Xcloud.id

Topik: TKDN

  • Ternyata RI Tak Langsung Kena Tarif 19% 1 Agustus, Ini Alasannya

    Ternyata RI Tak Langsung Kena Tarif 19% 1 Agustus, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia, menurut pengusaha, tidak langsung berlaku 19% pada 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pemberlakuan tarif pada tenggat waktu tersebut diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menjelaskan saat ini proses negosiasi dagang masih berlangsung antara Indonesia dan AS. Namun sudah ada satu framework agreement yang dicapai kedua belah pihak.

    Sebagai informasi, sebelum kena tarif 19% dari AS Indonesia terancam oleh tarif 32%. Namun, lobi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap AS berhasil menurunkan besaran tarif tersebut.

    “Ini semua masih dalam proses. Jadi, negosiasi ini secara teknis belum selesai. Dan selama dia belum selesai, dan targetnya bukan 1 Agustus untuk Indonesia karena Indonesia sudah mencapai satu framework di mana ini akan terus berlanjut negosiasinya,” jelas Shinta dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Artinya selama belum ada kesepakatan teknis yang dicapai maka Indonesia hanya terkena tarif 10%. Artinya, meskipun negosiasi berlangsung lama tapi Indonesia tetap terkena tarif 10%.

    “Selama kita belum mencapai kesepakatan secara teknis, maka yang dikenakan hanya resiprokal sebesar 10%. Jadi dengan kata lain kita mau berlama-lama negosiasi juga nggak apa-apa juga karena yang kita dapatkan 10%. Belum ada yang kita kondisi-kondisi yang juga harus kita siapkan,” sebut Shinta.

    Ia juga mengomentari permintaan AS untuk dibebaskan TKDN terhadap barang mereka yang masuk Indonesia. Menurut Shinta, dalam penerapannya tidak bisa langsung dan tentu harus mengikuti aturan yang disepakati dalam negosiasi.

    “Nah, yang penting adalah nantinya dalam proses negosiasi secara teknis legal, karena kalau perjanjian itu nantinya akan legal, itu binding legal, itu ada kata-kata seperti apa? Karena setahu saya tetap ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi ini kan proses negosiasi, kita tidak bisa hanya, oh pokoknya tidak ada local content. Tidak mungkin posisi seperti itu. Apa? Tidak ada local content seperti apa?” tutur Shinta.

    (ily/hns)

  • Rencana Penghapusan TKDN Bikin Industri Alkes Dalam Negeri Cemas

    Rencana Penghapusan TKDN Bikin Industri Alkes Dalam Negeri Cemas

    Jakarta –

    Industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri menghadapi tantangan baru seiring dengan berkembangnya kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan sebesar 19% .Tantangan tersebut terkait rencana peniadaan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN ) yang merupakan hasil kesepakatan dagang kedua negara.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama dalam menjaga keberlangsungan ekosistem alkes nasional. Dalam hal ini penting untuk berkolaborasi antara produsen lokal dan pelaku impor untuk menghadapi tantangan baru tersebut. Dengan sinergi yang erat diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih kuat dan kompetitif.

    “Yang penting, pemerintah sebagai regulator dapat menciptakan regulasi yang membuat playing field-nya menjadi normal. Artinya setiap pengusaha, baik impor maupun lokal, punya kesempatan untuk bersaing secara sehat,” jelas Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI), Randy H. Teguh dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

    Randy menegaskan bahwa peniadaan persyaratan TKDN ini dinilai akan menambah keruhnya situasi investasi dalam industri alkes domestik. HIPELKI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis yang tepat agar tidak mengorbankan pembangunan ekosistem alkes nasional yang menjadi salah satu sektor strategis bagi upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Isu peniadaan TKDN sebagai hasil dari negosiasi tarif antara Amerika Serikat dan Indonesia telah membuat kondisi ekosistem alkes semakin keruh. Banyak investor yang jadi tidak percaya diri untuk menanamkan modal di sektor ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Imam Subagyo, melihat adanya peluang ekspor ke Amerika Serikat dengan skema tarif baru yang menguntungkan Indonesia. Diakui bahwa AS menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor produk alkes.

    Dia menjelaskan bahwa produk alkes dari AS yang masuk ke Indonesia umumnya bersifat sangat spesifik dan berteknologi tinggi, yang saat ini belum bisa diproduksi secara lokal. Oleh sebab itu kebijakan impor produk alkes dari AS tidak mengganggu industri dalam negeri.

    “Untuk alat kesehatan yang impor dari Amerika, adalah produk-produk sangat spesifik, sangat advance, dengan teknologi yang sangat tinggi. Kami dari ASPAKI, insya Allah tidak ada kendala untuk ekspor ke Amerika,” tambahnya.

    Meskipun demikian, berbagai pihak tetap mengingatkan bahwa kebijakan perdagangan internasional seharusnya tidak menghambat pembangunan industri dalam negeri. Diperlukan kebijakan yang adil dan berimbang agar industri alat kesehatan Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama di kancah global.

    (kil/kil)

  • Segini Jarak Tempuh Toyota bZ4X Rakitan Lokal

    Segini Jarak Tempuh Toyota bZ4X Rakitan Lokal

    Jakarta –

    Toyota mengenalkan bZ4X rakitan lokal di ajang GIIAS 2025. Dirakit di dalam negeri, berapa jarak tempuh Toyota bZ4X?

    Toyota bZ4X kini dirakit lokal. Ini merupakan mobil listrik pertama Toyota yang dirakit di Indonesia. Perakitan mobil listrik bZ4X secara lokal ini merupakan langkah Toyota dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik. Diharapkan dengan diproduksi lokal, bZ4X akan lebih mudah dijangkau. Begitu juga dengan ketersediaan suku cadang diharapkan bisa memudahkan konsumen dalam perawatan kendaraannya.

    “Kita kepengin growth with Indonesia, selalu ada untuk Indonesia jadi kita datang, kita nggak janji, kita buktikan bahwa kita local production di sini. Dengan local production, akan ada multiplier effect, menciptakan employement rate, consumption akan bergerak, dengan demikian spiral effect-nya tumbuh bareng, Indonesia tumbuh. Itu dua tujuan kenapa kita putusin untuk local production bZ4X,” ungkap Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Jap Ernando Demily.

    Soal spesifikasi belum diungkap lebih lanjut. Namun soal jarak tempuhnya tak berbeda dengan versi global. Untuk diketahui, Toyota bZ4X dibekali dengan baterai lithium-ion berkapasitas 71,4 kWh. Berbekal baterai tersebut, Toyota bisa menempuh jarak hingga 500 km. Artinya kamu bisa menempuh Jakarta-Semarang dalam satu kali pengecasan.

    Meski sudah mengenalkan bZ4X rakitan lokal, Toyota belum mengungkap secara blak-blakan kapan mobil listrik itu masuk jalur produksi. Namun yang jelas produksinya akan mengikuti permintaan di pasar. Dirakit secara lokal, Toyota juga belum secara gamblang mengungkap soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada bZ4X.

    “Lokal produksi kan juga secara bertahap mulai dari assembly dan kita bangun pabrik engine, baru kemudian lokalisasi komponennya, tahapan kaya gitu. Kalau serius bangun industri kan begitu, nah kita juga melampaui stepping seperti itu,” jelas Vice President Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam.

    Begitu juga soal harga. Saat ini belum diungkap dengan merinci karena produk memang belum dijual. Yang jelas, ketika nanti masuk jalur produksi di Indonesia, baik Ernando dan Bob sepakat harga bZ4X itu bakal lebih kompetitif. Sebagai informasi, saat ini Toyota bZ4X ditawarkan dengan banderol Rp 1,2 miliaran.

    (dry/rgr)

  • Aturan TKDN Bakal Diubah, Pemerintah Klaim Bukan Karena AS

    Aturan TKDN Bakal Diubah, Pemerintah Klaim Bukan Karena AS

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyusun aturan baru terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi TKDN dilakukan beberapa waktu usai negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tercapai.

    Sebagai informasi, TKDN berfungsi melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Rencananya perubahan TKDN akan diluncurkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “TKDN juga kami masih membahas. Nanti full dari Pak Menteri akan me-launching reformasi TKDN, tanggalnya tunggu aja kapannya. Tapi yang pasti kami akan membuat TKDN tetap ada di kami,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Arri Cahyani saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Ia juga memastikan bahwa TKDN tidak akan dihapus, serta hasil reformasinya berlaku menyeluruh atau bukan hanya untuk AS. Sebagai informasi, AS sebelumnya meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%.

    Dalam kesepakatan ini, AS meminta ketentuan TKDN dihapus untuk perusahaan dan barang asal AS. Meskipun, pemerintah telah memastikan bahwa tidak semua produk AS dibebaskan dari ketentuan TKDN.

    “Secara keseluruhan (berlakunya), nggak tergantung karena AS, karena produk lain juga banyak. Ini sebenarnya kalau kita hanya terpaku sama AS kan diskriminasi namanya,” sebut Alexandra.

    Terkait pembebasan TKDN di sejumlah sektor, Alexandra menyebut hal itu masih dibahas di internal Kemenperin. Yang pasti, kata dia, modifikasi aturan TKDN berlaku menyeluruh dan bukan hanya terhadap AS.

    Namun Alexandra belum bisa memastikan kapan aturan tersebut terbit. Saat ini Menperin dan jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian terus berdiskusi mengenai reformasi TKDN.

    Pada kesempatan itu, Alexandra menekankan pentingnya peran TKDN dalam menjaga daya saing produk lokal dari serbuan barang impor. Dengan adanya TKDN minimal bahan baku dalam negeri akan terserap dan diubah menjadi barang jadi.

    “Kami berharap TKDN masih tetap ada, karena memang TKDN itu untuk agar produk-produk kita lokal, kalau memang ada bahan baku kita bisa dipakai, bisa berdaya saing. Lah kalo TKDN nggak ada kita akan kebanjiran produk impor dong. Itu kan yang tidak kita inginkan. Kita ingin produk dalam negeri kita, atau minimal bahan baku dalam negeri kita berdaya saing dan bisa digunakan jadi barang jadi,” tutup dia.

    Tonton juga video “Sorotan Pengamat ke Pemerintah soal Aturan TKDN Produk AS” di sini:

    (kil/kil)

  • Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mempersiapkan langkah konkret untuk meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat (AS), yakni LPG.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal tersebut usai melaporkan perkembangan sektor energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (28/7/2025).

    “Ya, salah satu yang dibahas tadi memang soal impor energi dari AS,” kata Bahlil kepada wartawan.

    Menurutnya, pemerintah telah sepakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah atau crude oil, dan liquefied petroleum gas (LPG) dari AS dengan nilai sekitar US$15 miliar. Langkah ini, ujar Bahlil, akan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan harga yang kompetitif.

    “Itu akan kami lakukan dengan langkah-langkah yang memperhatikan nilai keekonomian. Harganya harus kompetitif. Sekarang kami sedang buat perangkatnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa proses impor LPG dari AS sebenarnya sudah dimulai dan pemerintah saat ini fokus pada peningkatan volume. Namun, ketika ditanya mengenai besaran volume tambahan, dia enggan menjawab rinci.

    “Kami lihat nanti perinciannya,” ucapnya.

    Langkah ini, kata Bahlil, sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi dari wilayah lain, seperti Timur Tengah dan Asia.

    Seperti diketahui, Indonesia sepakat untuk melakukan pembelian sejumlah produk AS dengan komitmen belanja senilai total US$22,7 miliar atau sekitar Rp370,17 triliun (asumsi kurs Rp16.307 per US$). Kesepakatan ini mencakup, pengadaan pesawat terbang senilai US$3,2 miliar; pembelian produk pertanian, termasuk kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas dengan perkiraan nilai total US$4,5 miliar; pembelian produk energi, termasuk LPG, minyak mentah, dan bensin, dengan perkiraan nilai US$15 miliar.

    Selain kesepakatan tarif tersebut, keduanya sepakat menghapus hambatan perdagangan tarif dan nontarif, salah satunya penghapusan sekitar 99% hambatan tarif untuk berbagai macam produk industri AS dan produk makanan dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.

    Sebaliknya, AS akan mengurangi hingga 19% tarif resiprokal untuk barang-barang asal Indonesia dan mengurangi lebih lanjut besaran tarif resiprokal untuk komoditas tertentu yang tidak tersedia secara alami atau diproduksi secara domestik di AS.

    Selain itu, kedua negara berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

    Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

    Kesepakatan lainnya, Indonesia juga telah berkomitmen untuk bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja beserta dampaknya.

  • Terungkap, Ini Spesifikasi Vivo V60 yang Sudah Kantongi Sertifikasi TKDN – Page 3

    Terungkap, Ini Spesifikasi Vivo V60 yang Sudah Kantongi Sertifikasi TKDN – Page 3

    Spesifikasi lengkap dari Vivo V60 telah muncul di Geekbench, mengungkapkan beberapa detail mendalam seperti penggunaan chipset Snapdragon 7 Gen 4  sebagai tenaga utamanya.

    Dukungan RAM 8GB LPDDR4X super ngebut untuk menopang multitasking harian akan cukup mempermudah kinerja dalam menyelesaikan pekerjaanmu.

    Hadir dengan basis sistem operasi Android 15, ponsel ini dirumorkan bakal memiliki persilangan antarmuka dengan OriginOS–sebuah sistem operasi ekslusif dari jajaran Vivo pasar lokal (China).

    Terdaftar dengan sertifikasi TUV, perangkat ini juga memiliki dukungan pengisian daya cepat setidaknya sebesar 90W. Cocok untuk mengimbangi kinerja ngebut dari chipset, sehingga pengguna tidak perlu khawatir durasi pengisian ulang baterai.

    Karena Vivo V60 memiliki tampang yang mirip dengan Vivo S30 (produk pasar lokal China), kemungkinan besar ponsel ini akan disertai layar OLED 6,67 inci, dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz.

    Tak luput pula, sudah seperti sebuah kewajiban bagi ponsel zaman sekarang, Vivo V60 akan menggunakan pemindai sidik jari dalam layar.

    Penerapan sensor di dalam layar dinilai lebih efektif untuk mempermudah pengguna karena memiliki posisi yang lebih natural dengan genggaman tangan.

    Di sisi lain, sektor kamera dari ponsel ini cukup terkesan premium dan berkelas dengan tiga kamera belakang yang memiliki konfigurasi: 50MP OIS (kamera utama), 8MP (kamera ultra-wide), dan 50MP (lensa periskop dengan 3x optical zoom).

     

  • Kemenperin Tata Ulang TKDN, Kapan Meluncur? – Page 3

    Kemenperin Tata Ulang TKDN, Kapan Meluncur? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara terkait pembebasan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diminta pemerintah Amerika Serikat (AS). Ketentuan dalam bagian negosiasi tarif itu hanya akan berlaku bagi sebagian produk.

    Syarat TKDN sendiri masuk dalam konteks permintaan pembebasan hambatan non-tarif dari pemerintah AS. Airlangga bilang, hal itu memungkinkan untuk produk sektor telekomunikasi, pusat data (data center), hingga alat kesehatan. Namun, ketentuan mengenai impor yang diatur kementerian terkait masih berlaku.

    “Terkait dengan local content ataupun TKDN, ini terbatas pada program Telecommunication, Information, and Communication (TIC), data center, alat kesehatan, dan tetap memenuhi peraturan impor yang dilakukan oleh kementerian teknis,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Sebagai informasi, dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis Gedung Putih, syarat TKDN disebut berkaitan dengan kesepakatan tarif antar kedua negara. Indonesia dan AS disebut sepakat untuk menyelesaikan berbagai hambatan non-tarif, termasuk TKDN yang berpengaruh pada perdagangan dan investasi bilateral.

    Sejalan dengan ini, Airlangga juga menyinggung soal permintaan Gedung Putih agar standar otoritas obat dan makanan AS (Food and Drug Administration/FDA) untuk produk asal Amerika Serikat. Hal ini menurutnya pernah berlaku ketika Indonesia menggunakan vaksin luar negeri saat masa pandemi Covid-19.

    “Nah, ini pernah kita lakukan terkait mekanisme ini pada saat Covid-19. Kita bisa menerima vaksin yang dikeluarkan oleh negara-negara barat lainnya seperti mulai dari AstraZeneca sampai Pfizer, berbasis pada FDA masing-masing. Dengan protokol WHO, BPOM bisa menerima dan mendistribusikannya kepada masyarakat,” tutur dia.

  • Aturan TKDN Bakal Direformasi, Kemenperin Pastikan Bukan Cuman buat AS

    Aturan TKDN Bakal Direformasi, Kemenperin Pastikan Bukan Cuman buat AS

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal melakukan reformasi terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sebagai informasi, TKDN berfungsi melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Arri Cahyani menyebut aturan baru akan diluncurkan langsung Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia pun memastikan TKDN tidak akan dihapus oleh pemerintah.

    “TKDN juga kami masih membahas. Nanti full dari Pak Menteri akan me-launching reformasi TKDN, tanggalnya tunggu saja kapannya. Tapi yang pasti kami akan membuat TKDN tetap ada di kami,” katanya saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Ia juga memastikan hasil reformasi TKDN tidak hanya berlaku untuk Amerika Serikat (AS). Sebagai informasi, AS sebelumnya meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%.

    Dalam kesepakatan ini, AS meminta ketentuan TKDN dihapus untuk perusahaan dan barang asal AS. Meskipun, pemerintah telah memastikan bahwa tidak semua produk AS dibebaskan dari ketentuan TKDN.

    “Secara keseluruhan (berlakunya), nggak tergantung karena AS, karena produk lain juga banyak. Ini sebenarnya kalau kita hanya terpaku sama AS kan diskriminasi namanya,” sebut Alexandra.

    Terkait pembebasan TKDN di sejumlah sektor, Alexandra menyebut hal itu masih dibahas di internal Kemenperin. Yang pasti, kata dia, modifikasi aturan TKDN berlaku menyeluruh dan bukan hanya terhadap AS.

    Namun Alexandra belum bisa memastikan kapan aturan tersebut terbit. Saat ini Menperin dan jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian terus berdiskusi mengenai reformasi TKDN.

    Pada kesempatan itu, Alexandra menekankan pentingnya peran TKDN dalam menjaga daya saing produk lokal dari serbuan barang impor. Dengan adanya TKDN minimal bahan baku dalam negeri akan terserap dan diubah menjadi barang jadi.

    “Kami berharap TKDN masih tetap ada, karena memang TKDN itu untuk agar produk-produk kita lokal, kalau memang ada bahan baku kita bisa dipakai, bisa berdaya saing. Lah kalo TKDN nggak ada kita akan kebanjiran produk impor dong. Itu kan yang tidak kita inginkan. Kita ingin produk dalam negeri kita, atau minimal bahan baku dalam negeri kita berdaya saing dan bisa digunakan jadi barang jadi,” tutup dia.

    Tonton juga video “Sorotan Pengamat ke Pemerintah soal Aturan TKDN Produk AS” di sini:

    (ily/kil)

  • Suzuki Fronx Diproduksi Lokal, Ini Untungnya buat Konsumen

    Suzuki Fronx Diproduksi Lokal, Ini Untungnya buat Konsumen

    Jakarta –

    Suzuki telah meluncurkan SUV baru untuk pasar Indonesia, Suzuki Fronx. Mobil ini sudah diproduksi secara lokal di pabrik PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ini untungnya buat konsumen.

    Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), mengatakan jika konsumen membeli kendaraan yang diproduksi lokal, maka secara langsung sudah membantu industri otomotif Indonesia. Sebab, industri otomotif adalah industri padat karya yang melibatkan banyak pihak bahkan sampai menyerap 1,5 juta tenaga kerja.

    “Selain itu, karena diproduksi di dalam negeri, maka harga yang didapatkan pun biasanya lebih kompetitif. Sparepart availability (ketersediaan suku cadang) pun akan lebih terjamin, karena semua parts diproduksi di dalam negeri,” kata Harold kepada detikOto.

    “Dan yang pastinya komitmen jangka panjang akan model tersebut sehingga secara tidak langsung akan berimbas dengan ‘kestabilan’ harga after sales,” sambung Harold.

    Suzuki Fronx bermain di kelas SUV ringkas. Mobil ini sudah mendapatkan teknologi hybrid yang disebut Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) khususnya untuk tipe GX dan SGX.

    Mesin K15B (non-hybrid) pada Fronx tipe GL memiliki tenaga maksimal hingga 104,7 PS / 6.000 rpm dan torsi maksimal 138 Nm / 4.400 rpm. Sedangkan mesin K15C mild hybrid pada tipe GX dan SGX memiliki tenaga maksimal 100,6 PS / 6.000 rpm dan torsi maksimal 135 Nm / 4.400 rpm.

    Sebagai produk lokal, Suzuki Fronx tetap dibekali segudang fitur yang dibutuhkan konsumen. Salah satunya adalah fitur ADAS yang disebut Suzuki Safety Support. Ada beberapa fungsi keselamatan dalam fitur tersebut di antaranya Dual Sensor Brake Support, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Departure Warning, High Beam Assist, Hill Hold Control, hingga Electronic Stability Program.

    Suzuki Fronx ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Mobil ini dijual mulai Rp 250 jutaan hingga Rp 320 jutaan.

    Produk Lokal Bantu Dongkrak Ekonomi Nasional

    Suzuki Fronx memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian, Suzuki Fronx memiliki TKDN 60 persen.

    Tak tanggung-tanggung, untuk memproduksi lokal Suzuki Fronx, Suzuki pun menanamkan investasi yang tidak sedikit. Di awal tahun lalu, Suzuki mengumumkan adanya penambahan investasi Rp 5 triliun untuk memproduksi lokal model baru tersebut.

    Suzuki memamerkan Fronx di GIIAS 2025. Tak hanya mobil utuh yang sudah jadi, Suzuki juga menghadirkan rangka mobil dan Fronx yang terbelah. Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Suzuki juga melibatkan lebih dari 200 perusahaan lokal dalam penyediaan komponen produksi. Bahkan, industri UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga dilibatkan sebagai penyedia aktivitas penunjang non-produksi yang jika dijumlahkan bisa melebihi 250 perusahaan mitra.

    Selain itu, pabrik Suzuki dipercaya akan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat lahirnya Suzuki Fronx di Indonesia ikut menambah lineup produksi mereka.

    “Kami percaya, aksi ini juga akan memperkuat iklim industri nasional agar tetap sehat melalui efek berganda secara ekonomi,” kata Managing Director PT Suzuki Indomobil Motor, Shodiq Wicaksono.

    Suzuki memamerkan Fronx di GIIAS 2025. Tak hanya mobil utuh yang sudah jadi, Suzuki juga menghadirkan rangka mobil dan Fronx yang terbelah. Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOtoPesanan Membludak, Suzuki Kebut Produksi

    Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Motor dan PT Suzuki Indomobil Sales Minoru Amano menyebut, Suzuki Fronx mendapat pesanan hingga 4.000 unit. Padahal, mobil ini baru meluncur di Indonesia.

    Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra menambahkan, jumlah pemesanan Suzuki Fronx itu melebihi rencana produksi di pabrik Suzuki. Alhasil, konsumen kemungkinan harus menunggu sampai unit Suzuki Fronx pesanannya tiba di garasi rumah. Meski begitu, Suzuki akan mengebut produksi Fronx. Apalagi mobil ini sudah diproduksi secara lokal sehingga seharusnya lebih mudah berkoordinasi untuk mempercepat produksi.

    “Saat ini secara volume sangat tinggi, bahkan pemesanan melebihi perencanaan produksi kami. Memang ada sedikit kebutuhan waktu. Kami bekerja keras untuk mempercepat pendistribusian. Memang ada sedikit waktu tunggu,” kata Donny ditemui di GIIAS 2025 di ICE, BSD, Tangerang.

    “Jadi kalau kita bisa asumsikan, bahwa kami mendapatkan pemesanan 4.000 unit, dan saat ini produksinya belum sampai 4.000 unit. Akan ada sedikit perbedaan waktu,” ucap Donny.

    (rgr/riar)

  • Indonesia-Turki Perkuat Pembangunan Ekosistem Industri Maritim – Page 3

    Indonesia-Turki Perkuat Pembangunan Ekosistem Industri Maritim – Page 3

    Sebelumnya, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bersama badan klasifikasi asal Turki, Türk Loydu, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, di Jakarta.

    Pertemuan ini dilakukan bersama Ketua Majelis BKI, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan industri maritim nasional.

    Dalam pertemuan tersebut, Direktur BKI dan Türk Loydu menyampaikan komitmen bersama untuk mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembangunan kapal TNI Angkatan Laut. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian pertahanan maritim Indonesia melalui kolaborasi antar lembaga klasifikasi nasional-internasional.

    Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto mengatakan langkah BKI dan Türk Loydu sebagai bagian dari sinergi lintas negara. Tentunya bakal membuat Indonesia kuat dalam industri maritim.

    ” Dalam mendukung visi Indonesia yang mandiri di sektor pertahanan dan industri maritim,” katanya.

    Kolaborasi ini sejalan dengan misi BKI sebagai badan klasifikasi nasional yang terus berupaya memperluas jaringan kerja sama global guna mendukung penguatan kapasitas industri maritim Indonesia.