Xcloud.id

Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Ramadan 2025, Pos Indonesia Salurkan Bansos Ke 48.900 KPM di Palembang Sumsel   – Halaman all

    Ramadan 2025, Pos Indonesia Salurkan Bansos Ke 48.900 KPM di Palembang Sumsel   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pos Indonesia Persero atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025.

    Seperti di daerah lain hingga pelosok nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.

    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo, yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik.

    Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.

    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar.

    Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi petugas penyalur serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Aspin.

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang.

    Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.

    Selain itu, dalam momen Ramadhan ini, pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia Persero serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.

    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Aspin.

    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos.

    Karena itu, sejak awal, Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.

    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Aspin.

    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan.

    Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibilitas menjadi kendala tersendiri.

    Aspin menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu.

    Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.

    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.

    Inovasi Pos Indonesia dalam penyaluran bansos

    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia Persero menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos.

    Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.

    Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat.

    “Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” terang Aspin.

    Ungkapan syukur KPM Dapatkan Bansos

    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan.

    Salah satunya KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.

    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.

  • Pos Indonesia Salurkan Bansos kepada 48.900 KPM di Palembang Jelang Ramadan 1446 H

    Pos Indonesia Salurkan Bansos kepada 48.900 KPM di Palembang Jelang Ramadan 1446 H

    Palembang: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025. Seperti halnya di daerah lain hingga pelosok Nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.

    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik. Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.

    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar. Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi, petugas penyalur, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Agus.
     

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang. Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.

    Selain itu, dalam momen Ramadan ini pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia (Persero) serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.

    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan, untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Agus.

    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos. Karena itu, sejak awal Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.

     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang Agus Pinandoyo (Foto:Dok.PosIND)

    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Agus.

    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibiltas menjadi kendala tersendiri.

    Agus menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.

    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.

    Inovasi Pos Indonesia dalam Penyaluran Bansos
    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos. Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.

    “Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat. Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tutur Agus.

    Ungkapan Syukur KPM Terima Bansos
    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Salah satunya, KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.

    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.

    Rasa bahagia juga diungkapkan KPM lainnya, Syayuna. Ibu rumah tangga asal Kertapati menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan PT Pos Indonesia. 

    “Bantuan ini sangat diharapkan, terutama menjelang bulan puasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan semua pihak yang telah membantu kami,” tuturnya.

    Tika, KPM lainnya, menambahkan bahwa pelayanan di Kantorpos sangat baik. “Petugas melayani kami dengan ramah dan cepat. Terima kasih kepada Kantorpos dan pemerintah atas bantuannya. Semoga bantuan ini terus berlanjut,” katanya.

    Palembang: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025. Seperti halnya di daerah lain hingga pelosok Nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.
     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik. Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.
     
    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar. Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi, petugas penyalur, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Agus.
     

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang. Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.
     
    Selain itu, dalam momen Ramadan ini pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia (Persero) serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.
     
    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan, untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Agus.
     
    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos. Karena itu, sejak awal Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.
     
     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang Agus Pinandoyo (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Agus.
     
    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibiltas menjadi kendala tersendiri.
     
    Agus menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.
     
    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.
     

    Inovasi Pos Indonesia dalam Penyaluran Bansos

    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos. Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.
     
    “Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat. Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tutur Agus.

    Ungkapan Syukur KPM Terima Bansos

    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Salah satunya, KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.
     

     
    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.
     
    Rasa bahagia juga diungkapkan KPM lainnya, Syayuna. Ibu rumah tangga asal Kertapati menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan PT Pos Indonesia. 
     
    “Bantuan ini sangat diharapkan, terutama menjelang bulan puasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan semua pihak yang telah membantu kami,” tuturnya.
     
    Tika, KPM lainnya, menambahkan bahwa pelayanan di Kantorpos sangat baik. “Petugas melayani kami dengan ramah dan cepat. Terima kasih kepada Kantorpos dan pemerintah atas bantuannya. Semoga bantuan ini terus berlanjut,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Berikut cara cek penerima bansos PKH bulan Maret 2025, akses laman cekbasos.kemensos.go.id secara online untuk mengecek status pencairannya.

    Tayang: Sabtu, 1 Maret 2025 10:40 WIB

    Foto Ilustrasi AI

    ILUSTRASI MENANTI BANSOS – Gambar ilustrasi orang menanti bansos PKH 2025 yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI) pada Sabtu (8/2/2025). Berikut cara mengecek status pencairan dana bansos bulan Maret 2025 secara online. 

    TRIBUNNEWS.COM – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2025.

    Bulan Maret 2025 merupakan tahap pencairan terakhir bansos PKH untuk pertama.

    PKH adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu setiap tiga bulan sekali.

    Cek status penerima Bansos PKH secara online melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 

    Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id;
    Isi alamat, pilih “Provinsi”,”Kabupaten”, “Kecamatan”, dan “Desa”
    Isi nama penerima bansos PKH
    Masukkan huruf kode pada kolom
    Klik “Cari data”
    Tunggu sistem untuk memproses pencarian hingga data penerima bansos dengan identitas terkait akan ditampilkan.

    Syarat Penerima Bansos PKH

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Terdaftar dalam DTKS Kemensos
    Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP 
    Termasuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai data kelurahan setempat 
    Bukan bagian dari TNI, Polri, ASN, ataupun pegawai BUMN/BUMD 
    Tidak menerima bantuan pemerintah lain, seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.

    Besaran Bantuan Langsung Tunai PKH

    Ibu hamil menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak usia dini (0 hingga 6 tahun) menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak SD/sederajat menerima bantuan sebesar Rp225.000/bulan (Rp900.000/tahun)
    Anak SMP/sederajat menerima bantuan sebesar Rp375.000/bulan (Rp1.500.000/tahun)
    Anak SMA/sederajat menerima bantuan sebesar Rp500.000/bulan (Rp2.000.000/tahun)
    Lanjut usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/tahun)
    Disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/ahun).

    Kategori Penerima Bansos PKH

    Komponen Kesehatan
    Ibu hamil, diberikan maksimal untuk dua kali kehamilan
    Anak Usia Dini, anak usia 0 hingga 6 tahun dan dibatasi maksimal untuk dua anak.

    Komponen Pendidikan

    Komponen Kesejahteraan Sosial
    Lanjut Usia 70 tahun ke atas, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga
    Penyandang Disabilitas Berat, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga (bagi penyandang disabilitas fisik dan mental).

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dalam 7 Hari, PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap I di Bekasi Capai 52%

    Dalam 7 Hari, PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap I di Bekasi Capai 52%

    Bekasi: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I di Bekasi. Realisasi penyaluran mencapai 52 persen dalam tujuh hari.
     
    PosIND telah melakukan penyaluran bansos tahap I-2025 di Bekasi sejak 20 Februari 2025. Mereka menunjuk Kantorpos KCU Bekasi sebagai penyalur dari bansos sembako dan PKH ini. Hingga saat ini, sebanyak 10.277 dari total 19.646 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.
     

    EGM Kantorpos KCU Bekasi Agung Kartika Chandra. (Foto: Dok. PosIND)

    EGM Kantorpos KCU Bekasi, Agung Kartika Candra, menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan secara sistematis. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal penyaluran. Setiap KPM dijadwalkan mengambil bantuan di lokasi dan waktu yang telah ditentukan guna menghindari kepadatan.
     
    “Sebelumnya, kami melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal pembayaran dan memastikan penerima mendapatkan undangan pengambilan di kantor KCU Bekasi,” kata Agung.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Dalam menyalurkan bansos PosIND menggunakan tiga metode. Pertama, metode penyaluran melalui Kantorpos. Kedua, metode penyaluran melalui komunitas, dan terakhir metode door to door (diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, lansia, disabilitas).
     
    Selain itu, PosIND menggunakan teknologi Pos Giro Cash dalam distribusi bantuan. Teknologi ini untuk memastikan sekaligus memvalidasi data dan tempat tinggal KPM.
     
    “Data penerima diunggah secara real-time, termasuk foto penerima bersama KTP, untuk memastikan keakuratan data dan transparansi proses,” ucap Agung.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Meski berjalan relatif lancar, Pos Indonesia dalam hal ini para juru bayar menemukan beberapa kendala dan tantangan saat menyalurkan bansos. Kendala yang biasanya ditemui adalah perpindahan tempat tinggal penerima. 
     
    “Di Bekasi, banyak pekerja yang sering berpindah-pindah, sehingga beberapa penerima tidak dapat mengambil bantuan di lokasi yang telah ditentukan,” jelas Agung. 
     
     

     
    Namun, kendala ini tak lantas menyurutkan semangat para petugas Pos untuk menyalurkan bantuan. Mereka pun tetap melaksanakan tugasnya agar memastikan bantuan tersebut bisa diterima oleh KPM.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Pada kesempatan itu, Agung juga memastikan pihaknya juga akan memulai penyaluran bantuan secara door to door mulai 5 Maret 2025. Bantuan ini akan dilaksanakan untuk memudahkan penerima yang tidak bisa datang karena keterbatasan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
     
    Sementara itu, Koordinator Penyaluran Bansos di Kota Bekasi dan perwakilan Kantorpos KCU Bekasi, Andi Siswanto juga mengungkapkan kegembiraannya bisa melakukan penyaluran bansos ini. Ia mengatakan antusiasme masyarakat terhadap bansos sangat tinggi. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan tersendiri.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Banyak penerima yang tidak tertib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, sehingga terjadi antrean panjang. Untuk mengurangi kepadatan, kami menyediakan delapan titik pembayaran,” jelas Andi.
     
    Manfaat bansos bagi penerima
    Bansos sembako dan PKH yang disalurkan Pos Indonesia ini pun mendapat sambutan positif dari para KPM. Salah satunya, Mumu, seorang ibu rumah tangga asal Bekasi. Ia mengaku sangat terbantu dengan bansos yang diterimanya. 
     
    “Bantuan ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak saya yang masih balita dan yang sudah sekolah,” ungkap Mumu. 
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Meski jumlah bantuan dirasa masih kurang, ia tetap bersyukur dan berharap program ini bisa terus berlanjut. 
     
    Hal serupa juga diungkapkan oleh Rawut Setiuhanda Yani, penerima bansos asal Bekasi lainnya. Ia yang mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Saya menggunakan bantuan ini untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras. Walaupun antre, pelayanan dari PT Pos Indonesia tetap memuaskan,” katanya.
     
    “Semoga ada peningkatan pelayanan dan tambahan nominal bantuan karena kebutuhan semakin meningkat,” ujar Rawut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
    ”
    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Alasan Bantuan BPNT 2025 Rp600.000 Kamu Belum Cair

    Ini Alasan Bantuan BPNT 2025 Rp600.000 Kamu Belum Cair

    JABAR EKSPRES – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi andalan banyak keluarga di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar.

    Namun, pada tahun 2025, banyak penerima yang mengeluhkan keterlambatan pencairan bantuan ini. Lantas, apa penyebabnya? Berikut alasan, penyebab dan solusi yang telah kami rangkum.

    Keterlambatan pencairan BPNT dan PKH pada tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

    Periode Bantuan Masih Berjalan

    Banyak penerima yang baru menerima bantuan terakhir pada periode September-Oktober 2024. Proses penyaluran berikutnya untuk November-Desember 2024 masih dalam tahap penyelesaian, sehingga pencairan BPNT tahap awal 2025 belum dapat dilakukan.

    Baca juga : Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 via PT Pos Indonesia per Februari 2025, Cek Jadwal dan Syaratnya

    Masalah Data PenerimaPenerima telah meninggal dunia, tetapi ahli waris belum mengurus perubahan data dalam sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).Perubahan status kepesertaan, seperti penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria karena peningkatan ekonomi atau faktor lainnya.Ketidaksesuaian data dalam sistem, yang bisa menyebabkan bantuan tertunda.Pemutakhiran dan Validasi Data

    Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan data untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jika ada perubahan status ekonomi atau ketidaksesuaian data, maka penerima bisa dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.

    Siklus Anggaran Pemerintah

    Penyaluran BPNT dan PKH bergantung pada siklus anggaran tahunan. Biasanya, pencairan dana membutuhkan waktu untuk proses administrasi, verifikasi, dan validasi, sehingga bantuan bisa saja baru cair pada akhir Maret 2025.

    Bagi penerima yang belum mendapatkan pencairan BPNT atau PKH 2025, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

    Cek Melalui Bank Penyalur

    Jika Anda menerima bantuan melalui bank tertentu, kunjungi kantor cabang atau gunakan layanan perbankan online untuk melihat saldo bantuan.

    Kunjungi Kantor Dinas Sosial Setempat

    Anda bisa menanyakan langsung ke Dinas Sosial untuk mengetahui status kepesertaan dan kendala yang mungkin terjadi.

    Baca juga : Ini Penyebab Saldo ATM Kosong, Tetapi di Aplikasi Cek Bansos Terdata Sebagai Penerima

    Berkonsultasi dengan Pendamping Sosial

    Setiap daerah memiliki pendamping sosial yang dapat membantu mengecek dan mengonfirmasi apakah Anda masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

  • Besaran Dana PIP yang Cair 2025, Penuhi Kriteria Ini untuk Jadi Penerima Bantuan

    Besaran Dana PIP yang Cair 2025, Penuhi Kriteria Ini untuk Jadi Penerima Bantuan

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Bantuan dalam bentuk uang tunai pada PIP 2025 akan diberikan kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).

    Proses pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.

    Besaran Dana PIP 2025

    Setiap jenjang pendidikan memperoleh bantuan dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Rincian bantuan PIP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

    Siswa SD/MI: Rp450.000 per tahun, dengan Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir. Siswa SMP/MTs: Rp750.000 per tahun, dengan Rp375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir. Siswa SMA/MA/SMK: Rp1.800.000 per tahun, dengan kisaran Rp500.000 – Rp900.000 bagi siswa baru dan kelas akhir.

    Dana ini ditujukan untuk membantu berbagai kebutuhan pendidikan siswa, termasuk pembelian perlengkapan sekolah, buku, seragam, serta biaya transportasi ke sekolah.

    Syarat dan Kriteria Penerima PIP 2025

    Tidak semua siswa berhak menerima bantuan ini. PIP hanya diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

    Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah. Berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, termasuk anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Anak yatim piatu, anak panti asuhan, korban bencana alam, serta siswa penyandang disabilitas. Siswa yang tidak bersekolah (drop out) yang ingin melanjutkan pendidikan. Cara Mengecek Penerima dan Pencairan Dana PIP 2025

    Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam daftar penerima PIP 2025, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs resmi PIP di https://pip.dikdasmen.go.id/. Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Isikan hasil penjumlahan angka yang tertera pada kolom yang tersedia. Klik tombol “Cek Penerima” dan tunggu hingga sistem menampilkan informasi status penerimaan.

    Jika terdaftar sebagai penerima, pencairan dana dapat dilakukan melalui bank mitra pemerintah seperti Bank BRI, BNI, dan Mandiri.

    Bagi penerima yang sudah memiliki rekening, dana akan langsung ditransfer, sementara bagi yang belum memiliki rekening, pencairan dapat dilakukan dengan membawa Kartu KIP, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga (KK) ke bank yang ditunjuk.

    Dengan adanya Program Indonesia Pintar ini, diharapkan siswa dari keluarga kurang mampu dapat terus menempuh pendidikan tanpa terbebani masalah biaya, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos PKH dan BPNT Cair Berapa? KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp3 Juta per Tahun

    Bansos PKH dan BPNT Cair Berapa? KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp3 Juta per Tahun

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah disalurkan sejak beberapa lalu untuk masyarakat dengan keadaan ekonomi rentan.

    Pada Maret 2025, penyaluran kedua bantuan ini akan dilakukan kembali, sesuai dengan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

    Kini masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima bantuan secara online, sehingga lebih cepat dan efisien.

    Besaran Bantuan BPNT 2025

    Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang disediakan untuk program ini mencapai Rp 43,6 triliun, yang ditujukan bagi 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima akan memperoleh dana sebesar Rp 200 ribu per bulan.

    Penyaluran bantuan biasanya dilakukan dengan dirapel, sehingga dalam satu tahap, penerima mendapatkan total Rp400.000 atau Rp600.000. Dana ini akan langsung dikirimkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara.

    Cara Mengecek Bantuan BPNT 2025

    Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk memeriksa status penerimaan bantuan, yaitu melalui situs resmi, aplikasi, atau dengan bertanya langsung kepada pihak terkait. Berikut cara yang bisa dilakukan:

    1. Mengecek BPNT Melalui Situs Resmi

    Metode ini cukup sederhana, hanya perlu mengakses laman resmi Cek Bansos Kemensos dan memasukkan data diri. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ Isi data wilayah, seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Masukkan nama penerima sesuai dengan KTP. Ketik kode verifikasi yang tersedia di layar. Jika kode tidak jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru. Tekan tombol “Cari Data”.

    Sistem akan menampilkan data penerima bantuan berdasarkan wilayah yang dimasukkan. Jika muncul keterangan “Tidak Terdaftar Peserta/PM”, berarti individu tersebut bukan penerima bantuan.

    2. Mengecek BPNT Melalui Aplikasi

    Kementerian Sosial juga menyediakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar serta memeriksa status pencairan bantuan. Untuk menggunakannya, lakukan langkah berikut:

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store dan instal di ponsel. Buka aplikasi, lalu pilih “Buat Akun” bagi pengguna baru. Isi data diri, seperti nama lengkap, NIK, alamat, email, dan kata sandi. Unggah swafoto dan foto KTP. Klik “Buat Akun Baru”. Jika tidak ada kesalahan data, akun akan otomatis dibuat. Jika diminta verifikasi email, buka kotak masuk dan selesaikan verifikasi. Setelah berhasil masuk, buka menu “Profil” untuk melihat informasi terkait bantuan yang diterima. Besaran Dana Bantuan PKH 2025

    Nominal bantuan PKH tahun 2025 ditentukan berdasarkan kategori penerima manfaat. Pemerintah menetapkan jumlah bantuan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Berikut adalah rincian bantuannya:

    1. Ibu Hamil/Nifas

    Bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun.

    Disalurkan dalam empat tahap, masing-masing Rp 750.000 per tiga bulan.

    2. Anak Usia Dini (0-6 tahun)

    Bantuan sebesar Rp 3.000.000 per tahun.

    Disalurkan dalam empat tahap, masing-masing Rp 750.000 per tiga bulan.

    3. Anak Sekolah

    SD/Sederajat: Rp 900.000 per tahun atau Rp 225.000 setiap tiga bulan.

    SMP/Sederajat: Rp 1.500.000 per tahun atau Rp 375.000 setiap tiga bulan.

    SMA/Sederajat: Rp 2.000.000 per tahun atau Rp 500.000 setiap tiga bulan.

    4. Lansia (70 tahun ke atas)

    Bantuan sebesar Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 setiap tiga bulan.

    5. Penyandang Disabilitas Berat

    Bantuan sebesar Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 setiap tiga bulan.

    Jumlah bantuan ini disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan pokok dari setiap kelompok penerima.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Cek Status Penerima PIP 2025, Ini Jadwal Pencairan Termin 1

    Cara Cek Status Penerima PIP 2025, Ini Jadwal Pencairan Termin 1

    PIKIRAN RAKYAT – Dalam bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP, pemerintah berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menyediakan bantuan biaya pendidikan, sehingga seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak.

    PIP menyasar peserta didik di seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) atau jenjang yang sederajat. Bantuan ini diberikan secara langsung kepada siswa yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan utama mencegah angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

    Pencairan dana bantuan PIP untuk termin pertama tahun 2025 direncanakan berlangsung secara bertahap, dimulai pada bulan Februari hingga April 2025. Oleh karena itu, peserta didik yang memenuhi syarat diharapkan terus memantau informasi resmi dari pihak sekolah maupun dari situs web pemerintah terkait.

    Persyaratan Penerima Bantuan PIP

    Agar dapat menerima bantuan dari program PIP, peserta didik harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah kriteria utama penerima manfaat:

    Peserta didik yang telah terdaftar sebagai pemegang KIP secara otomatis menjadi prioritas penerima bantuan. Peserta didik harus terdaftar resmi di sistem Dapodik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Termasuk dalam kelompok keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) atau keluarga yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Anak-anak yang tinggal di panti asuhan, anak yatim piatu, serta pelajar yang mengalami disabilitas atau menjadi korban bencana alam juga berhak mengajukan bantuan ini. Peserta didik yang telah putus sekolah dapat mendaftar untuk mendapatkan bantuan, dengan syarat berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan. Prosedur Cek Status Penerima Bantuan PIP 2025

    Bagi pelajar yang telah memenuhi semua persyaratan dan mendaftar dalam program ini, penting untuk secara rutin memeriksa status penerimaan bantuan. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

    Akses situs resmi melalui tautan berikut: https://pip.kemdikbud.go.id. Isi kolom yang tersedia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Klik tombol ‘Cari’ untuk memproses pencarian.

    Sistem akan memproses data dan menampilkan informasi terkait status penerimaan, termasuk jadwal pencairan dana bantuan.

    Jadwal Pencairan Bantuan PIP Termin 1 Tahun 2025

    Pencairan dana bantuan PIP untuk termin pertama biasanya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Februari hingga April 2025. Proses pencairan ini bisa berbeda-beda tergantung wilayah dan kebijakan masing-masing sekolah.

    Pastikan untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari sumber resmi agar proses pendaftaran dan pencairan bantuan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkab Jepara Komitmen Berikan Bansos Tepat Sasaran kepada Masyarakat

    Pemkab Jepara Komitmen Berikan Bansos Tepat Sasaran kepada Masyarakat

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermasdes) terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program bantuan sosial (bansos) dan memastikan setiap bantuan diterima oleh yang berhak. 

    Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, Edy Marwoto menyampaikan hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

    Menurut hal itu pun juga sebagai respon adanya laporan salah satu warga Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi dikabarkan tidak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah.

    “Sebetulnya yang bersangkutan itu penerima bansos, bukan tidak pernah menerima bansos sama sekali. Ini dibuktikan dengan penerima bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penerima bansos BLT dana desa pada tahun 2024. Keluarganya juga pernah menerima bantuan RTLH,” kata Edy Marwoto, Minggu (23/2/2024).

    Namun ternyata yang bersangkutan ini, lanjut Edy, tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

    Dinsospermades Jepara pun sudah menindaklanjuti langsung terkait laporan tersebut kemarin (22/2), dengan melakukan asesmen dan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan.

    Edy menjelaskan, yang bersangkutan telah masuk dalam DTKS tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK)—nya belum dilakukan pemadanan sehingga tidak tercatat. 

    “Jadi tahun 2024 itu memang ada pemadanan NIK dan terkait salah satu warga Desa Tahunan itu sudah kita lakukan pemadanan melalui koordinasi bersama pihak Disdukcapil,” ujarnya.

    Dinsospermasdes juga telah mengusulkan warga Desa Tahunan tersebut melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar bisa mendapatkan bansos PKH atau BPNT. 

    Namun apabila usulan ini diterima, maka Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan dihentikan untuk menghindari tumpang tindih bantuan.

    “Momen ini sebenarnya pas setelah diasesmen, jadi Pak Bupati itu mengirimkan usulan penerima bansos setelah tanggal 20 setiap bulannya ke Kementerian,” katanya.

    Edy menambahkan, apabila ada warga Kabupaten Jepara yang merasa berhak menerima bantuan tetapi terlewat atau diberhentikan secara tiba-tiba sebagai penerima, bisa langsung menghubungi Call Center Bupati atau melalui portal “Wadul Bupati”. 

    Laporan itu akan segera ditindaklanjuti Dinsospermasdes. Warga juga bisa langsung melapor ke Pemerintah Desa.

    “Harapannya memang Pemkab Jepara memiliki satu data, dan ini sudah pernah diusulkan di tahun 2023. Pemerintah pusat pun segera menerbitkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan diharapkan pada 2025, DTSEN akan diverifikasi hingga tingkat desa, sehingga data yang ada akan tervalidasi dengan baik,” tutup Edy. (Ito)