Xcloud.id

Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Potensi MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja dan Turunkan Kemiskinan

    Potensi MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja dan Turunkan Kemiskinan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka 1,9 juta lapangan kerja. Selain itu, program strategis ini dikatakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 5,8% jika dijalankan dengan baik.

    Hal ini Arief sampaikan setelah jajaran DEN bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Rabu (19/3/2025).

    “Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta. Lalu kemudian pro-poor kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8%,” kata Arief.

    Dalam kesempatan ini, Arief juga menjelaskan bagaimana manfaat program MBG bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia mencontohkan, apabila sebuah keluarga memiliki tiga anak, mereka bisa menerima bantuan hingga Rp 600.000 per bulan dari MBG.

    Nilai manfaat itu, katanya, secara kalkulasi dapat dibilang lebih besar daripada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang masing-masing berkisar Rp 200.000.

    “Jadi sangat tidak mungkin manfaat makan bergizi gratis ini tidak besar, semua paham itu,” papar Arief.

    Agar makan bergizi gratis ini berjalan efektif, Arief menekankan perlunya pengawasan ketat dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

    DEN pun telah mengusulkan beberapa hal agar MBG dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Pertama, melakukan mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme distribusi agar lebih efisien. Kedua, audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

    Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi agar program ini tepat sasaran. Keempat, pengelolaan rantai pasok yang tepat untuk mencegah kebocoran bahan pangan dan memprioritaskan sumber daya lokal guna mengurangi ketergantungan impor.

    “Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan, kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor,” tegas ahli kemiskinan dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) itu

    Dengan strategi yang tepat, program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan menekan ketimpangan sosial.

  • Desa Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Budaya

    Desa Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Budaya

    loading…

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam peresmian Kantor DPP dan Rumah Singgah Desa Bersatu di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Pengentasan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis budaya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menilai desa merupakan ujung tombak dalam upaya ini karena memiliki pemahaman mendalam terhadap budaya dan antropologi masyarakat, yang mampu mengurai persoalan kemiskinan secara efektif.

    Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko dalam peresmian Kantor DPP dan Rumah Singgah Desa Bersatu di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025). Menurutnya, selama ini pendekatan pengentasan kemiskinan cenderung teknokratik dan finansial. “Sudah saatnya pengatasan kemiskinan harus diikat dengan cara budaya,” ujar Budiman.

    Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan standar universal kesejahteraan dengan kondisi spesifik setiap daerah dan suku di Indonesia.

    Budiman mengungkapkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan selama ini berpusat pada afirmasi, advokasi, dan proteksi melalui program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Meski bermanfaat, ia menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan.

    “Pendekatan sebelumnya seperti memberikan pelampung agar masyarakat tidak tenggelam, tetapi kini kita perlu menyediakan perahu agar mereka bisa bergerak menuju kehidupan yang lebih baik,” katanya.

    Sembilan Perahu untuk Masa Depan Lebih BaikBP Taskin merancang strategi baru dengan menghadirkan sembilan sektor utama sebagai perahu bagi masyarakat miskin agar dapat keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial. Sektor-sektor tersebut meliputi pangan, energi baru dan terbarukan, perumahan, pendidikan, teknologi digital, industri kreatif, kesehatan, pengolahan, dan transportasi.

    Saat ini, pemerintah telah mengembangkan tiga sektor melalui program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan Sekolah Rakyat Miskin Berasrama. Menurut Budiman, enam sektor lainnya membutuhkan pengelolaan strategis dengan melibatkan desa sebagai ujung tombak.

    “Melalui koperasi desa, BUMDes, dan perangkat desa, masyarakat miskin dapat memanfaatkan sektor-sektor tersebut secara produktif, sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan tetapi juga berdaya secara ekonomi,” ujarnya.

    Dengan fokus pada pendekatan berbasis budaya dan kolaborasi ekonomi yang kuat, BP Taskin berharap strategi ini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Desa diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    (abd)

  • Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan

    Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 22:49 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan dampak positif dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekosistem ekonomi, serta penurunan kemiskinan.

    “Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ekosistem yang terbangun dari ekonomi, dan seterusnya, dan penurunan kemiskinan,” ujar Luhur dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).

    Luhut menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan laporan oleh Ahli Kemiskinan Prof Arief Anshory Yusuf yang menyatakan program MBG memiliki dampak signifikan.

    Menurut Arief, program MBG berpotensi menciptakan lapangan kerja baru hingga 1,9 juta dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 5,8 persen jika implementasinya berjalan dengan baik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial.

    Arief mencontohkan, sebuah keluarga dengan tiga anak dapat menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan dari program MBG, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang masing-masing sekitar Rp200.000.

    “Jadi sangat tidak mungkin tidak besar, semua paham itu, cuma kita melakukan kajian secara kuantitatif. Tapi poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik,” kata Arief.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Arief mengusulkan tiga langkah penting. Pertama, melakukan “business process review” atau tinjauan proses bisnis dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Kedua, melibatkan peran serta masyarakat dalam monitoring program agar rasa memiliki masyarakat meningkat.

    Ketiga, menghindari kebocoran dalam rantai pasok, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada bahan impor yang tidak diperlukan.

    “Ini akan membuat rantai pasok yang betul-betul terjaga sehingga dampaknya betul-betul seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi intinya ini mari kita jaga bersama karena ini flagship bangsa ini,” ujar Arief.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Selain Luhut dan Arief, rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan anggota DEN Chatib Basri.

    Sumber : Antara

  • Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan tak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial tahun 2026 lebih efektif dan akurat.

    “Arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memakai DTSEN untuk pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Saat ini kami dari Dinsos sedang mempersiapkannya. Tahun 2026 kami pasti sudah memakai DTSEN,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Rabu.

    Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.

    Itu nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

    DTSEN diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini.

    “Kalau sudah memakai DTSEN, sudah ada ranking-nya jadi nanti tidak akan lagi pakai data regsosek, data desil-desil P3KE. Semua sudah akan terangkum menjadi satu data tunggal dan semuanya ini untuk mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini,” kata Premi.

    Dia menambahkan, Dinsos DKI telah melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) DTSEN yang melibatkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan itu, petugas belajar melakukan transformasi DTKS menjadi DTSEN pada bansos APBN tahap kedua.

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi terkait ground check atau uji petik untuk memastikan keakuratan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejauh ini ground check baru terekam pada 25 persen dari keseluruhan data.

    “Sosial dan BPS terus melakukan koordinasi dalam rangka agar yang kita lakukan ya, data ini kita sedang ground check ini bisa kita ikuti perkembangan di lapangan. Memang ini dalam suasana puasa, jadi ada istilahnya itu ada sedikit kelambatan lah. Sampai sekarang baru 25 persen ya, yang mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa kita percepat lagi,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2025.

    Gus Ipul mengatakan tantangan memastikan keakuratan di lapangan misalnya medan yang sulit. Sejauh ini ground check di lapangan menunjukkan sebagian besar datanya cocok, meski belum dapat disimpulkan secara pasti.

    “Belum bisa disimpulkan. Tapi memang sebagian besar cocok. Sebagian besar cocok dengan data yang kita punya. Dari DTSEN itu sebagian besar cocok,” kata Gus Ipul.

    Dia berharap pada Mei mendatang ground check sudah bisa tuntas 100 persen. Nantinya data tersebut yang akan dipakai sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan II.

    “Itu akan kita jadikan perdoman nanti. Nah tapi sebelum itu kan ada satu tahap yang kita lewati, yaitu ground check untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali,” kata Gus Ipul.

    Kemensos dan BPS melakukan ground check untuk memastikan keakuratan DTSEN. Pengecekan lapangan itu melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinsos di seluruh Indonesia.

    Dalam pemutakhiran DTSEN, mereka akan melakukan pengecekan meliputi melengkapi variabel data, memeriksa keberadaan KPM/PM aktif atau tidak aktif, serta melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS.

    Para pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat, dan memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data tersebut tetap akurat dan relevan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komitmen PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025

    Komitmen PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025

    Jakarta: Pada Ramadan 1446 Hijriah, PT Pos Indonesia (Persero) dengan sematan brand PosIND, kembali menunjukkan kiprah dan perannya sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). 
     
    Seperti tahun-tahun sebelumnya, bansos yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun dan secara reguler terus bergulir hingga saat ini, adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pada triwulan pertama tahun 2025, PosIND kembali mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan kepada lebih dari 4,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
     
    Haris selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia memaparkan pernak-pernik bisnis sekaligus kinerja yang dilakukan divisi Bisnis jasa Keuangan PosIND.
     

    “Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ikut membantu menyalurkan bantuan sosial Program Sembako dan PKH. Untuk triwulan 1 tahun 2025 ini, Pos Indonesia memperoleh alokasi sebanyak lebih kurang 4,2 juta penerima manfaat. Dan itu kita mulai kemarin menjelang Ramadan pada 21 Februari 2025. Alhamdulillah dalam 10 hari, tanggal  2 Maret kemarin, kita telah berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 juta KPM dengan total anggaran yang sudah kita salurkan sebanyak Rp2,6 triliun,” kata Haris.
     
    Menurut Haris, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung program pemerintah, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah.
     

    Direktur PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi bersama penerima Bansos Sembako dan PKH (Foto:Dok.PosIND)

    “Jadi secara rata-rata, sesuai dengan target kita 10 hari pertama itu, alhamdulillah kita sudah bisa menyalurkan 90 persen, kecuali untuk daerah Papua Barat. Karena memang kondisi daerah yang memang memaksa kita agak sedikit terlambat ya,” akunya.

    Keberhasilan di Berbagai Daerah dan Tantangan Papua Barat

    Ketika ditanya mengenai daerah yang mencapai hasil terbaik dalam penyaluran bantuan, Haris menyebutkan daerah di Pulau Jawa tertinggi pencapaiannya. Khususnya Jawa Barat, menjadi wilayah dengan capaian tertinggi dalam realisasi penyaluran bansos yang dilakukan Pos Indonesia dibandingkan berbagai wilayah lain.
     
    “Kalau kita lihat data itu alhamdulillah yang paling tinggi capaiannya ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu mencapai 98 persen. Jadi posisi tanggal 2 itu mereka sudah bisa mencapai 98 persen. Karena memang kondisi daerah mendukung ya. Jawa Barat kita lihat transportasi dan sebagainya relatif lebih lancar. Sehingga Alhamdulillah di posisi yang teratas pada saat 2 Maret hingga 10 hari kita menyalurkan itu sudah ada di angka 98 persen,” kata Haris.
     

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris (Foto:Dok.PosIND)
     
    Situasi berbeda di belahan wilayah lain khususnya wilayah dengan topografi wilayah pegunungan dan aksesibilitas yang terbatas, seperti di Papua.
     
    “Di Papua Barat itu memang kondisinya menantang ya, dengan kondisi geografis yang sulit diakses, sehingga pencapaiannya agak terlambat dibandingkan daerah lain,” kata Haris.

    Strategi Penyaluran yang Efektif, Efisien, dan Transparan

    Keberhasilan dalam penyaluran bansos ini tak lepas dari strategi matang yang diterapkan PosIND. Strategi ini telah terbukti beberapa tahun dalam konteks fund disbursement atau penyaluran/distribusi dana. 
     
    PosIND mengelaborasi beberapa metode dan menegaskan tiga metode penyaluran dana bantuan adalah yang paling efektif dan efisien. Tiga metode atau tiga pola utama yang telah menjadi pakem dan ciri khas PosIND tersebut, yaitu Pembayaran langsung di Kantorpos, distribusi atau pencairan melalui  komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah KPM atau yang sering disebut penyaluran door to door.
     
     
    KPM mengambil dana Bansos Sembako dan PKH di Kantorpos (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Kita tetap melakukan penyaluran dengan tiga pola, yakni dibayarkan di Kantorpos, kemudian dilakukan di komunitas, dan diantar khusus untuk yang sakit, difabel ataupun yang tidak bisa datang ke Kantorpos. Nah karena itu teman-teman saya (di lapangan) melakukan mapping terkait dengan alokasi di masing-masing tempat bayar. Ini di setiap kantor, ya. Dari sana kita akan tahu berapa sumber yang harus kita siapkan,” jelas Haris.
     
    Haris mengungkapkan persiapan yang dilakukan termasuk pemetaan wilayah serta perhitungan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dibutuhkan.
     
    Ia menambahkan jika mereka ingin target tercapai 90 persen dalam 10 hari, maka petugas di lapangan sudah punya hitungan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan untuk diselaraskan dengan jumlah KPM yang akan didistribusikan.
     
    “Jadi teman-teman di lapangan yang akan mengukur nih. Kalau selama ini misalnya satu hari teman-teman bisa menyalurkan berapa, targetnya berapa,” katanya.

    Pos Giro Cash: Inovasi Teknologi dalam Penyaluran Bansos

    Dalam penyaluran bansos, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data.
     
    “Kita menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan, Pos Giro Cash. Jadi, Pos Giro Cash ini memang sangat mendukung proses pembayaran kita. Alhamdulillah, aplikasi ini terus kita kuatkan, kemudian fitur-fitur yang kemarin sudah tersematkan itu seperti geotagging, foto rumah, dan sebagainya tetap ada di Pos Giro Cash kita,” tutur Haris.
     
     
    Dalam penyaluran bansos, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data (Foto:Dok.PosIND)
     
    Aplikasi ini juga dirancang untuk kondisi tanpa jaringan internet, sehingga tetap bisa mendukung pembayaran hingga ke daerah-daerah terpencil.
     
    “Memang aplikasi Pos Giro Cash disiapkan juga untuk kondisi yang tidak ada jaringan internet. Jadi walau tanpa internet tetap bisa dilakukan proses perekaman, misalnya difoto penerimanya, foto rumahnya, begitu. Kemudian nanti pada saat petugas sudah berada di daerah yang terdapat jaringan internet, maka akan secara otomatis mengunggah data yang tadi sudah direkamnya,” ujar Haris menjelaskan.

    Pendekatan Door to Door Diterapkan untuk Wilayah 3T

    Pendekatan penyaluran secara door to door menjadi salah satu ciri khas PT Pos Indonesia (Persero) dalam penyaluran bantuan, terutama untuk penerima yang membutuhkan perhatian khusus.
     

    “Proses antaran ini kita lakukan untuk penerima manfaat yang sedang sakit, yang difabel, kemudian yang memang tidak bisa datang ke Kantorpos. Sebenarnya kita membuka ruang juga untuk misalnya penerima karena kondisi tertentu menyampaikan, ‘saya minta tolong diantarlah.’ Itu bisa juga kita lakukan, asal mereka sampaikan lebih awal,’ kata Haris.
     
    Selain untuk penyaluran kepada KPM dengan kondisi-kondisi tertentu tadi, Pos Indonesia juga menggunakan metode atau strategi yang sama dalam menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ya, metode door to door menjadi andalan utama yang diterapkan Pos Indonesia untuk melakukan penyaluran di wilayah 3T ini.
     
    Namun, agar pelaksanaan metode ini berjalan lancar, PosIND juga melakukan langkah yang tak kalah penting, yakni berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TKSK, hingga pendamping PKH. Dalam proses penyaluran, Pos Indonesia juga menyesuaikan metode distribusi dengan kondisi wilayah, termasuk menggunakan transportasi udara di Papua.
     
    “Kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan penerima manfaat meskipun dalam kondisi offline. Data yang dikumpulkan akan otomatis terunggah begitu tersedia jaringan internet,” tambah Haris.

    Komitmen Jaga Integritas dan Kepercayaan Masyarakat

    Dalam menjalankan amanah ini PosIND menekankan pentingnya integritas kepada seluruh karyawannya. PosIND menegaskan program penyaluran bansos merupakan amanah dari negara dan harus dijalankan dengan integritas tinggi.
     

    KPM difoto bersama dana bansos yang telah diterima dan identitas diri sebagai bukti penyaluran (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa bantuan ini gratis. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menampung keluhan penerima manfaat,” katanya.
     
    Haris pun memastikan dalam proses penyaluran tidak boleh ada pungutan liar atau pemotongan dana bantuan.
     
    “Kami terus mengingatkan kawan-kawan saya untuk betul-betul punya integritas bahwa ini menjadi amanah yang harus bisa kita tunaikan dengan baik. Jadi, kita buat sosialisasi bahwa ini tidak boleh ada potongan,” kata Haris.

    Visi Digitalisasi dan Masa Depan

    Menyongsong masa depan, Haris menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia terus mendukung program pemerintah, termasuk rencana digitalisasi pembayaran bantuan sosial.
     
    “Ke depan memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan penyaluran ini, termasuk juga rencana tentang digitalisasi pembayaran bansos, ya. Jadi, Pos akan hadir, ya. Sejujurnya kita pun PosIND ini sama seperti perbankan. Kami punya rekening giro, ya,” tuturnya.
     
    Dengan pendekatan strategis dan inovasi teknologi, PosIND terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang andal dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.
     
    Sebagai BUMN tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen menjadi lokomotif dalam sektor logistik nasional. Dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan sinergi dengan pemerintah maupun masyarakat, PT Pos Indonesia siap membawa layanan logistik Indonesia menuju masa depan yang lebih modern dan inklusif, memastikan bahwa bantuan dan pelayanan menjangkau setiap pelosok negeri dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bansos Sembako dan PKH bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Diantar Langsung ke Rumah – Page 3

    Bansos Sembako dan PKH bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Diantar Langsung ke Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau untuk tahap I-2025. Sebanyak 6.961 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut telah menerima bantuan.

    Executive Manager Kantorpos KC Tanjungpinang Ferry Ricardo memastikan proses penyaluran bansos sembako dan PKH dilakukan dengan baik. Hal tersebut tak lepas dari mekanisme yang dilakukan Kantorpos. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, aparat desa, dan RT/RW.

    “Kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Sosial, pendamping PKH, serta aparat desa dan RT/RW. Tujuannya adalah mempercepat proses penyaluran, termasuk menentukan lokasi dan waktu distribusi agar lebih efisien,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2025).

    Ada tiga mekanisme yang dilakukan Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos ini. Mulai dari penyaluran melalui Kantorpos, komunitas, dan juga door to door. Mekanisme door to door ini bagi penerima yang mengalami kendala mobilitas. 

    “Kami mengunjungi langsung rumah penerima, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang sedang sakit. Dalam proses ini, petugas Pos biasanya didampingi oleh pendamping PKH untuk memastikan bantuan diterima dengan tepat,” tambahnya.

    KPM Terbantu Keluar dari Kesulitan Ekonomi

    Bantuan sosial ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Salah satu penerima, Ferry Irawan, anak dari KPM Setia Dharma, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya.

    “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari, terutama karena ayah saya sudah lansia. Saya juga kaget sekaligus senang karena sekarang bantuan diantar langsung ke rumah, sangat meringankan kami,” kata Ferry Irawan.

     

  • 4 Tahun Sutijah Terdaftar Jadi Penerima Bansos Nyatanya Tak Terima Apapun, Si Janda Tuntut Keadilan

    4 Tahun Sutijah Terdaftar Jadi Penerima Bansos Nyatanya Tak Terima Apapun, Si Janda Tuntut Keadilan

    TRIBUNJATIM.COM – Perjuangan keras dilakukan oleh para perempuan yang lanjut usia demi mendapatkan hak mereka.

    Nama-namanya terdaftar dalam penerima bantuan sosial, para janda ini ternyata tak pernah menerima bantuan apapun.

    Kejanggalan itu dirasakan oleh Sutijah (60) yang menyadari namanya ada dalam daftar penerima bansos, tetapi sepeserpun uang atau barang ia tidak pernah terima.

    Kasus inipun akhirnya terus diperjuangkan oleh para penerima bantuan warga Tegal Jawa Tengah itu.

    Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengeluhkan tak lagi menerima bantuan sosial (Bansos) pemerintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT) meski masih terdaftar.

    Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu yang mayoritas janda menduga, bansos yang seharusnya menjadi haknya, ditilep oknum.

    Sementara operator dan pihak Desa Balaraja membantah tuduhan itu.

    Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), asal Desa Balaradin, Sutijah (60) mengaku terakhir menerima bansos pada 2021.

    Sejak 2022 hingga 2025, perempuan berstatus janda mengaku tak pernah mendapatkan uang bansos lagi.

    “Harusnya saya mendapatkan BPNT sebesar Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Nama saya tercantum di data penerima. Tapi saya tidak pernah dapat. ATM saya dipegang oleh oknum,” kata Sutijah kepada wartawan, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

    Warga Desa Balaradin lainnya, Karmini (60) yang berstatus janda ini juga mengaku tidak mendapatkan bansos sejak 2021.

    “Saya juga sama, tidak dapat bantuan, padahal nama saya tercantum,” kata Karmini.

    Hal senada diucapkan Susilowati (42), keluarga penerima manfaat PKH lainnya yang juga mengaku sejak 2021 tak menerima bantuan.

    Padahal, sebelumnya dia mendapatkan bantuan sosial dari presiden (Banpres) pada 2020 lalu.

    BANTUAN SOSIAL – Ilustrasi uang pecahan Rp100 ribu dalam amplop. Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial di 2025. Setidaknya ada 6 bansos bakal cair Februari 2025, Minggu (2/2/2025). (SHUTTERSTOCK via kompas.tv)

    “Padahal di datanya PKH rutin cair. Tapi tidak diserahkan ke saya. ATM saya dipegang oleh oknum desa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mereka bahkan mengaku telah mendatangi kantor Inspektorat dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal, pada Kamis (13/3/2025).

    Kedatangan warga didampingi Ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Balaradin, Haji Edi.

    “Saya mendampingi ibu-ibu untuk menyampaikan aduan ke Inspektorat dan Dinsos. Yang datang baru empat orang. Sebenarnya lainnya masih banyak,” ujar Edi.

    Edi menjelaskan, sejak 2021 silam, mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut meski memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PKH.

    “Sebenanrya punya ATM PKH. Tapi ATM-nya dipegang oknum desa. Setiap pencairan, ibu-ibu itu tidak diberi tahu,” ujar Edi.

    Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Daryanti mengatakan, aduan dari warga Desa Balaradin akan segera ditindaklanjuti setelah ada disposisi dari Bupati Tegal.

    Sedangkan Kepala Dinsos Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan mengaku langsung mengecek di komputer untuk melihat kebenaran data penerima manfaat.

    “Ternyata memang benar, sebagian ibu-ibu ini merupakan penerima bansos. Datanya memang ada,” kata Iwan.

    Menurut Iwan, apabila bantuan itu tidak sampai ke tangan penerima, maka pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan.

    Pihaknya juga akan mengklarifikasi terhadap kelompok dan pendamping desa setempat.

    Iwan menyatakan, mestinya penerima bantuan itu masing-masing pegang ATM atau kartu pencairan. Ketika ada kesulitan di lapangan oleh penerima, maka harus ada bukti penguasaan ATM.

    “Nanti kami akan klarifikasi ke bawah,” imbuhnya.

    PENERIMA BANSOS – Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengadu ke kantor Dinsos dan Inspektorat Pemkab Tegal mengeluhkan tak lagi mendapat bansos PKH dan BPNT, Kamis (13/3/2025). (Dok. Warga Balaradin, Tegal.)

    Sementara itu, Kepala Desa Balaradin Umar Utsman mengaku untuk bantuan sosial itu, dirinya tidak ikut campur karena sudah ada petugasnya masing-masing.

    “Kepala desa tidak tahu menahu soal bantuan itu. Saya cuma tanda tangan SKTM (surat keterangan tidak mampu) saja. Terkait ATM, saya juga tidak tahu, tidak pernah pegang,” kata Umar kepada wartawan.

    Sedangkan petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Balaradin, Sofyan Hutajulu membantah warga tidak menerima bansos.

    “Sebenarnya mereka dapat semua,” kata Sofyan Hutajulu kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Sofyan membeberkan, warga atas nama Susilowati yang dikabarkan tidak dapat Bansos, sebenarnya pernah mendapatkan pada tahun 2020 lalu.

    Namun sejak 2021, Susilowati tidak mendapatkan lagi. Alasannya, di kartu ATM memang tidak ada nominal transferan yang masuk.

    Sofyan menduga, ada kesalahan data. Sehingga nama Susilowati tidak terdaftar lagi sebagai penerima bansos PKH.

    “Waktu itu kalau gak salah bansos PKH. Tapi sejak 2021 tidak ada transferan lagi. Sepertinya ada kesalahan data. Dulu memang sering begitu,” kata Sofyan.

    Sofyan yang juga perangkat Desa Balaradin melanjutkan, untuk warga atas nama Karmini, rutin mendapat BPNT sebesar Rp 200 ribu per bulan. Terakhir diterima oleh Karmini pada Desember 2024.

    Selain BPNT, Karmini juga mendapat bantuan pangan beras 10 kilogram setiap bulannya. Bantuan beras itu terakhir pada November 2024.

    Sebenarnya, kata Sofyan, Karmini tidak mendapatkan bantuan beras, namun karena statusnya janda sehingga diprioritaskan.

    “Tapi kalau Bu Sutijah, beliau adalah janda pensiunan PNS. Dulu suaminya bekerja sebagai PNS. Sekarang suaminya sudah meninggal,” terang Sofyan.

    Sofyan menjelaskan, semestinya Sutijah tidak diperbolehkan menerima bansos karena pensiunan PNS.

    Namun, Sutijah pernah mendapatkan bansos berupa uang Rp 200.000 perbulan.

    “Kenapa sekarang tidak dapat lagi?, karena mungkin ada pengurangan,” kata Sofyan.

    Sofyan mengungkapkan, untuk warga atas nama Siti Jaenab juga rutin dapat PKH dan beras 10 kilogram per bulan. Dia meyakini, mereka dapat semua dan ada datanya dan foto-fotonya.

    Sementara untuk kartu ATM bansos para penerima manfaat, Sofyan mengaku tidak pernah pegang.

    “Kami tidak tahu yang pegang siapa. Kalau kartu dipegang orang lain, harusnya ada surat pernyataannya,” pungkas Sofyan.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Maret 2025 Online, Ini Caranya

    Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Maret 2025 Online, Ini Caranya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 4 tahap. Setiap tahapnya diberikan dalam periode 3 bulan.

    Saat ini, penyaluran bansos PKH masih termasuk dalam tahap 1 yang dimulai pada Januari 2025, lalu Februari 2025, dan kini Maret 2025.

    Selanjutnya, bansos PKH tahap 2 dan 3 masing-masing pada April-Mei-Juni dan Juli-Agustus-Oktober. Terakhir, tahap 4 pada Oktober-November-Desember.

    PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

    Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

    Perincian Bansos PKH Maret 2025

    – Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.

    – Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

    – Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

    Pemerintah Indonesia membagikan serangkaian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan. Bagi penerima bansos, bisa mengecek secara mandiri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang ada di Kartu Tanpa Penduduk (NIK KTP).

    NIK merupakan data diri berupa 16 digit angka yang ada di KTP setiap warga Indonesia. Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos”, yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh pengguna Android di Google Play Store.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Maret 2025 di Aplikasi HP

    1. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Tinggal ketikan Cek Bansos di kolom pencarian, lalu akan muncul Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI.

    2. Kemudian, buka aplikasi lalu akan muncul permintaan untuk akses lokasi. Anda bisa pilih “Izinkan ketika menggunakan apliaksi atau “Izinkan hanya saat ini”

    3. Lalu akan muncul kolom username dan password, jika sudah punya akun Anda bisa login. Jika belum Anda bisa pilih “Buat Akun Baru” pada bagian bawah.

    4. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

    Nomor Kartu Keluarga

    NIK

    Nama lengkap sesuai KTP

    Provinsi

    Kabupaten/kota

    Kecamatan

    Kelurahan/desa

    Alamat sesuai KTP

    RT dan RW

    Nomor Ponsel

    Alamat e-mail

    Masukan alamat email kembali

    Username

    Password

    Masukan password kembali

    Lampirkan swafoto dan foto KTP

    5. Klik ‘Buat Akun Baru’

    6. Ketika semua data cocok, maka akun otomatis akan dibuat

    7. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail yang didaftarakna untuk melakukan tahapan tersebut

    8. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

    Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.

     

    Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan wilayah inggal penerima mafaat seperti Provinsi hingga Desa, dan juga memasukkan nama lengkap.

    Kemudian masukan Huruf Kode sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu klik “Cari Data”. Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai data yang dimasukkan.

    Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

    Demikian cara mengecek NIK KTP penerima bansos PKH tahap 1 Maret 2025, beserta perincian lengkapnya. Semoga informasi membantu!

    (fab/fab)

  • Cek NIK KTP untuk Dapat Bansos Lewat HP Atau cekbansos.kemensos.go.id, Cair Bulan Ramadan Ini – Page 3

    Cek NIK KTP untuk Dapat Bansos Lewat HP Atau cekbansos.kemensos.go.id, Cair Bulan Ramadan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk masyarakat kurang mampu, yang akan cari Maret 2025 atau Ramadan ini.

    Mengutip Antara, Rabu (12/3/2025), program Bansos PKH ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan rentan.

    Kelompok sasaran program ini mencakup ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat yang membutuhkan dukungan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

    Sementara BPNT menyasar pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penerima manfaat. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 200.000 setiap bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali.

    Mulai 2025, pengecekan penerima bansos dipermudah lewat situs cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi Cek Bansos.

    Anda cukup menggunakan NIK KTP untuk mengecek status penerimaan bansos secara online, kapan saja dan di mana saja.

    Prosesnya sederhana: akses situs cekbansos.kemensos.go.id, masukkan NIK KTP, nama lengkap sesuai KTP, dan data lokasi. Setelah memasukkan kode verifikasi, klik ‘Cari Data’ untuk melihat hasil. Jika terdaftar, Anda akan melihat jenis bansos dan jadwal pencairannya.

    Selain situs web, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos lewat HP yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

    Aplikasi ini menawarkan cara yang serupa untuk memeriksa status bansos melalui perangkat seluler. Pastikan data yang Anda masukkan akurat agar hasil pencarian tepat.