Topik: TKDN

  • Tarif AS hingga revisi relaksasi impor buat PMI manufaktur naik

    Tarif AS hingga revisi relaksasi impor buat PMI manufaktur naik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS), perjanjian IEU-CEPA, revisi aturan relaksasi impor, dan kebijakan TKDN membuat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada Juli naik setelah empat bulan beruntun turun.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Jumat menyatakan PMI manufaktur Indonesia pada Juli yang berada di angka 49,2 poin tersebut melonjak 2,3 poin dari bulan sebelumnya yang di angka 46,9 poin.

    PMI manufaktur Indonesia pada bulan Juli juga mampu melampaui PMI manufaktur Jepang yang di angka 48,8, Prancis 48,4, Inggris 48,2, Korea Selatan 48,0, dan Taiwan 46,2 poin.

    “PMI naik karena beberapa minggu terakhir terdapat dinamika kebijakan yang membuat pelaku industri lebih optimistis,” kata dia

    Menurut Jubir Kemenperin, optimisme para pelaku industri dalam negeri itu karena di antaranya terjalin kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS.

    “Berkat kepiawaian Bapak Presiden Prabowo dalam bernegosiasi, Indonesia berhasil memperoleh tarif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Hal ini menjadi modal penting bagi peningkatan daya saing industri nasional,” ungkapnya.

    Selanjutnya, kebijakan yang dinilai pro industri, yakni kemajuan perundingan IEU-CEPA. Perjanjian dagang ini dinilai sangat dinanti dan diapresiasi oleh pelaku industri karena akan membuka hambatan ekspor yang selama ini dihadapi oleh produk manufaktur Indonesia.

    Perjanjian IEU-CEPA ini juga diyakini akan membuka akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Eropa secara lebih luas dan kompetitif.

    “Selain itu, revisi Permendag 8 Tahun 2024 yang juga menjadi faktor penting dalam upaya mendorong kepercayaan pelaku industri dalam negeri,” ujar Febri.

    Namun, Febri menekankan dunia usaha juga masih mempertanyakan regulasi lanjutan untuk perlindungan sektor lainnya.

    “Setelah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mendapat perlindungan melalui revisi Permendag 8/2024, pelaku usaha di sektor lain juga menanti kebijakan serupa yang mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam persaingan pasar,” ucapnya.

    Febri menyampaikan, para industrialis dalam negeri masih menanti kepastian teknis dari kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.

    “Saat ini industri menunggu kejelasan hasil negosiasi lanjutan antara Tim Negosiasi Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait isu non-tariff barriers (NTB) dan non-tariff measures (NTM),” tuturnya.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan produk bermerek Amerika namun diproduksi di luar AS, seperti di China atau India yang tetap mendapat fasilitas bebas bea masuk.

    “Bagi Kemenperin, hanya barang yang benar-benar diproduksi di wilayah Amerika Serikat yang layak mendapat bea masuk nol persen,” kata Febri.

    Ia juga menyoroti kekhawatiran pelaku industri terhadap keberlanjutan kebijakan TKDN, khususnya untuk izin edar Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT).

    Menurut Febri, kebijakan TKDN memanfaatkan permintaan dari pemerintah, dengan adanya permintaan dan kebijakan TKDN secara langsung memicu pengusaha untuk berinvestasi dan membangun pabriknya di Indonesia.

    Lebih lanjut, survei PMI juga menunjukkan bahwa meski ada perbaikan, sektor manufaktur masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari turunnya permintaan ekspor, penurunan tenaga kerja, hingga naiknya harga input akibat konflik geopolitik dan pelemahan rupiah. Meski demikian Kemenperin melihat ada peluang yang harus dimaksimalkan.

    “Kami optimis bahwa melalui kebijakan yang konsisten dan berpihak pada industri dalam negeri, serta menjaga keseimbangan dalam perjanjian dagang internasional, sektor manufaktur Indonesia akan kembali ekspansif,” kata Febri.

    Jubir Kemenperin menambahkan, pihaknya tidak pernah menggunakan hasil PMI manufaktur sebagai dasar analisis atau perumusan kebijakan.

    “Kami menghargai hasil survei PMI sebagai referensi umum, namun dalam merumuskan kebijakan, Kemenperin menggunakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI),” katanya.

    Jumlah perusahaan industri yang menjadi sampel IKI rata-rata 3.100 perusahaan, sementara survei PMI yang dirilis S&P Global tidak lebih dari 500 perusahaan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital. Selain itu, juga didorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. 

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang sehat  dan transparan dalam lingkup pengadaan. LKPP sebagai bagian dari pemerintah juga meyakini transparansi terutama keterlibatan pelaku usaha yang ada di dalam negeri. 

    “Penting untuk dipahami terutama pelaku UMKM bahwa menayangkan produk di katalog tidak otomatis dibeli pemerintah. Pelaku usaha harus paham apa yang dikehendaki pemerintah,  jangan sampai apa yang kita tawari bukan kebutuhan yang diinginkan pemerintah,” ujarnya dilansir Antara, Jumat (1/8/2025). 

    Pihaknya ingin mengoptimalkan katalog bersinar agar makin mempermudah pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terlibat aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pelaku UMKM. 

    Menurutnya, digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat, maka platform yang dikembangkan lewat katalog versi  dan yang juga dikembangkan mitra LKPP RI melalui e-marketplace merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi.

    “Kita fokus ke arah tersebut, terutama untuk pengadaan pemerintah. Khusus bagi pihak swasta, kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah- mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan di Indonesia ini  semakin lebih agresif, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, karena regulasinya sudah sangat jelas, dan job description nya ada,  bagi rekan-rekan para pejabat pengadaan yang ada di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, jangan pernah ragu bertransaksi sepanjang aturannya diikuti, terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace,” katanya. 

    Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Andi Zabur Rahman menambahkan bahwa Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) yang sejak 2014 telah menjadi forum profesional di bidang pengadaan, kini diperkuat dengan kolaborasi bersama Kadin Indonesia sebagai representasi pelaku usaha nasional. Kolaborasi ini diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% melalui penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan penyedia lokal, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengadaan. 

    “Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam lokapasar mitra LKPP RI dan katalog versi 6 yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, LKPP, IAPI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menggelar Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan IPFE 2025 dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) melalui belanja pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.

    CEO & Founder Mbizmarket Ryn Hermawan menuturkan ajang ICEF-IPFE 2025 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. Dukungan dari berbagai pihak untuk lebih mengutamakan belanja PDN dan memperkuat sektor UMK dan Koperasi merupakan langkah konkret menuju kemandirian bangsa. 

    Menurutnya, dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melalui marketplace mitra LKPP RI, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan transparan.

    “Hanya dengan klik melalui Mbizmarket, APBN/APBD dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia UMKM yang telah bergabung di platform Mbizmarket. Pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri, dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena telah ada penanda TKDNnya. Penyedia dan pembeli tidak perlu lagi repot melapor dan menyetor pajak karena dapat bertindak sebagai WAPU sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022,” tuturnya. 

  • Indeks Kepercayaan Industri Naik, Kemenperin Ungkap Industri di Jalur Ekspansi

    Indeks Kepercayaan Industri Naik, Kemenperin Ungkap Industri di Jalur Ekspansi

    Jakarta

    Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025 naik ke 52,89, meningkat 1,05 poin dibandingkan capaian Juni 2025 (51,84). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan capaian ini mencerminkan sektor industri tetap berada di jalur ekspansi, di tengah tekanan global dan perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang, dan Tiongkok.

    Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menyebut peningkatan IKI Juli 2025 didorong oleh peningkatan seluruh variabel pembentuk indeks. Indeks pesanan naik jadi 54,40 (naik 0,19 poin), indeks persediaan mencapai 54,99 (naik 1,29 poin), dan indeks produksi mencapai 48,99 (naik 2,35 poin), meski masih berada di bawah ambang ekspansi.

    “Kenaikan variabel pesanan mencerminkan adanya peningkatan permintaan, baik di luar negeri maupun di pasar domestik, yang didukung oleh kebijakan pro-industri seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun, kontraksi pada variabel produksi menunjukkan kehati-hatian pelaku industri dalam meningkatkan kegiatan produksinya di tengah ketidakpastian global,” ucap Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).

    Diketahui dari sisi pasar, ekspor dan domestik sama-sama mencatatkan ekspansi. IKI ekspor bulan Juli 2025 naik menjadi 53,35, meningkat 1,16 poin dibandingkan bulan Juni sebesar 52,19.

    “Kenaikan ini menunjukkan adanya permintaan luar negeri yang terus tumbuh terhadap produk manufaktur Indonesia, dan menjadi sinyal positif bahwa pelaku industri berhasil menjaga daya saingnya di pasar global,” terang Febri.

    Kemenperin mencatat, sektor dengan nilai ekspor tertinggi pada bulan Mei 2025 adalah industri logam dasar (US$4,6 miliar), diikuti industri makanan (US$3,9 miliar), lalu industri bahan kimia dan barang (US$1,9 miliar), dan industri komputer dan barang elektronik (US$1,08 miliar).

    “Sementara itu, sejumlah industri pengolahan lainnya, seperti industri aneka, di antaranya adalah industri perhiasan, mengalami kenaikan ekspor hingga 152,55% (m to m), serta industri pencetakan dan reproduksi media rekaman yang naik 152,86%. Ini luar biasa, kenaikannya di atas 100%,” ungkapnya.

    Lalu, IKI domestik juga mencatatkan pertumbuhan dari 51,32 di bulan Juni menjadi 52,16 pada Juli 2025. Ini menjadikan tanda bahwa permintaan ekspor masih cukup tinggi di tengah gejolak ekonomi dunia.

    “Ini mencerminkan permintaan pasar dalam negeri yang tetap kuat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dan mendorong penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.

    Febri menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah strategis menyambut peluang dari kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) serta kerja sama Indonesia-Amerika Serikat.

    “Kami akan mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan industri baru yang diarahkan pada ekspor. Kami juga mengajak perusahaan industri yang selama ini kesulitan menembus pasar ekspor, untuk bersiap memanfaatkan peluang ini,” ujar Febri.

    Ia juga mengingatkan, para pelaku industri ekspor khususnya di sektor pakaian, alas kaki, dan furniture, untuk meningkatkan utilisasi produksi dan memperkuat kualitas serta daya saing.

    “Mari kita banjiri pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan produk unggulan Indonesia. Kita manfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembangunan ekosistem industri yang mendukung lonjakan produksi ekspor,” tegasnya.

    Sebagai informasi, peningkatan IKI pada Juli juga turut ditopang oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 117,8 penjualan eceran juga diperkirakan tumbuh 2,0% (yoy) mencapai level 233,7 pada bulan Juni 2025.

    Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 22 subsektor berada dalam fase ekspansi dan menyubang 99,9% terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan I 2025. Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Alat Angkutan Lainnya (KBLI 30), dan Industri Pengolahan Tembakau (KBLI 12). Satu-satunya subsektor yang mengalami kontraksi adalah Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (KBLI 33).

    Penjualan sepeda motor domestik yang meningkat sebesar 0,79% dibanding bulan sebelumnya, mencapai 509.326 unit (naik 0,79%) pada bulan Juni dan ekspor kendaraan CBU yang mencapai 756.611 unit. Permintaan dari Selandia Baru untuk maritim dan gerbong kereta juga turut mendorong kinerja subsektor tersebut. Sementara, penguatan subsektor pengelolaan tembakau meningkat, dipicu lonjakan pesanan dari pasar AS menjelang penerapan tarif baru oleh pemerintah AS.

    “Subsektor KBLI 33 mengalami kontraksi pada seluruh variabel, yaitu pesanan, produksi, dan persediaan, yang dipengaruhi oleh faktor musiman pengadaan barang dan jasa serta masih lesunya aktivitas jasa reparasi dan perawatan industri otomotif maupun kapal,” jelas Febri.

    Industri Kulit dan Alas Kaki (KBLI 15) kembali ekspansi, didorong pesanan ekspor jelang tarif AS dan investasi baru di Jawa Tengah.

    Di tengah tekanan global, termasuk penerapan tarif resiprokal AS yang berdampak pada komponen lokal dan alat kesehatan, Febri mengungkapkan pihaknya terus memperkuat kebijakan proteksi melalui penerapan SNI dan pembatasan impor selektif.

    “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian lain untuk memperkuat kebijakan pembatasan impor, seperti deregulasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 sampai 24 Tahun 2025, guna melindungi 19 juta tenaga kerja di sektor manufaktur,” ujarnya.

    Diketahui pada Juli 2025, 77,1% pelaku usaha melaporkan kondisi usaha yang membaik atau stabil, dengan rincian 31,2% membaik (turun dari 32,1% di Juni) dan 45,9% stabil. Optimisme enam bulan ke depan juga meningkat dari 65,8% menjadi 67,6%, sementara pesimisme menurun dari 9,0% menjadi 7,1%.

    “Optimisme ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang konsisten mendukung industri dalam negeri, seperti perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan penguatan TKDN,” tambah Febri.

    Sebagai bagian dari kontribusi industri terhadap pembangunan nasional, Kemenperin juga mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo dalam Asta Cita, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi dan pangan, penyediaan perumahan rakyat, layanan kesehatan gratis, serta penguatan koperasi melalui program Koperasi Merah Putih.

    Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program prioritas Kemenperin, termasuk hilirisasi berbasis sumber daya, penguatan jaringan pemasok lokal melalui linkage hulu-hilir, pengembangan teknologi industri dan ekosistem hijau, serta peningkatan kapasitas SDM industri agar mampu bersaing dalam rantai nilai global.

    Secara keseluruhan, kinerja industri manufaktur Indonesia pada Juli 2025 tetap ekspansif, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan pro-industri. Kemenperin optimis bahwa langkah-langkah strategis, seperti hilirisasi dan penguatan pasar domestik, akan terus memperkuat daya saing industri nasional di tengah tantangan global.

    (prf/ega)

  • Usai Edge 60 Pro, Motorola Siapkan Moto G86 untuk Pasar Indonesia?

    Usai Edge 60 Pro, Motorola Siapkan Moto G86 untuk Pasar Indonesia?

    Jakarta

    Motorola baru saja meluncurkan Motorola Edge 60 Pro di Indonesia, namun raksasa teknologi asal Amerika Serikat ini tampaknya tak berhenti beraksi. Perusahaan dikabarkan sedang menyiapkan smartphone baru untuk pasar Tanah Air.

    “Saya pastikan akan launch sebentar lagi, kita tunggu saja tanggal mainnya,” ujar Country Head Motorola Indonesia, Bagus Prasetyo, saat ditemui dalam acara The Intelligence Explorer di Dufan, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (31/7/2025).

    Meski Bagus tidak menyebutkan nama perangkat yang dimaksud, spekulasi mengarah pada Motorola Moto G86. Pasalnya, smartphone berkode XT2527-8 telah memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan kandungan35.36%.

    Tak sampai di situ, HP ini bahkan telah mengantongi sertifikasi dari Postel Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dengan dua restu di tangan, Moto G86 sudah dibolehkan dijual di Indonesia namun jadwalnya kembali ke strategi Motorola.

    Bagus Prasetyo, Country Head Motorola Indonesia Foto: Adi Fida Rahman/detikINETSpesifikasi

    Untuk diketahui Motorola Moto G86 5G dirilis global 5 Juni 2024. Ponsel ini menawarkan kombinasi desain premium, performa solid, dan fitur canggih dengan harga yang kompetitif.

    Motorola Moto G86 5G tampil elegan dengan desain endless edge yang menampilkan bezel tipis dan bodi melengkung. Smartphone ini memiliki dimensi 161,9 x 73,1 x 7,6 mm dengan bobot ringan 173 gram, membuatnya nyaman digenggam. Bagian belakangnya menggunakan kombinasi material plastik dan vegan leather untuk varian Cobalt Blue dan Olive Green, memberikan kesan premium. Sementara varian Urban Grey hadir dengan sentuhan matte yang klasik.

    Motorola Moto G85 Foto: Motorola

    Layarnya menggunakan panel P-OLED 6,67 inch beresolusi Full HD+ (1080 x 2400 piksel) dengan refresh rate 120 Hz, mendukung animasi yang mulus dan responsif. Layar ini juga mendukung 1 miliar warna, tingkat kecerahan hingga 1600 nits, serta dilindungi Corning Gorilla Glass 5 untuk ketahanan terhadap goresan. Pengalaman multimedia semakin imersif berkat dukungan Dolby Atmos pada speaker stereo.

    Ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 7300 dengan kecepatan hingga 2,3 GHz, Motorola Moto G86 5G menjanjikan performa yang andal untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk multitasking dan gaming. Chipset ini dipadukan dengan opsi RAM 8 GB atau 12 GB serta penyimpanan internal 256 GB (UFS 2.2). Ponsel ini mampu menjalankan game populer dengan pengaturan grafis menengah tanpa hambatan.

    Motorola Moto G85 Foto: Motorola

    Sistem operasinya adalah Android 14 yang bersih dengan antarmuka khas Motorola, ditambah fitur keamanan Moto Secure untuk mengelola izin aplikasi dan folder rahasia. Sensor sidik jari terintegrasi di tombol power di samping bodi, memberikan akses cepat dan aman.

    Di sektor fotografi, Motorola Moto G86 5G mengusung konfigurasi dual kamera belakang: 50 MP dengan Optical Image Stabilization (OIS) untuk hasil foto yang tajam, bahkan di kondisi minim cahaya. 8 MP ultrawide dengan sudut pandang 118 derajat, cocok untuk foto grup atau pemandangan.

    Motorola Moto G85 Foto: Motorola

    Kamera depannya beresolusi 32 MP (f/2.4), mampu menghasilkan selfie berkualitas tinggi dan mendukung perekaman video hingga 1080p@30fps. Sayangnya, perekaman video pada kamera belakang terbatas pada resolusi 1080p@60fps, tanpa dukungan 4K, yang menjadi salah satu kekurangan di kelasnya.

    Motorola Moto G86 5G dibekali baterai berkapasitas 5200 mAh yang tahan lama untuk penggunaan seharian. Ponsel ini mendukung fast charging 30W, memungkinkan pengisian daya cepat.

    (afr/afr)

  • Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Booth PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/7/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – PT Hino Motors Sales Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan kendaraan operasional yang andal bagi sektor pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam sesi dialog interaktif bertajuk “Hino untuk Indonesia: Solusi Kendaraan Operasional Pemerintah” yang disiarkan oleh Radio Elshinta, Kamis (31/7/2025).

    Government Sales Area Manager PT Hino Motors Sales Indonesia, Candra Aam Aminudin, menyampaikan bahwa Hino siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik dari sektor swasta maupun pemerintahan.

    “Hino hadir dan siap untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia baik swasta maupun pemerintahan. Hino adalah salah satu solusi kendaraan operasional Pemerintah untuk membangun Indonesia,” ujar Candra.

    Hino dikenal sebagai produsen kendaraan niaga dengan jajaran produk yang luas. Candra menjelaskan, saat ini Hino memiliki lebih dari 35 model bus dan truk yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Hino300 series (kategori 2), Hino500 series (kategori 3), dan Hino700 series (kategori 5).

    “Semua model Hino paling banyak di kelasnya. Kabar baiknya bahwa di GIIAS 2025 ini kami meluncurkan truck type terbaru yaitu 136 MDLR untuk konsumen yang membutuhkan kapasitas dan volume lebih,” jelasnya.

    Keunggulan Hino tidak hanya pada ragam produknya, tetapi juga pada dukungannya terhadap kebijakan nasional. Hino menjadi salah satu produsen otomotif yang aktif meningkatkan kandungan lokal dalam setiap unit yang diproduksi.

    “Hino mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan kandungan komponen dalam negeri pada setiap produknya sesuai dengan Perpres terbaru no 46 tahun 2025. Per bulan Juli ini Hino sudah memiliki 31 sertifikasi produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang cukup tinggi, dengan kandungan tertinggi ada di model 136HDL sebanyak 57%,” jelas Candra.

    Dalam hal kontribusi terhadap kebutuhan operasional lembaga dan dinas pemerintah, Hino telah menyediakan berbagai jenis kendaraan khusus. Mulai dari bus sekolah untuk Kementerian Perhubungan, armada transportasi dalam kota untuk TransJakarta, hingga dump truck sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup dan truk tangki air untuk Dinas Pertamanan.

    “Dan masih banyak lagi dinas-dinas yang sudah bekerja sama dengan kami yang rata-rata merasa puas dengan pelayanan dan dukungan kami dalam penyediaan kendaraan yang berkualitas sesuai kebutuhan,” tutup Candra.

    Melalui keandalan produk dan komitmen terhadap kebijakan nasional, Hino terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemenperin Sebut Ada Perusahaan AS Minta TKDN Tak Dihapus

    Kemenperin Sebut Ada Perusahaan AS Minta TKDN Tak Dihapus

    Jakarta

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief mengklaim ada perusahaan Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Indonesia meminta agar aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak dihapus.

    Hal ini berbeda dengan permintaan Pemerintah AS yang menginginkan agar produk dari negaranya tidak terkena TKDN. Permintaan AS muncul di tengah negosiasi tarif yang berjalan dengan Indonesia.

    Febri menjelaskan, perusahaan yang dimaksud bergerak di bidang alat kesehatan. Namun ia belum mau membocorkan identitas dari perusahaan tersebut.

    “Saya barusan dapat laporan, ada perusahaan Amerika yang sudah berinvestasi di Indonesia di bidang alat kesehatan yang meminta agar kebijakan TKDN jangan dihapus dan tetap diberlakukan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Febri menyebut kebijakan TKDN akan melindungi investasi mereka di Indonesia. Pemenuhan TKDN juga memungkinkan produk alat kesehatan tersebut dibeli oleh pemerintah, BUMN, hingga BUMD.

    “Karena kebijakan TKDN itu akan melindungi investasi mereka di Indonesia. Dan akan memastikan produk mereka akan dibeli bisa oleh belanja pemerintah, belanja BUMN,” sebut Febri.

    “Jadi perusahaan Amerika sendiri memandang bahwa TKDN itu diperlukan untuk melindungi investasi mereka di Indonesia,” tambah Febri.

    Terkait dengan permintaan agar produk AS dibebaskan dari TKDN, Kemenperin menyampaikan bahwa hal tersebut harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Saat ini sudah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, yang mengatur soal TKDN.

    Sebagai informasi, Kemenperin bakal melakukan reformasi terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Arri Cahyani menyebut aturan baru akan diluncurkan langsung Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “TKDN juga kami masih membahas. Nanti full dari Pak Menteri akan me-launching reformasi TKDN, tanggalnya tunggu aja kapannya. Tapi yang pasti kami akan membuat TKDN tetap ada di kami,” katanya saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Ia pun memastikan TKDN tidak akan dihapus dan hasil reformasinya tidak hanya berlaku untuk AS. Negeri Paman Sam sebelumnya meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%.

    Lihat juga Video: Sorotan Pengamat ke Pemerintah soal Aturan TKDN Produk AS

    (kil/kil)

  • Ada Banyak Perubahan pada Reformasi TKDN, Kemenperin Beri Bocoran Ini

    Ada Banyak Perubahan pada Reformasi TKDN, Kemenperin Beri Bocoran Ini

    JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan bocoran soal rencana mereformasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi TKDN dilakukan sebagai respons dari kesepakatan tarif antara RI dan Amerika Serikat (AS).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Darta mengatakan, akan banyak perubahan dalam aturan TKDN.

    Namun, kata dia, TKDN tetap memuat aturan soal tenaga kerja hingga bahan baku mentah.

    “(Yang berubah) banyak. Tapi, kan, yang penting tidak lepas dari raw material, tenaga kerja dan overhead. Nggak boleh lepas dari itu, karena sudah harus ada,” ujar dia saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu, 30 Juli.

    Namun, pria yang akrap disapa Tata itu enggan merinci perubahan teknis pada TKDN. Dia juga enggan menjawab kapan aturan baru akan dirilis ke publik. Menurut Tata, TKDN tidak akan spesifik ditujukan untuk negara tertentu.

    Tata menilai, reformasi TKDN itu akan membuat implementasinya lebih murah, mudah dan cepat.

    “Yang penting reformasi membuat TKDN mudah, murah dan cepat,” terang Tata.

    “Nanti (diluncurkan) dalam waktu dekat. Yang nyusun, kan, Pak Kapus (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia yang salah satunya mencakup penghapusan hambatan non-tarif bagi ekspor AS.

    Dalam dokumen yang dirilis Selasa, 22 Juli, waktu setempat, AS menyebut Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan AS dari kewajiban memenuhi syarat konten lokal atau yang dikenal dengan TKDN.

    Diketahui, TKDN merupakan komponen hambatan non-tarif yang selama ini digunakan Indonesia untuk melindungi industri nasional.

    TKDN juga ditunjukan untuk menarik masuk investasi pabrikan di Tanah Air.

    “Termasuk membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal,” tulis pernyataan berjudul Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, seperti dilansir dari whitehouse.gov, Rabu, 23 Juli

    Dengan kesepakatan tersebut, Indonesia dapat menerima kendaraan yang dibuat sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor dari AS.

    Indonesia juga diminta menerima sertifikat FDA dan otorisasi pemasaran untuk perangkat medis dan farmasi.

    “Menghapus persyaratan pelabelan tertentu,” jelas kesepakatan itu.

  • Disuruh Bangun Pabrik iPhone, Apple Malah Bikin Sekolah

    Disuruh Bangun Pabrik iPhone, Apple Malah Bikin Sekolah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple membuka sekolah programmer baru di kota Detroit, Amerika Serikat (AS). Program pendidikan itu dibuka saat Presiden Donald Trump terus-terusan menekan perusahaan AS untuk membuka manufaktur di dalam negeri.

    Apple Manifacturing Academy dikelola oleh Michigan State University. Sekolah ini menawarkan soal manufaktur dan AI pada mereka yang melakukan usaha kecil dan menengah yang baru dibuka Agustus mendatang.

    “Dengan program baru ini, kami gembira membantu lebih banyak bisnis menerapkan manufaktur cerdas sehingga mereka bisa membuka peluang bagi perusahaan dan negara kita,” kata kepala operasi Apple, Sabih Khan dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (30/7/2025).

    Janji pembukaan sekolah itu sudah dilakukan Apple sejak Februari lalu. Saat itu, perusahaan mengumumkan rencana investasi lebih dari US$500 miliar (Rp8.195 triliun) selama lima tahun di negara tersebut.

    Investasi itu bukan hanya untuk pendidikan saja, namun untuk produk dan perusahaan. Apple menjanjikan akan merakit server AI di Houstun dan membeli chip dari TSMC.

    Trump diketahui terus mendorong Apple membuka pabrik perakitan iPhone di AS. Raksasa teknologi diketahui memiliki pabrik di luar negara asalnya, seperti China dan India.

    Bahkan, Trump juga sempat menyindir Apple saat mengatakan memiliki sedikit masalah dengan CEO Tim Cook pada Mei lalu. Dia mengatakan perusahaan memperluas produksi ke India sebagai cara menghindari tarif yang diterapkan untuk China.

    “Saya bilang kepadanya, ‘teman, saya memperlakukanmu dengan baik. Kamu datang ke sini dengan US$500 miliar, namun kudengar kamu membangun di seluruh India’. Saya tidak ingin kamu membangun di India,” jelas Trump.

    Strategi Apple ‘memuluskan’ penjualan produk di berbagai pasar memang kerap dilakukan lewat pembangunan fasilitas pendidikan. Di Indonesia, Apple menjadi satu-satunya produsen smartphone yang memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat investasi di fasilitas pendidikan ‘Apple Developer Academy’. Pabrikan lain seperti Samsung dan Oppo memenuhi TKDN lewat skema manufaktur. 

    Apple sejauh ini telah memiliki 4 Apple Developer Academy di seluruh Indonesia. Negara lain yang juga memiliki sekolah serupa adalah Brasil, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Khusus di Detroit, sekolah itu akan memiliki sekitar 200 mahasiswa setiap tahunnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Emiten Produsen Bus Listrik Raup Pendapatan Bersih Rp 414 Miliar

    Emiten Produsen Bus Listrik Raup Pendapatan Bersih Rp 414 Miliar

    Jakarta

    Emiten produsen mobil listrik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) mencatat pertumbuhan pada pendapatan bersih sebesar 1,2% YoY dari Rp 409 miliar pada semester I menjadi Rp 414 miliar pada semester I 2025 meskipun penjualan otomotif nasional masih belum membaik.

    Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk turun sebesar 68,7% YoY dari Rp 15,1 miliar pada semester I 2024 menjadi Rp 4,7 miliar pada 1H25 utamanya disebabkan oleh penjualan kendaraan listrik yang masih terbatas di paruh pertama tahun ini, mengingat sebagian besar pengiriman unit dijadwalkan terjadi di semester kedua 2025.

    Total aset tumbuh 11,4% YoY menjadi Rp 1,79 triliun per 30 Juni 2025, dari Rp 1,6 triliun per 31 Desember 2024, kenaikan aset, mayoritas karena adanya penambahan aset tetap seiring dengan selesainya pembangunan pabrik di Magelang yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi kendaraan listrik dan peningkatan uang muka seiring dengan masuknya pesanan dalam jumlah besar dari customer utama.

    Direktur Utama VKTR Gilarsi W. Setijono menjelaskan sejalan dengan ekspansi ini, total liabilitas naik 38,4% YoY menjadi Rp 627 miliar dari Rp 453 miliar, disebabkan oleh kenaikan utang jangka pendek untuk mendukung modal kerja perusahaan.

    Di tengah kondisi pasar otomotif nasional yang penuh tantangan, ditandai oleh penurunan penjualan kendaraan sebesar 9% YoY berdasarkan data Gaikindo, VKTR berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan segmen manufaktur suku cadang sebesar 4% YoY di semester I tahun ini.

    “Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan dari pelanggan utama di segmen kendaraan komersial. Di paruh pertama tahun 2025 ini, VKTR menerima Purchase Order (PO) 10 unit transporter dari penyedia jasa transportasi travel di daerah Jawa Barat,” kata Gilarsi dalam siaran pers, Rabu (30/7/2025).

    Selain itu, di semester I tahun ini VKTR juga tengah mengerjakan proses perakitan Completely Knocked Down (CKD) 80 unit bus listrik untuk Transjakarta berdasarkan pemesanan yang telah diterima di kuartal kedua tahun ini. Jumlah ini merupakan penambahan dari 72 unit bus listrik lainnya yang telah beroperasi untuk Transjakarta.

    Di periode yang sama, VKTR juga mendapatkan dukungan dari Mandiri Tunas Finance (MTF) untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi konsumen VKTR melalui VKTR dan dealer-dealer resminya. Langkah ini merupakan bentuk komitmen VKTR dan MTF untuk memperluas jangkauan pasar dan mendorong percepatan adopsi kendaraan rendah emisi di Indonesia.

    Di kuartal ke-2 tahun ini, VKTR dan anak-anak usahanya juga mendapatkan beberapa penghargaan dari media-media nasional serta praktisi industri terkait.

    Gilarsi menjelaskan perseroan akan tetap fokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan di tahun 2025. Salah satu prioritas utama adalah memperluas penetrasi pasar melalui penguatan aktivitas penjualan dan pemasaran, termasuk pelaksanaan uji coba unit kepada lebih banyak calon pelanggan strategis.

    Tahun ini, VKTR juga fokus menggarap pesanan yang masuk sejak awal tahun, yang dijadwalkan mulai terealisasi di paruh kedua 2025. Perseroan juga berfokus pada optimalisasi operasional untuk memastikan efisiensi produksi serta mendorong peningkatan jumlah kendaraan listrik komersial yang dirakit secara lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

    “Kami percaya bahwa penguatan kehadiran Perseroan di sektor KLBB Indonesia bukan hanya langkah bisnis, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan solusi berkelanjutan. Dengan tetap agile dan responsif terhadap perubahan, kami siap tumbuh bersama pasar yang terus berkembang, seiring dengan arah diversifikasi produk di masa depan,” jelas dia.

    (kil/kil)

  • Kemenperin Sebut Banyak Perubahan dalam Reformasi TKDN, Ini Bocorannya

    Kemenperin Sebut Banyak Perubahan dalam Reformasi TKDN, Ini Bocorannya

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian memberikan bocoran soal rencana mereformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi TKDN dilakukan usai Indonesia mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta akan banyak perubahan dalam aturan baru TKDN. Namun, TKDN tetap memuat aturan soal tenaga kerja hingga bahan baku mentah.

    “(Yang berubah) banyak. Tapi kan yang penting tidak lepas dari raw material, tenaga kerja dan overhead, nggak boleh lepas dari itu. Karena kan itu tuh udah harus ada,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Namun, pria yang akrab disapa Tata itu enggan merinci perubahan teknis pada TKDN. Tata juga enggan menjawab kapan aturan baru akan dirilis ke publik. Menurut Tata, TKDN tidak akan spesifik ditujukan untuk negara tertentu.

    Yang jelas, kata dia, regulasi baru TKDN akan membuat implementasinya lebih murah, mudah, dan cepat. Sebagai informasi, AS sebelumnya meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%.

    “Yang penting reformasi membuat TKDN jadi mudah, murah, cepat,” sebut Tata.

    Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Arri Cahyani menyebut aturan baru akan diluncurkan langsung Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia pun memastikan TKDN tidak akan dihapus oleh pemerintah.

    “TKDN juga kami masih membahas. Nanti full dari Pak Menteri akan me-launching reformasi TKDN, tanggalnya tunggu aja kapannya. Tapi yang pasti kami akan membuat TKDN tetap ada di kami,” katanya saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Terkait pembebasan TKDN di sejumlah sektor, Alexandra menyebut hal itu masih dibahas di internal Kemenperin. Yang pasti, kata dia, modifikasi aturan TKDN berlaku menyeluruh dan bukan hanya terhadap AS.

    (kil/kil)