Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Bocoran Terbaru Samsung Galaxy S25 Edge Ungkap Harga dan Spesifikasi

    Bocoran Terbaru Samsung Galaxy S25 Edge Ungkap Harga dan Spesifikasi

    Jakarta –

    Samsung kabarnya akan memperkenalkan Galaxy S25 Edge pada 13 Mei 2025. Menariknya, beberapa pekan sebelum diresmikan, spesifikasi kunci dan harga Galaxy S25 Edge terungkap.

    Bocoran pertama datang dari draf siaran pers resmi yang sedang disiapkan Samsung untuk peluncuran Galaxy S25 Edge. Sebuah tangkapan layar draft tersebut dibagikan oleh tipster Evan Blass alias @evleaks di media sosial X.

    Berdasarkan informasi tersebut, Galaxy S25 Edge akan memiliki ketebalan 5,8mm dan bobot hanya 163 gram. Jika bocoran itu akurat, maka Galaxy S25 Edge akan jadi ponsel paling tipis Samsung yang pernah ada.

    Bodi Galaxy S25 Edge bakal lebih tipis dibandingkan Galaxy Alpha, ponsel keluaran tahun 2014 dengan ketebalan 6,7mm. Meski ukuran layarnya sama seperti Galaxy S25+, bobotnya hanya selisih sedikit dibandingkan Galaxy S25 (162 gram).

    Walaupun desainnya tipis, Samsung mengatakan Galaxy S25 Edge cukup tangguh untuk kegiatan sehari-hari. Ponsel ini menggunakan rangka titanium dan dilapisi Corning Gorilla Glass Ceramic 2 yang belum diumumkan.

    Galaxy S25 Edge ditenagai Snapdragon 8 Elite, sama seperti lini Galaxy S25 lainnya, dan menjalankan One UI 7 berbasis Android 15. Ponsel ini menjanjikan baterai yang tahan lama dan dilengkapi kamera 200 MP, seperti dikutip dari GSM Arena, Sabtu (26/4/2025).

    Bocoran kedua mengenai harga terungkap dari website Samsung Kanada dalam bahasa Prancis. Daftar harga ini muncul di halaman syarat dan ketentuan tentang diskon untuk Galaxy Tab S10 FE di Kanada.

    Dari daftar harga ini, terungkap bahwa Galaxy S25 Edge akan tersedia dalam dua pilihan memori internal yaitu 256GB dan 512GB. Ponsel ini akan hadir dalam warna Titanium Silver dan Titanium Jet Black.

    Galaxy S25 Edge 256GB dibanderol dengan harga 1.678 dolar Kanada atau sekitar Rp 20,3 juta, sedangkan varian 512GB dilepas dengan harga 1.858 dolar Kanada atau sekitar Rp 22,5 jutaan.

    Samsung Galaxy S25 Edge dipastikan rilis di Indonesia setelah lolos TKDN pada awal April lalu. Kapan ponsel ini akan diluncurkan di Tanah Air dan berapa harganya masih menjadi misteri.

    (vmp/agt)

  • Investasi China dan Nasib Hyundai di Balik Batalnya Investasi Proyek Baterai Nikel LG di Indonesia

    Investasi China dan Nasib Hyundai di Balik Batalnya Investasi Proyek Baterai Nikel LG di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada perusahaan asal China dibandingkan dengan perusahaan asal Korea Selatan. Akibatnya, konsorsium LG mengundurkan diri dari proyek baterai nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengaku sudah bertemu dengan pihak dari Korea Selatan, termasuk LG. Ia pun mencoba merunut akar permasalahan batalnya investasi LG di sektor baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Dradjad menjelaskan, awalnya pemerintah yang mengundang konsorsium LG untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, pihak LG sepakat untuk menanamkan investasi sekitar US$2 miliar.

    Saat itu, Hyundai Ioniq Electric membutuhkan pasokan baterai, dan LG pun siap memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

    “Mereka penuhi semua peraturan, TKDN mereka penuhi, semua mereka penuhi,” ungkap Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Setelah dihitung dengan berbagai pertimbangan biaya produksi di Indonesia, mobil listrik Ioniq tersebut bisa dijual dengan harga sekitar Rp700 juta hingga Rp800 juta.

    Namun, di luar dugaan, produsen mobil listrik asal China, BYD Auto Co. Ltd., tidak dapat menjual produknya di Eropa karena perang dagang. Akibatnya, BYD memasarkan produknya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Saat masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan BYD berbagai kemudahan, sehingga harga jual produknya bisa jauh lebih murah. Masalahnya, kemudahan serupa tidak diberikan kepada LG.

    “Ya otomatis enggak bisa bersaing. Harganya Ioniq sekitar 50%–60% di atas harga BYD dengan spesifikasi yang sama, ya gimana bisa bersaing?” ujar anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu.

    Akibatnya, permintaan terhadap Ioniq menurun. LG pun mempertimbangkan kembali rencana investasinya.

    “LG mikir dong kalau mau investasi terus, pasarnya turun kok, kami enggak diperlakukan sama dengan teman-teman dari China,” kata Dradjad.

    Menurut ekonom senior INDEF ini, perbedaan perlakuan terhadap perusahaan asal Korea Selatan dan China terjadi karena adanya konstelasi politik. Dradjad pun meminta agar ke depan tidak ada perlakuan khusus seperti itu.

    Sebagai informasi, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun.

  • Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, mendorong respons cepat dan terukur dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi dampak negatif kebijakan tersebut, delegasi tinggi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS, melakukan serangkaian pertemuan penting di Washington, D.C.

    Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada Kamis, 24 April 2025 sore waktu setempat, di mana Menko Airlangga bertemu dengan US Secretary of Treasury, Scott Bessent.

    Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum krusial untuk menyampaikan posisi Indonesia, menawarkan solusi konkret, dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah tantangan kebijakan perdagangan global.

    Secretary Bessent dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas respons sigap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah pengumuman kebijakan tarif resiprokal.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

    Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini.

    Progress perkembangan pembahasan yang cepat dan dinilai sangat baik oleh kedua belah pihak menjadi modal penting dalam upaya mencari solusi yang konstruktif.

    Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Menko Airlangga adalah menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” ungkap Menko Airlangga.

    Langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan berbagai kebijakan deregulasi yang akan ditempuh Indonesia untuk mempermudah arus perdagangan dan investasi.

    Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan impor, peninjauan kembali kuota impor, dan evaluasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan tidak menghambat perdagangan yang saling menguntungkan.

    “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” jelas Menko Airlangga, menyoroti sektor-sektor potensial untuk peningkatan kerjasama bilateral di masa depan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat bagi negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat. Penegasan ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan iklim negosiasi yang positif.

    Upaya delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai asosiasi, dunia usaha, serta sektor swasta di tanah air.

    Mereka berharap agar proses negosiasi tarif dapat segera dimulai setelah penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR yang telah dilakukan pada 23 April 2025.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga, menunjukkan target waktu yang ambisius namun realistis untuk mencapai kesepakatan.

    Selain isu tarif, pihak AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam forum G20, di mana Amerika Serikat akan memegang presidensi pada tahun 2026.

    Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung agenda kebijakan Presiden Trump dalam forum multilateral tersebut.

    Lebih lanjut, Amerika Serikat menilai pentingnya peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia saat ini tengah memanfaatkan proses aksesi keanggotaan untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi.

    Dukungan AS terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi ekonomi Indonesia.

    Dalam pertemuan penting ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi isu strategis ini.

    Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington, D.C. Ida Bagus Bimantara, serta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

    Langkah Cepat Indonesia dan Implikasi ke Depan

    Langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS menunjukkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga hubungan dagang yang sehat dengan salah satu mitra ekonomi terbesar.

    Kunjungan delegasi tingkat tinggi dan tawaran solusi konkret seperti peningkatan pembelian komoditas dan deregulasi ekonomi merupakan strategi yang cerdas untuk meredakan potensi ketegangan dan membuka jalur negosiasi yang konstruktif.

    Penegasan komitmen terhadap perdagangan yang fair and square menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan pihak AS. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor critical minerals, keuangan, dan ekonomi digital menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dengan AS di sektor-sektor strategis masa depan.

    Target waktu 60 hari untuk menyelesaikan detail pembahasan dan negosiasi teknis menunjukkan optimisme dan kesiapan Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi modal penting dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

    Keterlibatan AS dalam mendukung agenda G20 di bawah presidensi mereka pada tahun 2026 dan apresiasi terhadap reformasi ekonomi Indonesia melalui proses aksesi OECD memberikan sinyal positif bahwa hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi untuk terus berkembang di berbagai platform multilateral.

    Meskipun pertemuan awal menunjukkan perkembangan yang baik, tantangan dalam negosiasi tarif dengan AS tentu tidak dapat diabaikan. Kebijakan perdagangan AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan ekonomi internal.

    Harapannya, dengan komunikasi yang efektif, tawaran solusi yang konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi isu tarif resiprokal tetapi juga memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan.

    Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi preseden penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antar negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Teknologi AI dalam Ultrasound Bantu Deteksi Dini Penyakit Jantung, Stroke, Hingga Kanker – Halaman all

    Teknologi AI dalam Ultrasound Bantu Deteksi Dini Penyakit Jantung, Stroke, Hingga Kanker – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Di tengah meningkatnya kebutuhan akan deteksi dini dan pemerataan layanan diagnostik di seluruh Indonesia, penggunaan teknologi ultrasound menjadi semakin vital. 

    Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan kanker bertanggung jawab atas 75 persen kematian di Indonesia . 

    Sebagai teknologi non-invasif, aman, dan efisien, ultrasound berperan penting dalam mendeteksi serta menangani penyakit-penyakit ini sejak dini, mulai dari fasilitas layanan primer hingga tingkat rujukan.

    Ketua Kolegium Radiologi Indonesia dan Guru Besar Radiologi di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Prof. Dr. Rosy Setiawati, dr., Sp.Rad(K), CCD, menjelaskan dalam dunia radiologi, sering kali dihadapkan pada tantangan yang semakin besar, seiring meningkatnya jumlah pasien dan kompleksitas kasus.

    Kebutuhan akan pencitraan berkualitas tinggi tidak bisa dihindari, dan ultrasound kini menjadi solusi andalan karena keamanannya, efisiensi biaya, dan fleksibilitas penggunaannya.

    “Integrasi kecerdasan buatan dalam sistem tidak hanya membantu mempercepat alur kerja. Tapi juga mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi diagnosis secara signifikan,” ungkapnya pada Press Briefing: AKD Ultrasound Launch GE Healthcare di Jakarta, Rabu (23/4/2025). 

    Kini, dengan integrasi kecerdasan buatan (AI), teknologi ultrasound mengalami keunggulan lebih dalam hal presisi, kecepatan, dan efisiensi alur kerja klinis.

    AI memungkinkan pengolahan data pencitraan secara otomatis, membantu dokter dalam mengidentifikasi kelainan atau anomali dengan lebih cepat dan akurat. 

    Algoritma AI juga mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta meningkatkan konsistensi dalam interpretasi hasil pencitraan.

    Sejalan dengan itu, pemanfaatan ultrasound pada bidang kardiologi juga mengalami peningkatan, khususnya melalui teknik ekokardiografi. 

    Teknologi ini memungkinkan visualisasi jantung secara menyeluruh  struktur maupun fungsinya secara real-time dan non-invasif. 

    Dengan dukungan AI, ekokardiografi mampu memberikan data yang lebih akurat dan mendalam, sehingga sangat membantu dalam mendeteksi kelainan sejak tahap awal dan merencanakan intervensi medis secara tepat. 

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Echocardiography Indonesia dari Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta, dr. BRM Ario Soeryo Kuncoro, Sp.JP(K), FIHA, FAsC.

    “Ekokardiografi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendeteksi dan menangani penyakit jantung karena mampu memberikan pencitraan secara real-time, aman, dan tanpa tindakan invasif,” ungkap dr Ario pada kesempatan yang sama. 

    Dengan kemajuan teknologi seperti 3D imaging, 4D transesophageal echocardiography (TEE), dan analisis strain yang semuanya diperkuat oleh AI, kini tenaga kesehatan dapat melakukan diagnosis dan perencanaan terapi secara lebih presisi. 

    Inovasi ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan bahkan menyelamatkan nyawa.”

    Menjawab tantangan tersebut, GE HealthCare, mendukung agenda transformasi kesehatan nasional dengan meluncurkan dua alat kesehatan ultrasound terbaru di Indonesia: LOGIQ™ Totus dan Vivid™ S70N Dimension.

    Kedua alat kesehatan ini telah mendapatkan Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) dari Kementerian Kesehatan RI dan bersertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian. 

    Kehadiran produk ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam memperkuat industri alat kesehatan dalam negeri serta memperluas akses terhadap teknologi diagnostik teknologi tinggi. 

    Peluncuran ini sejalan dengan Pilar ke-3 dan Pilar ke-5 dari Transformasi Sistem Kesehatan Nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, yakni Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan serta Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

  • Negosiasi Amerika Serikat, Indonesia Dapat Dukungan Microsoft dan Google – Page 3

    Negosiasi Amerika Serikat, Indonesia Dapat Dukungan Microsoft dan Google – Page 3

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dalam menghadapi tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS). Rencana penambahan impor produk asal AS hingga penyesuaian aturan jadi langkah yang akan diambil.

    “Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Dia membeberkan sejumlah upaya yang diambil pemerintah Indonesia sejalan dengan negosiasi tersebut. Misalnya, penyesuaian tarif bea masuk bagi barang tertentu asal Negeri Paman Sam.

    “Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia,” ucapnya.

    Reformasi Perpajakan

    Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian. Diantaranya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga.

    “Juga dilakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat,” tuturnya.

    “Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makro ekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” sambung Bendahara Negara tersebut.

  • DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mempertahankan ketentuan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, meski dianggap pemerintah AS sebagai penghalang perdagangan.

    Misbhakun mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta aturan TKDN direlaksasi. Kendati demikian, dia melihat arahan Prabowo tersebut bukan untuk menghapus ketentuan TKDN.

    “TKDN ini, Presiden menyampaikan fleksibel. Di mana kita kuat, itu yang kita pertahankan. Di mana yang kita kurang, ya kita fleksibel kan. Itu jangan dipukul rata, disamaratakan,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator Fraksi Partai Golkar itu mencontohkan di bidang teknologi informasi pemerintah bisa mengalah karena belum bisa bersaing. Sementara di sektor-sektor yang sudah cukup kuat, pemerintah harus mempertahankan aturan TKDN yang ketat.

    Dengan begitu, sambungnya, rencana industrialisasi tidak terganggu. Misbhakun pun mewanti-wanti agar arahan Prabowo soal TKDN tidak dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata.

    “Jangan sampai kemudian pidato persiden disalahartikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai mentalitas hanya untuk dagang saja, tidak mengembangkan industri dalam negeri,” jelasnya.

    Sebagai informasi, ketentuan TKDN menjadi sorotan pemerintah AS di sejumlah laporannya—terbaru dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    Bahkan, secara spesifik TKDN menjadi alasan pemerintah AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia.

    Akibatnya, Prabowo sempat memberi arah kepada seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu khawatir jika TKDN dipaksakan maka berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

  • Menperin pastikan mundurnya LG tak pengaruhi pengembangan ekosistem EV

    Menperin pastikan mundurnya LG tak pengaruhi pengembangan ekosistem EV

    Dalam sebuah konsorsium bisnis atau proyek skala besar, pergantian investor merupakan hal yang lazim terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan mundurnya investasi perusahaan Korea Selatan, LG dari konsorsium proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), tidak memengaruhi pengembangan ekosistem kendaraan bersih tersebut di tanah air.

    “Dalam sebuah konsorsium bisnis atau proyek skala besar, pergantian investor merupakan hal yang lazim terjadi. Ini tidak mengganggu dari target program pengembangan EV di Indonesia. Akselerasi pengembangan untuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tetap berjalan sesuai perencanaan dan targetnya, apalagi sudah ada yang berproduksi,” kata Menperin di Jakarta, Kamis.

    Menurut Menperin, saat ini, sudah ada dua perusahaan yang memproduksi baterai untuk motor listrik, yaitu PT Industri Ion Energisindo yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 10.000 baterai per tahun dengan investasi sebesar Rp18 miliar, serta PT Energi Selalu Baru yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 12.000 baterai per tahun yang memiliki nilai penanaman model Rp15 miliar.

    Sementara itu, terdapat dua industri baterai sel untuk mobil listrik, yaitu PT HLI Green Power, yang merupakan konsorsium antara Hyundai Grup dan LG sebagai produsen sel baterai, dengan kapasitas tahap pertama sebanyak 10 GWh dan total investasi mencapai 1,1 miliar dolar AS atau Rp18,5 triliun.

    Menurut Menperin, industri sel baterai ini akan memasok 150.000 hingga 170.000 unit kendaraan bermotor listrik melalui PT Hyundai Energy Indonesia selaku industri baterai yang memiliki kapasitas produksi mencapai 120 ribu pack baterai kendaraan bermotor listrik dengan total investasi sebesar Rp674 miliar.

    Selanjutnya, PT International Chemical Industry yang memiliki kapasitas produksi mencapai 100 MWh per tahun atau setara dengan 9 juta sel baterai, dengan target total kapasitas produksi sebesar 256 MWh per tahun atau setara dengan 25 juta sel baterai.

    Lebih lanjut, Menperin menyampaikan, selain Hyundai Energy Indonesia terdapat satu produsen baterai pack lain, yaitu PT Gotion Green Energy Solutions Indonesia yang memiliki total nilai investasi lebih dari 8,7 juta dolar AS atau Rp146,8 miliar dengan kapasitas produksi sebesar 17.952 unit per tahun.

    “Perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ini semakin tumbuh, dengan kapasitas yang jauh melampaui perkembangan pasar. Hal ini juga didorong dari berbagai kebijakan strategis dari pemerintah, termasuk memberikan kepastian dan kemudahan usaha, penyusunan roadmap, serta pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Menperin.

    Kemenperin menargetkan, pada 2030, industri otomotif di dalam negeri dapat memproduksi 9 juta unit sepeda motor listrik roda dua dan tiga, serta 600 ribu unit mobil dan bus listrik.

    Target tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 21,65 juta barel atau setara pengurangan emisi CO2 sebanyak 7,9 juta ton secara total.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan tetap mempertahankan sistem pembayaran digital QRIS meskipun mendapatkan komplain dari pemerintah Amerika Serikat.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) turut mempermasalahkan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menjadi salah satu hambatan perdagangan AS dengan Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggap laporan USTR tersebut sebagai kepentingan dagang AS. Dia menyatakan pemerintah tidak mempertimbangkan semua laporan tersebut.

    “Sebagian harus kita tolak, sebagian enggak bisa kita terima,” ujar Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan terkait penghentian penerapan QRIS maka setiap transaksi pembayaran digital akan menggunakan produk jasa AS seperti Visa dan Mastercard.

    Akibatnya, keuntungan hanya mengalir ke perusahaan AS. Oleh sebab itu, Dradjad menyatakan pemerintah tidak akan mempertimbangkan keluhan AS soal QRIS.

    “Enggak bisa, kita harus tegas. Sorry bos, enggak bisa ini karena efeknya banyak. Segala transaksi kan sekarang makin digital,” jelasnya.

    Hanya saja, dia mengakui sejumlah keluhan AS lain dalam laporan USTR itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah seperti persoalan TKDN dan kuota impor.

    Staf ahli Menko Pangan itu tidak menampik banyak permasalahan dalam aturan kuota impor seperti menjadi sarang korupsi hingga mencari rente kelompok tak bertanggung jawab.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen bersama pemerintah membangun GPN termasuk QRIS untuk kedaulatan sistem pembayaran Tanah Air.

    “Kok kemudian kita mau membangun sistem di mana itu bagian dari kemandirian dan kedaulatan bangsa? Kok kita mau diintervensi? Ya enggak bisa dong,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia meyakini QRIS bukan saingan dari Visa dan Mastercard. Bagaimanapun, sambungnya, QRIS merupakan sistem pembayaran debit sementara Visa dan Mastercard merupakan sistem pembayaran kredit.

    Oleh sebab itu, elite Partai Golkar itu meyakini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima keluhan AS terkait QRIS dan GPN.

  • Sri Mulyani Ungkap 5 Jurus RI Rayu Trump Biar Tak Kena Tarif Tinggi

    Sri Mulyani Ungkap 5 Jurus RI Rayu Trump Biar Tak Kena Tarif Tinggi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump masih terus berlangsung.

    Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan negosiasi dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS.

    “Pemerintah (Indonesia) telah menjajaki proses, menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah AS dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, dilakukan beberapa langkah yaitu penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari AS,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Kedua, meningkatkan impor dari AS. Ini berlaku untuk produk minyak dan gas bumi (migas), mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian.

    “Meningkatkan impor dari AS seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Keempat, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian yaitu tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, serta pertimbangan teknis (pertek) di berbagai kementerian/lembaga.

    Selanjutnya, langkah kelima adalah Indonesia akan melakukan kebijakan penanggulangan banjir perdagangan barang-barang impor. Ini ditempuh dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat.

    “Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, tetap menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” tegasnya.

    (aid/rrd)

  • Video: Sempat Disinggung Prabowo, TKDN Juga Dikeluhkan Industri Alkes

    Video: Sempat Disinggung Prabowo, TKDN Juga Dikeluhkan Industri Alkes

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius di masa kepemimpinannya yakni sebesar 8%.

    Dalam upaya mencapai target ekonomi 8%, sektor kesehatan disebut Wakil Sekjen II Gakeslab Indonesia, Rezki Meidayanti memiliki peranan penting dalam memastikan kesehatan dan kualitas SDM Indonesia dalam mendorong perekonomian.

    Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mendorong peran sektor kesehatan melalui strategi menarik investasi hingga pemanfaatan transformasi teknologi digitalisasi bidang kesehatan meski persoalan regulasi termasuk masalah TKDN masih menjadi tantangan.

    Industri Alkes juga berharap dukungan pemerintah dalam peluasan akses pasar menghadapi persaingan dan daya saing industri. Lalu Seperti apa tantangan dan prospek pertumbuhan industri Alkes RI?

    Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Wakil Sekretaris Jenderal II Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia, Rezki Meidayanti dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 24/05/2025)