Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Bansos PKH Februari 2025 Kapan Cair? Ini Cara Mencairkannya

    Bansos PKH Februari 2025 Kapan Cair? Ini Cara Mencairkannya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.

    Syarat Penerima Bansos PKH

    Tidak semua masyarakat berhak menerima bansos PKH. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

    – Data penerima bansos PKH bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

    – Penerima bansos PKH harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti ibu hamil, anak usia dini, lansia, atau penyandang disabilitas.

    Besaran Bantuan PKH 2025

    Besaran bantuan PKH yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda-beda tergantung pada komponen penerima manfaat dalam keluarga tersebut. Secara umum, besaran bantuan PKH untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

    – Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – Anak SD/sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.

    – Anak SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.

    – Anak SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.

    – Lanjut usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    Kapan Bansos PKH Februari 2025 Cair?

    PKH Februari 2025.* Antara/Yusuf Nugroho

    Pencairan bansos PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun. Untuk tahun 2025, pencairan tahap pertama dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Maret. Namun, jadwal pencairan yang tepat dapat berbeda-beda di setiap daerah.

    Penting untuk diperhatikan, jadwal pencairan bansos PKH dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

    Penerima manfaat akan mendapatkan informasi mengenai jadwal pencairan melalui berbagai saluran, seperti kepala desa, RT/RW, atau pesan singkat.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH, Anda dapat melakukan beberapa cara berikut:

    – Datangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk menanyakan langsung mengenai status kepesertaan Anda.

    – Website akun media sosial resmi Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan informasi untuk mengecek status penerima bansos.

    – Aplikasi Cek Bansos dapat digunakan untuk mengecek status penerima bansos.

    Cara Mencairkan Bansos PKH

    Bansos PKH biasanya dicairkan melalui bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN). Penerima manfaat akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM atau agen bank.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran Nasional 6 Februari 2025

    Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa anggaran bantuan sosial (
    bansos
    ) tidak akan dikurangi meski kementeriannya mengalami pemotongan anggaran.
    Pemotongan anggaran Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) mencapai Rp 1,32 triliun dari pagu Rp 79,5 triliun pada tahun 2025, menyusul instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 soal
    efisiensi anggaran
    pendapatan dan belanja negara.
    “Tapi yang jelas bahwa seperti arahan presiden yang tidak akan dipotong adalah
    Bansos
    . Program yang langsung untuk rakyat,” kata Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025) malam.
    Adapun bansos-bansos yang tidak dipotong tersebut, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan sejumlah bansos lainnya.
    “Itu tidak akan dikurangi sedikitpun. Bahkan, ada kemungkinan jika memang diperlukan Presiden akan menambah. Terutama yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat,” ujar pria yang karib disapa Gus Ipul ini.
    Dia mengatakan, terkait pemotongan anggaran, pihaknya menyiapkan tiga opsi penghematan untuk diminta pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI malam ini.
    Intinya, menurut Gus Ipul, sejumlah pos yang sudah pasti diefisiensi meliputi pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat, hingga seminar.
    “Ya opsinya satu, ini opsi satu tentu penghematan kita sekian. Kalau opsi dua penghematan kita sekian. Kalau opsi tiga penghematan kita sekian. Sudah ada di situ, mulai dari ATK, penghematan ATK, penghematan perjalanan dinas. Sudah ada semua kan itu untuk FGD, seminar-seminar dan lain-lain,” kata Gus Ipul.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.
    Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertumbuhan Ekonomi 2024 Mencapai 5,03 Persen, Sri Mulyani: Kuat dan Stabil

    Pertumbuhan Ekonomi 2024 Mencapai 5,03 Persen, Sri Mulyani: Kuat dan Stabil

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen pada kuartal IV dan 5,03 persen sepanjang tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap kuat dan stabil sepanjang tahun lalu.

    “Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Namun, berkat kerja keras, sinergi yang kuat, serta peran APBN sebagai instrumen strategis dalam menjaga perekonomian, kita mampu mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan hingga akhir tahun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/1/2025).

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mencatat pertumbuhan sebesar 4,98 persen pada kuartal IV 2024 dan 4,94 persen sepanjang tahun.

    Ia optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan bukti nyata bahwa APBN berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Hal ini dilakukan melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk memastikan stabilitas harga.

    Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta sepanjang 2024 juga dinilai turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

    Sementara itu, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani tumah tangga (LNPRT) tumbuh 6,06 persen pada kuartal IV dan meningkat hingga 12,48 persen sepanjang tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas Pemilu dan Pilkada 2024 serta berbagai agenda olahraga nasional.

    Dalam sektor pengeluaran pemerintah, terjadi pertumbuhan konsumsi sebesar 6,61 persen sepanjang tahun dan 4,17 persen pada kuartal IV. 
    Menurut Sri Mulyani, hasil ini mencerminkan optimalisasi belanja negara yang berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi demi menjaga konsumsi masyarakat, stabilitas perekonomian, serta mendukung pembangunan nasional.

    Sektor investasi, yang diukur melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB), mencatat pertumbuhan 5,03 persen pada kuartal IV dan 4,61 persen sepanjang tahun.

    Hal ini menunjukkan kestabilan kondisi ekonomi dan politik serta dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter yang meningkatkan kepercayaan investor dalam merealisasikan investasi di berbagai sektor, termasuk industri hilirisasi.

    Di sisi perdagangan internasional, ekspor mencatat pertumbuhan 7,63 persen pada kuartal IV dan 6,51 persen sepanjang tahun. Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan ekspor barang dan jasa.

    Industri manufaktur juga menunjukkan kinerja baik dengan pertumbuhan 4,89 persen pada kuartal IV dan 4,43 persen sepanjang tahun 2024. Sektor perdagangan mencatat kenaikan sebesar 5,19 persen pada kuartal IV dan 4,86 persen sepanjang tahun.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak lepas dari peran APBN yang terus dioptimalkan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan nasional.

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen memperkuat program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta subsidi dan kompensasi.

    Selain itu, dukungan terhadap UMKM akan terus ditingkatkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan perpajakan yang lebih mendukung. Upaya stabilisasi harga juga akan dilakukan melalui kebijakan Stabilisasi Harga Pangan (SPHP).

    Ke depan, Menkeu menyatakan bahwa APBN akan tetap berperan sebagai peredam guncangan ekonomi melalui berbagai strategi kebijakan pemerintah.

    Pemerintah terus berupaya memperkuat fundamental ekonomi dengan berbagai langkah, seperti transformasi ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis.

    Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terus ditingkatkan guna memaksimalkan dampak kebijakan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
     

  • Jadwal Pencairan PKH 2025 Tahap 1-4, Ini Nominal Bansos yang Diterima

    Jadwal Pencairan PKH 2025 Tahap 1-4, Ini Nominal Bansos yang Diterima

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan pada tahun 2025 untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu.

    Pemerintah telah menetapkan nominal bantuan dan jadwal pencairan yang akan diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Nominal Bantuan PKH 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda tergantung pada komponen penerima manfaat. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahun 2025:

    – Ibu hamil dan masa nifas: Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun.

    – Balita (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun.

    – Siswa SD: Rp 225.000 per tahap atau Rp 900.000 per tahun.

    – Siswa SMP: Rp 375.000 per tahap atau Rp 1.500.000 per tahun.

    – Siswa SMA: Rp 500.000 per tahap atau Rp 2.000.000 per tahun.

    – Lansia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun.

    – Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun.

    Jadwal Pencairan PKH 2025

    Penyaluran bansos PKH pada tahun 2025 akan dilakukan secara bertahap dalam empat periode, yaitu:

    Tahap 1: Januari, Februari, Maret

    Tahap 2: April, Mei, Juni

    Tahap 3: Juli, Agustus, September

    Tahap 4: Oktober, November, Desember

    Cara Cek Penerima PKH

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam penerima PKH, Anda dapat melakukan pengecekan melalui:

    1. Aplikasi Cek Bansos: Unduh aplikasi ini di Google Play Store dan lakukan pendaftaran menggunakan NIK dan data pribadi lainnya.

    2. Situs Resmi Kemensos: Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan masukkan data yang diminta.

    Program PKH memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan rentan.

    Bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan.

    Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pencairan bansos PKH, Anda dapat memantau media sosial resmi pemerintah, bertanya kepada petugas desa atau kelurahan, atau cek informasi terbaru dari Pikiran-Rakyat.com.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mereka Khawatir Dana Bansos Jakarta Luput dalam Pembahasan Anggaran 2020

    Mereka Khawatir Dana Bansos Jakarta Luput dalam Pembahasan Anggaran 2020

    JAKARTA – Polemik rancangan anggaran DKI tahun 2020 antara Pemprov DKI dan DPRD memancing kesadaran sejumlah warga DKI untuk memastikan adanya program kesejahteraan sosial supaya tak luput dibahas.

    Siang ini, massa dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka datang menggunakan dua angkutan umum sewaan dan memarkirkan kendaraannya di depan gedung DPRD. 

    Masing-masing memegang poster dengan bentuk seragam, serta satu spanduk besar dibentangkan di barisan depan para pedemo. Beberapa sapu lidi yang tampak masih baru, diangkat tinggi-tinggi untuk menyemarakkan orasi. 

    “Kami, SPRI Jakarta datang ke sini untuk mempertanyakan komitmen Gubernur DKI Anies Baswedan dan DPRD terkait keberpihakannya untuk menyejaterahkan rakyat miskin,” kata Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Dika Moehammad di lokasi, Rabu, 13 November. 

    Massa melakukan aksi demonstrasi soal anggaran bantuan sosial Jakarta tahun 2020 (Diah Ayu Wardani/VOI)

    Anggapan mereka, Pemprov DKI dan DPRD tidak sungguh-sungguh berkomitmen menyejahterakan rakyat miskin Jakarta. Soalnya, terdapat penurunan program perlindungan sosial di DKI, dari tahun 2018 sebesar Rp1,92 triliun, menjadi Rp1,57 triliun di 2019.

    Padahal, dari 264.788 rumah tangga kategori miskin di Jakarta, hanya 65 ribu keluarga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebanyak 170 ribu keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    “Artinya masih terdapat 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH, dan sebanyak 94.788 keluarga miskin belum mendapatkan BPNT,” ucap Dika. 

    Dika khawatir Pemprov DKI bakal kembali menurunkan anggaran bantuan sosial kepada warga miskin di tahun 2020. Alasannya, ada temuan pagu anggaran ganjil untuk sejumlah pengadaan barang bersifat sementara dan dianggap tidak perlu. 

    Contohnya, pembelian lem Aibon sebesar Rp126 miliar, gunting rumput Rp491 miliar, buku folio Rp78 miliar, Tipex Rp24 miliar, thinner Rp 40,1 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, dan lain sebagainya. 

    Padahal, menurut perhitungan Dika, Pemprov DKI bisa menggunakan mata anggaran tersebut untuk membiayai 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH dan BNPT. 

    “Dengan asumsi setiap KK mendapat nilai bantuan Rp3 juta per tahun, hanya membutuhkan sebesar Rp600 miliar untuk PKH. Kemudian, untuk 94.788 bansos BPNT dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar,” jelas dia. 

  • MK Tolak Permohonan PHPU Pilgub Jatim, Kubu Risma-Gus Hans Berbesar Hati – Halaman all

    MK Tolak Permohonan PHPU Pilgub Jatim, Kubu Risma-Gus Hans Berbesar Hati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kubu calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 03 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), berbesar hati usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Jawa Timur 2024 yang mereka ajukan.

    Hal itu disampaikan kuasa hukum Risma-Zahrul, yakni Triwiyono Susilo, saat dijumpai di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025) malam. 

    “Kita tidak kecewa, kita pasti harus berbesar hati karena di sini Mahkamah Konstitusi yang sangat kita hormati,” tutur Triwiyono.

    Pihaknya percaya Mahkamah Konstitusi itu sangat independen dalam memutus semua perkara. 

    “Tapi di sisi lain bahwa memang kami masih meyakini bahwa semua proses dari pemilihan Gubernur di Jawa Timur itu masih banyak catatan. Tapi kita yakini bahwa kecurangan itu tidak ada yang sempurna, kami yakin hal itu,” terangnya. 

    Atas putusan itu ia menegaskan pihaknya akan mengawal kepemimpinan Khofifah-Emil di Jawa Timur hingga 5 tahun mendatang. 

    “Kita akan tetap kawal bagaimana nanti proses selanjutnya dari gubernur terpilih ini 5 tahun ke depan. Apakah dia benar-benar menjadi contoh kepala daerah yang baik dengan proses yang seperti ini,” kata Triwiyono. 

    “Kita akan lihat dan kita akan kawal. Seluruh masyarakat Jawa Timur harus mengawal proses keberlanjutan gubernur terpilih,” tandasnya. 

    Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Jawa Timur 2024 yang diajukan pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta. 

    Dalam pertimbangannya hakim MK Saldi Isra menyatakan dalil pemohon perihal penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu. Menurut Saldi Isra permohonan tersebut tak beralasan. 

    “Pandangan demikian menurut Makamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon,” kata Hakim MK Saldi Isra di persidangan PHPU, Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Ia melanjutkan hal itu harus dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pengawalan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon.

    “Dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat peniruan bansos untuk memilih,” terangnya. 

    Atas hal itu ia menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

    “Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Makamah berpendapat dalil pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum,” terangnya. 

    Kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memutuskan menolak permohonan dari pemohon. 

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” putus Ketua MK Suhartoyo di persidangan. 

  • Kapan Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair? Ini Info Lengkapnya

    Kapan Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair? Ini Info Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mulai mempertanyakan pencairan bansos Februari 2025. Biasanya, bantuan ini disalurkan di awal bulan, tetapi hingga kini belum ada kepastian.

    PKH dan BPNT Februari 2025 tetap menjadi harapan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan pangan.

    PKH Februari 2025

    PKH adalah bantuan tunai yang diberikan secara bertahap. Penyaluran Februari 2025 termasuk dalam tahap I yang berlangsung selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2025.

    Penerima PKH adalah masyarakat miskin atau kurang mampu yang menerima bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini terbagi dalam tujuh kategori, yaitu:

    Anak Sekolah SD: Rp225.000 Anak Sekolah SMP: Rp375.000 Anak Sekolah SMA: Rp500.000 Lansia: Rp600.000 Penyandang Disabilitas: Rp600.000 Ibu Hamil: Rp750.000 Balita 0–6 tahun: Rp750.000 BPNT Februari 2025

    BPNT adalah bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk tunai. Setiap penerima akan mendapatkan Rp200.000 per bulan untuk membeli kebutuhan pangan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan pangan.

    Informasi Pencairan PKH dan BPNT Februari 2025

    Biasanya, PKH dan BPNT cair bersamaan di awal bulan. Namun, pencairan Februari 2025 belum dapat dipastikan apakah sudah disalurkan atau belum.

    Masyarakat disarankan rutin mengecek saldo KKS di Bank Himbara atau melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan langkah berikut:

    Buka Google dan akses cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data diri sesuai KTP Ketik kode verifikasi yang muncul Klik Cari Data Informasi pencairan dan data penerima bansos akan ditampilkan di layar.

    Untuk menerima PKH dan BPNT Februari 2025, pastikan masyarakat sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    Demikian informasi terkait pencairan PKH dan BPNT Februari 2025 yang masih belum dapat dipastikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Deretan Bansos untuk Anak Sekolah Tahun 2025, Ada PIP dan PKH?

    Deretan Bansos untuk Anak Sekolah Tahun 2025, Ada PIP dan PKH?

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 2025 ini, pemerintah Indonesia meneruskan beberapa program dukungan yang diberikan udah siswa sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang layak.

    Terbukti bahwa program bansos khusus untuk anak sekolah masih aktif dan siap untuk dicairkan. Bansos ini diberikan bagi mereka yang terdaftar berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Jika kamu memiliki Kartu Indonesia Pintar misalnya, kamu tentu bertanya-tanya apakah PIP akan kembali disalurkan tahun ini? Simak selengkapnya.

    Program-Program Bansos yang Tersedia untuk Anak Sekolah di Tahun 2025

    Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai program-program bansos yang tersedia untuk anak sekolah di tahun 2025:

    Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP merupakan program bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    SD/SDLB/Paket A (kelas 1-5): Rp450.000 per tahun SD/SDLB/Paket A (kelas 6): Rp225.000 SMP/SMPLB/Paket B (kelas 7-8): Rp750.000 per tahun SMP/SMPLB/Paket B (kelas 9): Rp375.000 SMA/SMALB/Paket C (kelas 10-11): Rp1.000.000 per tahun SMA/SMALB/Paket C (kelas 12): Rp500.000

    Informasi lebih lanjut mengenai PIP dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang menyasar keluarga miskin dengan anggota keluarga seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Pada tahun 2025, bantuan untuk anak sekolah dalam program PKH diberikan dengan rincian sebagai berikut:

    Anak SD: Rp900.000 per tahun Anak SMP: Rp1.500.000 per tahun Anak SMA: Rp2.000.000 per tahun

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH, Anda dapat memeriksa status penerimaan melalui situs resmi Kementerian Sosial atau aplikasi yang disediakan.

    Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

    KJP Plus adalah program bantuan pendidikan khusus untuk siswa yang berdomisili di DKI Jakarta. Bantuan ini diberikan secara bertahap sepanjang tahun dan ditujukan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

    Penerima KJP Plus dapat memeriksa status pencairan dana melalui situs resmi KJP dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memilih tahun serta tahap pencairan yang sedang berlangsung.

    Program Makan Siang Bergizi Gratis

    Mulai Januari 2025, pemerintah meluncurkan program makan siang bergizi gratis untuk siswa dari jenjang PAUD hingga SMA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan kesehatan anak-anak di sekolah.

    Setiap siswa akan mendapatkan satu porsi makanan bergizi setiap hari sekolah. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diperoleh melalui sekolah masing-masing atau dinas pendidikan setempat.

    Cara Mengecek Status Penerimaan Bansos

    Untuk mengetahui apakah kamu atau anggota keluargamu terdaftar sebagai penerima bansos, setiap jenis bansos bisa dicek melalui cara yang berbeda. PKH, misalnya, bisa kamu cek lewat situs cekbansos.kemensos.go.id.

    Sementara itu untuk makan bergizi gratis, kamu tidak bisa melakukan pengecekan secara online. Jika kamu memang terdaftar sebagai penerima sesuai target pemerintah, kamu pasti akan mendapatkannya di sekolah.

    Masyarakat diharapkan untuk selalu memeriksa informasi terbaru melalui saluran resmi pemerintah dan menghubungi instansi terkait jika memerlukan bantuan lebih lanjut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos Ungkap DTSEN Segera Diluncurkan: Mudah-mudahn Bulan Ini

    Mensos Ungkap DTSEN Segera Diluncurkan: Mudah-mudahn Bulan Ini

    Jakarta

    Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah memfinalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN ditargetkan akan diluncurkan bulan ini.

    Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN akan diumumkan dalam waktu dekat.

    “Pada saatnya akan diumumkan, mudah-mudahan bulan ini,” katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Kepala BPS di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (3/2).

    Gus Ipul mengatakan finalisasi DTSEN akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Saat DTSEN tuntas, profil penerima manfaat (PM) akan dipetakan lagi.

    “Intervensinya ada yang perlindungan sosial, ada yang rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial,” katanya.

    Ia mengungkapkan ada peluang bertambahnya daftar PM untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (Bansos), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kemensos juga membuka pintu sanggahan dan usul sebagai PM PKH hingga bansos.

    “Peluangnya akan kembali lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, wali kota, dan para pendamping kami,” ungkapnya.

    Ia juga memastikan DTSEN nantinya akan dicek ulang dan diperbarui setiap tiga bulan sebelum penyaluran Bansos. Sehingga, harapannya bantuan tepat sasaran.

    “Data yang sudah final itu, dinamis. Tiap hari ada yang meninggal dan lahir, tiap hari ada yang pindah dan keluar negeri,” ujarnya.

    Selain itu, Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN menjadi sangat penting karena sangat dinamis. Tak hanya dilakukan kementerian dan lembaga tapi juga pemerintah daerah.

    “Saya bergembira karena semua berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya, dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasari mengatakan DTSEN telah masuk pada titik akhir. Finalisasi DTSEN ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian lainnya.

    “Namanya data tunggal ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia termasuk data Dukcapil,” katanya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cek Segera NIK KTP Penerima Dana Bansos PKH Februari 2025 hingga Rp3,8 Juta

    Cek Segera NIK KTP Penerima Dana Bansos PKH Februari 2025 hingga Rp3,8 Juta

    JABAR EKSPRES – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kembali disalurkan tahun 2025 untuk masyarakat yang memenuhi syarat.

    Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH di bulan Februari 2025, kini pengecekannya bisa dilakukan dengan mudah secara online.

    Baca juga : Cara Dapat Bantuan BLT BBM 2025 Rp300.000, Cukup Penuhi Syarat ini

    Cukup dengan ponsel, Anda bisa mengecek status penerima hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos.

    Yuk, simak panduan lengkapnya di bawah ini!

    Cara Cek NIK Penerima Bansos PKH Februari 2025 Lewat HP

    Ada dua cara mudah untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos PKH periode Februari 2025, yaitu melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos:

    1. Cek NIK PKH via Website Resmi Kemensos

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek nama Anda melalui situs cekbansos.kemensos.go.id:

    Buka situs resmi (https://cekbansos.kemensos.go.id/) melalui browser di ponsel atau komputer.Masukkan data wilayah sesuai domisili Anda, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.Isi nama lengkap sesuai dengan KTP.Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar.Klik tombol “Cari Data” dan tunggu beberapa saat.Cek hasilnya:

    Jika terdaftar sebagai penerima PKH, maka nama Anda akan muncul di daftar penerima.

    Jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta”.

    2. Cek NIK PKH via Aplikasi Cek Bansos

    Jika ingin lebih praktis, Anda bisa menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Berikut caranya:

    Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store atau App Store.Login ke akun Anda dengan username dan password. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data diri lengkap.Pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.Masukkan data wilayah sesuai domisili KTP.Ketik nama penerima manfaat sesuai dengan identitas KTP.Isi kode verifikasi captcha yang tertera, lalu klik “Cari Data”.Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan hasil pencocokan data.