng menyampaikan bahwa pencapaian nilai TKDN ini merupakan wujud nyata kontribusi Daikin dalam membangun kemandirian industri nasional.

    “Dengan pabrik yang memproduksi langsung dari bahan baku hingga produk jadi, kami memastikan sebagian besar komponen berasal dari dalam negeri. Fasilitas produksi baru ini juga menyediakan lapangan kerja baru, serta memberdayakan komunitas setempat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility yang telah dilakukan pada awal tahun 2025,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Kamis (10/4/2025).

    Sementara itu, Direktur DIID Budi Mulia menambahkan bahwa kehadiran pabrik baru Daikin di Indonesia menjadi tonggak penting dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri, terutama dalam sektor elektronik dan pendingin ruangan.

    Dia menjelaskan bahwa pabrik ini dioperasikan oleh tenaga kerja dalam negeri serta menggunakan sebagian besar komponen bahan baku lokal, sekaligus merangkul usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan.

    Dengan diraihnya sertifikasi TKDN, Daikin semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kandungan lokal dalam setiap produk AC rumah tangga yang diproduksi di Indonesia.

    Budi juga berharap, dengan dukungan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, industri dalam negeri semakin mampu memenuhi spesifikasi dan standar komponen yang dibutuhkan pasar global.

    “Harapan kami, AC Daikin made in Indonesia ini akan menjadi pilihan utama konsumen. Produk AC rumah tangga yang kami produksi hanya menggunakan refrigeran R32 yang lebih rendah emisi karbon. Konsumen juga tidak perlu khawatir dengan dukungan layanan purna jual resmi Daikin yang sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia,” jelasnya.

    Budi Susanto, selaku Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama yang mewakili BBSPJIBBT menyampaikan apresiasinya atas komitmen DIID dalam meningkatkan kandungan lokal pada produk AC yang dipasarkan di Indonesia.

    “Proses verifikasi TKDN yang dilakukan BBSPJIBBT mencakup evaluasi menyeluruh terhadap dokumen self-assessment, validasi pemasok, dan pengamatan langsung di fasilitas produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa PT Daikin Industries Indonesia telah memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

    Sertifikasi TKDN ini tidak hanya menjamin bahwa produk AC Daikin tetap berkualitas tinggi, tetapi juga telah memenuhi standar keamanan produk yang ketat, termasuk tersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga memberikan kepastian kepada konsumen akan keamanan dan keandalannya.

    Sertifikasi ini juga memberikan nilai tambah bagi PT Daikin dalam memperluas pasar dan menjawab kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan aspek penggunaan produk lokal.

    Keberhasilan Daikin dalam memperoleh sertifikasi TKDN diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi industri elektronik dan manufaktur lainnya di Indonesia untuk terus meningkatkan kandungan lokal dalam produknya.

    Dengan semakin banyaknya industri yang berkomitmen terhadap program P3DN, ketahanan industri nasional akan semakin kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar global.

  • Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia) angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor dan membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel.

    Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi menyebut perusahaan-perusahaan AS percaya perubahan peraturan amat diperlukan. Hal tersebut bukan hanya untuk menghadapi kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, tetapi juga meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

    Donna menuturkan, AmCham Indonesia masih menunggu kejelasan dari rencana penghapusan kuota impor yang direncanakan Indonesia. Dia menyebut, impor perlu dilakukan secara selektif dan berhati-hati agar tidak mengganggu industri dalam negeri.

    “Kami masih membutuhkan kejelasan terkait kebijakan itu [penghapusan kuota impor], karena ini akan berpengaruh terhadap industri lokal dan arus foreign direct investment,” katanya dalam diskusi publik CSIS Indonesia: Regional Response to Trump 2.0 di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

    Adapun, dia menilai kebijakan TKDN masih diperlukan guna melindungi industri dalam negeri. Namun, Donna menilai, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang hal-hal yang dapat dianggap sebagai komponen dalam negeri atau local content.

    AmCham Indonesia menilai, TKDN tidak hanya dapat dihitung melalui kontribusi fisik seperti pembangunan pabrik. Menurutnya, TKDN juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang menimbulkan nilai tambah seperti inovasi, riset dan pengembangan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

    “Oleh karena itu, kami ingin terlibat dalam dialog atau negosiasi terkait apa yang dapat disebut sebagai local content ini dengan Pemerintah Indonesia,” katanya.

    Adapun, AmCham Indonesia juga merespons positif kebijakan Indonesia dalam menghadapi tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Donna mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang tidak membalas kebijakan tarif tersebut. Menurutnya, jalur negosiasi dan diplomasi yang ditempuh oleh Indonesia merupakan langkah tepat.

    “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia lewat kebijakan non-retaliasinya terhadap tarif AS, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun,” ujarnya.

  • Penghapusan kuota jadi angin segar bagi kebijakan impor

    Penghapusan kuota jadi angin segar bagi kebijakan impor

    Foto udara sejumlah truk peti kemas melintas di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Makna Zaezar

    Penghapusan kuota jadi angin segar bagi kebijakan impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:54 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota menjadi angin segar bagi kebijakan impor.

    “Presiden Prabowo memerintahkan agar menghapus kebijakan kuota impor untuk barang barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Arahan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan kebijakan impor,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan momentum ini juga bisa menjadi reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia.

    Secara makro, lanjut dia, kebijakan impor harus mempertimbangkan trade balance agar neraca perdagangan tetap surplus. Langkah ini sekaligus untuk menjaga agar cadangan devisa tetap terjaga dengan baik.

    “Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” ujarnya.

    Kemudian, Said berpendapat kebijakan impor hendaknya diletakkan sebagai barang substitusi sementara waktu, karena ketiadaannya di dalam negeri.

    Namun, ke depannya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang impor dengan produksi sendiri, dengan arah menjadi negara yang relatif mandiri, setidaknya dari sektor primer, yakni pangan dan energi.

    Kebijakan impor dinilai perlu mempertimbangkan arah kebijakan lain untuk memperkuat industri nasional, dengan arah strategis semakin upaya memperkuat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang semakin besar porsinya.

    “Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” kata Said.

    Lebih lanjut, mempertimbangkan makin kompleksnya kebutuhan terhadap produk barang dan jasa serta kait mengait dari rantai pasok, pemerintah dan pelaku usaha diharapkan tidak menyandarkan kebutuhan impor barang dan jasa dari negara tertentu. Akan tetapi, perlu memperluas dari beberapa negara, sehingga pemerintah dan pelaku usaha memiliki berbagai alternatif negara tujuan impor. Langkah ini untuk menghindari ketergantungan impor terhadap negara tertentu.

    Deregulasi kebijakan impor, khususnya dari sektor pangan dan energi, juga diharapkan mempermudah akses rakyat terhadap komoditas tersebut dengan tingkat harga yang lebih terjangkau, sehingga barang impor yang menjadi public good tidak menjadi beban ekonomi rakyat dan fiskal pemerintah.

    Said juga menyoroti Indonesia telah meratifikasi perjanjian Free Trade Agreement (FTA) setidaknya dengan 18 negara dengan berbagai skema, baik bilateral, regional maupun multilateral.

    “Skema FTA ini harus mampu meningkatkan Revealed Comparative Advantage (RCA) barang barang Indonesia, dengan demikian manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • PT PAL dorong peningkatan komponen lokal hingga 50 persen

    PT PAL dorong peningkatan komponen lokal hingga 50 persen

    PT PAL memiliki upaya strategis mencapai target TKDN 50 persen yakni melalui penguatan ekosistem industri pertahanan maritim

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produknya hingga mencapai 50 persen untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memacu kemandirian industri pertahanan nasional.

    “PT PAL memiliki upaya strategis mencapai target TKDN 50 persen yakni melalui penguatan ekosistem industri pertahanan maritim,” kata Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

    Diana menuturkan target TKDN 50 persen di antaranya akan diwujudkan melalui kolaborasi riset dengan kalangan akademisi dan sinergi yang kuat antar pelaku industri.

    Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengarahkan jajaran kabinetnya untuk merumuskan kembali regulasi TKDN dengan pendekatan yang lebih lentur dan sesuai dengan realitas di lapangan.

    Presiden Prabowo menyoroti isu kandungan lokal bukan sekadar persoalan aturan formal melainkan juga mencakup aspek mendasar seperti kualitas pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologi.

    Menurut Diana, arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekosistem industri dalam negeri khususnya industri pertahanan.

    Ia menjelaskan ekosistem industri yang matang tidak hanya berfokus pada kemampuan produksi tetapi juga pada keberlanjutan riset dan kualitas sumber daya manusia.

    “Inilah yang akan menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan pemain aktif di kancah global,” ujarnya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • iPhone 16 Minggir, HP Murah Samsung Sudah Kantongi TKDN Segini

    iPhone 16 Minggir, HP Murah Samsung Sudah Kantongi TKDN Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung menegaskan komitmennya terhadap regulasi pemerintah Indonesia dengan memastikan salah satu produknya, Galaxy A26 5G, telah memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40,3%.

    “Untuk A26 sendiri kita TKDN di angka 40,3%. Jadi kita memenuhi kebutuhan, syarat yang ditetapkan saat ini,” kata Verry Oktavianus selaku MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronic Indonesia, saat ditemui usai acara Hands-On Galaxy A26 5G di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Sebagai informasi, Samsung Galaxy A26 5G merupakan HP di segmen menengah ke bawah (mid-to-low) yang dibanderol Rp3.999.000.

    Sementara itu, TKDN merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendorong penggunaan komponen dalam negeri dalam produk-produk yang beredar di pasar lokal.

    Samsung menyambut baik regulasi ini dengan mengoptimalkan kontribusi baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software).

    “Kita coba mengoptimalkan apa yang government keluarkan. Dan juga kita mengoptimalkan apa seperti tingkatan dalam negeri,” jelas Verry.

    Saat ditanya apakah implementasi TKDN ini memberikan dampak positif terhadap Samsung ataupun ekonomi Indonesia secara keseluruhan, ia menyatakan bahwa seharusnya demikian.

    Namun, untuk penjabaran lebih lanjut, menurutnya hal tersebut akan lebih tepat dijelaskan oleh pihak yang berwenang di bidang TKDN.

    “Harusnya sih memberikan dampak positif. Tapi sejauh apa, balik lagi sih, mungkin dari tim TKDN akan jauh lebih lanjut, seperti itu,” tambahnya.

    Mengenai TKDN, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anggota kabinetnya agar peraturan terkait TKDN harus dibuat dengan luwes alias fleksibel dan realistis.

    Presiden Prabowo menyebut, bila TKDN terlalu dipaksakan, dirinya khawatir ini membuat industri dalam negeri menjadi kalah kompetitif.

    Dia pun meminta kepada Menteri terkait untuk membuat aturan TKDN secara realistis.

    “Tolong para menteri saya sudah lah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, Iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” tutur Prabowo saat menanggapi respons dari ekonom dan pelaku usaha dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4) lalu. 

    TKDN iPhone 16 di Indonesia

    Seri iPhone 16 sempat mengalami kendala untuk rilis di Indonesia karena tersandung aturan TKDN. Apple merupakan satu-satunya pabrikan ponsel yang menjual produk di Indonesia tanpa membangun pabrik.

    Adapun skema pemenuhan TKDN-nya menggunakan inovasi investasi yang diimplementasikan melalui fasilitas pendidikan Apple Academy di beberapa kota. 

    Selain itu, Apple juga berencana membangun fasilitas produksi untuk aksesori iPhone, tetapi bukan untuk produksi iPhone, sehingga tidak termasuk dalam syarat pemenuhan TKDN. 

    Negosiasi pemerintah dan Apple terkait pemenuhan TKDN untuk memboyong iPhone 16 di Indonesia berlangsung selama beberapa bulan. Pada akhirnya, seri iPhone 16 kini sudah bisa dibeli di Indonesia melalui berbagai gerai online dan offline. 

    Pemerintah mengeluarkan sertifikat TKDN sebesar 40% untuk 5 varian iPhone 16 yang masuk ke Indonesia. Sebagai catatan, untuk saat ini aturan yang berlaku mewajibkan produsen ponsel memenuhi TKDN 35%.

    (fab/fab)

  • Presiden Prabowo Mau Longgarkan TKDN, Apa Plus Minusnya? Ini Kata Pengamat – Page 3

    Presiden Prabowo Mau Longgarkan TKDN, Apa Plus Minusnya? Ini Kata Pengamat – Page 3

    Sementara dengan berkurangnya TKDN, industri elektronik Indonesia bisa memakai komponen impor lebih murah, terutama dari Amerika Serikat atau China.

    Dengan demikian, biaya produksi bisa diturunkan serta bisa membuat produk yang lebih kompetitif di pasar global, bukan hanya Amerika Serikat.

    Oleh sebab itu, menurut Heru, solusi alternatif selain mengurangi TKDN adalah meningkatkannya dengan fokus pada inovasi, tidak sekadar perakitan.

    “Misalnya, kembangkan chip lokal atau komponen bernilai tinggi, seperti yang sukses dilakukan Vietnam. Dan, dari itu semua, pelonggaran TKDN, sebenarnya merupakan ‘langkah mundur’,” tuturnya melanjutkan.

    Sementara untuk jangka panjang, pemerintah harus menerapkan cara yang lebih pintar untuk memperkuat TKDN.

    Alasannya, tanpa kewajiban TKDN, Indonesia hanya akan menjadi pasar, tanpa ada investasi besar yang masuk dan pembukaan lapangan kerja.

    Adapun jika memang hal ini nantinya harus diterapkan, Heru mencontohkan, pembatasan pelonggaran itu bisa dilakukan secara terbatas untuk produk elektronik Amerika Serikat, serta tidak berlaku untuk semua negara.

    “Sebab terbukti, TKDN ponsel misalnya, membuka lapangan kerja, pemasukan pajak, dan investasi,” tuturnya menutup perbincangan.

  • Samsung Tanggapi Wacana Prabowo Soal TKDN Lebih Fleksibel

    Samsung Tanggapi Wacana Prabowo Soal TKDN Lebih Fleksibel

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diubah agar lebih fleksibel. Lantas bagaimana tanggapan Samsung terkait hal tersebut mengingat raksasa teknologi asal Korsel ini selalu berupaya memenuhi TKDN untuk produk smartphone yang dijual di Indonesia?

    Disodorkan pertanyaan tersebut, Verry Oktavianus, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, mengaku bukan dalam kapasitas mengomentari kebijakan TKDN. Namun dia menegaskan pihaknya selalu mengikuti segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

    Tak hanya sekadar memenuhi aturan TKDN, Samsung bahkan berupaya terus meningkatkan persentasenya. Galaxy A26 5G yang resmi dijual di Indonesia menjadi tertinggi saat ini.

    “TKDN-nya 40,3%,” ungkap Verry saat ditemui di sesi hands-on Galaxy A26 5G di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Verry Oktavianus, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Verry mengungkap aturan TKDN memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Sebab untuk memenuhi aturan tersebut, Samsung membuat line produksi di pabriknya yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat sejak 2015 silam.

    Hasil produksinya tidak hanya untuk memenuhi pasar di Tanah Air. Lebih dari 12 juta unit
    Samsung Galaxy smartphone telah dikirim ke beberapa negara tetangga sehingga memberi kontribusi
    terhadap pendapatan devisa Indonesia.

    “Kami hanya mengoptimalkan apa yang pemerintah keluarkan,” tegas Verry.

    Untuk diketahui aturan TKDN untuk ponsel 4G di Indonesia mulai diberlakukan pada 2015 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 27 Tahun 2015. Kebijakan ini lahir sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam industri teknologi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Awalnya, aturan TKDN mensyaratkan produsen ponsel 4G yang dipasarkan di Indonesia mencapai nilai TKDN minimal 30%, baik melalui penggunaan hardware lokal, pengembangan software, atau investasi dalam negeri. Kebijakan ini diperkuat pada 2016 dengan target TKDN dinaikkan menjadi 40% untuk mendorong inovasi dan kemandirian industri.

    TKDN Samsung Foto: Samsung Indonesia

    TKDN bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekosistem teknologi lokal. Produsen global seperti Samsung, Oppo, dan Vivo pun beradaptasi dengan membangun fasilitas produksi atau bermitra dengan perusahaan lokal. Sementara Apple memilih jalur pengembangan riset inovasi dan edukasi.

    Beberapa hari lalu Presiden Prabowo menegaskan bahwa aturan TKDN yang terlalu ketat justru dapat melemahkan daya saing Indonesia di pasar global. Hal tersebut disampaikan saat Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkaji ulang aturan TKDN. Meski menganggap TKDN sebagai wujud nasionalisme, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel.

    “Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” tegasnya seperti dikutip dari detikFinance.

    Menurut Prabowo, tantangan utama pemenuhan TKDN terletak pada keterbatasan di sektor pendidikan, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), dan sains. Ia menilai bahwa pemaksaan TKDN tanpa didukung ekosistem yang memadai justru dapat menghambat inovasi dan investasi di Indonesia.

    “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” tegas Prabowo

    (afr/afr)

  • Prabowo Mau Longgarkan TKDN, BYD-Chery Bisa Ketiban Untung

    Prabowo Mau Longgarkan TKDN, BYD-Chery Bisa Ketiban Untung

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diubah agar lebih fleksibel. Lantas, seandainya permintaan tersebut ketuk palu, siapa saja produsen mobil yang paling diuntungkan?

    Pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu menegaskan, produsen China yang belum punya pabrik mandiri di Indonesia akan diuntungkan aturan tersebut. Sebab, mereka bisa ‘semena-mena’ memasukkan produk impor ke dalam negeri.

    “Untuk short term jelas, BYD dan Chery paling diuntungkan karena strategi mereka dengan paduan harga yang agresif serta EV murah berteknologi tinggi dengan garansi part yang solid, didukung impor komponen hemat biaya, berpotensi langsung menggilas pasar HEV, PHEV & EV domestik,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (9/4).

    Pabrik mobil Foto: dok. Chery International

    Sebagai catatan, BYD saat ini masih memanfaatkan skema impor utuh atau completely built up (CBU) dari China. Sementara Chery masih menumpang pabrik milik Handal di Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, penjualan mobil keduanya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

    Yannes menegaskan, fleksibilitas TKDN akan mengguncang pasar otomotif nasional. Sebab, kebijakan itu membuat Indonesia makin ketergantungan dengan produk-produk impor.

    “Instruksi Presiden Prabowo untuk membuat TKDN fleksibel akan mengguncang industri otomotif dengan menurunkan biaya produksi dan membuka pintu investasi asing, tapi juga berisiko meningkatkan ketergantungan impor jika tak dikelola secara taktis strategis,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, instruksi Prabowo untuk mengkaji ulang aturan TKDN di Indonesia disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat.

    “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif (dari negara lain),” ujar Prabowo, belum lama ini.

    Prabowo mengaku setuju seandainya aturan TKDN dibuat fleksibel agar Indonesia lebih punya daya saing. Namun, dia tidak merinci permintaan yang dimaksud.

    “Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” kata Prabowo.

    TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.

    TKDN cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri termasuk otomotif untuk pemenuhan konten dalam negeri.

    Aturan TKDN industri otomotifPabrik mobil di Cikarang. Foto: Doc. ADM.

    Disitat dari CNN Indonesia, TKDN untuk kendaraan roda empat diberlakukan secara bertahap, yakni 2019-2021 dengan TKDN minimum 35 persen, 2022-2026 dengan TKDN minimum 40 persen, 2027-2029 dengan TKDN komponen lokal 60 persen dan hingga 2030 dengan TKDN maksimum 80 persen.

    Sementara TKDN kendaraan roda dua untuk 2019-2023 angka minimumnya 40 persen dan 2030 minumum 80 persen. Prabowo menegaskan, regulasi tersebut tak cukup untuk membuat TKDN seketika naik dan memberatkan aspek industri.

    (sfn/dry)

  • Isu Harga HP Bakal Naik, Samsung Buka Suara

    Isu Harga HP Bakal Naik, Samsung Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung Indonesia bicara soal kemungkinan kenaikan harga ponsel di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

    Perusahaan asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa mereka berusaha memberikan harga terbaik bagi konsumen, meskipun kondisi pasar sedang tidak menentu.

    “Jadi balik lagi sih, kita berusaha memberikan yang terbaik ke konsumen dengan apa yang kita sudah sediakan,” ujar MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronic Indonesia Verry Oktavianus saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Ia menambahkan, untuk saat ini harga produk Samsung tetap dijaga agar tidak mengalami kenaikan. Meski begitu, Samsung tidak menutup kemungkinan adanya perubahan harga di masa mendatang.

    “Apakah ke depan akan naik, kita lagi melihat. Kita belum bisa memberikan jawaban, tapi saat ini kita berusaha memberikan harga terbaik buat konsumen,” kata Verry.

    Sebab ia tak memungkiri bahwa fluktuasi nilai tukar dolar menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi harga. “Kemarin sempat Rp17.300, sekarang Rp17.000 lagi. Balik lagi kita tetap memantau keadaannya seperti apa,” imbuhnya.

    Terkait apakah harga yang kompetitif ini disebabkan oleh produksi lokal dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, Samsung membenarkan bahwa TKDN mereka saat ini mencapai 43 persen. Namun, masih ada komponen yang diimpor, sehingga nilai tukar dolar tetap berpengaruh.

    “Kita selalu mem-forecast, dan memang dengan kebijakan kemarin membuat hampir seluruh itu terjadi perubahan. Tapi kita yakin sih dengan pemerintah sekarang bisa membuat menjadi lebih baik,” tutupnya.

    Hari ini, nilai tukar rupiah terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS) usai Presiden AS, Donald Trump menunda tarif yang lebih tinggi bagi berbagai negara.

    Merujuk Refinitiv, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Kamis (10/4/2025) ditutup pada posisi Rp16.795/US$, rupiah atau menguat 0,39%.

    Posisi ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan kemarin (9/4/2025) yang ditutup pada level Rp16.860/US$.

    (fab/fab)

  • Kata Toyota soal Arahan Prabowo Beri Kelonggaran TKDN

    Kata Toyota soal Arahan Prabowo Beri Kelonggaran TKDN

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembantunya untuk mengubah aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri. Aturan itu diminta dibuat lebih fleksibel agar industri Indonesia lebih kompetitif. Bagaimana tanggapan pabrikan Toyota?

    Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam merespons wacana kelonggaran TKDN. Dia berharap supaya Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Apalagi sekarang ditambah isu global terkait kebijakan tarif Trump.

    “Yang penting jangan sampai Indonesia hanya jadi pasar bagi produk negara-negara lain. Apalagi dampak (kebijakan tarif tinggi) Trump banyak yang cari negara tujuan ekspor,” ujar Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam kepada detikOto, Rabu (9/4/2025).

    Pemerintah sudah mendorong pabrikan menggunakan pemasok lokal supaya memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Toyota menjadi salah satu pabrikan roda empat yang banyak memproduksi produknya dalam negeri.

    Pemenuhan TKDN dinilai akan dapat memicu pertumbuhan industri komponen dalam negeri, sehingga memberikan kesempatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) sebagai bagian dari rantai pasok distribusi.

    Khusus mobil listrik, pabrikan diminta meningkatkan TKDN sesuai Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Mobil listrik yang sudah diproduksi dalam negeri harus sudah memiliki TKDN 40 persen pada 2026.

    Jauh sebelum kemunculan mobil listrik, seperti diketahui deretan mobil merek Jepang yang diproduksi di Indonesia memiliki kandungan lokal hingga 90 persen. Mengambil contoh mobil-mobil yang masuk dalam segmen Low Cost Green Car (LCGC) kebanyakan penggunaan komponen buatan lokal melebihi 80 persen.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis peraturan mengenai insentif untuk mobil hybrid. Tiga jenis mobil hybrid mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk tahun anggaran 2025.

    Mobil listrik berbasis baterai yang telah memenuhi kriteria tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling rendah 40 persen mendapatkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

    Arahan terkait kelonggaran TKDN muncul dalam acara Sarasehan Ekonomi hari ini. Menurut Prabowo, aturan TKDN dibuat demi mempertahankan komponen lokal, namun jika dipaksakan bisa membuat industri Indonesia tidak kompetitif.

    “Saya sudah kasih instruksi TKDN, sudah lah niatnya baik nasionalisme, kalau sudah kenal saya lama ya saya itu paling nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif,” sebut Prabowo dalam acara yang dihelat di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

    Prabowo meminta aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Harapannya bisa membuka keran industri lebih lancar lagi.

    “TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja,” beber Prabowo.

    (riar/dry)