Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Ada 7 Merek Bangun Pabrik Mobil Listrik di RI, Salah Satunya VW

    Ada 7 Merek Bangun Pabrik Mobil Listrik di RI, Salah Satunya VW

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi RI sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani mengungkap ada tujuh merek mobil listrik yang mulai bangun pabrik di Indonesia selama 2024-2025. Salah satunya, kata dia, Volkswagen alias VW.

    Menurutnya, ketujuh pabrik tersebut punya kapasitas produksi gabungan hingga 281 ribu unit kendaraan setahun. Sementara nilai investasinya diklaim mencapai Rp 15,4 triliun!

    “Ada tujuh produsen kendaraan listrik yang menyatakan investasinya dan sudah mulai membangun konstruksinya dengan nilai total Rp 15,4 triliun untuk rencana memproduksi mobil listrik 281 ribu unit setahun,” ujar Rosan di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa sore (7/5).

    “Itu ada BYD, Citroen, Aion, Maxus, Geely, Vinfast dan VW. Mereka itu yang sudah menyatakan komitmen dan terus berjalan,” tambahnya.

    Menteri Investasi Rosan P Roeslani Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Sayangnya, ketika ditanya lebih lanjut mengenai VW di sesi doorstop, Rosan terkesan tutup mulut. Dia meninggalkan lokasi tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan, dia juga tak menjelaskan, apakah investasi itu terkait pabrik baterai atau pabrik kendaraan.

    Kabar mengenai VW bangun pabrik di Indonesia telah berhembus sejak lama. Isunya makin menguat ketika Jokowi sempat bertemu petinggi anak perusahaan VW, PowerCO SE, dua tahun lalu. Namun, hingga hari ini, belum ada kelanjutan kabarnya.

    Di kesempatan yang sama, Rosan menargetkan, kemunculan-kemunculan pabrik baru itu bisa membuat produksi kendaraan listrik di Indonesia tembus 2,5 juta unit setahun pada 2030. Dia juga mengklaim, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk mencapai angka tersebut.

    “Produksi kendaraan listrik ini diprediksi akan terus meningkat, dan pada 2030 nanti kami memprediksi produksi kendaraan listrik mencapai 2,5 juta unit dalam setahun,” ungkapnya

    “Tentunya kita pun akan memberikan insentif lebih besar lagi apabila mereka melakukan TKDN. Jadi konsepnya kita ubah dengan TKDN lebih tinggi, insentif diperbesar. Harapannya, paling penting, kalau EV battery, charging-nya harus ada,” kata dia menambahkan.

    (sfn/dry)

  • Gara-gara iPhone, RI Dicap Jadi Negara Terburuk Soal Regulasi Dagang

    Gara-gara iPhone, RI Dicap Jadi Negara Terburuk Soal Regulasi Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tholos Foundation lembaga think tank yang fokus pada riset soal keterbukaan ekonomi baru saja merilis International Trade Barriers Index 2025. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang paling buruk dalam indeks itu karena terlalu berbelitnya regulasi perdagangan.

    Trade Barrier Index atau TBI itu sendiri merupakan indeks global yang membandingkan antara tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara. Indeks ini mengukur hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung terhadap 122 negara yang mempengaruhi 97% PDB global dan 80% populasi dunia.

    Hambatan perdagangan langsung yang dinilai oleh TBI terbagi dalam tiga kategori: Tarif, Hambatan Non-Tarif (NTB), dan Pembatasan Layanan. Sedangkan hambatan tidak langsung terkait kinerja logistik, hak cipta, pembatasan perdagangan digital, dan keanggotaan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).

    Dalam TBI itu, Indonesia masuk ke dalam peringkat terburuk, yakni peringkat 122 dari 122 yang masuk ke dalam peringkat indeks. Peringkat pertama TBI diduduki oleh Hong Kong, diikuti posisi kedua Singapura, ketiga Israel, empat ialah Kanada, dan lima ialah Jepang. Amerika Serikat duduk di peringkat ke 61, sedangkan China peringkat ke 114.

    “Indonesia berada di peringkat terakhir, tapi justru ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Ada harapan besar terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto,” kata Philip Thompson kata Policy Analyst Tholos Foundation Philip Thompson saat acara peluncuran indeks di sela acara Innovation Summit Southeast Asia 2025.

    Buruknya peringkat Indonesia dalam indeks itu salah satunya disebabkan sorotan permasalahan hambatan perdagangan Iphone 16 di Indonesia yang membuat angka komponen indeks, yakni services restrictions atau pembatasan layanan yang diberlakukan terhadap penjualan Iphone 16.

    “Indonesia berada di posisi terakhir dalam pilar ini (services restrictions) dan menjadi subjek studi kasus TBI 2025 tepatnya karena pembatasan Layanan yang diberlakukan pada iPhone, mencegah iPhone untuk masuk ke pasar karena persyaratan konten (TKDN),” dikutip dari dokumen International Trade Berrier Index 2025 yang disusun Philip Thompson.

    Meski begitu, pemerintah Indonesia sebagaimana diketahui telah menyoroti masalah TKDN dan berbelitnya regulasi ini secara khusus. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menegaskan akan membentuk satgas deregulasi dan membuat kewajiban TKDN ke depan menjadi lebih fleksibel.

    “Saat ini banyak perusahaan di AS dan Eropa yang tengah mencari alternatif rantai pasok di kawasan Asia. Common sense reform dapat membawa Indonesia melompat menuju era baru,” ujar Phillip Thompson.

    (arj/mij)

  • Transjakarta Pesan 80 Bus Listrik Buatan Lokal

    Transjakarta Pesan 80 Bus Listrik Buatan Lokal

    Jakarta –

    PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (“VKTR”) mengumumkan pemesanan 80 unit bus listrik Completely Knocked Down (CKD) dari PT Transportasi Jakarta bekerja sama dengan Perum Damri. Nantinya 80 unit bus ini akan dioperasikan oleh Damri.

    Direktur Utarma VKTR Gilarsi Wahju Setijono mengatakan pemesanan ini merupakan kelanjutan dari pemesanan yang lebih dulu sebanyak 20 unit bus listrik CKD yang telah beroperasi di Jakarta oleh operator SinarJaya.

    Wahju mengatakan, dengan pemesanan baru ini, VKTR akan terus mempertahankan posisi kepemimpinan nomor satu dalam pengoperasian armada Transjakarta dengan total 152 unit.

    “Kami sangat menghargai kepercayaan Transjakarta dalam memperpanjang kemitraan ini. Bus listrik kami berkontribusi dalam pengurangan jejak karbon dan mendukung keberlanjutan. Kami bangga memimpin perubahan ini dan membantu masyarakat Indonesia untuk beralih ke transportasi umum yang ramah lingkungan,” ujar Gilarsi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Wahju mengatakan, keputusan Transjakara dan Damri untuk kembali mempercayakan pengadaan bus listrik kepada VKTR mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung produk-produk dengan kandungan lokal. Hal ini sekaligus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri nasional.

    Ia mengklaim bus CKD ini memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40%, menjadikan VKTR sebagai perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memenuhi ambang batas TKDN 40% yang ditetapkan pemerintah.

    “VKTR sendiri telah membangun pabrik perakitan CKD kendaraan komersial listrik dengan kapasitas produksi hingga 3.000 unit per tahun,” katanya.

    (kil/kil)

  • Menperin Beberkan Kondisi Industri di RI Terkini

    Menperin Beberkan Kondisi Industri di RI Terkini

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri pengolahan non-migas mengalami peningkatan dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari catatan pada kuartal-I tahun 2025 sebesar 17,50%.

    Capaian ini naik dibanding periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 17,47%, dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16%.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi para pelaku industri non-migas. Kinerja positif ini merupakan wujud nyata dari resiliensi dan daya saing industri nasional di tengah gejolak dampak ekonomi global dan banjir produk impor murah di pasar domestik.

    “Tren peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas ini adalah sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat struktur industri terus berjalan, karena untuk menciptakan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menghasilkan nilai tambah tinggi bagi perekonomian serta penyerapan tenaga kerja,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Dibandingkan dengan kuartal II-2022 pasca COVID-19, kontribusi ekonomi industri pengolahan nonmigas memiliki tren meningkat sampai dengan triwulan I-2025 ini.

    Menurut Agus, salah satu strategi utama yang terus dipacu untuk lebih menguatkan rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, antara lain melalui kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diwujudkan dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kami telah memulai reformasi kebijakan TKDN sejak awal Januari 2025 lalu. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut Agus, hilirisasi adalah kunci untuk mengubah paradigma ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini terbukti memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional di antaranya membuka lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai ekspor.

    “Dengan kombinasi kebijakan hilirisasi, peningkatan TKDN, serta transformasi industri berbasis teknologi dan riset, kami optimistis kinerja dan kontribusi ekonomi sektor industri manufaktur akan terus meningkat dan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan,” tuturnya.

    Bahkan, menurut data World Bank, terjadinya peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) juga turut berdampak pada posisi Indonesia masuk ke dalam negara manufaktur global. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia.

    Tren MVA selalu naik sejak tahun 2019-2023 kecuali pada masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Untuk terus memacu value added ini perlu kebijakan yang strategis, pro-bisnis dan pro-investasi sehingga industri manufaktur kita semakin berdaya saing di kancah global, tambahnya.

    Merujuk data World Bank, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$ 255,96 miliar atau meningkat 36,4% dibanding tahun 2022 sebesar US$ 241,87 miliar.

    Angka di tahun 2023 tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional. Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Prancis.

    Sementara itu, BPS mencatat, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025. Adapun sektor-sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut, antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. Hal ini didukung oleh permintaan yang cukup tinggi selama Ramadan dan Idulfitri.

    Selanjutnya, disokong oleh kinerja industri logam dasar yang tumbuh sebesar 14,47%, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja.

    Selain itu, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,95% karena didorong oleh peningkatan peningkatan permintaan domestik pada momen Ramadan dan Idulfitri, serta peningkatan ekspor.

    (ada/hns)

  • Situasi RI Genting! KPPU Kirim Warning Pemerintah, Hati-Hati Badai PHK

    Situasi RI Genting! KPPU Kirim Warning Pemerintah, Hati-Hati Badai PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando memperingatkan potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan aksi merger-akuisisi, sebagai dampak dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump.

    “Perusahaan yang bergantung pada ekspor ke AS akan mengurangi produksi karena permintaan turun,” kata Aru saat konferensi pers di kantornya, Senin (5/5/2025).

    Ia pun menggambarkan situasi yang tidak mengenakkan, di mana sektor manufaktur seperti tekstil, garmen, alas kaki, hingga furniture menjadi korban pertama. Menurutnya, ketika pesanan dari pasar ekspor anjlok, perusahaan tak punya banyak pilihan selain memangkas produksi, dan jalan tercepat untuk menyesuaikan diri adalah dengan cara melakukan PHK.

    “PHK itu paling mudah dan paling cepat dilakukan untuk efisiensi,” tegasnya.

    Namun, masalah tak berhenti di situ. Aru memprediksi, tekanan global akibat tarif tinggi akan memicu gelombang merger dan akuisisi di tanah air. Banyak perusahaan, demi bertahan hidup, akan memilih bergabung atau diambil alih.

    “Dalam kondisi perang tarif global, merger dan akuisisi untuk meningkatkan efisiensi itu sangat mungkin terjadi,” tukas dia.

    Tapi di balik strategi bisnis itu, ancaman besar mengintai. Akuisisi, terutama oleh perusahaan asing, berpotensi mengubah struktur pasar secara drastis. Ketika satu pemain menguasai pangsa pasar yang besar, kekuatan untuk mengatur harga dan distribusi produk menjadi sangat besar.

    Foto: Cover Fokus 1000 Hari Donald Trump/ Ilham Restu
    Cover Fokus 100 Hari Donald Trump

    “Dengan kekuatan market power yang besar, dia punya potensi untuk meng-adjust pasar. Maka pasar akan terdistorsi oleh perusahaan besar, dan PHK bisa terjadi secara masif,” jelasnya.

    Melihat bahaya tersebut, Aru mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Pengawasan ketat terhadap praktik monopoli, merger, dan akuisisi harus diperkuat. Di saat yang sama, strategi perdagangan perlu disusun hati-hati, khususnya dalam mengatur produk-produk impor.

    “Pemerintah harus berhati-hati menentukan produk apa yang ditingkatkan impornya,” ucap Aru.

    Lebih jauh, Aru juga menyoroti bahaya dari kebijakan tarif tinggi Trump dalam menurunkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menghapus kuota impor.

    “Produk domestik dengan TKDN tinggi akan kalah dengan produk murni impor. Ini jadi disinsentif investasi di sektor manufaktur,” kata dia.

    Dalam situasi ini, UMKM menjadi pihak yang paling rentan terdampak. “UMKM adalah garda depan Indonesia. Jika tidak dijaga hari ini, besok kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” tandas Aru.

    Sebagai langkah konkrit, KPPU membuka ruang konsultasi bagi pelaku usaha yang kesulitan di tengah ketatnya persaingan global.

    “KPPU mendorong pelaku usaha domestik untuk terus melakukan komunikasi dan konsultasi kepada KPPU dalam membahas hambatan usaha serta strategi bisnis,” pungkasnya.

    (wur)

  • Industri Pengolahan Nonmigas Catat Kontribusi 17,50 Persen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    Industri Pengolahan Nonmigas Catat Kontribusi 17,50 Persen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor manufaktur menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2025, industri pengolahan nonmigas  berkontribusi 17,50 persen pada perekonomian nasional.

    Kontribusinya meningkat dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama 17,47 persen dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16 persen.

    Capaian kinerja positif ini wujud nyata dari resiliensi dan daya saing industri nasional di tengah gejolak ekonomi global dan banjir produk impor murah di pasar domestik.

    Strategi yang terus dipacu untuk memperkuat struktur industri manufaktur dalam negeri ialah menguatkan rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bahan baku.

    Kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diwujudkan dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menjadi strategi penting meningkatkan daya saing industri lokal.

    “Kami telah memulai reformasi kebijakan TKDN sejak awal Januari 2025 lalu. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor dan penciptaan lapangan kerja,” tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2025).

    Kebijakan hilirisasi, peningkatan TKDN, serta transformasi industri berbasis teknologi dan riset, diyakini akan membuat  sektor manufaktur akan terus meningkat dan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menurut data World Bank, posisi Indonesia kian kuat sebagai negara manufaktur global, dengan penilaian Manufacturing Value Added (MVA).

    Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia. 

    Merujuk data World Bank, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS atau meningkat 36,4 persen dibanding tahun 2022 sebesar 241,87 miliar dolar AS.

    Angka di tahun 2023 merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional.

    Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia dan Prancis.

    “Tren MVA selalu naik sejak tahun 2019-2023 kecuali pada masa pandemi Covid-19. Untuk terus memacu value added ini perlu kebijakan yang strategis, pro-bisnis dan pro-investasi sehingga industri manufaktur kita semakin berdaya saing di kancah global,” ucap Agus.

    Sementara menurut data BPS, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025.

    Adapun sektor-sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut, antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. Hal ini didukung oleh permintaan yang cukup tinggi selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Selanjutnya, disokong oleh kinerja industri logam dasar yang tumbuh sebesar 14,47 persen, sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja.

    Selain itu, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,95 persen karena didorong oleh peningkatan peningkatan permintaan domestik pada momen Ramadan dan Idul Fitri, serta peningkatan ekspor.

    “Tren peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas ini adalah sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat struktur industri terus berjalan, karena untuk menciptakan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menghasilkan nilai tambah tinggi bagi perekonomian serta penyerapan tenaga kerja,” ujar Menperin.

  • Ketahanan Infrastruktur Eropa Jadi Peringatan Global, Indonesia Harus Memperkuat Pertahanan Siber – Halaman all

    Ketahanan Infrastruktur Eropa Jadi Peringatan Global, Indonesia Harus Memperkuat Pertahanan Siber – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Digital & Cyber Institute (IDCI) menilai bahwa gangguan besar terhadap infrastruktur vital yang terjadi di sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol dan Portugal, merupakan peringatan serius bagi dunia.

    Meskipun akar masalahnya berawal dari gangguan kelistrikan, dampaknya merembet ke sistem digital, sosial, dan ekonomi menandakan perlunya kesiapsiagaan total dalam menghadapi krisis lintas sistem. 

    Insiden ini menegaskan bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan manajerial dan komunikasi krisis yang terintegrasi.

    Menanggapi situasi ini, IDCI merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber dan infrastruktur digital nasional secara menyeluruh melalui enam inisiatif dalam tiga klaster program utama.

    Pertama, IDCI fokus pada penguatan standar dan audit nasional melalui pembentukan National Digital Security Certification & Audit Center (NDSCAC) dan Indonesia Cyber Risk Index (ICRI), yang dirancang sebagai pusat akreditasi legal dan penyusunan indeks risiko siber nasional berdasarkan sektor dan wilayah. 

    Kedua, IDCI mendorong pengembangan kapasitas dan sistem pengawasan teknologi cerdas melalui program Cybersecurity Professional Certification Program (CPCP), serta skema Inspeksi dan Verifikasi Sistem Digital berbasis teknologi Artificial Intelligence dan Blockchain.

    Inisiatif ini dirancang untuk menjamin transparansi dan keandalan teknologi yang bersifat kritikal, seperti sistem pemilu elektronik dan sistem komando pertahanan negara. 

    Ketiga, IDCI menekankan pentingnya penguatan respons krisis terhadap ancaman sistemik melalui pembentukan Industrial Cyber Incident Response Center (ICIRC) dan peluncuran kampanye nasional Digital Trust for Indonesia yang bertujuan untuk membangun kesadaran publik serta memperkuat kepercayaan kolektif terhadap proses transformasi digital nasional.

    Direktur Eksekutif IDCI, Yayang Ruzaldy, menyatakan bahwa insiden lintas negara di Eropa harus menjadi alarm global yang mendorong Indonesia untuk bersikap proaktif dan tidak hanya reaktif. 

    “Ketahanan sistem digital dan infrastruktur vital merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa ditunda, karena menyangkut keselamatan dan stabilitas negara secara menyeluruh,” kata Yayang dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/5/2025).

    Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan, kesiapsiagaan sumber daya manusia, serta sistem komunikasi krisis yang andal dalam membangun ekosistem pertahanan siber nasional.

    Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif IDCI Bidang Keamanan Siber, Mario Romano, menambahkan bahwa Indonesia harus segera membangun arsitektur ketahanan digital dan energi yang mandiri, adaptif, dan terdesentralisasi. 

    Ia menjelaskan bahwa IDCI telah memetakan sejumlah langkah penting yang perlu diambil pemerintah.

    “Salah satunya adalah melakukan assessment keamanan terhadap sistem teknologi informasi dan jaringan di berbagai sektor strategis, seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, perbankan, hingga sistem transportasi nasional,” kata Mario.

    Audit menyeluruh ini diperlukan untuk mengidentifikasi celah serta menetapkan prioritas penguatan sistem pertahanan digital secara sektoral.

    Mario juga menyoroti pentingnya penggunaan produk dalam negeri yang berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. 

    Pemanfaatan teknologi lokal tidak hanya akan mendukung pertumbuhan industri nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap sistem asing yang rawan intervensi dan sabotase.

    Selain itu, dia mengingatkan bahwa desain arsitektur infrastruktur nasional harus mengadopsi pendekatan redundansi dan desentralisasi.

    Dengan demikian, apabila terjadi serangan atau kerusakan pada satu titik sistem, operasi nasional tetap dapat berlangsung melalui jalur atau simpul alternatif.

    IDCI juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada ketahanan digital dan energi nasional. 

    Satuan tugas ini diharapkan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas teknologi, serta pelaku industri, untuk memastikan koordinasi kebijakan dan eksekusi tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terstruktur. 

    Terakhir, Mario menegaskan bahwa kemitraan teknologi dalam negeri harus diperkuat, terutama dengan pelaku inovasi digital seperti startup keamanan siber dan perguruan tinggi teknologi. 

    Mereka harus menjadi mitra utama dalam menghasilkan solusi-solusi strategis yang berbasis pada kebutuhan riil dan karakteristik Indonesia.

    Melalui serangkaian langkah ini, IDCI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun benteng pertahanan digital nasional yang kokoh di tengah meningkatnya ancaman hybrid dan kompleksitas krisis global yang terus berkembang.

  • Pengusaha Buka Suara soal Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing

    Pengusaha Buka Suara soal Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing

    Jakarta –

    Kalangan pengusaha buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing. Pengusaha kompak meminta pemerintah agar tetap berhati-hati dan mengkaji terlebih dahulu.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menyampaikan rencana tersebut perlu dikaji secara teknokratis oleh akademisi. Hal ini sebagai upaya agar dapat melihat permasalahan di sistem tersebut.

    “Ya, jadi memang harus ada pengkajian teknokratis ya yang dilakukan oleh akademisi mengenai outsourcing secara komprehensif. Persoalannya di mana? Apa di sistemnya atau di implementasinya? Kalau memang implementasinya yang kurang ya diperbaiki,” kata Bob kepada detikcom, Minggu (4/5/2025).

    Bob menjelaskan perusahaan outsourcing tidak hanya berdiri di Indonesia saja, tapi juga di negara lain, seperti India dan Filipina. Bahkan di dua negara tersebut perusahaan outsourcing dapat bersaing secara global.

    Bob menerangkan pemerintah bisa melakukan pembinaan ke perusahaan outsourcing untuk memperbaiki praktiknya. Menurut Bob, penghapusan outsourcing justru memperketat regulasi. Padahal pemerintah berencana melakukan deregulasi.

    “Ya justru kita berharap bukan penghapusan outsourcing, justru kita berharap relaksasi, peraturan-peraturan gitu loh. Pemerintah sendiri kan waktu Pak Presiden di Gedung Mandiri ya, waktu itu kan juga ada bicara bahwa kita harus melakukan relaksasi. TKDN mau direlaksasi, impor mau direlaksasi. Masa undang-undang tenaga kerjanya malah diperketat, enggak direlaksasi. Nah itu kan tujuannya supaya ekonomi berguling, supaya lebih banyak lagi orang yang bekerja,” jelas Bob.

    Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam memutuskan rencana tersebut. Menurut dia, penghapusan sistem outsourcing dibutuhkan kajian mendalam serta evaluasi yang komprehensif.

    “Kami dari pelaku usaha berharap bahwa ide ini perlu dilakukan kajian evaluasi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kami dari pelaku usaha akan siap memberikan masukan saran dan pandangan. Nah sehingga kita mendapat satu keputusan yang tepat apakah memang outsourcing ini sudah layak dihapuskan, apa tidak,” kata Sarman kepada detikcom.

    Sarman menilai dunia usaha masih membutuhkan perusahaan outsourcing, terutama yang bergerak di bidang jasa. Selain itu, Sarman menyebut penghapusan sistem tersebut justru semakin mempersempit lapangan pekerjaan.

    Terkait pengupahan, Sarman menilai dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih dibahas pemerintah. Bahkan pemerintah bisa menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang upah outsourcing.

    “Memang masalah standar upah untuk outsourcing memang masih perlu dimasukkan mungkin ya dalam Apakah nanti di PP atau mungkin di Permen misalnya. Tapi yang jelas bahwa memang kekhawatiran kekhawatiran yang disampaikan oleh teman-teman Serikat Pekerja itu ya itu nanti bisa didiskusikan jadi dimasukkan dalam sebuah regulasi sehingga memiliki satu standar dan juga kepastian dalam hal ini,” terang Sarman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana untuk menghapus skema kerja outsourcing. Rencana tersebut akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan segera dibentuk.

    “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional memikirkan bagaimana caranya, kalau bisa segera-tapi secepat-cepatnya-kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di peringatan May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    (kil/kil)

  • Mobil Listrik Seres 3 Bakal Diproduksi Lokal di Cikande

    Mobil Listrik Seres 3 Bakal Diproduksi Lokal di Cikande

    Jakarta –

    PT Sokonindo Automobile telah meluncurkan Seres 3 di pameran Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2025. Kendaraan listrik tersebut akan langsung dirakit lokal di pabrik Cikande, Banten.

    Kepastian tersebut diungkapkan Alexander Barus selaku Presiden Direktur PT Sokonindo Automobile. Dia berharap, seluruh kendaraan Seres yang dijual di Indonesia akan dirakit di dalam negeri.

    “Jadi ini langsung diproduksi lokal di Cikande. Kalau TKDN-nya kurang lebih 40-45 persen,” ujar Alexander Barus saat peluncuran produk di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    SERES 3 di PEVS 2025 Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Barus memastikan, sekalipun ada rencana pelonggaran TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang digaungkan pemerintah, namun pihaknya tetap akan melokalisasi seluruh produknya di Indonesia. Sebab, itu sudah menjadi komitmennya sejak awal.

    “Kita tetap saja bagaimana pun akan mem-push produk lokal. Karena bagaimanapun, kalau sumber, spare part, komponen semua lokal akan lebih murah. Jadi terlepas dari ada TKDN atau tidak, kita tetap push untuk bisa lokalisasi produk dan spare part kita,” kata dia.

    Sebagai catatan, mobil listrik Seres 3 punya dimensi yang lumayan kompak, yakni panjang 4.385 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.650 mm, dan jarak sumbu roda 2.655 mm. Sementara pilihan warnanya ada hitam, abu-abu, putih dan merah.

    PT Sokonindo Automobile resmi meluncurkan Seres 3 di pameran Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2025. Kendaraan berjenis SUV listrik tersebut akan menantang produk lain di kelasnya, seperti Omoda E5 dan BYD Atto 3, Selasa (29/4/2025). Foto: Rifkianto Nugroho

    Secara desain, Seres E3 punya tampilan yang agresif berkat garis-garis tajam di hampir seluruh bagian. Model lampu utama atau headlamp-nya cukup modern dengan desain grill yang minimalis.

    Seres 3 menggunakan baterai dengan kapasitas 54 kwh yang mampu menempuh jarak 412 km (pengukuran NEDC). Sementara pengisian daya dari 20 ke 80 persen hanya memerlukan waktu 40 menit!

    Kendaraan tersebut dibekali motor listrik dengan semburan tenaga 201 dk dan torsi 310 Nm. Kemudian kecepatan maksimumnya diklaim tembus 165 km/jam dan melesat dari nol ke 100 km/jam dalam waktu 8,5 detik.

    Soal fitur, Seres E3 dilengkapi cluster instrumen digital besar berukuran 10,25 inci dan head unit layar sentuh dengan ukuran serupa. Selain itu, ada wireless charging atau pengecasan nirkabel, auto-hold, cruise control, hill start assist, brake assist, serta sistem keselamatan aktif dan pasif yang meningkatkan kenyamanan berkendara.

    Seres 3 sudah bisa dipesan di PEVS 2025 melalui skema prebook. Sementara harganya berkisar Rp 370-390 jutaan dengan status on the road Jakarta.

    (sfn/lua)

  • Mobil Listrik AION Made in Indonesia Siap Mengaspal, Pabriknya Mulai Ngebul Bulan Ini!

    Mobil Listrik AION Made in Indonesia Siap Mengaspal, Pabriknya Mulai Ngebul Bulan Ini!

    Jakarta –

    Setelah lama ditunggu, akhirnya GAC AION memastikan pabriknya mulai ‘ngebul’ di bulan ini. Fasilitas produksi hasil investasi Indomobil Group itu terletak di Cikampek, Jawa Barat, dan akan langsung menggarap mobil listrik AION.

    Kabar ini dikemukakan oleh Direktur Indomobil Group Andrew Nasuri saat ditemui oleh detikcom di Shanghai, China, beberapa waktu lalu. Menurut Andrew, mereka tengah melakukan finalisasi sebelum pabriknya benar-benar beroperasi.

    “Kalau pabrik itu sebetulnya bulan ini sudah mulai SOP. Jadi lagi diurus semuanya, technically-nya, quality control-nya bulan ini,” ujar Andrew pada akhir April 2025 lalu.

    Lebih lanjut, Andrew menyatakan bahwa bulan depan produksi tipe pertama sudah dimulai.

    “Jadi bulan depan itu sudah mulai produksi tipe pertama kami, jadi sudah mulai jualan tipe pertama,” lanjutnya.

    Keseriusan Indomobil Group dalam membesarkan merek GAC AION di Indonesia sangat terlihat dari penggarapan pabrik ini. Buktinya, mereka tak mau menaruh merek asal Guangzhou, China ini menumpang di fasilitas Indomobil yang sudah ada sebelumnya.

    “Itu pabrik baru (bukan yang sudah ada) yang di-invest oleh Indomobil di Cikampek,” tegas Andrew.

    GAC AION Y Plus Foto: M Luthfi Andika/detik.com

    Saat ditemui oleh detikcom pertengahan tahun 2024 lalu, pihak AION Indonesia menyebutkan bahwa fasilitas produksi mereka ini mampu merakit hingga 50 ribu unit mobil dalam setahun. Bahkan, angka ini bisa bertambah sesuai dengan permintaan.

    “Jadi kapasitas yang dipakai itu kita bangun secara bertahap. Di tahap awal, kita bangun kapasitas 50 ribu unit (setahun) kemudian itu akan berkembang sesuai pertumbuhan market share,” ujar Andry Ciu CEO AION Indonesia.

    AION Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk merakit mobil listrik dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi. Mulanya, diklaim, mereka akan fokus memenuhi TKDN 40 persen dan meningkat di tahun berikutnya.

    Perlu diingat, saat ini GAC Indonesia sudah menjual beberapa mobil listrik. Di antaranya ada AION Y Plus dan AION V yang fenomenal di awal 2025 ini. Selain itu, ada juga Hyptec HT.

    (mhg/lua)