Xcloud.id

Topik: RPJMD

  • AHY Dorong Kader Partainya di DKI Saling Dukung Kepemimpinan Pramono

    AHY Dorong Kader Partainya di DKI Saling Dukung Kepemimpinan Pramono

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap kader partainya yang berada di legislatif daerah provinsi DKI Jakarta dapat bersinergi dan saling mendukung pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.

    “Ada fraksi partai demokrat di Jakarta ini. Tentunya berharap DPRD bisa bersinergi dan saling dukung,” kata AHY usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 April 2025

    AHY yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu meminta kepada anggota Fraksi Demokrat di DPRD DKI untuk mengawal, mendukung sekaligus dapat memberikan masukan terhadap pembangunan daerah.

    “Karena itu penting sekali agar pembangunannya sukses. Kalau sukses pemerintahnya masyarakat juga akan semakin senang,” katanya.

    Dalam kesempatan itu dari segi infrastruktur terdapat sejumlah hal yang bisa dikerjasamakan antara daerah dengan pusat. AHY mengatakan misalnya konektivitas pada sistem transportasi, infrastruktur yang tepat untuk penanganan sampah, hingga pembangunan tanggul yang kokoh dan juga resilien terhadap berbagai perubahan iklim juga dalam menghadapi bencana banjir rob di pesisir utara Jakarta.

    Maka dari itu, Jakarta diharapkan juga terus menjadi kota yang unggul dan memiliki SDM yang baik sehingga semangat menjadikan kota global bisa terwujud.

    “Mudah-mudahan bisa dicapai termasuk yang semakin berdaya saing untuk Jakarta yang semakin maju ke depan,” kata AHY.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peringkat DKI di GCI tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara

    Peringkat DKI di GCI tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Peringkat DKI di GCI tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Peringkat DKI Jakarta dalam indeks kota global (Global City Index/GCI) menempati nomor 74 atau tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila dan Singapura.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu.

    Dia merinci peringkat Kuala Lumpur berada di posisi 72, Manila (70), Bangkok (45) dan Singapura (10).

    “Peringkat GCI Jakarta ini menjadi terendah selama enam tahun terakhir sehingga dapat dilihat DKI semakin tertinggal dibandingkan dengan kota-kota global, lainnya di kawasan Asia Tenggara” kata dia.

    Tomsi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu meningkatkan peringkat Jakarta dengan berbagai strategi antara lain dengan mewujudkan sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global serta mengembangkan ekosistem “start-up” digital. Salah satunya adalah layanan publik.

    Kemudian, menciptakan kota layak huni dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan atau hunian yang layak dan terjangkau.

    Selanjutnya mengembangkan moda transportasi dan infrastruktur yang terkoneksi secara intra dan interkota, terutama dalam konteks kawasan aglomerasi.

    Upaya lainnya, yaitu menjadikan DKI Jakarta sebagai lingkungan yang bersih dan nyaman, berkelanjutan dengan kualitas lingkungan perkotaan yang baik, terutama pengelolaan sampah, sanitasi air dan limbah.

    Lalu, memaksimalkan mitigasi bencana.  Misalnya, kualitas udara, hasil uji emisi dan pengembangan sistem pengendalian banjir serta sistem cepat respons masyarakat.

    Adapun terkait penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026, Tomsi berharap Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.

    Kemudian, mendorong inovasi, akselerasi program-program inti dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global dalam konteks kawasan aglomerasi.

    “Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD 2026 ini sangatlah penting. Tanpa tersusun dengan baik, maka pelaksanaan pembangunan daerah akan kehilangan fokus serta rentan tumpang tindih antarprogram serta sulit mengukur kinerja dan capaian pembangunan secara akurat,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Ini lima misi pembangunan Jakarta dari Pramono

    Ini lima misi pembangunan Jakarta dari Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan lima misi utama yang menjadi panduan pembangunan Jakarta di masa mendatang.

    Hal ini dia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pertama, mewujudkan warga megapolitan yang sejahtera dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kesetaraan gender serta menciptakan warga yang tangguh, kompetitif, berdaya dan berbudaya.

    Kedua, menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi inovatif dengan akses merata, melalui pengembangan ekonomi berbasis inovasi, peningkatan kesempatan kerja serta jaminan kesejahteraan tenaga kerja.

    Ketiga, membangun manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk menghadirkan layanan publik yang optimal melalui reformasi birokrasi, transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan. “Sehingga Jakarta ditargetkan menjadi kota yang andal, efisien dan transparan,” katanya.

    Keempat, mewujudkan ruang kota berkelanjutan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk menciptakan kota layak huni, termasuk peningkatan akses air bersih yang terjangkau serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

    Kelima, pembangunan konektivitas kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, dengan mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai lokasi.

    “Peningkatan kualitas, kuantitas layanan transportasi publik serta menumbuhkan berbagai destinasi menarik dan peremajaan kawasan,” kata dia.

    Pramono mengatakan saat ini Jakarta sedang bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global, pascapenetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

    Selain itu, Jakarta sedang menyiapkan peta jalan untuk masuk ke dalam 20 besar kota global dunia.

    Adapun fokus utama transformasi ini mencakup aspek bisnis dan ekonomi, masyarakat dan tenaga kerja, pariwisata, lingkungan berkelanjutan, infrastruktur dan mobilitas, litbang dan inovasi serta tata kelola kelembagaan dan pembiayaan.

    “Penyusunan RPJMD bukan sekadar melanjutkan pekerjaan yang telah ada, melainkan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat,” ujar Pramono.

    Dia kemudian menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Jakarta, antara lain daya tarik investasi yang masih rendah, kerumitan dalam berbisnis, performa akademis serta kualitas SDM yang belum kompetitif secara global.

    Selain itu, layanan dasar perkotaan juga masih perlu ditingkatkan.

    Pramono lalu menekankan pentingnya percepatan cakupan layanan infrastruktur sebagai modal penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan juga menjadi perhatian utama guna menciptakan distribusi ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih adil.

    “Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui layanan dasar perkotaan yang menyeluruh tetap menjadi prioritas utama yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sektor pertanian di Jawa Tengah harus terus dikuatkan.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik.

    “Di Jawa Tengah harus terus dibangkitkan. Konkretnya, Jawa Tengah mau ngapain,” ungkapnya saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4).

    Acara juga dihadiri wakil gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, anggota DPD RI Abdul Kholik, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Nur Hidayat Sardini, serta, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jawa Tengah Musahadi.

    Sarif menambahkan, saat ini sudah ada peraturan daerah (Perda) Jawa Tengah No.5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

    Dari Perda ini, jelas Sarif, pemerintah memiliki kewajiban dalam menetapkan kawasan usaha tani lintas kabupaten/kota berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

    “Juga memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah daerah,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    PETANI – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4). (Istimewa)

    Bicara pembangunan pertanian, kata Sarif, adalah naiknya produktivitas. Dia berharap di periode kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin,  juga konsen di sektor ini.

    “Jangan lupa sebutir nasi yang kita makan adalah hasil jerih payah petani. Begitu pula dengan sambal yang kita santap. Semuanya adalah dari tirakat dan doa petani,” terangnya.

    Atas dasar itu, katanya, berbagai infrastruktur maupun struktur untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mensejahterakan petani harus dilakukan.

    “DPRD Jateng siap mengawal, meski saya juga yakin pak Luthfi dan Gus Yasin akan konsen pada ketahanan pangan,” sebutnya.

    Sebagaimana amanat UUD 45 dan Pancasila, jelas Sarif, pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

    “Karena itu, petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” katanya.

    Sarif juga mengapresiasi acara yang digelar DPD RI ini. Menurutnya, ini bisa menjadi awalan sekaligus masukan bagi pemerintah di luar acara Musrenbang.

    “Bisa menjadi masukan-masukan yang akseleratif, inovatif, tak terbayang, bahkan out of the book, tapi sebagai bagian ikut membangun daerah,” tandasnya. (*)

  • Khofifah Pastikan Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Unesa Siap Beroperasi

    Khofifah Pastikan Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Unesa Siap Beroperasi

    SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dua lokasi calon Sekolah Rakyat (SR) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan siap beroperasi dan ramah disabilitas.

    “Alhamdulillah, kami melihat kesiapan Unesa dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Luar Biasa. Fasilitas belajar dan asrama sudah didesain ramah disabilitas, sehingga siap menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK),” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Sabtu.

    Ia menuturkan keberadaan SR di Kampus Unesa juga merupakan bentuk upaya pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

    Kota Surabaya sendiri sebelumnya belum mengusulkan lokasi calon SR sebagaimana hasil pendataan oleh Kementerian Sosial RI selaku pengampu program.

    “Fasilitas di Unesa sangat lengkap, mulai dari klinik, sarana olahraga dalam dan luar ruangan, serta lingkungan yang inklusif. Ini menjadi poin penting karena bisa menampung siswa difabel,” katanya.

    Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa peserta didik SR nantinya dapat mengakses berbagai fasilitas di lingkungan Unesa untuk pengembangan bakat dan potensi, mengingat kampus tersebut merupakan pusat Sport Science Nasional.

    “Oleh karena itu, kami meminta kepada Pak Rektor agar asrama ini diajukan sebagai SR atas nama Kota Surabaya. Dengan begitu, 38 kabupaten/kota di Jatim siap secara fisik menyelenggarakan SR,” ujarnya.

    Tak hanya kesiapan fisik, Khofifah juga menekankan pentingnya kesiapan non-fisik berupa konsep penyelenggaraan. Ia mengapresiasi pendekatan pendidikan berbasis karakter yang dikembangkan oleh Unesa, yakni melalui tahapan input, proses, hingga output.

    “Konsep ini akan sangat bagus jika dipaparkan pada Rakor RPJMD tanggal 29 April mendatang di hadapan bupati/wali kota serta pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jatim juga terus berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan SR, termasuk pendataan keluarga dalam kategori Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Sekitar 42 persen masyarakat Jatim berada di Desil 1. Maka jika pusat menggunakan basis ini dalam perekrutan peserta SR, kami siap melaksanakan pada Juli nanti,” ujarnya.

    Mantan Menteri Sosial itu menambahkan Pemprov Jatim juga menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pembelajaran, rekrutmen pendidik, serta pengelolaan asrama.

    “Untuk saat ini kita baru pada tahap kesiapan gedung. Proses berikutnya akan menyesuaikan arahan dari pusat,” katanya.

    Sementara itu, Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung Program Sekolah Rakyat.

    Menurutnya, Unesa memiliki berbagai keunggulan, di antaranya adalah kampus ramah disabilitas, fasilitas olahraga lengkap, serta ruang-ruang seni dan budaya.

    “Asrama dengan kapasitas 150 orang sudah kami siapkan. Jika ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan SR tingkat SMA, kami Insya Allah siap,” ujarnya.

    Kesiapan ini, kata Nurhasan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan bisa segera terwujud.

  • Legislator berharap tak ada lagi pejabat “impor” di Pemprov DKI 

    Legislator berharap tak ada lagi pejabat “impor” di Pemprov DKI 

    OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi)

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua berharap tak ada lagi pejabat yang berasal dari luar (impor) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengisi jabatan Eselon I dan Eselon II.

    “Memang sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon I dan II cukup berasal dari internal,” kata Inggard dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, lanjut dia, juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon I dan II cukup berasal dari lingkungan internal Pemprov DKI.

    “Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” kata Inggard saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Kamis (17/4).

    Dalam diskusi bertajuk “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” itu, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt).

    “Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Plt dengan pejabat definitif. Minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” paparnya.

    Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada “cawe-cawe” dari legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau eksekutif.

    “Jangan ada ‘cawe-cawe’ atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.

    Dia juga berharap dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat, sehingga.program-program yang direncanakan dapat dieksekusi dengan optimal.

    “Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” tuturnya.

    Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Doel, khususnya dalam 100 hari kerja.

    “Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua pemangku kepentingan mulai mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society (masyarakat madani), dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta,” ucapnya.

    Sejumlah program Pramono-Doel sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

    “Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Chico memastikan masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” kata dia.

    Bukti keseriusan

    Sementara itu, inisiator Forum Diskusi Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Mohammad Syaiful Jihad menyebutkan, keberanian untuk mendeklarasikan program 100 hari kerja dalam Instruksi Gubernur (Ingub) merupakan bukti keseriusan dalam membangun Jakarta.

    “Untuk merealisasikan itu tentu perlu dukungan OPD dan BUMD. OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi),” kata Syaiful.

    Ia optimis kepemimpinan Pram-Doel akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.

    “Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan ‘legacy’ (warisan) terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” Syaiful menambahkan.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) ini juga mengingatkan agar Pram-Doel bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta karena masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” ucapnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Komisi A DPRD Sepakat Pejabat di Pemprov DKI Harus Berasal dari Internal

    Ketua Komisi A DPRD Sepakat Pejabat di Pemprov DKI Harus Berasal dari Internal

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua sepakat bahwa sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.

    Dikatakannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.

    “Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor,” kata Inggard, saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) malam.

    “Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” tambahnya.

    Dalam diskusi yang mengusung tema “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” tersebut, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan penjabat definitif.

    Ada 400 jabatan saat ini diisi Plt, minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” ujarnya.

    Nasib beruntung jukir liar yang patok tarif Rp60 ribu ke pengunjung Pasar Tanah Abang tak ditahan polisi. Ada hal yang bikin pelaku tidak bisa ditahan polisi, kini sudah dilepas dan diberikan ke Dinas Sosial.

    Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari Legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. 

    Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.

    “Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif.”

    “Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.

    Politisi Gerindra itu berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Rano dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat agar program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.

    “Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” ujarnya.

    Sementara itu, Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengatakan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Rano, khususnya dalam 100 hari kerja.

    Politisi PDIP itu mengatakan, sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

    “Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Chico memastikan, masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” imbuhnya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengapresiasi diskusi ini karena duduk bersama untuk membangun Jakarta.

    “Ini menjadi momentum yang baik buat kita pemerintah untuk menyampaikan program-program yang sedang dijalankan. Tentunya, kita berharap teman-teman aktivis ini juga bisa ikut menyosialisasikan, menyampaikan informasi yang sudah didapat kepada masyarakat luas,” ujarnya.

    Budi menuturkan, program-program unggulan yang sedang dijalankan ini sangat penting untuk diketahui publik, khususnya warga Jakarta.

    “Saya berharap forum diskusi antara aktivis Jakarta dengan Pemprov DKI maupun stakeholder lainnya bisa berkelanjutan secara rutin. Terlebih, pergerakan informasi komunikasi publik di Jakarta sangat dinamis,” paparnya.

    Sementara itu, mewakili Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Endriansyah atau akrab disapa Rian mengaku optimistis kepemimpinan Pram-Rano akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.

    “Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan legacy terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” kata Rian.

    Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) ini juga mengingatkan agar Pram-Rano bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder di Jakarta. 

    Sebab, masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” harapnya.

    Rian juga mengapresiasi Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Sosial, Chico Hakim yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Saya menilai on going adaptasi dan akselerasinya sudah bagus. Bang Chico saya yakini akan semakin baik dalam melaksanakan tugasnya membantu Mas Pram dan Bang Doel sesuai amanah yang sudah diberikan,” pungkasnya.

    (Tibunjakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jaga Stabilitas Harga Ikan, Cold Storage Masuk Ranwal RPJMD Pemkab Lamongan

    Jaga Stabilitas Harga Ikan, Cold Storage Masuk Ranwal RPJMD Pemkab Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan memasukkan cold storage dalam daftar rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan cold storage telah menjadi prioritas Pemkab Lamongan, untuk melancarkan rantai pasokan ikan sekaligus menstabilkan harga ikan di pasar.

    “Sudah menjadi prioritas kami, cold storage menjadi bagian dari pasar ikan yang akan kita bangun. Insyallah kita akan merencanakan, akan membuat pasar ikan atau memindah pasar ikan yang ada saat ini ke lokasi yang baru, insyaallah lokasinya di sekitar ringroad akan kita carikan tanahnya yang di dalamnya juga cold storage yang menyertai pasar ikan itu,” kata Yuhronur, usai Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD, di Gedung DPRD Lamongan, Rabu (16/4/2025),

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, tidak menjadi hambatan. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi keseimbangan baru dalam finansial di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

    “Efisiensi persoalan menyesuaikan, kita adaptasi dengan pemerintahan yang baru saya yakin semuanya akan berjalan normal dengan kebiasaan baru, seperti kita dulu waktu ada kayak kita dulu ada covid,” ujar Pak Yes.

    Sementara Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Freddy Wahyudi, mengungkapkan DPRD akan mendalami lebih lanjut kisi-kisi dari Ranwal RPJMD, untuk dibahas di tingkat yang lebih lanjut.

    “RPJM Ini kan baru rancangan awal, kita kemarin juga sudah ada kisi-kisinya untuk cold storage dan sebagainya, tapi kita akan mendalami lagi setelah RPJMD rancangannya disampaikan kepada kita,” ungkapnya. (fak/ian)

  • Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur untuk memperbaiki tata kelola di tiga sektor rawan korupsi yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sorotan ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan jajaran Pemkab Sidoarjo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menilai praktik korupsi kerap bermula dari proses perencanaan dan penganggaran yang menyimpang dari regulasi. Ia meminta Pemkab Sidoarjo segera berbenah agar tak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dilaporkan ke aparat penegak hukum lain.

    “Kali ini, perhatian KPK tertuju pada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dinilai perlu pembenahan serius agar tak terjebak dalam pusaran praktik koruptif,” ujar Ely dalam keterangan yang diterima, Rabu, 16 April 2025.

    Mengapa Sidoarjo Disorot?

    Ely menjelaskan, Sidoarjo termasuk lima daerah dengan pengawasan khusus KPK karena nilai APBD 2025 yang tinggi, yakni Rp5,947 triliun, serta banyaknya laporan dugaan penyimpangan selama tiga periode terakhir. Belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial Rp100 miliar disebut berisiko dikorupsi jika tidak diawasi ketat.

    “Pemkab Sidoarjo sekarang diisi oleh 60% incumbent. Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah, melaksanakan amanah undang-undang, sehingga tanamkan mindset untuk pengabdian,” ujar Ely.

    Pasalnya, kata Ely, sejauh ini indikasi yang diterima KPK banyak usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk melalui SIPD, tapi realisasinya berbeda. Pengadaan langsung mendominasi dan ini sudah menjadi pola umum.

    Pokir dan Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

    KPK mencatat 709 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo, 209 di antaranya disetujui untuk APBD 2025. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas DPRD sebelum efisiensi sempat mencapai Rp50,5 miliar, dengan realisasi awal sebesar Rp3,1 miliar.

    Tak hanya itu, dari 16 proyek strategis yang direncanakan tahun depan, 12 di antaranya belum menunjukkan kemajuan berarti. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III, Wahyudi, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran.

    “Kami melihat masih ada risiko besar dari pengadaan langsung dan pengelolaan pokir yang jumlahnya tinggi. Kalau celah-celah ini tidak ditutup sekarang, maka potensi penindakan akan sangat terbuka ke depan,” ucap Wahyudi.

    Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, Sidoarjo memperoleh skor 92,51, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dari sisi Survei Penilaian Integritas (SPI), nilainya justru menurun tajam menjadi 67,91, turun 7,39 poin dari tahun 2023.

    KPK mengingatkan agar Pemkab tidak terlena dengan capaian MCP, karena skor SPI menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah, baik dari internal maupun eksternal.

    Apa Komitmen Pemkab Sidoarjo?

    Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan komitmen memperbaiki sistem anggaran agar transparan dan bebas intervensi. Inspektorat juga sudah mengaudit perjalanan dinas dan melakukan reviu anggaran.

    “Kami ingin menghasilkan APBD yang transparan. Sistem yang kami bangun tidak boleh jadi alat untuk disusupi atau kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar Subandi.

    “Terkait pokir dan perjalanan dinas, kami terbuka terhadap masukan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,” kata Abdillah menambahkan.

    Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan reviu perencanaan dan audit atas perjalanan dinas, termasuk pengembalian kelebihan anggaran oleh pihak terkait.

    “Kami temukan bahwa titik rawan tetap ada di tahap perencanaan dan penganggaran. Prinsipnya, follow the money dan pastikan semuanya sesuai RPJMD dan RKPD,” ucapnya.

    Langkah Pencegahan Apa yang Ditempuh?

    Oleh karena itu, dalam pertemuan ini KPK dan Pemkab Sidoarjo KPK menyepakati delapan langkah perbaikan tata kelola dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

    1. Proyek strategis sesuai prosedur dan melibatkan inspektorat
    2. Progres proyek dilaporkan ke kepala daerah
    3. Pengawasan ketat atas pelaksana proyek
    4. Manajemen kepegawaian bebas KKN
    5. Penyelesaian proyek tepat waktu
    6. Revisi Perbup bantuan keuangan desa
    7. Konsolidasi dan e-audit PBJ
    8. Pemantauan berkala lewat dashboard monitoring

    Audiensi ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Wakil Bupati Mimik Idayana, Sekda Fenny Apridawati, dan jajaran legislatif serta eksekutif lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah terus memperkuat upaya penempatan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Focus Group Discussion (FGD) antara KP2MI, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Pemerintah Kota Solo di Kampus UNS, Senin (14/4/2025).

    Karding menjelaskan, saat ini terdapat permintaan tinggi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mencapai 1,7 juta orang. Namun, kementeriannya baru mampu mendorong penempatan sebanyak 297 ribu pekerja.

    “Untuk itu, kita perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan internasional,” kata Karding.

    Menurutnya, kerja sama ini mencakup pelatihan vokasi, penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pasar luar negeri, serta penyediaan instruktur berkualitas. Ia menekankan, keterampilan yang baik akan berdampak positif bagi pekerja migran, baik dari sisi perlindungan maupun peningkatan pendapatan.

    “Kalau skill-nya bagus, gajinya juga bagus. Dia bahkan bisa menjadi expert setelah pulang ke Indonesia. MoU ini akan mencakup mulai dari pra-pemberangkatan, penempatan kerja, hingga kepulangan. Ini bagian dari sistem tata kelola yang kita bangun bersama,” jelas Karding.

    Dia juga mengapresiasi komitmen Walikota Solo Respati Ardi, yang telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti Teknopark dan program Asta Cita “Rumah Siap Kerja”.

    “Visi Solo sangat bagus, ingin memanfaatkan bonus demografi untuk mengisi peluang kerja luar negeri, terutama ke Jepang,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (15/4). 

    Karding berharap MoU ini tak hanya menjadi wacana semata, tetapi benar-benar menjadi role model bagi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi.

    Dalam kesempatan tersebut, Karding juga memaparkan negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi.

    “Arab Saudi bahkan meminta 650 ribu pekerja, namun kita harus buka dulu MoU-nya. Sementara itu, untuk negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand, kita tidak punya perjanjian penempatan, sehingga saya larang, apalagi dengan risiko TPPO,” tegasnya.

    Target penempatan tenaga kerja migran tahun ini pun ditingkatkan menjadi 425 ribu orang.

    “Kita tidak ingin hanya berdiskusi, tapi fokus pada eksekusi, khususnya di Kota Solo,” tambah Karding.

    Sementara itu, Rektor UNS Prof. Hartono menyambut baik kolaborasi ini. UNS, kata dia, tengah menyiapkan fasilitas pendidikan untuk program diploma D3 dan D4 guna mencetak tenaga kerja berkualitas.

    “Kami berharap kerja sama ini bukan hanya simbolis, tapi menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran yang menjadi pilar pembangunan nasional,” ungkap Hartono.

    Diskusi lanjutan akan digelar dalam sesi FGD untuk merumuskan langkah konkret penguatan SDM bagi pasar kerja global.

    Senada, Walikota Solo Respati Ardi menyampaikan bahwa Pemkot Solo telah menetapkan program utama “Rumah Siap Kerja” dalam RPJMD yang telah diperbarui. Anggaran terbesar pun dialokasikan untuk sektor ketenagakerjaan.

    “Kita akan menghadapi bonus demografi. Kalau kota tidak siap memberi opsi kerja, maka kita akan berat. Harapannya, dengan dukungan program dari kementerian dan UNS, angka kemiskinan yang saat ini 8,31 persen bisa kita tekan,” tutur Respati.  

    Sumber : Radio Elshinta