Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Jakarta

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ratusan pendamping sosial Daerah Khusus Jakarta untuk bersama-sama melaksanakan tugas yang berdampak nyata ke masyarakat. Hal itu, kata Gus Ipul, sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mari kita membiasakan diri bekerja dengan proses yang jelas, terukur, punya target dan hasilnya bermanfaat nyata untuk mereka yang memerlukan perhatian kita,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada ratusan pilar sosial Jakarta, hari ini. Sebanyak 798 pilar sosial hadir dalam dialog bersama Gus Ipul, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

    Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan arahan Prabowo selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini. Ia berharap arahan tersebut dapat menjadi acuan seluruh pihak, terutama pilar sosial, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

    Dalam menjalankan tugas, Kemensos memiliki perhatian kepada seluruh masyarakat yang termasuk 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial). Adapun 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.

    “Cita-cita kita bisa melihat orang kecil bisa tersenyum dan tertawa, yang cukup pangan, sandang, dan papan,” ucapnya.

    Dalam memastikan kesejahteraan 12 PAS, Gus Ipul menjelaskan para pilar sosial harus mampu mendorong setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar terlepas dari bantuan sosial. Ia mengatakan terdapat proses bisnis yang menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan tugas kerjanya.

    “Kita harus bekerja dengan proses bisnis yang terukur,” papar Gus Ipul.

    “Tidak ada lagi namanya DTKS karena presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal,” jelasnya.

    Para praktiknya, lanjut Gus Ipul, proses pemutakhiran DTSEN akan mengandalkan para pilar sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan data yang dihimpun telah akurat melalui pemutakhiran data.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap seluruh pendamping sosial berperan aktif dalam pemutakhiran data tersebut.

    “Setelah datanya akurat, maka di intervensi, pertama diberikan perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos),” tutur Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tercakup ke dalam program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.

    “Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi di program Linjamsos, maka digeser ke pemberdayaan sosial. Tapi kalau fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dilakukan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Setelah direhabilitasi, maka dibawa ke pemberdayaan sosial. Itulah cara kerja Kemensos,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul pun menekankan pilar sosial harus mampu menggeser penerima manfaat ke program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

    “Ini (program Bansos) sementara, jangan mereka dipendam di sini seumur hidup. Makanya diperlukan pendamping supaya bisa bergeser ke sini (program pemberdayaan sosial),” jelasnya.

    Ia mengungkapkan saat ini, Kemensos memiliki proses bisnis yang jelas dan terukur. Masyarakat yang awalnya penerima Bansos, maka dengan adanya dukungan dari seluruh pilar sosial, dapat “meluluskan” penerima Bansos, atau yang disebut graduasi, dari program Kemensos untuk selanjutnya dapat mandiri dan berdaya.

    Selain itu, bagi mereka yang telah digraduasi juga dapat diarahkan ke program-program Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

    “Jadi ini harus terukur. Tidak boleh orang nyaman di sini (menjadi penerima Bansos), dan ini tugas para pendamping untuk menggeser mereka ke pemberdayaan,” ungkapnya.

    Dalam arahannya, Gus Ipul juga meminta para pilar sosial untuk selalu mengikuti perkembangan informasi di berbagai media sosial resmi milik Kemensos.

    “Ikuti terus medsos Kemensos, bisa jadi ada informasi terbaru seperti peraturan dan program prioritas Presiden yang harus kita tindaklanjuti, juga agar tidak terbawa hoax,” ujarnya.

    Gus Ipul mengatakan kerja Kemensos adalah kerja bersama. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    “Kita itu bekerja sebagai satu bagian. Kemensos, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, termasuk DPR adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Suksesnya pilar sosial adalah sukses kami, sukses kami adalah sukses pilar sosial,” tegas Gus Ipul.

    Di akhir arahannya, Gus Ipul memberikan pesan kepada seluruh pihak, khususnya pilar sosial, untuk bekerja secara terpadu dan terukur.

    “Mari kita gandeng tangan, mari kita samakan pikiran dan hati kita agar kesejahteraan sosial di DKJ terus meningkat di masa-masa mendatang,” katanya.

    Sementara itu Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo (Pasha Ungu) angkat bicara terkait kinerja Kemensos. Menurutnya, Kemensos tepat dipimpin oleh Gus Ipul karena memiliki rekam jejak yang dekat dengan masyarakat serta memiliki kapasitas mumpuni.

    “Saya yakin Gus Ipul orang yang paling tepat menduduki kursi Mensos. Bagaimana dekat dengan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos, baru empat bulan tapi prestasi Kemensos luar biasa,” ucap Pasha.

    Salah satu bukti kinerja Kemensos di bawah arahan Gus Ipul, kata Pasha, adalah saat merespons bencana banjir yang melanda masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

    “Tentu tugas Gus Ipul tidak mudah, tidak mengurusi satu orang saja tapi 20 persen masyarakat rentan di Indonesia yang perlu didukung oleh teman-teman pendamping sekalian,” lanjutnya.

    Senada, salah satu pilar sosial Zainal Arifin (53) mengungkapkan di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kemensos memiliki kerja yang jelas dan lebih terukur.

    “Arahan Pak Menteri sangat jelas. Di tambah lagi di bawah kepemimpinan Gus Ipul kami lebih bersemangat lagi. Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Menteri Sosial yang baru ini,” kata Zainal.

    Zainal yang merupakan Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengatakan selama berkiprah sebagai anggota Tagana, baru kali ini ada sosok menteri sosial yang begitu dekat dengan pilar-pilar sosial.

    “Saya di Tagana dari tahun 2007, dari menteri ke menteri yang ada, hanya Pak Mensos Saifullah ini yang humoris, jadi sangat humoris dan bagus sekali pak Saifullah Yusuf ini,” papar Zainal.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M. Husni dan anggota Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo atau biasa dikenal Pasha Ungu.

    Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Alfiansyah atau yang biasa dikenal Komeng, kemudian ada juga anggota DPD RI lainnya seperti Pdt. Penrad Siagian dan Adib Fuad.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ambil Saldo Dana Bansos PKH Tahap 1 Bulan Januari 2025 Bagi Ibu Hamil hingga Lansia

    Ambil Saldo Dana Bansos PKH Tahap 1 Bulan Januari 2025 Bagi Ibu Hamil hingga Lansia

    JABAR EKSPRES – Segera ambil saldo dana bansos PKH tahap 1 bulan Januari 2025 bagi ibu hamil hingga lansia.

    Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap 1 untuk bulan Januari 2025.

    Bantuan ini ditujukan bagi kelompok prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lansia.

    Artikel ini akan membahas panduan lengkap mengenai cara mengambil saldo dana bansos PKH serta tips agar proses pencairan berjalan lancar.

    BACA JUGA: Tukarkan Minyak Jelantah dan Dapatkan Saldo E wallet, Begini Caranya

    BACA JUGA: Warna Keberuntungan Tahun Baru Imlek 2025 Tahun Ular Kayu

    Bansos PKH adalah program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Sasaran utamanya meliputi:

    1. Ibu Hamil dan Anak Balita: Untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.

    2. Anak Sekolah: Mendukung kebutuhan pendidikan SD, SMP, dan SMA/Sederajat.

    3. Penyandang Disabilitas Berat: Memberikan bantuan kepada individu dengan kebutuhan khusus.

    4. Lansia: Memberikan perlindungan sosial bagi warga lanjut usia.

    Jadwal Pencairan Dana Bansos PKH Januari 2025

    Tahap 1 pencairan bansos PKH dimulai pada bulan Januari 2025. Penerima manfaat dapat mulai mencairkan dana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Pastikan untuk memeriksa jadwal pencairan di daerah Anda melalui:

    – Aplikasi Cek Bansos.

    – Situs resmi Kementerian Sosial.

    – Informasi dari pemerintah daerah setempat.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH

    Sebelum mengambil saldo dana, pastikan Anda terdaftar sebagai penerima manfaat. Berikut langkah-langkah untuk mengecek status Anda:

    1. Melalui Aplikasi Cek Bansos:

    – Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store.

    – Masukkan data seperti nama dan alamat sesuai KTP.

    – Klik “Cari Data” untuk melihat status Anda.

    BACA JUGA: Cara Cairkan Saldo Dana E-Waroeng Bansos BPNT Rp200.000 Bulan Januari 2025

    2. Melalui Situs Resmi:

    – Kunjungi website resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    – Masukkan data diri sesuai petunjuk.

    – Klik “Cari” untuk mengetahui apakah Anda terdaftar.

    Cara Mengambil Saldo Dana Bansos PKH

    Setelah memastikan Anda terdaftar, ikuti langkah berikut untuk mencairkan saldo dana bansos PKH:

    1. Persiapkan Dokumen:

    – Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

  • Dapat Uang Rp750.000 per Orang, Ini Syaratnya

    Dapat Uang Rp750.000 per Orang, Ini Syaratnya

    JABAR EKSPRES – Program Keluarga Harapan (PKH) akan kembali hadir di tahun 2025 sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Pada tahap pertama tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,7 triliun yang akan disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Bagi Anda yang memenuhi syarat, setiap orang berkesempatan menerima dana bansos hingga Rp750.000 per tahap. Berikut informasi lengkap mengenai jadwal pencairan dan syarat penerimaan PKH 2025.

    Syarat Penerima PKH 2025

    Untuk menjadi penerima bantuan PKH, Anda harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

    Baca juga : Kapan Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025, Benarkah Dijadwal di Minggu Ketiga Januari?

    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

    Pastikan Anda sudah terdaftar di DTKS. Data ini dapat dicek langsung melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id  dengan memasukkan data sesuai KTP.

    Termasuk dalam Tujuh Kategori Penerima Manfaat

    Penerima PKH harus termasuk dalam salah satu dari tujuh kategori berikut:

    Ibu Hamil

    Bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap, maksimal untuk dua kehamilan.

    Anak Usia Dini (0–6 Tahun)

    Bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap untuk anak yang belum sekolah, maksimal dua anak per keluarga.

    Baca juga : Alasan KPM Pemilik Kartu KKS Tidak Dapat Saldo Dana Bantuan Bansos PKH-BPNT

    Siswa SD, SMP, SMA/sederajat

    Siswa usia 6–21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun:

    SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap.SMP: Rp1,5 juta per tahun atau Rp375.000 per tahap.SMA: Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahap.

    Maksimal bantuan ini untuk tiga anak per keluarga.

    Lansia (Usia di Atas 60 Tahun)

    Lansia dalam keluarga akan mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap, maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga.

    5.Penyandang Disabilitas

    Penyandang disabilitas berhak mendapatkan Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap, maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga.

  • Cek Penerima Saldo Dana Rp2Juta Cair Hari Ini pakai NIK E-KTP

    Cek Penerima Saldo Dana Rp2Juta Cair Hari Ini pakai NIK E-KTP

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan saldo dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2025.

    Bantuan saldo dana ini untuk pemilik NIK E-KTP tertentu dengan total nilai Rp2.400.000 per tahun. Berikut adalah informasi lengkap mengenai bansos ini, termasuk cara cek penerima BPNT tahap 1 tahun 2025.

    BPNT bukanlah program bantuan sosial baru. Namun, ada perubahan signifikan dalam mekanisme pencairannya. Jika sebelumnya bantuan ini cair setiap dua bulan sekali, mulai 2025 BPNT akan cair setiap bulan dengan nominal Rp200.000 per bulan. Namun begitu total bantuan tetap Rp2.400.000 per tahun.

    Baca juga : Saldo Gratis Rp600 Ribu Langsung Cair dari YouTube 

    Penyaluran dana bansos ini melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bukan melalui Kantor Pos. Dengan sistem ini, penerima manfaat bisa langsung menggunakan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong terdekat.

    Kriteria Pemilik NIK E-KTP yang Berhak Menerima BPNT 2025

    Bantuan ini hanya untuk masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut adalah syarat untuk menjadi penerima BPNT tahun 2025:

    Warga Negara Indonesia (WNI).Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.Tidak menerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau BLT.Bukan PNS, anggota TNI, Polri, atau karyawan BUMN/BUMD.Masuk kategori keluarga miskin, kurang mampu, atau rentan miskin.Tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan rendah.

    Baca juga : Cair Lagi Saldo Gratis Rp400 Ribu Lewat Aplikasi Penghasil Saldo Dana 2025

    Jika Anda memenuhi kriteria di atas, Anda berpeluang menjadi penerima bantuan BPNT.

    Jadwal dan Cara Cek Penerima BPNT Tahap 1 Tahun 2025

    Tahap pertama pencairan BPNT dijadwalkan pada bulan Januari 2025. Namun, hingga 20 Januari 2025, belum ada kepastian kapan bantuan akan mulai disalurkan. Sembari menunggu informasi resmi, Anda bisa mengecek status penerimaan BPNT dengan langkah berikut:

    Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui browser HP atau komputer Anda.Isi data wilayah penerima, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP Anda.Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai yang tertera di KTP.Ketik kode verifikasi yang muncul di layar. Jika kode sulit dibaca, klik tombol refresh.Klik tombol Cari Data.Sistem akan menampilkan status Anda, apakah terdaftar sebagai penerima BPNT atau tidak.

  • Oknum Pendamping PKH di Bondowoso Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos Rp290 Juta

    Oknum Pendamping PKH di Bondowoso Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos Rp290 Juta

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seorang oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berinisial AB, asal Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos).

    AB diduga telah menyelewengkan dana bansos sebesar Rp290 juta, yang merupakan hak dari 588 keluarga penerima manfaat (KPM), selama periode 2018 hingga 2021.

    Kanit Tipikor Polres Bondowoso, Iptu Yudi Kurniawan, mengungkapkan bahwa tersangka menggunakan beberapa modus untuk melakukan tindak korupsi, di antaranya:

    Tidak memutakhirkan data komponen milik KPM, sehingga terjadi kelebihan pembayaran.
    Mengumpulkan dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM tanpa izin pemiliknya.
    Mencairkan uang dari kartu ATM PKH milik KPM tanpa persetujuan mereka.
    Meminta uang sebesar Rp 5.000 dari KPM dengan dalih biaya administrasi setiap pencairan dana.

    “Tersangka mencairkan uang tanpa izin KPM, bahkan meminta sejumlah uang dari KPM dengan alasan biaya administrasi,” ujar Iptu Yudi, Senin (20/1/2025).

    Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk P19, termasuk pemeriksaan tambahan saksi ahli, saksi dari Kementerian Sosial (Kemensos), dan 80 saksi korban.

    Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, AB tidak ditahan dengan alasan ia bersikap kooperatif selama proses penyelidikan dan dalam keadaan hamil.

    Atas perbuatannya, AB dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

    Polres Bondowoso memastikan akan terus mengusut tuntas kasus ini untuk memberikan keadilan kepada para KPM yang dirugikan. Sementara itu, masyarakat diharapkan untuk lebih waspada dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial kepada pihak berwenang. [awi/beq]

  • Bansos PKH Tahap 1 2025 Mulai Cair ke Penerima, Cek Kriteria dan Besaran Dana

    Bansos PKH Tahap 1 2025 Mulai Cair ke Penerima, Cek Kriteria dan Besaran Dana

    JABAR EKSPRES – Bantuan sosial atau bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 mulai cair lagi di bulan Januari 2025, cek kriteria dan besaran dana berikut ini.

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan dana bansos PKH di tahun 2025 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Di tahun ini, Kemensos menyiapkan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2025 sebesar Rp504,7 triliun yang difokuskan pada berbagai program, salah satunya yaitu program bantuan PKH.

    Dana bantuan PKH akan dicairkan secara bertahap setiap tiga bulan. Pada tahun 2025, pencairan tahap pertama dimulai pada bulan Januari dan mencakup periode Januari, Februari, dan Maret.

    Berikut ini jadwal pencairan dana bansos PKH 2025 yang akan cair ke keluarga penerima manfaat.

    BACA JUGA: Siapkan Dokumen NIK KTP! Segera Cairkan Saldo Dana Rp300.000 Khusus Warga DKI Jakarta

    BACA JUGA: Info Cairkan Dana Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 1 Rp900.000 Cair Lagi Tahun 2025

    Jadwal Pencairan Bansos PKH

    Tahap 1 cair pada bulan Januari, Februari, Maret

    Tahap 2 cair pada bulan April, Mei, Juni

    Tahap 3 cair pada bulan Juli, Agustus, September

    Tahap 4 cair pada bulan Oktober, November, dan Desember.

    Bagi Anda yang ingin mendapatkan bansos PKH, silakan simak syarat dan kriteria penerima bantuan ini di tahun 2025.

    Kriteria Penerima Bansos PKH 2025

    1.Penerima bantuan PKH harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

    2.Warga Negara Indonesia (WNI) dengan identifikasi melalui e-KTP.

    3.Terdaftar sebagai keluarga membutuhkan bantuan di kelurahan setempat.

    4.Bukan anggota dari ASN, TNI, atau Polri.

    5.Belum menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja.

    6.Nama tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

    BACA JUGA: Dapat Saldo Dana Rp1,2 Juta Bagi Pelaku UMKM, Siapkan NIK KTP Daftar di Sini!

    Berikut ini besaran dana bansos PKH yang akan diterima KPM di tahun 2025.

    Besaran Dana Bansos PKH

    Ibu hamil dan masa nifas: Rp 750.000 per tahap, atau Rp 3.000.000 per tahun.

    Balita (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap, atau Rp 3.000.000 per tahun.

    Siswa SD: Rp 225.000 per tahap, atau Rp 900.000 per tahun.

  • 9
                    
                        Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
                        Nasional

    9 Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya? Nasional

    Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Survei Litbang
    Kompas
    periode Januari memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Wakil presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi.
    Berdasarkan survei Litbang
    Kompas
    terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.
    Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
    Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
    Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.
    Tingginya tingkat kepuasan publik pada
    100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
    terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam).
    Hasil survei
    Litbang Kompas
    , tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.
    “Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi
    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
    ” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Dari data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibanding bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
    Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang
    Kompas
    periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
    Lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen.
    “Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan
    jokowi
    terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.
    Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau naik 9,4 persen dari Juni tahun lalu dan kesejahteraan sosial 83,7 persen atau naik 1,7 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Namun, secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang memang signifikan.
    Menariknya, survei Litbang
    Kompas
    juga memotret bahwa tingkat kepuasan paling tinggi terhadap 100 hari kerja Prabowo-Gibran diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah.
    Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden justru semakin rendah apreasiasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
    Terlihat, sebanyak 85,7 persen responden dengan level pendidikan dasar merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo-Gibran. Hanya, 14,3 persen yang merasa tidak puas.
    Kemudian, 77,8 persen responden yang mengenyam pendidikan hingga level menengah merasa puas dengan kinerja pemerintah sejauh ini. Sedangkan 22,2 persen menyatakan tidak puas.
    Sementara itu, sebanyak 70 persen responden yang mengenyam pendidikan tinggi mengaku puas dengan kinerja Prabowo. Tetapi, ada 30 persen dari mereka yang tidak puas.
    Demikian juga, jika dipetakan berdasarkan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial responden maka semakin rendah kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
    Tingkat kepuasan responden kelas bawah tercatat mencapai 84,7 persen dan hanya 15,3 persen yang menyatakan tidak puas.
    Selanjutnya, tingkat kepuasan responden kelas menengah bawah tercatat 81,4 persen. Sedangkan yang merasa tidak puas 18,6 persen.
    Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terlihat semakin menurun pada responden kelas menengah atas yang mencapai 75,3 persen. Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen.
    Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas.
    Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.
    Bahkan, Litbang
    Kompas
    memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.
    Berdasarkan data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.
    Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.
    “Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan),” ujar Kris.
    “Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.

    Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
    Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini. Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya.
    “Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris.
    Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini.
    “Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi,” ujarnya.
    Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi.
    “Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul,” katanya.
    Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.
    Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Sementara itu, data Litbang Kompas memperlihatkan beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja awal Prabowo-Gibran.
    Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan Prabowo di 100 hari pertamanya dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis.
    Sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat.
    Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).
    Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang.
    Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo.
    Namun, dari hasil survei Litbang
    Kompas
    , responden juga menyimpan sejumlah ketidakpuasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan.
    Sebanyak 29,2 persen responden menyebut, alasan yang paling kuat adalah karena bansos tidak disebar secara merata bahkan tidak tepat sasaran.

    Sejalan dengan itu, 17,1 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok atau sembako yang saat ini sangat mahal. Lalu, 12,6 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah karena lemahnya penegakan terhadap pejabat yang korupsi.
    Selain empat alasan besar ini, masyarakat tampak terbagi, mereka menyatakan kekecewaan karena ada sejumlah program di era Prabowo yang tidak mengenakkan hati.
    Contohnya, naiknya harga BBM, potongan Tapera, hingga belum terpenuhinya janji-janji di masa kampanye.
    Namun, hasil survei Litbang
    Kompas
    juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita.
    Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.
    Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas.
    Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.
    Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa. Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara. Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial.
    Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara.
    Survei Litbang
    Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian
    Kompas
    (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bansos BPNT Tahap I 2025 Mulai Cair? Ini Jadwalnya

    Bansos BPNT Tahap I 2025 Mulai Cair? Ini Jadwalnya

    JABAR EKSPRES – Kabar gembira buat kita semua! Bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap I tahun 2025 resmi mulai cair.

    Kalau Kamu termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sekarang saatnya cek jadwal dan informasi lengkapnya, biar nggak ketinggalan kesempatan penting ini.

    Pemerintah melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari bank Himbara—seperti BNI, BRI, dan Mandiri mulai menyalurkan bantuan ini secara bertahap.

    BPNT tahap I ditujukan untuk KPM yang telah lolos validasi sistem. Kalau Kamu sudah terdaftar, Kamu berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, khusus untuk pembelian kebutuhan pokok.

    BACA JUGA: KLAIM Hadiah ‘Pendaftar Baru’ Sebesar Rp130.000 dari Aplikasi Penghasil Uang 2025

    Menariknya, pencairan tahap pertama ini dimulai pada minggu ketiga hingga keempat Januari 2025. Jadi, pastikan Kamu sering cek saldo KKS agar tahu apakah bantuan sudah masuk atau belum.

    Apakah Kamu Masuk Daftar Penerima?

    Program ini nggak hanya buat KPM lama, tetapi juga membuka peluang bagi penerima baru yang memenuhi kriteria. Kalau Kamu sudah terdaftar di data penerima BPNT 2024 dan masih memenuhi syarat, besar kemungkinan Kamu akan menerima bantuan ini.

    Beberapa KPM bahkan sudah menerima saldo sebesar Rp400.000 di KKS mereka. Ini hasil validasi sistem yang memastikan distribusi bantuan tetap tepat sasaran. Kalau saldo Kamu belum cair, tenang saja. Pemerintah berjanji mempercepat proses pencairan agar bantuan ini bisa Kamu nikmati sebelum akhir Januari 2025 atau paling lambat awal Februari.

    Bagaimana dengan Peserta PKH?

    Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang lolos validasi sistem kini juga bisa menjadi penerima BPNT. Jadi, ada kemungkinan Kamu mendapatkan dua jenis bantuan sekaligus. Nominal yang diterima bergantung pada komponen bantuan PKH, seperti kebutuhan anak sekolah, balita, atau lansia.

    Cara Cek dan Klaim Saldo BPNT

    Buat Kamu yang ingin memastikan apakah saldo sudah cair, berikut langkah mudahnya:

    Cek Melalui ATM Himbara
    Masukkan KKS Kamu ke ATM bank Himbara (BNI, BRI, atau Mandiri) dan cek saldo.Gunakan Aplikasi Mobile Banking
    Kalau Kamu sudah menghubungkan KKS ke mobile banking, cek saldo langsung dari aplikasi.

  • Bansos PKH dan BPNT 2025 Mulai Cair, Begini Cara Cairkan Saldo Dana di Kantor Pos

    Bansos PKH dan BPNT 2025 Mulai Cair, Begini Cara Cairkan Saldo Dana di Kantor Pos

    JABAR EKSPRES – Simak cara cairkan saldo dana bansos PKH dan BPNT 2025 yang mulai cair Januari 2025 di kantor pos.

    Pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahun 2025 telah dimulai.

    Bagi penerima bantuan yang telah terdaftar, penting untuk mengetahui cara mencairkan saldo dana melalui Kantor Pos.

    Artikel ini akan membahas cara-cara tersebut serta memberikan informasi lengkap terkait proses pencairan dan cara mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT.

    Bagi Anda yang ingin memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima Bansos PKH dan BPNT 2025, Kemensos (Kementerian Sosial) telah menyediakan aplikasi dan situs web yang memudahkan pengecekan data penerima bansos.

    BACA JUGA: Bansos PKH Tahap 1 dan BPNT Mulai Disalurkan Hari ini, Cek Nama Anda di Link Ini

    BACA JUGA: Saldo Dana Bansos PKH Tahap 1 Tahun 2025 Mulai Disalurkan di Wilayah ini

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025

    Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek status penerimaan bansos melalui cekbansos.kemensos.go.id.

    1. Masuk ke situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

    2.Pilih wilayah tempat tinggal Anda mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.

    3.Lalu, masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP Anda.

    4.Setelah itu, masukkan kode captcha yang tertera di layar.

    5.Jika kode captcha tidak terbaca jelas, klik tombol refresh untuk mengganti kode.

    6.Setelah semua data diisi dengan benar, klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasilnya.

    Lihat Hasil Cek Sistem akan menampilkan status apakah Anda terdaftar sebagai penerima Bansos PKH atau BPNT, beserta informasi tentang pencairan dan periode penyaluran bantuan.

    Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025

    Bansos PKH dan BPNT tahap 1 2025 sudah mulai disalurkan pada bulan Januari hingga Maret. Berikut adalah rincian bantuan yang diterima oleh penerima bansos PKH dan BPNT:

    Bantuan PKH

    Bantuan PKH 2025 diberikan sesuai dengan kategori penerima yang telah ditetapkan:

    1.Ibu Hamil dan Anak Usia Dini: Mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, dengan total bantuan Rp3.000.000 dalam setahun.

  • Ambil Kuota Dana Gratis Rp900.000 Hanya Butuh KTP Untuk Daftar

    Ambil Kuota Dana Gratis Rp900.000 Hanya Butuh KTP Untuk Daftar

    JABAR EKSPRES – Peluang mendapatkan dana gratis sebesar Rp900 ribu bakal bisa cair dalam tiga bulan ini.

    Dana gratis senilai hampir satu juta rupiah tersebut akan diberikan kepada warga Jakarta dengan kriteria tertentu.

    Khususnya bagi warga miskin yang memiliki orang tua sudah lanjut usia, karena dana gratis ini merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lansia yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

    Dana bantuan sosial (Bansos) ini merupakan bagian dari program pemenuhan kebutuhan dasar dengan nama Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

    Baca juga : Cuma Jalankan Satu Misi, Cair Saldo Gratis Hingga Rp200.000 Langsung ke DANA

    Dimana biasanya akan dicairkan dalam 4 tahap setiap tahunnya, atau cair dalam tiga bulan sekali.
    Untuk Januari ini, merupakan pencairan tahap satu yang akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus, yakni Januari, Februari dan Maret.

    Tiap bulannya, dana gratis akan yang diberikan sebesar Rp300.000 sehingga untuk tahap satu ini akan dicairkan sebesar Rp900.000 untuk periode tiga bulan yakni Januari, Februari dan Maret 2025.

    Syarat dan Kriteria penerima KLJ

    Untuk bisa menjadi penerima dana gratis bansos KLJ ini, harus memenuhi berapa syarat dan kriteria, diantaranya:

    – Berusia minimal 60 tahun saat mendaftar.
    – Berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan memiliki KTP elektronik yang sah.
    – Nama calon penerima harus terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial.
    – Tidak memiliki penghasilan tetap dan tergolong masyarakat prasejahtera.
    – Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Jika kamu merasa ada anggota keluarga yang lansia dan belum terdaftar sebagai penerima, kamu bisa mengajukan pendaftaran baru dengan cara online dan Offline agar masuk kedalam DTKA.

    Baca juga : Cair Tiap Hari, Saldo DANA Gratis Hingga Rp150.000 Cuma Main Game ini

    CAra Daftar KLJ 2025

    Pendaftaram disarankan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) di kelurahan setempat.

    Atau bisa juga melalui Online dengan cara berikut ini:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di ponsel Anda.
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Registrasi”.