Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Jaga inflasi, Pemkot Palu gelar pasar murah di Hari Sumpah Pemuda

    Jaga inflasi, Pemkot Palu gelar pasar murah di Hari Sumpah Pemuda

    ANTARA – Pemerintah Kota Palu menggelar operasi pasar murah guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10). Pasar murah tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi serta meringankan beban masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Roy Rosa Bachtiar/M. Izfaldi/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos kunjungi Balai Kota, bahas program strategis dengan Pramono

    Mensos kunjungi Balai Kota, bahas program strategis dengan Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas sejumlah program strategis bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada Jumat.

    “Kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo yang memerlukan kolaborasi dengan Pak Gubernur. Utamanya, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan salah satu pembahasan yang dilakukan dengan Pramono, yaitu terkait pembaruan data masyarakat penerima bantuan sosial, karena dianggap penting dan krusial demi penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.

    Menurut dia, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia. Untuk itu, pada Februari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menyebutkan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk data pemerintah daerah.

    Gus Ipul mengatakan aturan itu diharapkan dapat membuat data semakin akurat dan seluruh instansi berpedoman pada data yang sama.

    Selain itu, bersama dengan Pramono, dia juga membahas program pemberdayaan masyarakat.

    “Kami nanti akan tindak lanjuti dengan pertemuan tim untuk membuat target-target, di mana setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga penerima bansos (bantuan sosial) naik kelas. Mereka tidak lagi menerima bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan,” kata Gus Ipul.

    Dia menambahkan pertemuan itu turut membahas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), seperti bantuan sembako yang menyasar lebih dari 350.000 penerima hingga Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 133.000 keluarga penerima manfaat.

    “Di akhir tahun ini, Bapak Presiden menambahkan lagi bansos atau bantuan langsung tunai sementara, jumlahnya 347.000 lebih. Sehingga di akhir tahun ini, kita memberikan bansos untuk Daerah Khusus Jakarta kepada 617.000 lebih keluarga penerima manfaat dengan total anggaran lebih dari Rp500 miliar,” jelas Gus Ipul.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    35.673 Warga Kota Kediri Akan Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu dari Kementerian Sosial, Ini Rinciannya

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 35.673 warga Kota Kediri akan menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Sosial (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

    Dari jumlah tersebut, 23.328 penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sudah terdaftar, sementara 12.345 keluarga lainnya adalah penerima baru. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4.

    Saat rapat verifikasi data, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa BLTS Kesra merupakan bagian dari Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan IV Tahun 2025, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Verifikasi bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kami meminta seluruh petugas benar-benar teliti agar bantuan tidak salah sasaran,” ujarnya.

    Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah daerah diberi waktu hingga 27 Oktober 2025 untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Imam menegaskan pentingnya integritas dan ketelitian petugas verifikator agar tidak ada warga yang layak tetapi terlewatkan.

    Rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Kediri tersebut juga menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat visi Kediri Mapan, dengan memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya,” tegas Imam.

    Ia juga mengingatkan bahwa penerima BLTS Kesra harus sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025. Bantuan tidak diberikan kepada warga yang telah meninggal dunia, tidak ditemukan alamatnya, maupun yang berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, pejabat negara, atau memiliki penghasilan tetap tinggi.

    Imam menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sukses. “Rapat ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bagian dari komitmen kita menegakkan keadilan sosial. Mari pastikan bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi warga miskin ekstrem dan rentan di Kota Kediri,” ujarnya.

    Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Kediri menegaskan keseriusannya memperkuat koordinasi antar sektor untuk memastikan BLTS Kesra tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat ketahanan sosial masyarakat di penghujung tahun 2025. [nm/ian]

  • Bongkar Korupsi Bansos, KPK Usut Distribusi 5 Juta Paket Bansos Beras pada 2020

    Bongkar Korupsi Bansos, KPK Usut Distribusi 5 Juta Paket Bansos Beras pada 2020

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi terkait kasus korupsi penyaluran Bantuan Sosial atau korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) 2020, yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial. KPK mendalami mekanisme pendistribusian 5 juta bansos yang tersebar di 15 provinsi.

    Para saksi adalah Direktur PT Amanat Perkasa Speed, Joseph Sulistijo; Warehouse Manager PT Amanat Perkasa Speed/Total Logistik 2013—2022, Rully Firmansyah; dan General Affair (GA) Manager PT Dosni Roha, Paulus Moroopun Hayon. Adapun satu saksi Kepala Subdivisi Pelayanan Publik Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Dedy Rahman meminta penjadwalan ulang. 

    “Jadi didalami dari pihak-pihak subkonnya terkait dengan mekanisme dan bagaimana cara mendapatkan proyek pengadaan pendistribusian bansos beras tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Budi mengatakan bahwa pendalaman tersebut dapat memberikan petunjuk pihak-pihak lainnya yang diduga mengetahui sehingga dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia menjelaskan pendistribusian 5 juta paket bansos merupakan bagian dari total 10 juta paket bansos di 34 provinsi. 

    “Pendistribusian tersebut sebagian dari total 10 juta paket bansos untuk keluarga penerima yang tersebar di 34 provinsi. Pendistribusian dilakukan pada September hingga November 2020,” ujar Budi. 

    Pendalaman materi juga terkait harga paket dalam pendistribusian paket bantuan sosial. Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka,” ungkap Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025). 

    Salah satu tersangka adalah Rudijanto Tanoesoedibjo. Selain itu, tersangka lain yakni Edi Suharto (ES), Direktur Utama PT DNR Logistics periode 2018—2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta dua korporasi: PT Dos Ni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) dan anak usahanya, PT Dos Ni Roha Logistik.

    KPK juga mencegah tiga tersangka tersebut, termasuk Direktur Operasional PT DNR Logistics periode 2021—2024, Herry Tho (HT) untuk bepergian ke luar negeri hingga 12 Februari 2026.

    Menurut Budi, potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

    “Di mana penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” ucap Budi.

    Dalam kasus ini juga menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Muhammad Kuncoro Wibowo, bersama sejumlah pihak lain.

    Kuncoro divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bansos beras. Dia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam perkara itu, Kuncoro terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT BGR dalam penyaluran bansos beras Kemensos, yang merugikan negara Rp127,14 miliar. Selain Kuncoro, dua petinggi PT BGR lainnya juga ikut didakwa, yakni Budi Susanto (Direktur Komersial periode Juni 2020—Desember 2021) serta April Churniawan (Vice President Operation and Support periode Agustus 2020—Maret 2021).

  • BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    Jakarta

    Pemerintah mengumumkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) mulai cair pada bulan ini. Nilai yang digelontorkan untuk BLTS ini mencapai Rp 31,542 triliun.

    Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Program Perlindungan Sosial Tahun 2025. BLTS ini diumumkan sebagai salah satu paket stimulus ekonomi kuartal IV yang akan mulai dijalankan pada bulan Oktober hingga Desember 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, BLTS itu akan diterima oleh 35,04 juta penerima manfaat. Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah, ibu, dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

    “Proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan ke depan,” kata Gus Ipul, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp 31,54 triliun. Melalui tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun.

    “Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” ujarnya.

    Gus Ipul menjelaskan, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Khusus kuartal IV, terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Bansos 2025 Capai Rp 110,7 T

    Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun. Bantuan itu terdiri dari sejumlah jenis bansos, berikut rinciannya:

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp 2,8 juta per tahun, total Rp 1,116 triliun
    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp 2,4 per tahun, total Rp 20,822 triliun
    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp 5,2 juta per tahun, total Rp 49,927 triliun
    • Penerima Penebalan Juni-Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp 400 ribu, total Rp 7,311 triliun
    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober-Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp 900 ribu, total Rp 31,542 triliun

    (shc/ara)

  • Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair 

    Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair 

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan penyaluran tambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) siap dilaksanakan pada bulan ini.

    Bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial yang diberikan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi.

    BLTS akan menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

    “Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” kata Gus Ipul di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp31,542 triliun. Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp110,718 triliun.

    Adapun rincian penyaluran bantuan sosial sebagai berikut: 

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp2,8 juta per tahun, total Rp1,116 triliun

    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp2,4 per tahun, total Rp20,822 triliun

    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp5,2 juta per tahun, total Rp49,927 triliun

    • Penerima Penebalan Juni–Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp400 ribu, total Rp7,311 triliun

    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober–Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp900 ribu, total Rp31,542 triliun

    Total bantuan perlindungan sosial 2025: Rp110,718 triliun

    Menurut Gus Ipul, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Khusus triwulan IV terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Gus Ipul menambahkan, bahwa proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan kedepan. (tok/ted)

  • Jadwal & Penerima 2 Paket Stimulus Ekonomi Prabowo, Ada BLT Rp300.000

    Jadwal & Penerima 2 Paket Stimulus Ekonomi Prabowo, Ada BLT Rp300.000

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo menggelontorkan 2 paket stimulus ekonomi. Yaitu, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

    Dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretaris Kabinet dijabarkan, kedua program paket ekonomi ini diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Inilah dua paket stimulus ekonomi untuk rakyat. Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Magang Nasional selama 6 Bulan akan diberikan uang saku setiap bulannya,” tulis @/sekretariat.kabinet, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dijelaskan, tambahan BLT itu akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 ini.

    Bahkan, sudah dapat diambil melalui kantor pos dan rekening bank mulai pekan depan.

    Siapa penerimanya? Ada 35.046.783 jiwa keluarga penerima manfaat (KPM). Menjangkau lebih 140 juta orang ayah-ibu dengan 2 anak di desil 1 sampai 4.

    “Tambahan BLT ini di luar dari BLT reguler yang disalurkan Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako,” jelas @/sekretariat.kabinet

    Sementara untuk peserta Program Magang Nasional disebutkan, Gelombang I akan diikuti sebanyak 20.000 orang, sudah dibuka dan akan mulai bekerja pada tanggal 20 Oktober.

    “Bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang,” tulis @/sekretariat.kabinet.

    “Seluruh peserta magang akan diberikan uang saku per bulannya yang besarannya sesuai dengan Upah Minimum Daerah Kota/ Kabupaten,” terang @/sekretariat.kabinet.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan paket stimulus ekonomi ini saat konferensi pers yang dilakukan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    “Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Ini yang pertama masuk ke dalam angka 17,2 juta (penerima baru),” kata Airlangga.

    Penyaluran simbolis ini dilakukan oleh Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Komisaris Utama PT Pos adalah Muhammad Budi Djatmiko.

    Foto: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menyampaikan konferensi pers terkait Peluncuran BLTS Kesra dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi, (17/10/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menyampaikan konferensi pers terkait Peluncuran BLTS Kesra dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi, (17/10/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemensos Dukung Penuh Pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo

    Kemensos Dukung Penuh Pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo

    Bekasi (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa.

    Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Fisik 80.000 gerai, pergudangan, dan perlengkapan KDMP yang digelar di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/10/2025).

    Menteri Koperasi Ferry Julianto menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi tonggak dimulainya pembangunan KDMP secara serentak di seluruh Indonesia.

    “Hari ini kita memulai proses peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan fisik, gudang-gudang, gerai-gerai, dan sarana pendukung di seluruh 80.000 KDMP. Untuk hari ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto kami memulai di 800 titik di seluruh Indonesia,” ujar Ferry.

    Ferry menambahkan, percepatan pembangunan KDMP dapat terwujud berkat dukungan berbagai pihak, terutama dari unsur TNI.

    “Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan dukungan dari pihak TNI dalam hal ini Pak Wakil Panglima TNI dan teman-teman semua, termasuk PT Agrinas Pangan, ini akan bisa cepat rampung sehingga langsung kita bisa operasional dalam pengertianan sesungguhnya,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa bangunan fisik KDMP nantinya akan menjadi milik desa dan dikelola oleh koperasi. Dengan begitu, keuntungan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat setempat.

    Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa KDMP merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat desa.

    “Ini kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Agus Jabo.

    Ia optimistis KDMP dapat menyerap hasil produksi masyarakat, menggerakkan roda perekonomian desa, serta mempercepat target Presiden Prabowo untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026.

    “Kita berharap KDMP bisa menjadi stimulus supaya kemiskinan bisa cepat turun,” lanjutnya.

    Dukungan penuh Kemensos terhadap KDMP juga diwujudkan melalui integrasi dengan Program Sekolah Rakyat. Orang tua siswa Sekolah Rakyat akan difasilitasi menjadi anggota koperasi, sekaligus memanfaatkan KDMP sebagai sarana pemasaran produk hasil pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, serta Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. [tok/ian]

  • Istana: Dana BLT dan Program Magang Berasal dari Efisiensi Anggaran

    Istana: Dana BLT dan Program Magang Berasal dari Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresiden mengumumkan dua program utama dalam paket stimulus ekonomi keempat yang akan segera diluncurkan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat berpendapatan rendah dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, program BLT ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran pemerintah yang dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan.

    Efisiensi tersebut, kata Prasetyo Hadi, dilakukan dengan memangkas belanja-belanja yang dianggap tidak produktif dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

    “Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian direalokasi ke kegiatan yang jauh lebih produktif,” ujarnya usai meninjau kesiapan penyaluran bantuan di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah berhasil menemukan ruang fiskal baru dari hasil penghematan tersebut, yang kemudian digunakan untuk memberikan BLT selama tiga bulan kepada kelompok masyarakat di desil 1 hingga desil 4 yakni kelompok penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan.

    “Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama satu tahun,” jelasnya.

    Terkait keberlanjutan BLT tahun depan, Prasetyo mengatakan pemerintah akan mengevaluasi berdasarkan perkembangan ekonomi dan penerimaan pajak nasional.

    “Nanti kita lihat, karena kita berharap pertumbuhan ekonomi kita naik, pendapatan pajak meningkat, dan ruang fiskal semakin lebar,” katanya.

    Dia menambahkan, penerima BLT pun dapat sekaligus menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga bantuan pemerintah bersifat komplementer untuk memperkuat daya beli masyarakat di penghujung tahun.

    Sekadar informasi, Pemerintah secara resmi mengumumkan dua program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Kedua program paket ekonomi diluncurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    “Akan diterima oleh 35,4 juta keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Airlangga.

    Menurutnya, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, Menko Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    “Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta karena yang reguler adalah 18,2 juta,” tambahnya.

    Tidak hanya BLT Kesra, pemerintah turut memberikan bantuan dalam program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang ditujukan kepada para lulusan baru.

    “Fresh graduate baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN. Termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor,” ucapnya.

    Turut hadir dalam pengumuman program paket ekonomi yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

  • Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah akan mengucurkan dana segar senilai Rp30 triliun untuk bansos BLT sementara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat orang miskin.

    Dia mengungkapkan dua program utama dalam stimulus keempat ini tambahan bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi.

    “Bapak Presiden meminta agar diberikan tambahan bantuan langsung tunai untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT ini akan menjangkau 35.046.783 keluarga penerima manfaat, yang artinya mencakup sekitar 140 juta orang,” ujar Airlangga, Jumat (17/10/2025).

    Airlangga menekankan bahwa BLT tambahan ini merupakan program baru di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako untuk 20,88 juta keluarga. Pemerintah menganggarkan Rp30 triliun untuk program ini, yang berasal dari hasil efisiensi dan realokasi anggaran APBN.

    Penyaluran akan dilakukan mulai minggu depan melalui dua jalur yakni 18,3 juta keluarga melalui bank-bank Himbara dan 17,2 juta keluarga melalui PT Pos Indonesia. Penyerahan simbolis dilakukan hari ini kepada 50 penerima baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial.

    Selain BLT, pemerintah juga merilis program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi sebagai upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

    “Gelombang pertama diikuti oleh 20.000 peserta yang akan mulai bekerja pada 20 Oktober. Bulan depan, program ini akan diperluas menjadi 80.000 peserta,” ujar Airlangga.

    Peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten/kota tempat magang, serta perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kematian (JKM) tanpa potongan dari uang saku. Saat ini, tercatat 1.666 perusahaan telah mendaftarkan 26.181 posisi magang, dengan total pelamar mencapai 156.159 orang.

    Airlangga menyebut program ini juga melibatkan BUMN, lembaga pemerintah termasuk Bank Indonesia, serta berbagai universitas seperti UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan lainnya.

    Paket stimulus ini, menurut Airlangga, diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun serta membuka akses pengalaman kerja bagi lulusan baru.

    “Semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini,” pungkasnya.