Topik: TKDN

Prabowo Mau Longgarkan TKDN, Begini Reaksi Nissan

Jakarta –

PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mau melonggarkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di Indonesia. Mereka mengaku masih menunggu arah kebijakan di masa depan.

Head of Sales and Product Planning PT NMDI, Bima Aristantyo mengaku sudah mendengar pernyataan pemimpin negara tersebut. Dia menegaskan, apapun keputusan finalnya, pihaknya akan berupaya menyesuaikan.

“Jujur kita belum tahu detailnya seperti apa, ya. Hanya kemarin dari informasi speech atau pidato. Kami juga overall sedang menunggu peraturan turunan detailnya. Tapi apapun itu peraturan dari pemerintah kami akan coba menyesuaikan,” ujar Bima saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin sore (15/4).

Nissan Serena e-POWER Road Trip Tahun Baru 2025 Foto: Muhammad Hafizh Gemilang

Ketika ditanya strategi seperti apa yang akan diterapkan Nissan seandainya aturan terkait ketok palu, Bima mengaku belum bisa mengungkapnya. Sebab, segalanya masih terkesan abu-abu dan belum sepenuhnya jelas.

“Ya itu kita belum tahu karena belum tahu ini aturannya seperti apa, kalau dulu kan clear misalkan TKDN harus 40 persen atau apa, nanti kita perlu akan penyesuaian di situ,” ungkapnya.

Bima juga belum bisa mengungkap, apakah akan menambah lebih banyak produk impor atau tidak di masa depan. Kini, pihaknya masih fokus memasarkan model yang telah ada.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo meminta agar aturan TKDN dibuat lebih fleksibel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat.

“Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” ujar Prabowo, belum lama ini.

Prabowo Subianto. Foto: YouTube Setpres

Prabowo mengaku setuju seandainya aturan TKDN dibuat fleksibel agar Indonesia lebih punya daya saing. Namun, dia tidak merinci permintaan yang dimaksud.

“Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” kata Prabowo.

TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.

TKDN cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri termasuk otomotif untuk pemenuhan konten dalam negeri.

Aturan TKDN Industri Otomotif

Disitat dari CNN Indonesia, TKDN untuk kendaraan roda empat diberlakukan secara bertahap, yakni 2019-2021 dengan TKDN minimum 35 persen, 2022-2026 dengan TKDN minimum 40 persen, 2027-2029 dengan TKDN komponen lokal 60 persen dan hingga 2030 dengan TKDN maksimum 80 persen.

Sementara TKDN kendaraan roda dua untuk 2019-2023 angka minimumnya 40 persen dan 2030 minimum 80 persen. Prabowo menegaskan, regulasi tersebut tak cukup untuk membuat TKDN seketika naik dan memberatkan aspek industri.

(sfn/lth)

16/04/2025 12:27
Chery Tiggo 8 CSH Bakal Dirakit di Indonesia, Meluncur Bulan Mei

Jakarta –

Setelah meniagakan mobil bensin dan mobil listrik, Chery melanjutkan kiprahnya di Indonesia dengan memasarkan mobil kombinasi bensin dan listrik, varian plug-in hybrid. Dinamakan Chery Tiggo 8 CSH (Chery Super Hybrid), model ini nantinya juga bakal dirakit lokal di fasilitas milik PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Bekasi.

“(Chery Tiggo 8 CSH) sudah (dirakit lokal) di Handal. Bulan ini sudah mulai produksi,” buka Sales Director PT Chery Sales Indonesia (CSI) Budi Darmawan kepada wartawan, Selasa (15/4/2025). Terkait kandungan lokal alias TKDN, Budi belum bisa menjelaskannya lebih detail.

Chery Tiggo 8 CSH rencananya bakal diluncurkan di Indonesia pada bulan Mei 2025. Dalam waktu dekat ini Chery juga bakal mendistribusikan unit test drive Tiggo 8 CSH ke dealer-dealer supaya calon konsumen bisa merasakan langsung sensasi mengendarai mobil plug-in hybrid tersebut.

Sekadar informasi, Chery Tiggo 8 CSH menggunakan mesin 1.500 cc Turbo Gasoline Direct Injection (TDGI), dengan motor listrik, yang mampu menghasilkan tenaga 201 dk dan torsi 310 Nm, dengan kombinasi power hingga 500 dk dan torsi 735 Nm.

Baterai lithium iron phosphate berstandar IP68 menjadi kombinasi pelengkap. Chery menyebut kemampuan baterai tidak hanya tahan terhadap air, debu, serta suhu ekstrem hingga 95° Celcius saja, namun juga mampu mengisi daya lebih cepat dari 30% ke 80% hanya dalam 20 menit.

Soal performa, mobil ini diklaim bisa mencatatkan 76 km/liter. Sedang mode EV-nya dapat menempuh jarak hingga 90 km. Atau ketika bensin dan baterai terisi penuh, mobil ini bisa menempuh jarak total hingga 1.300 km. Meski tergolong irit, mobil ini cukup responsif, dari titik nol hingga 100 km klaimnya cuma butuh waktu 6,8 detik.

Chery menyebut efisiensi ini juga dibuktikan dengan raihan rekor dunia Guinness World Records sebagai teknologi hybrid yang mampu menempuh jarak 2.369 km tanpa perlu mengisi ulang energi atau bahan bakar.Chery juga menyebut CSH sudah masuk generasi kelima dan menjadi yang paling canggih saat ini.

“Jadi untuk model Chery Super Hybrid ini bukan pertama kali yang kita bikin. Kita sudah ada generasi pertama, kedua, dan sekarang adalah generasi yang kelima, yang paling canggih,” bilang Country Director PT Chery Sales Indonesia (CSI) Zeng Shuo dalam kesempatan yang sama.

(lua/din)

16/04/2025 11:32
Ada Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi jadi Tujuan ‘Bedol Pabrik’ Negara Asing

JAKARTA – Chairman of The Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) sekaligus Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut, situasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dapat menguntungkan Indonesia.

Sebab, investor melihat peluang RI sebagai tujuan perpindahan pabrik produksi mereka. Sehingga, Budihardjo bilang, akan ada potensi “bedol pabrik” dari luar negeri ke Indonesia.

“Hari ini adalah momentum yang tepat dengan adanya tarif perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kami di Indonesia mempunyai posisi sangat bagus,” ujar Budihardjo dalam acara Indonesia Investment Summit: Projects for Sustainable Growth di Jakarta, Selasa, 15 April.

“Ini momentumnya nggak cuma untuk investor konstruksi atau keuangan, tetapi momentum untuk mereka yang mempunyai pabrik di China. Welcome to Indonesia,” sambungnya.

Dengan adanya potensi tersebut, Budihardjo mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang memudahkan relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia. Diharapkan, pabrik-pabrik relokasi nantinya bisa bekerja sama dengan industri kecil dan menengah dalam negeri.

“Saya rasa Pak Menteri Perdagangan (Budi Santoso) bisa memberikan kebijakan untuk bahasanya ‘bedol pabrik’. Jadi, bagaimana pabrik dari luar negeri dibawa ke Indonesia untuk diproduksi barangnya. Joint venture dengan usaha industri kecil menengah kami,” tuturnya.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah menyatakan ingin mempermudah syarat pemenuhan Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN).

Ketua Umum Hippindo itu berharap, isyarat dari Presiden bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan yang ramah untuk para investor.

“Ini momentum bagaimana bisa diberikan keleluasan, kemudahan dan dukungan untuk investor-investor yang datang hari ini,” jelas Budihardjo.

Untuk diketahui, penyelenggaraan Indonesia Investment Summit: Projects for Sustainable Growth, Asian Trade, Tourism and Economics Council (ATTEC) bersama SYNO International menghadirkan forum investasi internasional berskala besar yang menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan investasi global.

Sedikitnya ada 100 investor dari China, Hongkong, Singapura dan Malaysia yang ikut hadir di Indonesia Investment Summit.

Melalui penyelenggaraan forum investasi ini, diharapkan banyak investor dunia berminat menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk membangun pabrik di Tanah Air.

16/04/2025 08:31
Pemerintah Sebut Relaksasi TKDN Tak Akan Bikin Investor Kabur

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meyakinkan publik soal rencana relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak akan membuat investor hengkang dari Indonesia. Pemerintah menilai relaksasi ini justru bisa membuka peluang baru meski kebijakan ini menuai kekhawatiran akan membanjirnya produk impor dan tergerusnya daya saing industri lokal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan, kebijakan pelonggaran TKDN masih dalam tahap pemikiran matang dan tidak serta-merta berdampak negatif pada iklim investasi di Tanah Air.

“Enggak juga (berpengaruh ke investasi yang kabur), relaksasi TKDN ini terjadi kan sebenarnya bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/3/2025).

Todotua menyebut, langkah ini merupakan bagian dari strategi membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan investasi, termasuk sektor information and communication technology (ICT).

Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ini. Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengkritisi rencana relaksasi TKDN yang dinilai bisa memperbesar ketergantungan Indonesia pada produk asing dan mengancam industri lokal.

“Relaksasi ini hanya akan memperlebar banjir impor, mematikan industri lokal, dan menambah ketergantungan struktural terhadap produk asing,” tegas Syafruddin.

Menurutnya, TKDN bukan sekadar aturan angka, melainkan simbol tekad untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan memperkokoh rantai pasok nasional. Ia juga menyoroti pentingnya timbal balik yang adil, terutama bila relaksasi dilakukan atas tekanan negara mitra, seperti Amerika Serikat.

Syafruddin menilai kebijakan pelonggaran tanpa perhitungan matang bisa melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia secara perlahan, terutama jika dilakukan hanya untuk meredam ketegangan dalam perang dagang global.

Pemerintah sendiri tetap optimis kebijakan relaksasi TKDN tidak akan merugikan industri dalam negeri, selama implementasinya dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan industri nasional.

14/04/2025 22:33
Video: Para Investor Pabrik Smartphone Minta TKDN Tak Dihapus

Jakarta, CNBC Indonesia –Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) mendorong pemerintah untuk tidak menghapus kebijakan TKDN. Mereka menilai kebijakan ini berperan strategis melindungi industri yang telah berinvestasi di dalam negeri.

Selengkapnya saksikan di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (14/04/2025).

14/04/2025 22:15
Wagub Rano ajak pemangku kepentingan fokuskan penguatan industri

Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memfokuskan penguatan industri pada sejumlah sektor strategis, salah satunya industri berbasis teknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

Hal itu mengingat sektor industri berkontribusi 11,49 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta atau penyumbang terbesar kedua setelah sektor perdagangan.

“Sektor industri juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi serta membuka lapangan kerja baru. Karena itu, pemberdayaan industri di Jakarta harus terus ditingkatkan, sejalan dengan visi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing,” kata Rano do Jakarta, Senin.

Dia mengatakan industri lainnya yang juga perlu difokuskan penguatannya, yakni pengembangan ekonomi biru, teknologi kelautan, dan rekayasa akuakultur di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu; penguatan infrastruktur digital, termasuk pengembangan menara sel mikro 5G, pusat data.

Selain itu, transformasi layanan publik berbasis platform digital seperti JAKI (Jakarta Kini); serta pengembangan sumber daya manusia yang adaptif dan kompetitif untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri.

Rano mengatakan, salah satu bentuk kontribusi konkret dalam mendukung industri nasional adalah dengan mengutamakan produk lokal dalam setiap pengadaan.

Dia pun menyoroti pentingnya komitmen terhadap produk dalam negeri, meskipun Instruksi Presiden tentang kelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memberikan ruang bagi fleksibilitas daya saing industri.

“Salah satu bentuk kontribusi nyata yang dilakukan untuk mendukung industri di dalam negeri adalah dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Saya mengajak semua pihak untuk memprioritaskan produk dalam negeri minimal 80 persen dalam belanja barang dan jasa,” ujar Rano.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

14/04/2025 20:23
Gapensi Tolak Wacana Relaksasi TKDN: Berisiko Picu Gelombang PHK

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyebut wacana relaksasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bakal memantik gelombang pemutusan hak kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi, La Ode Safiul Akbar menyebut apabila kebijakan relaksasi benar-benar direalisasikan, hal itu akan membunuh industri dalam negeri, khususnya industri besi, baja dan pipa yang menunjang pembangunan infrastruktur.

“Ujungnya nanti, jika industri di dalam negeri tidak bergerak karena dihimpit oleh produk impor, sudah dipastikan PHK besar–besaran akan kembali terjadi. Saat ini saja, angka pengangguran kita sudah cukup tinggi. Karena, hampir semua pabrik bisa terkena dampaknya,” kata La Ode dalam keterangan resmi, Senin (14/4/2025).

Sekjen Gapensi itu menilai bahwa rencana pelonggaran TKDN ini dilakukan sebagai sebagai respons pemerintah usai Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif resiprokal atas produk dari Indonesia sebesar 32%.

La Ode berharap, TKDN tidak dihapuskan karena kebijakan tersebut juga bisa berpotensi membuat Indonesia kehilangan daya saing di pasar global.

Dia juga menekankan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam merealisasikan wacana tersebut. Pasalnya, kebijakan penghapusan TKDN ini bisa menyebabkan industri dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

“Akibatnya, kita hanya akan menjadi negara konsumen dan semakin bergantung pada barang–barang impor. Padahal, jika kita menggunakan produk dalam negeri, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, karena industri di dalam negeri bergerak. Keberadaan TKDN itu sudah seharusnya ada untuk melindungi industri di dalam negeri,” jelasnya.

Seharusnya, tambah La Ode, pemerintah dapat mendukung penggunaan TKDN guna mendorong kemandirian industri.

Dia menegaskan terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu memberikan insentif kepada pelaku industri lokal agar mampu bersaing secara kualitas dan harga, mempermudah akses pembiayaan dan teknologi bagi produsen dalam negeri, dan Mengawasi pelaksanaan TKDN secara tegas dan transparan agar tidak hanya formalitas.

“Dengan komitmen kuat dari pemerintah dalam mengawal Produk TKDN dapat membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,” pungkas La Ode.

Adapun, saat ini, batas minimal TKDN yang ditetapkan adalah 25% dengan syarat BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) minimal 40%. Penerapan TKDN dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan industri domestik merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

14/04/2025 19:37
Catat! Relaksasi TKDN untuk Produk AS terkait Barang IT dan Telko

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk impor dari Amerika Serikat hanya sebatas barang dari sektor industri teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT.

Relaksasi TKDN untuk barang industri ICT dari AS ini menjadi bagian dari kebijakan yang akan dibawa pemerintah untuk negosiasi tarif perdagangan yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Negosiasi itu dijadwalkan di Washington DC pada 16-23 April 2025.

“TKDN yang kaitannya dengan ICT,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu. Ia menegaskan, relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general, termasuk tidak untuk semua barang.

Ia meyakini, relaksasi kebijakan TKDN untuk barang ICT dari AS tidak akan membuat perusahaan dari negara lain di luar AS akan angkat kaki dari Indonesia, yang selama ini sudah konsisten memenuhi ketentuan TKDN yang persentasenya 35% seperti untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

“Jadi enggak juga sih, karena kalau pun relaksasi TKDN terjadi kan sebenarnya kita bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain. Tapi sejauh ini masih kita lihat yang US,” tegas Todotua.

Kebijakan relaksasi TKDN untuk negosiasi tarif dengan AS ini akan dibawa pemerintah bersama dengan upaya deregulasi kebijakan perdagangan internasional Indonesia dengan AS. Selain itu ada upaya untuk menambah porsi pembelian barang-barang dari AS senilai US$ 18 miliar hingga US$ 19 miliar.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, nilai pembelian barang-barang dari AS itu setara dengan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia yang selama ini dikeluhkan Trump.

“Konteksnya balance deficit, pasti harus dihitung di neraca perdagangan kan. Jadi intinya kita meningkatkan pembelian barang dari US,” tutur Susiwijono.

(miq/miq)

14/04/2025 17:13
PaDi UMKM Sediakan Inkubasi Sertifikasi TKDN secara Gratis

JABAR EKSPRES – Mendapatkan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukanlah hal yang mudah bagi pelaku usaha.

Prosesnya cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek seperti bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, hingga komponen lokal dalam suatu produk.

Selain itu, biaya pengurusan sertifikasi ini juga bisa menjadi kendala, terutama bagi UMKM.

Ditambah lagi, masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami prosedur serta cara perhitungan TKDN, sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sejak April 2024, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui platform digital unggulannya Pasar Digital (PaDi) UMKM memberikan Program Inkubasi Sertifikasi TKDN Gratis berkolaborasi dengan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai penjual di marketplace PaDi dapat melakukan pendaftaran Program Inkubasi Sertifikasi TKDN Gratis yang selanjutnya perlu mengikuti seleksi administrasi.

Setelah melalui seleksi administrasi, mereka akan mendapat surat pengantar dari PaDi untuk disetorkan ke Kementerian Perindustrian dan mendapatkan pendampingan oleh lembaga yang ditunjuk tersebut hingga sertifikat TKDN terbit.

Program PaDi UMKM ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

PaDi senantiasa melakukan terobosan-terobosan terkini yang mampu meningkatkan kapabilitas UMKM agar mampu bersaing di pasar global.

Sebagaimana disampaikan oleh EVP Digital Business & Technology Telkom Komang Budi Aryasa, “Teknologi yang semakin berkembang juga mendorong kami menghasilkan ekosistem digital yang bermanfaat kepada masyarakat. PaDi UMKM menjadi salah satu inisiatif yang dirancang holistik untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan akses lebih mudah, efisiensi biaya, dan dukungan terhadap program pemerintah guna memperkuat perekonomian Indonesia.”

Sampai dengan saat ini, PaDi UMKM telah menyelenggarakan dua kali Program TKDN Gratis dengan total pendaftar sebanyak 377 produk dari 64 penjual di PaDi.

Hasilnya, 55 sertifikat dari 12 penjual telah berhasil diterbitkan.

Salah satu penjual yang berhasil memperoleh sertifikasi TKDN adalah Epeni Gallery.

Usaha yang bergerak di bidang ecoprint bermedia kain dan kulit itu berhasil mengantongi delapan sertifikat sekaligus.

“Kami tahu Program Gratis TKDN PaDi dari sosial media, lalu kami coba mendaftar dan mengikuti prosesnya selama dua minggu. PaDi UMKM sangat membantu dalam proses verifikasi sehingga kami berhasil mendapat delapan sertifikat dari produk-produk yang kami jual, termasuk produk berbahan kulit sapi yang nantinya dibuat tas dan sepatu,” ucap pemilik Epeni Gallery Sri Sapariati.

14/04/2025 16:56
Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal), Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)

Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 14 April 2025 – 14:55 WIB

Elshinta.com – Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal).

Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.

“Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia juga menuturkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif. Sri Mulyani dikabarkan bakal menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintahan Donald Trump.

Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” tuturnya.

Dirinya memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara.

“Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan,” imbuhnya.

Sumber : Antara

14/04/2025 16:31