Xcloud.id

Topik: TKDN

  • AS Minta RI Longgarkan Kebijakan TKDN buat Bikin Data Center

    AS Minta RI Longgarkan Kebijakan TKDN buat Bikin Data Center

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelonggaran kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi salah satu hal yang diusulkan Indonesia dalam negosiasi tarif tinggi Amerika Serikat (AS).

    Airlangga bilang Amerika memang punya permintaan untuk memberikan kelonggaran TKDN untuk produk tertentu yang sifatnya tidak ekspor impor, misalnya saja pembangunan data center di Indonesia.

    “Tentu dari Amerika ada permintaan dari produk tertentu yang secara nature dan business practices bukan sifatnya ekspor impor, misalnya data center. Kami sedang perbaiki dan dibuat rekomendasinya,” sebut Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Namun Indonesia sendiri memang berencana untuk mengevaluasi kebijakan TKDN. Artinya, pelonggaran kebijakan TKDN memang tidak dikhususkan hanya untuk produk dari AS yang diimpor di Indonesia saja.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri saat ini memang berencana untuk mengubah kebijakan TKDN yang awalnya berupa kewajiban menjadi insentif. Bagi pelaku usaha yang produknya memiliki tingkatan barang dari dalam negeri besar akan mendapatkan insentif.

    Hal ini akan menjadi pembahasan utama dari tim deregulasi kebijakan bisnis. Pemerintah akan membuat daya saing ekonomi Indonesia meningkat dengan memberikan kemudahan usah adan menghapus kebijakan yang menghambat sektor usaha.

    “Permintaan presiden buat ini (TKDN) sifatnya berbasis inovasi insentif, akan dibahas tim deregulasi yang akan dibentuk,” sebut Airlangga.

    (fdl/fdl)

  • Harapan Pengusaha RI soal Hasil Negosiasi Tarif Trump

    Harapan Pengusaha RI soal Hasil Negosiasi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis proses negosiasi yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif resiprokal akan berbuah hasil positif bagi kedua negara.

    Adapun, tim delegasi Indonesia yang menjadi perwakilan dalam perundingan pada 16-23 April 2025 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelaku usaha meyakini proses negosiasi akan memberikan dampak positif. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah yang telah menerima masukkan dunia usaha dalam proses perumusan negosiasi nasional.

    “Kami percaya bahwa negosiasi yang sedang berlangsung dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya menjaga hubungan strategis Indonesia-AS, tetapi juga memperkuat daya saing nasional dan perlindungan terhadap industri dalam negeri,” kata Shinta, Jumat (18/4/2025).

    Menurut Shinta, pemerintah juga cukup tanggap dalam memberikan langkah strategis untuk merespons dinamika kebijakan tarif Trump. Sejumlah masukan strategis dunia usaha juga masuk dalam pertimbangan posisi negosiasi pemerintah.

    Masukan Dunia Usaha

    Dia menyebutkan beberapa masukan seperti mengidentifikasi komoditas-komoditas AS yang dapat ditingkatkan impornya tanpa mengganggu industri dalam negeri, seperti kapas, kedelai, gandum, crude oil, dan lainnya.

    Apindo juga merekomendasikan penyelesaian hambatan non-tarif (non-tariff measures) seperti mekanisme import licensing, local content (TKDN berbasis insentif), quantitative restrictions, sertifikasi halal, dan lain-lain.

    Selain itu, pelaku usaha juga mendorong penguatan mekanisme trade remedies, seperti: Anti-dumping, Countervailing duties (anti-subsidi), dan safeguard measures untuk melindungi pasar domestik dari potensi limpahan barang impor pascapenerapan tarif resiprokal AS.

    Pihaknya juga yang merekomendasikan dan mengusulkan deregulasi agar mendukung daya saing industri dalam negeri.

    “Lebih dari itu, Apindo juga telah memfasilitasi kerjasama antara mitra usaha di dalam dan luar negeri untuk memastikan bahwa komitmen peningkatan impor (buying commitment) dari AS dapat dicapai secara terukur, tanpa menimbulkan gangguan terhadap industri dan produksi dalam negeri,” jelasnya. 

    Di samping itu, pengusaha juga mendorong agar proses ini dapat menjadi pintu masuk menuju kemitraan strategis (strategic partnership) yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dalam pengembangan sektor critical minerals, teknologi, pendidikan, dan lainnya. 

    Shinta menuturkan bahwa dunia usaha siap mendukung dan menindaklanjuti inisiatif-inisiatif konkret di bidang ini melalui kolaborasi kerjasama investasi, penguatan rantai pasok, dan pembentukan ekosistem yang kompetitif.

    “Kami memahami bahwa saat ini belum ada kesepakatan final antara Indonesia dan AS, dan proses negosiasi secara resmi telah dimulai dengan tenggat waktu penyelesaian dalam 60 hari,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, dia menuturkan, Apindo menghormati bahwa proses negosiasi tersebut merupakan ranah kesepakatan antar-pemerintah (G2G). 

    Sementara itu, dunia usaha juga ikut berperan dalam menjalankan perannya dengan mengidentifikasi peluang dan memberikan masukan berbasis kondisi lapangan serta menjajaki potensi kerja sama konkret yang bisa dimobilisasi sebagai bagian dari kompromi yang konstruktif.

    “Dari sisi dunia usaha, fokus utama kami sekarang tetap pada pembenahan struktural di dalam negeri, terutama deregulasi yang memang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam berusaha,” terangnya. 

    Namun, dia menegaskan, langkah tersebut juga bukan hanya menjadi perhatian dari AS atau mitra dagang lainnya, tapi memang pain point yang dirasakan oleh pelaku usaha kita sendiri. 

    “Karena itu kami terus mendorong percepatan agenda deregulasi dan debirokratisasi, serta berharap agar pembentukan Satgas Deregulasi yang pernah dibahas bisa segera direalisasikan dan melibatkan kalangan dunia usaha secara aktif,” pungkasnya. 

  • Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan berdampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. 

    Dalam proyeksi Center of Economic and Law Studies (Celios), setidaknya sebanyak 1,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS yang terancam turun signifikan.

    Direktur Celios Nailul Huda mengatakan proyeksi tersebut dihitung berdasarkan cara perhitungan International Monetary Fund (IMF), di mana setiap kenaikan tarif impor sebesar 1% akan berdampak pada penurunan permintaan sebesar 0,8%.

    “Dari perhitungan kami, penurunan ekspor ke AS diperkirakan mencapai 20%-24% per item barang. Akibatnya, sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi terkena PHK,” ujar Nailul kepada wartawan, dikutip Jumat (18/4/2025). 

    Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia memperkirakan sekitar 191.000 tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan. 

    Di sisi lain, Nailul menegaskan bahwa ancaman ini tidak hanya menyasar sektor formal. Sektor informal seperti petani yang menjadi pemasok bahan baku untuk industri makanan dan minuman juga diprediksi akan terdampak. 

    Selain itu, sektor kimia dasar dan industri minyak nabati, seperti Crude Palm Oil (CPO), termasuk yang berpotensi terkena imbas. Untuk sektor CPO sendiri, diperkirakan sekitar 28.000 tenaga kerja dapat terdampak PHK.

    Nailul menjelaskan, kebijakan tarif Trump membuat harga barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga permintaan menurun secara signifikan. Apalagi, Indonesia belum memiliki kesiapan untuk segera mengalihkan tujuan ekspor ke negara lain.

    “Ketika permintaan menurun, produksi ikut ditekan. Perusahaan kemudian melakukan rasionalisasi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” jelasnya.

    Dalam hal ini, menurut Nailul, dampak dari kebijakan tarif ini tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga merambat pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri. 

    Nailul menyebut, kondisi ini harus diwaspadai karena bisa menimbulkan efek domino yang luas terhadap perekonomian nasional. Terlebih, pemerintah Indonesia berencana untuk melonggarkan kebijakan TKDN dan syarat pertimbangan teknis (pertek) impor. 

    Hal ini dapat memicu penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat industri manufaktur yang makin lesu. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa turun ke angka 4,3%-4,1% jika tidak ada perlindungan industri. 

  • Posisi non-blok RI ideal di tengah perang dagang AS-China

    Posisi non-blok RI ideal di tengah perang dagang AS-China

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie ditemui usai mengikuti agenda peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China yang diselenggarakan Kedutaan Besar China di Jakarta, Kamis malam (17/4/2025). (ANTARA/Nabil Ihsan)

    Kadin: Posisi non-blok RI ideal di tengah perang dagang AS-China
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 18 April 2025 – 12:32 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie memandang posisi Indonesia sebagai negara non-blok ideal dalam mencari potensi bisnis baru yang saling menguntungkan di tengah perseteruan dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Indonesia ini negara besar, dan posisi kita yang non-blok merupakan sarana yang baik bagi kita bukan saja dalam komunikasi namun juga untuk mencapai win-win solution,” ucap Anindya saat ditemui usai mengikuti agenda peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China yang diselenggarakan Kedutaan Besar China di Jakarta, Kamis malam.

    Ia mengatakan AS dan China merupakan dua mitra dagang terbesar yang amat penting bagi Indonesia, sehingga hubungan dengan kedua negara tersebut harus dipertahankan sebaik mungkin meski keduanya berseteru antara satu sama lain.

    “Kedua-dua negara sangat penting (bagi kita), dan kami selalu mengatakan bahwa kami juga ingin perdagangan yang lebih seimbang dan kami mengerti permintaan (dari masing-masing negara),” kata pemimpin Kadin Indonesia itu.

    Anindya mengharapkan supaya negosiasi terkait tarif AS yang berjalan di tingkat bilateral maupun multilateral oleh sejumlah negara saat ini dapat berjalan lancar, karena ia tidak menginginkan perang dagang yang terjadi meruncing sehingga justru berakhir “saling mematikan satu sama lain”.

    Kadin Indonesia sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis dan melakukan negosiasi sebagai respons atas tarif impor resiprokal AS.

    Menurut Anindya pada Jumat (4/4), komunikasi yang intens dengan AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS, adalah langkah yang tepat.

    Tim negosiasi Indonesia ke AS yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertugas pada 16–23 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, anggota tim negosiasi RI akan bertemu dengan Wakil Dagang AS (USTR), menteri luar negeri, menteri perdagangan, dan menteri keuangan AS.

    Menurut Airlangga, RI siap menawarkan deregulasi non-tarif seperti relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan evaluasi pembatasan impor produk AS, serta peningkatan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas.

    Sumber : Antara

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Ini yang Diminta Indonesia – Page 3

    Negosiasi Tarif dengan AS, Ini yang Diminta Indonesia – Page 3

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, satu fokus utama adalah peraturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk tertentu.

    Dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden memberikan arahan untuk memperbaiki format TKDN agar lebih berbasis insentif, yang mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing.

    “Terkait dengan TKDN, dalam rapat dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based. Nah, tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara nature ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan impor-ekspor,” ujarnya.

    Selain itu, presiden juga menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi untuk mempermudah proses bisnis dan perdagangan. Ini tidak hanya berlaku dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat, tetapi juga dalam berbagai perjanjian perdagangan lainnya, seperti dalam IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement).

    “Untuk membuat regulasi-regulasi yang tidak menjadi habatan untuk perdagangan dan ini bukan hanya eksklusif untuk Amerika, tetapi kita juga masuk dalam berbagai perjanjian termasuk dalam IEU-CEPA,” jelasnya.

     

  • Bukan Tarif Trump, Industri Elektronik Lebih Ngeri TKDN & Pertek Dihapus

    Bukan Tarif Trump, Industri Elektronik Lebih Ngeri TKDN & Pertek Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) mengaku khawatir dengan dampak dari pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan penghapusan syarat impor pertimbangan teknis (Pertek). 

    Pasalnya, kedua kebijakan tersebut merupakan bentuk dari non-tariff measures atau hambatan non-tarif dalam perdagangan yang berfungsi untuk perlindungan industri dalam negeri.

    Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan dampak dari pelonggaran dua kebijakan tersebut berisiko lebih berbahaya jika dibandingkan dengan perang dagang maupun pengenaan tarif resiprokal AS.

    “Perang dagang, pengenaan tarif resiprokal, dan sebagainya, yang kita khawatirkan bukan barang dari Amerika masuk, atau kita tidak bisa ekspor ke Amerika,” kata Daniel dalam forum diskusi, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Sebab, dalam catatannya, kinerja ekspor industri elektronik ke AS kurang lebih hanya mencapai US$300 juta. Pihaknya justru lebih cemas terhadap risiko banjir impor produk murah ke pasar domestik, utamanya dari China.

    Indonesia dapat mengantisipasi risiko perang dagang maupun pengenaan tarif dengan memperkuat non-tariff measures (NTM). Dengan demikian, produk impor dapat bersaing dengan adil dengan produk industri lokal.

    “Sebenarnya mudah, apabila kita ingin menekan produk itu masuk, kita perlu terapkan non-tariff measure. Instrumen ini umum digunakan oleh negara lain untuk mengamankan pasar dalam negerinya,” tuturnya.

    Menurut Daniel, Amerika Serikat berani menerapkan bea masuk impor karena mereka memiliki NTM yang begitu banyak hingga 4.600 instrumen. Hal serupa juga diterapkan di sejumlah negara Eropa, bahkan China, yang memiliki lebih dari 1.500 NTM. Sedagkan, Indonesia hanya memiliki sekitar 207 NTM.

    “Apabila dibandingkan dengan negara di Asean, seperti Thailand dan Filipina, NTM Indonesia tidak ada setengahnya dari mereka,” imbuhnya.

    Mengenai kondisi tersebut, Gabel selalu menekankan pentingnya pertimbangan teknis (pertek) untuk mengendalikan impor masuk di pasar domestik.

    Maka itu, dengan adanya Permendag 8/2024 yang menghilangkan pertek, Gabel menilai itu artinya tidak mendukung keberlangsungan industri dalam negeri, bahkan bisa mematikan daya saing.

    “Kami ini produsen, tidak ada masalah dengan adanya penerapan pertek. Karena selama ini yang dikenakan pertek itu kan untuk impor barang jadi, bukan untuk pertek bahan baku,” jelasnya.

    Dia pun mewanti-wanti pemerintah untuk tidak cemas dengan isu investor ragu imbas kebijakan TKDN dan pertek. Pasalnya, dengan penerapan dua kebijakan tersebut justru tetap dapat menarik investasi. 

    Di sisi lain, apabila TKDN dan Pertek dilonggarkan, Daniel mengungkap sudah banyak sinyal dari produsen atau pabrikan elektronik nasional yang ingin kabur ke luar negeri. 

    “Kalau indikasinya [investor kabur] sudah ada, beberapa perusahaan jangankan menunggu, begitu Pak Prabowo bicara di Sarasehan 2025 itu sudah pada ancang-ancang, ‘Oh gak perlu lagi pertek siap-siap assemblynya tutup,” ungkapnya. 

    Padahal, menurut Daniel, makin banyak pihak yang terlibat dalam membangun perakitan, maka skala ekonomis akan tercapai. Setelah itu mulai tumbuh industri komponen, yang kemudian mendorong berkembangnya industri bahan baku.  

    “Namun, seluruh rantai ini bisa terputus jika pemerintah terus-menerus mengganti kebijakan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Daniel menuturkan bahwa selama ini pemerintah sudah cukup fleksibel dalam mengatur TKDN. Dalam aturannya, investor dapat memenuhi TKDN hanya dengan membangun pabrik perakitan. 

    “Jadi mereka bisa mulai dengan assembly dulu, tidak harus perlu langsung membuat manufakutr, mulai assembly dulu sudah ada tkdn nya, sudah bisa mengimpor bahan baku maupun semi finished tanpa harus kena pertek, sudah bisa, itu fleksibel,” pungkasnya. 

  • Video: DPR Soal Prabowo Longgarkan TKDN Hingga Nego Investasi iPhone

    Video: DPR Soal Prabowo Longgarkan TKDN Hingga Nego Investasi iPhone

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memastikan dukungan DPR RI terhadap tim negosiasi tarif impor AS yang diutus Presiden Prabowo untuk menghasilkan kesepakatan baru dengan pemerintahan Presiden Trump.

    Misbakhun sejumlah relaksasi akan diberikan untuk mendorong kerjasama dagang RI-AS termasuk meningkatkan impor RI dari AS salah satunya lewat pemangkasan aturan Tingkat Kemampuan Dalam Negeri (TKDN).

    Dimana aturan TKDN untuk barang tertentu yang tidak bisa dipenuhi tidak dipaksakan sehingga bisa dipastikan tetap melindungi industri dalam negeri, Salah satunya terkait TKDN yang diminta iPhone.

    Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam Power Lunch, CNBCIndonesia (Selasa, 15/04/2025)

  • Boeing Iming-imingi Indonesia dengan TKDN 85% Usai Kena Getah Perang Dagang AS-China

    Boeing Iming-imingi Indonesia dengan TKDN 85% Usai Kena Getah Perang Dagang AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA – Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China berampak buruk terhadap banyak sektor bisnis, tak terkecuali Boeing. 

    Dilansir dari Reuters, Jumat (18/4/2025), China membatalkan kesepakatan impor pesawat Boeing usai Presiden AS Donald Trump menyatakan ‘perang’ tarif impor resprokal. 

    Dikabarkan, ada empat pesawat 737 MAX baru berada di pusat penyelesaian dan pengiriman di Zhoushan, China. Di fasilitas ini, Boeing memasang interior dan mengecat pesawat sebelum diserahkan ke pelanggan di China.

    Berdasarkan data dari Flightradar24, tiga pesawat tiba pada Maret, dan satu pesawat lainnya tiba minggu lalu dari fasilitas Boeing di Seattle, .

    Namun, publikasi aviasi The Air Current pada Kamis melaporkan bahwa satu dari tiga pesawat tersebut telah ditandai untuk dikembalikan ke Amerika Serikat tanpa proses serah terima.

    Ketidakpastian terkait perubahan tarif dapat membuat banyak pengiriman pesawat tertunda. Beberapa CEO maskapai dikabarkan juga lebih memilih menunda pengiriman pesawat ketimbang membayar bea masuk.

    Boieng Incar Pasar Indonesia

    Secara historis, Boeing mengirim sekitar seperempat pesawat produksinya ke China. Namun proporsi ini telah menurun akibat ketegangan perdagangan sebelumnya, krisis keselamatan 737 MAX, dan dampak pandemi Covid-19.

    Para analis menyebutkan bahwa penghentian pengiriman ke China dalam jangka pendek tidak akan berdampak besar secara langsung terhadap Boeing karena pesawat bisa dialihkan ke maskapai lain.

    Namun, dalam jangka panjang, China tetap menjadi pasar strategis bagi Boeing. Perusahaan itu memperkirakan China akan lebih dari dua kali lipat ukuran armadanya pada 2043, dan negara tersebut diprediksi akan melampaui AS di sektor lalu lintas udara.

    Ketidakpastian mengenai pengiriman pesawat ini menambah daftar masalah bagi Boeing, yang tengah berupaya pulih secara perlahan setelah tahun yang penuh tantangan—termasuk pemogokan pekerja, peningkatan pengawasan regulasi, dan gangguan rantai pasokan yang terus berlanjut.

    Data Boeing menunjukkan masih ada 130 pesanan pesawat dari maskapai dan perusahaan leasing asal China yang belum terpenuhi, termasuk 96 unit 737 MAX. Sumber industri menyebutkan bahwa sebagian besar dari lebih dari 760 pesanan yang belum memiliki nama pembeli kemungkinan besar berasal dari China.

    Baru-baru ini, Boeing mendekati Indonesia dan menawarkan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85% apabila Indonesia berminat membeli jet tempur F-15EX.

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. 

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia. Boeing juga melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. Sektor ini dapat mendorong transfer keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung ekosistem kedirgantaraan lokal yang kompetitif.

    Adapun pada Agustus 2023 lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI melakukan penandatanganan kerja sama dengan Boeing terkait pembelian pesawat tempur tersebut.

  • Neraca dagang RI bisa surplus 2,9 miliar dolar AS

    Neraca dagang RI bisa surplus 2,9 miliar dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Neraca dagang RI bisa surplus 2,9 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto memproyeksikan neraca perdagangan Indonesia masih bisa mencatatkan surplus 2,9 miliar dolar AS pada Maret 2025 kendati dihadapkan pada meningkatnya tensi perang tarif antara AS dan China.

    Surplus tersebut masih mampu ditopang oleh ekspor bersih (net exports) Indonesia sepanjang kuartal I 2025, sebelum dampak lebih besar dari tarif resiprokal AS mulai dirasakan pada April.

    “Mungkin bulan Maret ini (neraca dagang) masih akan tetap surplus, belum banyak impact dari trade war, risikonya di bulan April dan bulan-bulan selanjutnya bisa jadi kita dari surplus ke defisit. Kalau kita memang berkomitmen untuk bekerja sama, mau enggak mau pasti, (Presiden AS) Trump-nya pasti ingin (surplus),” ujar Rully dalam media day Mirae Asset di Jakarta, Kamis.

    Meski Trump memberikan penundaan implementasi tarif resiprokal selama 90 hari, Rully mewanti-wanti tekanan terhadap neraca dagang tanah air akan meningkat mulai kuartal II 2025.

    Hal ini dikarenakan kebergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor AS.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2024 AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China, dengan nilai ekspor mencapai 26,31 miliar dolar AS.

    Meskipun lebih kecil dibandingkan nilai ekspor ke China sebesar 62,44 miliar dolar AS, AS tetap memegang peranan penting dalam perekonomian domestik.

    Terkait kebijakan tarif baru dari Pemerintah AS, Rully menilai Indonesia akan menghadapi tantangan ganda yakni tekanan dari lonjakan harga barang impor asal AS dan membanjirnya barang-barang asal China yang gagal masuk pasar AS.

    Maka dari itu penerapan tarif resiprokal AS kepada Indonesia sebesar 32 persen sangat berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.

    “Most likely implikasinya kita, apakah kita akan mengimpor lebih banyak barang-barang dari AS sekaligus kita juga akan terbanjiri oleh impor barang-barang dari China yang tadinya dikirim ke AS yang harganya sudah naik lebih dari dua, sampai tiga kali lipat,” terangnya.

    Kendati demikian, memandang kinerja ekspor Indonesia pada Maret diperkirakan masih cukup kuat, khususnya berkat lonjakan harga komoditas unggulan seperti emas, batu bara, dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Harga emas dunia tercatat menembus rekor tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 3.353,79 dolar AS per troy ounce pada perdagangan Rabu, naik lebih dari 3,5 persen.

    Peningkatan harga ini turut mendorong nilai ekspor Indonesia yang memiliki cadangan emas cukup besar.
    Adapun Pemerintah Indonesia sendiri telah mengirimkan delegasi ke Washington DC, AS, untuk bernegosiasi tarif resiprokal.

    Delegasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Dalam lawatannya, Indonesia membawa sejumlah usulan utama, antara lain revitalisasi perjanjian kerja sama dagang Trade & Investment Framework Agreement (TIFA), pelonggaran regulasi Non-Tariff Measures (NTMs) termasuk relaksasi TKDN, serta penawaran peningkatan impor migas dari AS.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menjaga daya saing ekspor, termasuk penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    Rully menilai posisi Indonesia dalam perundingan tidak sekuat negara besar lain seperti China atau Uni Eropa, namun masih ada harapan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

    “Kemudian yang negosiasi memang harapannya akan ada deal. Jadi, memang sayangnya posisi Indonesia itu salah satu yang mungkin tidak terlalu kuat, beda dengan China atau mungkin dengan Eropa. Mereka mungkin bisa melakukan retaliasi,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing berusaha merayu Indonesia agar membeli pesawat tempur F-15EX. Salah satunya dengan menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85%.

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt mengatakan bahwa Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. Hal ini khususnya pasca pandemi Covid yang menunjukkan lemahnya ketergantungan pada rantai pasok global.

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia. Boeing juga melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. Sektor ini dapat mendorong transfer keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung ekosistem kedirgantaraan lokal yang kompetitif.

    Adapun pada Agustus 2023 lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI melakukan penandatanganan kerja sama dengan Boeing terkait pembelian pesawat tempur tersebut.

    Keputusan ini menjadi pusat pembicaraan dunia karena RI menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat (AS) yang dapat memiliki pesawat itu. Penandatangan pembelian pesawat tempur ini dilakukan di The Boeing Company, St Louis, Missouri-AS.

    Executive Director, F-15 Business Development, Boeing Defense, Space & Security, Robert Novotny, mengatakan MoU tersebut menjadi bukti komitmen kerja sama kedua belah pihak. Proses pun akan dilanjutkan dengan kontrak pembelian. 

    “Kami menandatangani nota kesepahaman bahwa kami akan bekerja sama dan menuju ke pembentukan kontrak pembelian dan saya pikir kami semakin dekat, yang mana ini merupakan hal yang menggembirakan,” katanya.

    Dia menjelaskan pesawat ini tidak memerlukan pengembangan tambaan untuk siap digunakan. Begitu mendarat di Jakarta, F-15EX siap beroperasi. Ini adalah aset jangka panjang yang bisa digunakan hingga 20.000 jam terbang atau sekitar 30 tahun.

    Proses Pembelian Masih Berjalan

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan proses pembelian 24 pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat masih berjalan.

    “Kementerian Pertahanan sudah melakukan pengkajian dan juga sudah merekomendasikan, namun kembali lagi nanti keputusan itu ada di pemerintah pusat dan juga Kementerian Keuangan,” ujar Frega dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Kamis (17/4/2025) dilansir dari Antara.

    Frega menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan peserta webinar mengenai progres pembelian 24 pesawat tempur F-15EX asal AS, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian pesawat tempur F-15EX tersebut membutuhkan waktu selama 6-7 tahun.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian berlangsung lama karena belum ada kontrak yang ditandatangani.

    “Kami belum ada keterikatan untuk membeli, dan tentunya dengan kondisi yang ada saat ini, proses masih berjalan. Walaupun kalau dilihat dari pemberitaan, itu sempat ada juga penandatangan MoU [nota kesepahaman],” ujarnya.