Xcloud.id

Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahap kedua tahun 2025, pencairan bansos PKH di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijadwalkan berlangsung secara bertahap untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu.

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua mencakup periode April hingga Juni 2025. Berdasarkan kebijakan terbaru, penyaluran dana bantuan ini akan dimulai pada bulan Mei dan dilakukan secara bertahap di setiap daerah.

    Distribusi dana akan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, serta PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Sebagai perbandingan, pada tahap pertama, pencairan dilakukan mulai awal Maret 2025 dan bertepatan dengan persiapan menjelang Idul Fitri. Untuk tahap kedua, proses pencairan kemungkinan besar akan berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni, menyesuaikan dengan sistem distribusi di masing-masing wilayah.

    Besaran Bantuan PKH Tahap 2

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan dengan nominal yang disesuaikan dengan kategori penerima. Rincian jumlah bantuan yang diberikan dalam program PKH adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak SD: Rp900 ribu per tahun (Rp225 ribu per tahap) Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun (Rp375 ribu per tahap) Anak SMA: Rp2 juta per tahun (Rp500 ribu per tahap) Lansia 70 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap) Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap)

    Pencairan dana ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH

    Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui platform resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan:

    Melalui Website

    Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Ketikkan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. Buat akun baru dengan memasukkan NIK, KK, dan data diri lainnya. Lakukan verifikasi dengan mengunggah swafoto bersama KTP. Login dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat status bantuan. Prosedur Pencairan Bantuan

    Bantuan sosial PKH tahap 2 dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN)
    Penerima manfaat yang memiliki rekening di salah satu bank tersebut dapat mencairkan bantuan melalui ATM, agen bank, atau kantor cabang terdekat. PT Pos Indonesia
    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan dapat dilakukan di kantor pos yang ditunjuk dengan membawa identitas diri. Pemanfaatan Dana Bansos PKH

    Presiden menegaskan bahwa bantuan PKH harus digunakan secara bijak, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Selain itu, bantuan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Pencairan PKH tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2025 akan berlangsung mulai Mei dan dilakukan secara bertahap. Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori penerima, dan pencairan dilakukan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Dengan penyaluran bansos yang tepat waktu dan transparan, diharapkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Kapan Cair di Jawa Barat? Ini Penjelasannya

    PKH Tahap 2 Kapan Cair di Jawa Barat? Ini Penjelasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Pencairan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap setiap tahunnya.

    Untuk tahap kedua tahun 2025, pencairan di Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Perubahan Data dari DTKS ke DTSE

    Sejak tahun 2025, pemerintah telah mengganti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bansos agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Oleh karena itu, penerima PKH tahap 2 harus memastikan bahwa data mereka sudah sesuai dalam sistem DTSE agar tidak mengalami kendala saat pencairan.

    Syarat Penerima Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025

    Agar pencairan berjalan lancar, penerima manfaat perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    NIK Sesuai dengan Data Dukcapil

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pendaftaran bansos harus sesuai dengan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika terjadi perbedaan data, pencairan dapat tertunda atau bahkan tidak diterima.

    Memiliki Komponen PKH yang Masih Berlaku

    Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat. Jika dalam keluarga tidak lagi terdapat anggota yang memenuhi kriteria ini, bantuan dapat dihentikan.

    Data Penerima Valid dan Tidak Bermasalah

    Data penerima bantuan yang terdaftar di sistem DTSE dan rekening bank harus valid serta tidak mengalami kendala teknis. Masalah seperti rekening tidak aktif atau tidak sesuai dengan data bisa menghambat proses pencairan.

    Lolos Verifikasi Kelayakan

    Setiap penerima bansos harus melalui proses verifikasi rutin yang dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. Jika status penerima tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, bantuan bisa dihentikan.

    Terdaftar sebagai SPM atau SI dalam SIKS-NG

    Status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI) dalam aplikasi SIKS-NG menunjukkan bahwa data penerima sudah diverifikasi dan siap untuk diproses pencairannya. Jika status ini belum muncul, kemungkinan pencairan akan mengalami kendala.

    Proses Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Barat

    Pencairan bantuan PKH tahap 2 dilakukan secara bertahap selama April hingga Juni 2025. Penyaluran dana dilakukan melalui rekening penerima yang telah terdaftar, baik melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) maupun melalui kantor pos bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Penerima manfaat disarankan untuk secara berkala mengecek status pencairan melalui aplikasi SIKS-NG atau informasi resmi dari Kementerian Sosial. Jika terjadi keterlambatan atau kendala dalam pencairan, penerima dapat menghubungi dinas sosial setempat untuk mendapatkan bantuan.

    Kebijakan Baru: Bansos Maksimal 5 Tahun

    Mulai 2025, Kementerian Sosial menetapkan aturan baru bahwa bansos reguler hanya dapat diterima maksimal selama lima tahun. Namun, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas berat, ibu hamil, dan balita tetap bisa menerima bantuan lebih lama.

    Sedangkan bagi keluarga usia produktif, bantuan sosial akan dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian finansial mereka.

    Langkah yang Perlu Dilakukan Penerima PKH

    Agar pencairan PKH tahap 2 berjalan lancar, penerima manfaat perlu melakukan beberapa langkah berikut:

    Memastikan data kependudukan di Dukcapil sudah sesuai. Rutin mengecek status bansos di aplikasi SIKS-NG. Mengupdate data di DTSE jika ada perubahan dalam keluarga. Menghubungi dinas sosial setempat jika ada kendala dalam pencairan.

    Dengan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan data sudah terverifikasi, pencairan bansos dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Daftar Bansos yang Cair hingga 27 Maret 2025 Jelang Lebaran

    4 Daftar Bansos yang Cair hingga 27 Maret 2025 Jelang Lebaran

    JABAR EKSPRES – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, kabar gembira datang bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah dikabarkan akan mencairkan beberapa jenis bantuan sosial (bansos) hingga 27 Maret 2025. Pencairan ini dilakukan sebelum cuti bersama yang dimulai pada 28 Maret 2025, sehingga KPM dapat memanfaatkan dana tersebut untuk persiapan Lebaran.

    Setidaknya ada empat jenis bansos yang akan dicairkan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Berikut rincian lengkapnya:

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH menjadi salah satu bantuan yang paling ditunggu oleh masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada KPM yang telah melalui proses validasi pada November-Desember 2024. Nominal bantuan yang akan diterima bervariasi, mulai dari Rp225 ribu hingga Rp600 ribu, tergantung pada kategori penerima manfaat.

    Baca juga : Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT 

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    BPNT juga masuk dalam daftar bansos yang akan cair hingga 27 Maret 2025. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu. Dana ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, sehingga sangat membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

    Program Indonesia Pintar (PIP)

    Bantuan PIP diperuntukkan bagi siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK sederajat yang telah melakukan aktivasi rekening SimPel. Besaran bantuan yang diterima berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Rp225.000Siswa SMP: Rp375.000Siswa SMA/SMK: Rp900.000

    Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban pendidikan bagi keluarga kurang mampu, terutama dalam menghadapi tahun ajaran baru.

    Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT

    BLT Dana Desa

    Bantuan ini diberikan kepada KPM dengan nominal Rp300 ribu per bulan. Biasanya, BLT Dana Desa dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga penerima manfaat akan mendapatkan Rp900 ribu. Namun, Kementerian Sosial telah membuat aturan baru terkait bantuan ini, di mana KPM hanya bisa menerima BLT Dana Desa maksimal selama lima tahun.

    Pengecualian diberikan bagi lansia, penyandang disabilitas berat, ibu hamil, dan anak balita yang tetap bisa menerima bantuan tanpa batas waktu. Sementara itu, KPM yang berada dalam usia produktif akan dialihkan ke program pemberdayaan agar bisa lebih mandiri secara ekonomi.

  • Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak jelang Lebaran 2025, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting dalam kesiapan Pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    Puan mengatakan pasokan yang lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Khususnya bagi kelas menengah ke bawah.

    “Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

    Lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan telur sudah terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar. Menurut Puan, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.

    “Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Selain itu, tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut menyebabkan gangguan suplai di beberapa wilayah yang berujung pada kenaikan harga. Minimnya langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi faktor kenaikan harga komoditas yang terus terjadi tanpa kontrol yang pasti.

    Puan pun menyebut, tanpa tindakan konkret dari Pemerintah, maka daya beli masyarakat akan terus melemah. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. “Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok,” tutur Puan.

    “Memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan pada persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memastikan bahwa setiap keluarga bisa merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya bahan pokok,” imbuh mantan Menko PMK itu.

    Puan meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap lancar dengan harga terjangkau. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat.

    “Operasi pasar juga harus digencarkan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan,” papar Puan.

    “Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Operasi pasar bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” sambungnya.

    Di sisi lain, Puan menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat, bahkan bagi kelompok kelas menengah. Hal ini terbukti dengan daya beli masyarakat yang menurun meski menjelang Lebaran, hingga jumlah pemudik yang berkurang.

    Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta. 

    Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyebutkan asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi hanya di kisaran Rp 137.975 triliun. Jumlah ini menurun dibanding perputaran uang selama Idul Fitri 2024 lalu yang mencapai Rp 157,3 triliun.

    Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan mendorong bantuan sosial dari Pemerintah agar segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan dua bantuan sosial disalurkan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apakah Ada Bansos Ramadhan 2025? Ini Cara Cek Penerima dan Besaran Bantuannya

    Apakah Ada Bansos Ramadhan 2025? Ini Cara Cek Penerima dan Besaran Bantuannya

    PIKIRAN RAKYAT – Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M membawa berkah tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.

    Pemerintah telah menyiapkan 5 jenis bantuan sosial (bansos) yang akan dicairkan pada bulan Maret 2025, tepat saat bulan suci Ramadhan tiba. Berikut adalah rinciannya:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga kurang mampu. Bantuan ini disalurkan dalam beberapa kategori, antara lain:

    – Anak SD/Sederajat: Rp225.000

    – Anak SMP/Sederajat: Rp375.000

    – Anak SMA/Sederajat: Rp500.000

    – Lanjut usia: Rp600.000

    – Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

    – Ibu hamil/nifas: Rp750.000

    – Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    BPNT akan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, dengan total Rp600.000 pada Maret 2025. Setiap bulan, penerima akan mendapatkan Rp200.000 yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong terdekat. Bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama selama bulan Ramadhan.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan. Rincian pencairan PIP adalah:

    – Siswa SD: Rp450.000 (Rp 225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

    Siswa SMP: Rp750.000 (Rp 375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

    – Siswa SMA: Rp1,8 juta (Rp 500.000 hingga Rp 900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

    4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

    BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000 per bulan akan dicairkan pada Maret 2025. Pencairan dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali, tergantung kebijakan masing-masing desa. Penerima bisa mendapatkan Rp600.000 jika dicairkan setiap dua bulan.

    5. Bansos Beras 10 Kg

    Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg kepada 16 juta penerima yang terdaftar di desil 1 dan 2. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, dan dapat diberikan sekaligus untuk tiga bulan (30 kg beras).

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bansos, Anda bisa melakukan pengecekan melalui:

    – Situs resmi Kemensos: cekbansos.kemensos.go.id

    – Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).

    – Isikan nama lengkap sesuai KTP.

    – Masukkan kode captcha dan klik “Cari Data”.

    Lalu, Anda juga bisa mengakses aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store (pastikan data terverifikasi) untuk mengetahui status penerima bantuannya.

    Disclaimer: Jadwal dan besaran bansos dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah. Pastikan data yang Anda masukkan saat pengecekan status penerimaan bansos akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fantastis! Penyaluran Bansos Sembako dan PKH Triwulan I Tahun 2025 oleh Pos Indonesia di Mataram Capai 99%

    Fantastis! Penyaluran Bansos Sembako dan PKH Triwulan I Tahun 2025 oleh Pos Indonesia di Mataram Capai 99%

    Lombok: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, memiliki peran strategis dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Salah satu penyaluran bansos ini dilakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada penyaluran Triwulan I Tahun 2025, penyaluran di Mataram tercapai 99 persen.
     
    “Untuk di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita mendapatkan alokasi penyaluran sebanyak 53.722 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dan Alhamdulillah sampai posisi saat ini kita berhasil menyalurkan kepada 53.275 KPM. Jadi kurang lebih tercapai atau presentasi kinerja ada di angka 99 persen,” kata Andi Rosa Muhammad Ramdan selaku Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2025 dari PT Pos Indonesia (Persero).
     
    Sukses penyaluran bansos ini layak diapresiasi. Mengingat beberapa wilayah di NTB termasuk dalam kategori 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Tentunya menyalurkan bansos di wilayah 3T tak semudah di kota yang akses infrastrukturnya memadai.
     

    “Wilayah di Nusa Tenggara Barat ini kan mempunyai tantangan tersendiri ya. Karena juga masuk kategori wilayah 3T ya, karena juga ada kepulauan-kepulauan yang masyarakatnya membutuhkan bantuan ini. Untuk kelancara proses penyaluran, pertama kita memang melakukan koordinasi dulu dan kolaborasi tentunya dengan pemerintah daerah tempat. Dalam hal ini kami sangat dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta para pilar sosial,” kata Muhammad Ramdan.

    Selain itu pihaknya melakukan penyaluran bansos dengan tiga metode. “Saat ini juga kita melakukan berbagai percepatan dengan menjalani tiga mekanisme di PT Pos. Yang pertama, kita melakukan penyaluran di Kantorpos. Kedua, kita melakukan penyaluran bantuan di komunitas, dan terakhir kita lakukan antaran langsung atau disebut door to door ke rumah KPM. Door to door ini untuk KPM yang berusia lanjut, sedang sakit, maupun disabilitas,” ujarnya.
     

    Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2025 dari PT Pos Indonesia (Persero) Andi Rosa Muhammad Ramdan (Foto:Dok.PosIND)

    Pemanfaatan Inovasi Teknologi PGC

    Dalam penyaluran bansos di seluruh Tanah Air, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Setiap petugas juru bayar yang melakukan penyaluran dipastikan melakukan perekaman data KPM menggunakan PGC. Apalagi aplikasi PGC ini telah dilengkapi fitur pendukung berupa geotagging, foto rumah, dan foto penerima bantuan.
     
    Aplikasi ini pun dirancang adaptif dengan kondisi tanpa jaringan internet. Dengan demikian petugas juru bayar tetap bisa melakukan penyaluran dan perekaman data KPM hingga ke daerah terpencil, meski ketiadaan sinyal. Nanti setelah petugas kembali mendapatkan sinyal internet, secara otomatis semua data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan langsung terunggah realtime.
     

    KPM yang telah menerima undangan pengambilan bansos sembako dan PKH datang ke Kantorpos untuk mencairkan dana bansos (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Kita yang di wilayah 3T tanpa jaringan internet ataupun offline, kita menggunakan perekaman mode offline. Jadi pada saat kita ada di conference area yang ada jaringan internet, barulah kita naikkan data KPM yang sudah kita rekam tadi,” kata Muhammad Ramdan.

    Petugas Jalan Kaki 10 Km demi Antar Bansos

    Menyalurkan bansos, terutama di wilayah 3T, penuh tantangan. Beberapa hal yang dihadapi petugas juru bayar yaitu kondisi geografis yang tidak bisa diakses kendaraan, kendala cuaca buruk berupa hujan dan ombak tinggi.
     
    “Jika kita lihat secara geografis untuk wilayah Mataram memang lebih banyak pegunungan-pegunungan. Jadi kalau kita mengantarkan bansos secara door to door apalagi sekarang di bulan suci Ramadan ini memang agak berat ya, karena petugas-petugas kami juga berpuasa. Pembayaran secara door to door itu rumah-rumah KPM  ada di atas gunung. Khususnya di daerah Lombok Barat, Lombok Utara. Kalau tantangan sendiri lebih ke akses karena memang ada beberapa lokasi di Lombok Utara, Lombok Barat yang aksesnya belum bisa menggunakan kendaraan bermotor. Jadi, kita harus berjalan kaki sekian kilometer (km). Kemarin terinfo itu sekitar 10 km kita berjalan kaki, karena akses jalan sangat terjal sehingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor,” tuturnya. 
     

    Petugas juru bayar kerap menghadapi beragam tantangan saat mengantarkan bansos secara langsung ke rumah KPM (Foto:Dok.PosIND)
     
    Meski kerap menghadapi tantangan dalam proses penyaluran bansos, Pos Indonesia selalu siap menjalankan amanah penyaluran bansos dari stakeholder, dan tentunya berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya penerima bantuan, melalui penyaluran bansos yang cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan tanpa potongan sepeser pun.
     

     

    Tantangan Penyaluran Door to Door

    Petugas Juru Bayar dari Kantorpos Mataram, Julkardiman, menuturkan dirinya memulai proses penyaluran dengan mengumpulkan daftar nama KPM.
     
    “Kemudian, kami persiapkan danom dan dihitung berapa jumlah KPM yang akan dikunjungi. Jumlah uang yang kami bawa dipastikan sesuai dengan jumlah yang ada di KPM tersebut. Satu hari penyaluran itu bergantung banyaknya KPM yang belum disalurkan. Kami juga koordinasi dengan pihak PSM atau Pendamping PKH,” kata Julkardiman.
     
    Dalam melakukan pengantaran bansos ke rumah KPM, petugas juru bayar kerap berhadapan dengan beragam tantangan. Salah satunya cuaca ekstrem. 
     
    “Kalau tantangan sih, hujan. Terus kedua, pas kita sampai di tempat yang dikunjungi atau rumah KPM yang didatangi, orangnya kadang ada yang di rumah, juga ada yang enggak ada di rumah. Kadang kita datangi ke rumahnya, dia pergi berjualan. Dan ada juga yang pergi ke ladang, ada yang bekerja. Jadi kita tanya ke warga tersebut atau pihak yang bersangkutan. Ternyata ada yang bisanya sore, ada yang bisanya pagi, ada juga yang bisanya siang. Beda-beda deh,” katanya.
     

    KPM berharap dapat terus menerima bansos karena sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga (Foto:Dok.PosIND) 
     
    Lebih lanjut Julkardiman mengungkapkan suka dan duka yang dialaminya selama menjalani tugas penyaluran bansos secara door to door.
      
    “Kalau dukanya, ada yang rumahnya sudah mau roboh. Ada yang rumahnya enggak layak huni. Ada juga yang di dalam satu KPM itu rumahnya ditempati tiga kepala keluarga,” ucapnya.
     
    “Nah, kalau sukanya, kita senang bisa ikut membantu menyalurkan, karena yang dapat ini kan warga-warga yang kurang mampu. Pas kita anterin undangan sama mengasih bantuan tersebut, mereka senang. Kita juga senang melihatnya karena ikut membantu. Dari pihak Pos mempermudah masyarakat untuk mengambil bantuan ini, tanpa dipersulit, dan tidak dipungut biaya apapun,” ucapnya. 

    KPM Berharap Tetap Dapat Bansos

    KPM asal Lombok, Jumanah, telah menerima bansos sembako dan PKH dengan cara door to door, yaitu bansos diantarkan langsung oleh petugas Pos ke rumah. Perempuan paruh baya ini senang bisa menerima bansos dengan diantarkan langsung. 
     
    “Saya dapat bantuan Rp450 ribu. Bantuan ini bermanfaat buat anak sekolah, beli baju, beli tas,” kata Jumanah.
     
    Ia berharap dapat terus menerima bantuan karena keluarganya masih sangat membutuhkan. 
     
    “Semoga bantuan ini lancar, nominalnya ditambah, dan enggak telat. Terima kasih pemerintah, terima kasih Pos Indonesia sudah mengantarkan bantuan ini,” tuturnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Safari Ramadan, Mensos Ingatkan KPM Manfaatkan Bansos Sesuai Peruntukan

    Safari Ramadan, Mensos Ingatkan KPM Manfaatkan Bansos Sesuai Peruntukan

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan sosial (bansos) sesuai dengan peruntukannya. Yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

    “Mari sukseskan program Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan setiap bantuan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Hal ini ia katakan saat berdialog dengan 300 KPM di Masjid Jami Baiturrahmah, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, hari ini.

    Ia mengungkapkan, selama setahun Kementerian Sosial telah mengalokasikan Rp 153,337 miliar bagi 42.561 KPM di Kota Surakarta. Dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

    “Jadi ekonominya bisa meningkatkan, tapi juga guyub rukun, semangat kebersamaannya tinggi, dan yang terakhir semakin dekat ke Gusti Allah,” imbuhnya.

    Melihat kondisi ini, ia meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan pendampingan lebih lanjut agar para KPM dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan beranjak dari program bansos. Salah satu langkahnya adalah dengan mengarahkan mereka ke program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing.

    “Dengan bertemu mereka, kita jadi lebih tahu profilnya sekaligus ingin memotivasi agar mereka semangat, agar mereka bisa naik kelas. Tidak ikut dalam program penerimaan bansos, tapi naik ke usaha produktif bagi yang usia produktif,” ujar Gus Ipul.

    Selain menekankan penggunaan bansos yang tepat, Gus Ipul juga mengajak KPM mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

    Salah satu program yang tengah dikembangkan adalah Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan pendidikan akademik dan karakter bagi anak-anak keluarga miskin agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

    Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengajak masyarakat ikut serta.

    “Ibu-ibu sudah akan dibuatkan Sekolah Rakyat untuk SD, SMP, SMA dan gratis. Tapi saya butuh komitmen dari bapak-ibu di sini, agar anak-anaknya diasuh oleh negara, oleh Pak Menteri. Ngoten nggih?” ajak Respati pada seluruh warga yang hadir.

    Sebagai wujud dukungan, Pemerintah Kota Surakarta juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat guna memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cara Mudah Cek Bansos Melalui Cekbansos.kemensos.go.id, Simak Langkah-Langkahnya! – Page 3

    Cara Mudah Cek Bansos Melalui Cekbansos.kemensos.go.id, Simak Langkah-Langkahnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Apakah Anda ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial?

    Kini, Anda dapat dengan mudah mengeceknya hanya dengan mengunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui browser di ponsel.

    Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya kemudahan akses informasi melalui situs resmi Kementerian Sosial, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui status mereka dalam program bantuan yang disediakan. 

    Website Cek Bansos adalah platform resmi yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

    Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengetahui informasi terkait bantuan sosial.

    Dengan menggunakan situs ini, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang informasi yang tidak akurat atau tidak jelas.

    Langkah-Langkah Cek Bansos

    Untuk mengecek status bantuan sosial Anda, berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

    Buka Browser: Pertama, buka aplikasi browser di ponsel Anda, seperti Chrome atau Firefox.
    Kunjungi Situs: Ketikkan https://cekbansos.kemensos.go.id/ pada kolom alamat dan tekan enter.
    Pilih Jenis Penerima: Di halaman utama, Anda akan melihat beberapa pilihan. Pilih jenis bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Sosial Tunai (BST).
    Masukkan Data Diri: Isi kolom yang tersedia dengan data diri Anda, seperti nama lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan provinsi tempat tinggal.
    Klik Cek: Setelah semua data diisi, klik tombol ‘Cek’ dan tunggu beberapa saat untuk mendapatkan informasi status.

    Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, Anda akan mendapatkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

    Jika terdaftar, Anda juga akan mendapatkan rincian tentang jenis bantuan yang akan diterima.

    Cek Fakta Liputan6.com mendapati kalim link pendaftaran bansos Ramadan 2025 sebesar Rp 1,2 juta. Benarkah?

  • Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Dua program utama yang banyak ditunggu pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Lalu, kapan bantuan PKH dan BPNT 2025 ini akan cair? Bagaimana cara mengecek status penerima? Simak informasi lengkapnya berikut ini!

    Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dijadwalkan cair pada Maret 2025. Sementara itu, BPNT sebesar Rp200.000 per bulan akan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus, sehingga totalnya Rp600.000, dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

    Kini, masyarakat penerima manfaat tengah menanti pencairan tahap kedua (Tahap 2) tahun 2025. Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret, dengan nominal bantuan bervariasi sesuai kategori penerima.

    Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap 2 tahun 2025, pencairan diperkirakan dimulai pada April hingga Juni 2025, tergantung pada proses verifikasi data di seluruh Indonesia.

    Baca juga : KJMU 2025 Kapan Dibuka? Ini Syarat dan Jadwalnya

    Pencairan PKH dan BPNT dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dua metode utama:

    Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Dana bantuan langsung dikreditkan ke rekening KKS Merah Putih.Melalui PT Pos Indonesia: Bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening bank, pencairan dilakukan melalui kantor pos terdekat.

    Namun, sebelum pencairan dilakukan, pemerintah akan melakukan proses verifikasi data penerima manfaat guna memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.

    Tahun 2025, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan sistem lama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sistem baru ini mencakup data seluruh penduduk Indonesia, sehingga bantuan lebih tepat sasaran.

    Proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui:

    Validasi data kependudukan, aset, dan penghasilan.Pengumpulan informasi kondisi ekonomi, kesehatan, dan riwayat sosial.Klasifikasi penerima berdasarkan kriteria kelayakan.

    Jika ditemukan kesalahan data, seperti NIK tidak aktif, inclusion error, atau exclusion error, maka bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT 2025, lakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah-langkah berikut: