Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump

    Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani bertemu Dubes AS untuk RI bahas negosiasi tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 17:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di Jakarta, Rabu (16/4), guna membahas negosiasi pengenaan tarif dagang yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    “Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah didesain untuk mendukung program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

    APBN 2025 disiapkan untuk mewujudkan berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

    Semua itu, lanjut Sri Mulyani, dirancang dengan tetap menjaga prinsip yang prudent dan berkelanjutan.

    “Pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi,” ujar Menkeu.

    Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi ke Washington D.C., AS, untuk bernegosiasi tarif resiprokal.

    Delegasi dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam lawatannya, Indonesia membawa sejumlah usulan utama, antara lain revitalisasi perjanjian kerja sama dagang Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran regulasi Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi TKDN, serta penawaran peningkatan impor migas dari AS.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    Sumber : Antara

  • Kalau Pertek Dihapus-TKDN Dilonggarkan, Apa Sih Dampak ke Ekonomi RI?

    Kalau Pertek Dihapus-TKDN Dilonggarkan, Apa Sih Dampak ke Ekonomi RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan bos manufaktur barang elektronik menekankan pentingnya pertimbangan teknis (pertek) untuk mengendalikan impor masuk di pasar domestik. Jika tidak ada pertek untuk industri manufaktur maka produk impor bisa semakin membanjiri pasar RI.

    “Kami ini produsen, tidak ada masalah dengan adanya penerapan pertek. Karena selama ini yang dikenakan pertek itu kan untuk impor barang jadi, bukan untuk pertek bahan baku,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta Kamis (17/4/2025).

    Dengan adanya Permendag 8/2024 yang menghilangkan pertek, Gabel menilai itu artinya tidak mendukung keberlangsungan industri dalam negeri, bahkan bisa mematikan daya saing.

    “Jadi, sebaiknya dikembalikan lagi kepada aturan ke Permendag 68/2020 dan Permendag 36/2023, yang terbukti dapat menarik investasi masuk ke Indonesia,” ujar Daniel.

    Daniel mengemukakan, saat Permendag 68/2020 diberlakukan untuk komoditas alas kaki, sepeda, dan AC, Peraturan yang memberlakukan pertek ini efektif pada Agustus tahun 2020, pada saat itu utilisasi naik 50 persen hanya dalam kurun waktu empat bulan. Namun, setelah itu ada relaksasi peraturan ini, akhirnya utilisasi jadi menurun. Karenanya pemerintah dapat segera merevisi Permendag 8/2024 dengan mempertimbangkan pertek.

    “Kalau menyusunnya saja hanya satu minggu, masa untuk merevisinya saja butuh waktu berbulan bulan. Ini yang kami lihat, pemerintah mau serius atau tidak dalam melindungi industri dalam negeri,” kata Daniel.

    Indonesia harus menjadi basis produksi atau tuan rumah di negerinya sendiri, karena didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan banyaknya tenaga kerja yang berusia produktif. “Oleh karenanya, aktivitas industri menjadi sangat penting, karena menyerap tenaga kerja yang begitu banyak,” tegasnya.

    Demi melindungi dan mengamankan pasar dalam negeri, pemerintah harus benar-benar serius untuk menekan banjir impor produk jadi. Salah satu caranya adalah kontrol border di pelabuhan, bukan saat di post border.

    “Selain itu, pemberlakuan pelabuhan tertentu bagi impor produk jadi atau entry point. Ini juga diberlakukan oleh negara-negara lain seperti India dan Thailand,” ujarnya.

    Selain pertek, kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga bisa menjadi NTM bagi Indonesia sehingga seharusnya diperluas, bukan untuk dilonggarkan. Sebab, dengan adanya wacana pelonggaran TKDN, sudah ada sinyal para investor di Indonesia sudah mulai ancang-ancang untuk pindah atau kabur ke negara lain.

    “Indikasi itu memang sudah ada. Beberapa perusahaan siap tutup assembly-nya. Maka itu, pemerintah perlu menyadari bahwa pertek dan TKDN itu ibarat dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan. Apabila (pertek dan TKDN) ini dapat dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan kita untuk membuat industri kita tumbuh serta mandiri dan berdaya saing,” sebutnya.

    (fys/wur)

  • Pelonggaran TKDN Bisa Untungkan Merek Mobil China di RI, Chery Bilang Begini

    Pelonggaran TKDN Bisa Untungkan Merek Mobil China di RI, Chery Bilang Begini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diubah supaya lebih fleksibel. Jika jadi diterapkan, maka aturan tersebut bisa membuat merek-merek otomotif pendatang baru untung, contohnya seperti merek-merek mobil asal China. Seperti apa tanggapan Chery?

    Diberitakan sebelumnya, instruksi Prabowo untuk mengkaji ulang aturan TKDN di Indonesia dikatakan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat.

    “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif (dari negara lain),” ujar Prabowo, belum lama ini. Prabowo mengaku setuju seandainya aturan TKDN dibuat fleksibel agar Indonesia lebih punya daya saing. Namun, dia tidak merinci permintaan yang dimaksud.

    “Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” sambung dia.

    Sekadar informasi, TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi. TKDN cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri, termasuk otomotif.

    Aturan TKDN untuk kendaraan roda empat diberlakukan secara bertahap, yakni 2019-2021 dengan TKDN minimum 35%, 2022-2026 dengan TKDN minimum 40%, 2027-2029 dengan TKDN komponen lokal 60% dan 2030 dengan TKDN maksimum 80%.

    Pengamat otomotif senior Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu bilang, produsen China yang belum memiliki pabrik mandiri di Indonesia bakal diuntungkan aturan tersebut andai nanti jadi diterapkan. Sebab, mereka bisa ‘semena-mena’ memasukkan produk impor ke dalam negeri.

    “Untuk short term jelas, BYD dan Chery paling diuntungkan karena strategi mereka dengan paduan harga yang agresif serta EV murah berteknologi tinggi dengan garansi part yang solid, didukung impor komponen hemat biaya, berpotensi langsung menggilas pasar HEV, PHEV & EV domestik,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (9/4/2025).

    Tanggapan Chery Indonesia

    Sales Director PT Chery Sales Indonesia (CSI) Budi Darmawan mengaku, pihaknya belum bisa bicara banyak terkait rencana Presiden Prabowo yang ingin aturan TKDN supaya dilonggarkan, sebab itu baru pernyataan dan belum ada putusan apapun.

    “Karena aturannya belum ada. Biasanya kan dari situ nanti akan ada juklak (Petunjuk Pelaksanaan). Nah, kalau udah keluar juklaknya baru kita bisa bicara,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    “Kita juga belum bisa berkomentar. Karena yaitu tadi juklaknya belum ada. Kalau kita komentar, tahu-tahu nanti juklaknya begini atau begitu kan jadi tidak relevan,” sambung Budi.

    Sebagai informasi, saat ini Chery sudah merakit mobil secara lokal di Indonesia melalui kemitraan dengan PT Handal Indonesia Motor di Bekasi. Di pabrik tersebut, Chery sudah merakit secara CKD (Completely Knocked Down) model-model seperti Tiggo Series, Omoda Series, termasuk dua model mobil listrik Omoda E5 dan J6.

    (lua/din)

  • Penjualan Mobil Anjlok, Daya Beli Masyarakat Masih Lemah?

    Penjualan Mobil Anjlok, Daya Beli Masyarakat Masih Lemah?

    PIKIRAN RAKYAT – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan, penjualan mobil pada kuartal I tahun 2025 mengalami pengurangan lebih dari 10.000 unit secara tahunan. Secara rinci, penjualan mobil dari produsen ke distributor susut 4,7% menjadi 205.160 unit. Sementara penjualan mobil ke masyarakat turun 20.544 unit atau 8,9% menjadi 210.483 unit.

    Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menjelaskan, pada tiga bulan pertama 2025, pertumbuhan hanya terjadi penjualan wholesale sebesar 2,2% pada Februari 2025 menjadi 72.295 unit. Sedangkan penjualan wholesale pada awal tahun anjlok 11,22% menjadi 61.932 unit dan susut 5,1% menjadi 70.892 unit pada Maret 2025.

    “Penurunan penjualan wholesale pada Januari-Maret turun karena memang daya beli masih belum pulih 100%,” kata Jongkie dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Berdasarkan merek mobil dengan penjualan terbanyak pada kuartal I 2025 adalah Toyota mencapai 68.955 unit. Capaian tersebut diikuti Daihatsu sebanyak 34.99 unit dan Honda sekitar 22.336 unit. Secara umum, hanya ada lima merek mobil dengan penjualan mobil lebih dari 10.000 unit pada Januari-Maret 2025.

    Realisasi penjualan mobil Honda diikuti Mitsubishi sejumlah 17.481 unit dan Suzuki sebanyak 14.174 unit. Adapun merek mobil dengan pertumbuhan penjualan paling tinggi adalah BYD. Merek mobil listrik atau EV yang masih diimpor utuh dari Cina tersebut mencapai 5.363 unit atau 34,75% dari total penjualan sepanjang 2024 yang mencapai 15.429 unit.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dengan kondisi market yang sedang lesu ini, semua stakeholder, termasuk pemerintah, perlu mencari terobosan-terobosan agar konsumen kembali bisa atau memiliki minat untuk belanja otomotif.

    “Pemerintah tak akan tinggal diam dengan kondisi ini. Pemerintah telah menerbitkan paket stimulus ekonomi pertama yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, termasuk mendukung sektor otomotif dan mendukung langkah menuju transisi hijau. Alhamdulillah, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif mobil hybrid,” ujarnya.

    Industri otomotif, ungkap Agus, selama ini memberikan kontribusi yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, di sektor ini ada backward linkage dan juga forward linkage, yang bisa memperkuat atau bisa memperlemah ekonomi nasional.

    Produk Domestik Bruto

    Direktur Jenderal Industri, Logam, mesin, Transportasi dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta mengakui, faktor utama yang menyebabkan penjualan di industri otomotif turun, ungkap Setia, adalah melemahnya daya beli masyarakat dan kenaikan suku bunga pada kredit kendaraan bermotor. Hasilnya, penurunan berdampak negatif pada Produk Domestik Bruto (PDB).

    Setia mengestimasi PDB otomotif menurun sebesar Rp4,21 triliun pada 2024. Kemenperin mengusulkan insentif pajak penjualan barang mewah dan relaksasi pemberlakuan opsen pajak di 25 provinsi di Indonesia untuk menyiasati tantangan industri otomotif 2025

    Sementara, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menilai pelonggaran kebijakan impor dari pemerintah tidak serta-merta berdampak signifikan pada industri otomotif nasional. Pasalnya, penjualan mobil di dalam negeri sangat bergantung pada ekosistem industri yang terbangun, layanan purna jual, serta potensi pasar yang ada.

    Pemerintah berencana melonggarkan sejumlah syarat impor, termasuk aturan Pertimbangan Teknis dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dua syarat ini selama ini menjadi pengatur masuknya beberapa komoditas impor, termasuk kendaraan bermotor.

    “Dampak relaksasi kebijakan perdagangan terhadap industri otomotif tidak sesederhana yang dibayangkan. Selain itu, prinsipal industri otomotif luar negeri akan mempertimbangkan banyak hal sebelum masuk ke pasar domestik,” ujar Kukuh

    Dia menekankan, keberhasilan penjualan mobil di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pelonggaran kebijakan. Prinsipal otomotif asing harus memiliki komitmen jangka panjang, seperti memastikan pasokan komponen, layanan purna jual, dan kesiapan ekosistem pendukung.

    Dia juga menilai relaksasi kebijakan perdagangan, khususnya Pertimbangan Teknis, tidak akan mendorong lonjakan impor mobil listrik secara signifikan. Ia mengingatkan bahwa importir mobil listrik tetap diwajibkan membangun pabrik di Indonesia. “Mereka sudah punya komitmen untuk investasi di Indonesia, jadi tidak bisa hanya mengandalkan impor CBU,” kata Kukuh.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TKDN 5G Diramal Jadi Hambatan Peluang Kerja Sama RI

    TKDN 5G Diramal Jadi Hambatan Peluang Kerja Sama RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) berharap pemerintah merelaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengoptimalkan penetrasi 5G, khususnya saat bekerja sama dengan berbagai negara termasuk India. 

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan, India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan adopsi 5G tercepat di dunia. Hal ini menjadikan India sebagai mitra potensial bagi Indonesia dalam mendorong kemajuan infrastruktur digital nasional.

    Berdasarkan data Ookla, ketersediaan 5G di India menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2023, dimulai dari 28,1% pada Q1 2023 dan naik menjadi 52,0% pada Q4 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,9 poin persentase dalam setahun.

    Di sisi lain, Zulfadly menyebut salah satu isu yang kerap menjadi sorotan dalam pengembangan teknologi di Indonesia adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

    Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mendorong industri lokal, kerap disebut sebagai faktor yang menghambat akselerasi adopsi teknologi baru.

    Namun, dalam konteks kerja sama internasional, termasuk dengan negara seperti India yang memiliki ekosistem 5G yang sudah matang, kebijakan TKDN dinilai dapat lebih fleksibel.

    “Ketika kita berbicara dengan negara-negara mitra seperti India, fleksibilitas terhadap kebijakan TKDN mungkin bisa memberikan ruang akselerasi yang lebih besar,” ucapnya.

    Di sisi lain, lambatnya akselerasi teknologi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, lautan luas, dan wilayah pegunungan yang menantang. 

    Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang ada untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan arah pengembangan teknologi nasional.

    “Pemerintah harus melihat bagaimana regulasi-regulasi yang ada juga mendukung arah pengembangan tersebut,” ujar Zulfadly.

    Namun, Zulfadly menekankan bahwa keberhasilan implementasi 5G bukan semata-mata soal jaringan yang cepat atau luas jangkauannya, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkannya.

    Dirinya menambahkan bahwa kerja sama internasional dalam hal teknologi sebaiknya tidak hanya mempercepat konektivitas, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.

    “Artinya disisi masyarakat pun perlu literasi pemberdayaan setelah 5G masuk ke dalam lingkungannya,” tuturnya.

  • Prabowo Mau Aturan TKDN Dilonggarkan, Daihatsu Bilang Begini

    Prabowo Mau Aturan TKDN Dilonggarkan, Daihatsu Bilang Begini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diubah supaya lebih fleksibel. Andai jadi diterapkan, peraturan ini bakal menguntungkan produsen-produsen otomotif pendatang baru yang kebanyakan berasal dari China. Bagaimana tanggapan merek mobil Jepang, Daihatsu, yang sudah punya pabrik di sini dan memiliki produk dengan TKDN lebih dari 80%?

    Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani mengatakan, pihaknya saat ini masih melihat dan menunggu arahan dari pemerintah. Sebab ucapan Prabowo terkait pelonggaran TKDN tersebut sifatnya masih sekadar imbauan, belum ditegaskan menjadi sebuah aturan.

    “Kita sama-sama menunggu. Itu kan baru disampaikan secara verbal, kita menunggu arahannya seperti apa oleh kementerian yang berkaitan dengan industri otomotif. Kedua adalah kebijakan itu sendiri terkait TKDN akan diberikan ke industri sektor apa (otomotif atau bukan?),” bilang Agung dalam acara Halal Bihalal di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Lanjut Agung menjelaskan, saat ini produk-produk Daihatsu sudah memiliki kandungan lokal yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 80%. Hal itu membuktikan komitmen pihak mereka dalam membangun industri otomotif di Indonesia.

    “Jadi kalau kami (di Daihatsu) memang local purschase (TKDN) sudah lebih dari 80% pada hampir semua lini (model Daihatsu). Kami memang sudah cukup lama berkomitmen di awal, kami juga ikut program LCGC (Low Cost Green Car),” sambung Agung.

    Diberitakan sebelumnya, instruksi Prabowo untuk mengkaji ulang aturan TKDN di Indonesia dinyatakan dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat.

    “Kita harus realistis.TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif (dari negara lain),” ujar Prabowo, belum lama ini. Prabowo mengaku setuju seandainya aturan TKDN dibuat fleksibel agar Indonesia lebih punya daya saing. Namun Prabowo tidak merinci permintaan yang dimaksud.

    “Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” sambung dia.

    Sekadar informasi, TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi. TKDN cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri, termasuk otomotif.

    Aturan TKDN untuk kendaraan roda empat diberlakukan secara bertahap, yakni 2019-2021 dengan TKDN minimum 35%, 2022-2026 dengan TKDN minimum 40%, 2027-2029 dengan TKDN komponen lokal 60% dan 2030 dengan TKDN maksimum 80%.

    (lua/din)

  • Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia sedang”merayu” langsung Presiden AS Donald Trump untuk negosiasi tarif resiprokal 32% untuk RI. Ini dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan Presiden China Xi Jinping ke sejumlah negara di Asia Tenggara, namun tidak ke Indonesia.

    Delegasi Indonesia akan memulai rangkaian negosiasi resmi dengan pemerintah AS di Washington DC pada hari ini, Rabu (16/4/2025). Pemerintah setidaknya akan menawarkan empat poin untuk menegosiasikan tarif resiprokal 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia.

    Delegasi itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Selama sepekan, 16—23 April 2025, mereka diagendakan temui perwakilan dari USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Airlangga mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan non-paper atau dokumen informal yang berkaitan dengan tawaran tarif, instrumen perdagangan di luar tarif, relaksasi hambatan perdagangan di luar tarif, hingga investasi di sektor riil maupun keuangan.

    Sementara ketika dikonfirmasi apakah salah satu target negosiasi untuk memastikan semua barang-barang ekspor Indonesia ke AS dibebaskan tarif alias bea masuk 0%, pemerintah tidak menampik.

    “Itu nanti yang akan dibahas di sana,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Adapun Indonesia menawarkan 4 poin kesepakatan ke AS untu negosiasi Tarif Trump. Pertama, pemerintah siap membeli barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

    Kedua, pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS sebagai salah satu upaya negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

    “Selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan investasi di Amerika,” ujar Airlangga.

    Ketiga, pemerintah ingin merelaksasi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hingga kuota impor karena sejumlah kebijakan hambatan perdagangan tersebut menjadi persoalan pemerintah AS.

    “Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding],” jelas Airlangga.

    Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya ingin melakukan penyesuaian PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, ada penyesuaian tarif bea masuk semua produk impor asal AS yang termasuk most favored nation (MFN), dari yang awalnya 5%—10% menjadi 0%—5%.

    Xi Jinping Tak ke RI

    Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di Asia Tenggara di tengah perang dagang.

    Dilansir dari Reuters, Xi memulai lawatan ke tiga negara di Asia Tenggara pada pekan ini dengan 3 negara tujuan yakni Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Lawan luar negeri tersebut merupakan yang pertama dilakukan Xi pada tahun ini.

    China dan Vietnam diperkirakan akan menandatangani sekitar 40 perjanjian, termasuk beberapa perjanjian mengenai jalur kereta api.

    Sementara itu, kunjungan ke Malaysia dan Kamboja tidak secara spesifik dijelaskan tujuannya, tetapi yang jelas kunjungan tersebut guna meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

    Kendati tidak memasukan Indonesia dalam tujuan lawatan kenegaraan China, tetapi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto dan Xi telah berkomunikasi langsung melalu saluran telepon.

    Komunikasi tersebut dijalan ketika tepat memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.

    Mengutip kantor berita resmi China Xinhua, Xi menyatakan bahwa China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, serta mencapai kemajuan dalam hubungan bilateral dan memiliki persahabatan yang kuat. 

    “China  dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerja sama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa,” tulis kantor berita tersebut, Minggu (13/4/2025). 

    Lewat peringatan 75 tahun kerja sama China-Indonesia, Xi Jinping mengaku akan sangat mementingkan perkembangan hubungan China dan Indonesia. 

    Hal-hal yang akan diperdalam lagi adalah dalam kerja sama strategis komprehensif bilateral, memperkuat koordinasi strategis multilateral, serta terus memperkaya dimensi masyarakat Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru.

  • Boeing Janjikan TKDN 85% ke Indonesia untuk Pesawat Tempur F-15 Ex

    Boeing Janjikan TKDN 85% ke Indonesia untuk Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85% apabila Indonesia berminat membeli jet tempur F-15EX.

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt menawarkan 85% bahan produksi dari produk lokal RI alias Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 85%.

    Menurutnya, Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. Hal ini khususnya pascapandemi Covid-19 yang menunjukkan lemahnya ketergantungan pada rantai pasok global.

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia. Boeing juga melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. Sektor ini dapat mendorong transfer keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung ekosistem kedirgantaraan lokal yang kompetitif.

    Adapun pada Agustus 2023 lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI melakukan penandatanganan kerja sama dengan Boeing terkait pembelian pesawat tempur tersebut.

    Keputusan ini menjadi pusat pembicaraan dunia karena RI menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat (AS) yang dapat memiliki pesawat itu. Penandatangan pembelian pesawat tempur ini dilakukan di The Boeing Company, St Louis, Missouri-AS.

    Executive Director, F-15 Business Development, Boeing Defense, Space & Security, Robert Novotny, mengatakan MoU tersebut menjadi bukti komitmen kerja sama kedua belah pihak. Proses pun akan dilanjutkan dengan kontrak pembelian.

    “Kami menandatangani nota kesepahaman bahwa kami akan bekerja sama dan menuju ke pembentukan kontrak pembelian dan saya pikir kami semakin dekat, yang mana ini merupakan hal yang menggembirakan,” katanya.

    Dia menjelaskan pesawat ini tidak memerlukan pengembangan tambahan untuk siap digunakan. Begitu mendarat di Jakarta, F-15EX siap beroperasi. Ini adalah aset jangka panjang yang bisa digunakan hingga 20.000 jam terbang atau sekitar 30 tahun.

  • Proyek Gas Jadestone Senilai Rp2 Triliun di Jambi Resmi Beroperasi

    Proyek Gas Jadestone Senilai Rp2 Triliun di Jambi Resmi Beroperasi

    Bisnis.com, JAMBI — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meresmikan Akatara Gas Processing Facility (AGPF) milik Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada Rabu (16/4/2025).

    Yuliot menyebut, investasi pada proyek yang berada di Wilayah Kerja Lemang tersebut mencapai US$130 juta atau setara Rp2,18 triliun (asumsi kurs Rp16.837 per US$).
     
    “Jadi nilai ini kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek yang sejenis, ini adalah proyek yang relatif efisien,” kata Yuliot.

    Jadestone Energy plc adalah perusahaan hulu migas independen yang berfokus di kawasan Asia-Pasifik. Perusahaan ini memiliki portofolio aset yang sudah berproduksi dan terdiversifikasi di Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

    Yuliot menyebut, proyek AGFP itu bisa menghasilkan gas pipa, LPG, dan kondensat. Dia pun berharap fasilitas tersebut dapat menekan impor LPG.

    Apalagi, 80% kebutuhan LPG dalam negeri saat ini masih berasal dari impor. Yuliot menuturkan, nilai impor LPG tersebut mencapai Rp500 triliun per tahun.

    “Jadi dengan adanya proyek Akatara yang akan menghasilkan gas, menghasilkan penyangga besar, yang berarti ini juga akan meningkatkan ketersediaan energi dalam negeri,” imbuh Yuliot.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memerinci, Akatara Gas Plant itu akan menjual gas pipa sebanyak 20,5 BButd kepada PT PLN Batam.

    Adapun, gas pipa itu akan dihargai US$5,6 per MMBtu. Lalu, fasilitas itu juga akan menjual LPG sebanyak 72 ton per hari kepada PT Pertamina Patra Niaga dan kepada PT Kimia Yasa sebanyak 108 ton per hari.

    Sementara itu, untuk kondensat akan dijual kepada PT Laban Raya Samodra sebanyak 1.000 bpd. 

    “Produksi LPG ini sangat kami syukuri karena dapat memperkuat produksi LPG dalam negeri, mengurangi impor, serta LPG dari lapangan ini dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Penyaluran dilakukan setiap hari,” imbuh Djoko.

    Dia juga menyampaikan, proyek ini dilaksanakan dengan jumlah pekerja mencapai 63 orang. Namun, pada saat konstruksi, proyek menyerap tenaga kerja hingga 1.600.

    “Dari TKDN [tingkat komponen dalam negeri] alhamdulillah mencapai 52%,” kata Djoko.

  • Digiland Run 2025 Bersertifikasi Internasional, Telkom (TLKM) Bidik 12.500 Pelari

    Digiland Run 2025 Bersertifikasi Internasional, Telkom (TLKM) Bidik 12.500 Pelari

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero)  Tbk. (TLKM) kembali menyelenggarakan Digiland Run sebagai bagian dari perhelatan Digiland 2025, signature annual event TelkomGroup yang menghadirkan beragam kegiatan inspiratif, inovatif, dan berkesan. 

    Mengusung semangat “Elevating Your Future”, Digiland 2025 juga akan menghadirkan Digiland Music, serta Kuliner Nusantara dan Pasar UMKM, diselenggarakan pada 18 Mei 2025 mendatang di Istora Senayan, Jakarta.

    VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahun keempat penyelenggaraan Digiland, dan kali kedua untuk Digiland Run. 

    Telkom selalu berupaya menghadirkan sesuatu yang berbeda di setiap tahun penyelenggaraan Digiland, dan tahun ini menjadi semakin spesial karena Digiland Run berhasil meraih sertifikasi World Athletics Label Road Races. 

    “Ini merupakan pengakuan bertaraf internasional atas kualitas penyelenggaraan ajang lari yang kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia,” kata Andri dalam keterangannya dikutip, Rabu (16/4/2025).

    Hadir dalam tiga kategori, meliputi 21K (Half Marathon), 10K, dan 5K. Telkom menargetkan sebanyak 12.500 peserta lari Digiland Run 2025.

    Rute pada kategori Half Marathon dan 10K telah memperoleh International Measurement Certificate dari World Athletics bekerja sama dengan Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

    Sertifikasi ini menunjukkan bahwa rute Digiland Run 2025 telah diakui dan memenuhi standar internasional.

     Digiland 2025 juga akan menghadirkan Digiland Music yang diisi oleh berbagai artis terkemuka, seperti Sheila on 7, Padi Reborn, King Nassar, Bernadya, Lyodra, JKT 48, D’Masiv, dan Project Pop. Tidak hanya itu, masyarakat dapat menikmati beragam kuliner menarik di area Kuliner Nusantara dan Pasar UMKM.

    Tiket Digiland Run 2025 dibanderol dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp400.000 untuk 5K, Rp500.000 untuk 10K, dan Rp600.000 untuk 21K (Half Marathon). 

    Peserta lari yang hendak menikmati Digiland Music dapat membeli tiket bundling dengan menambah Rp100 ribu. Khusus untuk pelanggan Telkomsel, tersedia bonus kuota internet 15 GB untuk setiap pembelian tiket Digiland Run di semua kategori. 

    Sebelumnya, promo menarik berupa penjualan tiket flash sale pada 7 Maret 2025 dan early bird pada 8 Maret 2025 telah memperoleh antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan berhasil terjual habis dalam waktu singkat.

    Di sisi lain, Telkom melalui platform digital unggulannya Pasar Digital (PaDi) UMKM memberikan Program Inkubasi Sertifikasi TKDN Gratis berkolaborasi dengan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

    Program PaDi UMKM ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. PaDi senantiasa melakukan terobosan-terobosan terkini yang mampu meningkatkan kapabilitas UMKM agar mampu bersaing di pasar global. 

    EVP Digital Business & Technology Telkom Komang Budi Aryasa menyampaikan teknologi yang semakin berkembang juga mendorong kami menghasilkan ekosistem digital yang bermanfaat kepada masyarakat. 

    “PaDi UMKM menjadi salah satu inisiatif yang dirancang holistik untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan akses lebih mudah, efisiensi biaya, dan dukungan terhadap program pemerintah guna memperkuat perekonomian Indonesia,” ucap Budi.

    Sampai dengan saat ini, PaDi UMKM telah menyelenggarakan dua kali Program TKDN Gratis dengan total pendaftar sebanyak 377 produk dari 64 penjual di PaDi. Hasilnya, 55 sertifikat dari 12 penjual telah berhasil diterbitkan.