Xcloud.id

Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM 2025 tahap pertama sebesar Rp600.000.

    Bantuan ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu mereka yang terdampak kenaikan harga bahan bakar dan tekanan inflasi global. 

    BLT BBM termasuk dalam program perlindungan sosial nasional, bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Indonesia Pintar Terintegrasi (PBINTI).

    Kapan BLT BBM Cair?

    Meskipun belum ada jadwal resmi, pencairan bantuan ini diperkirakan akan dimulai pada April 2025. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah agar proses distribusi berjalan lancar dan merata.

    Bantuan ini akan disalurkan melalui beberapa jalur, seperti:

    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih PT Pos Indonesia Rekening bank milik penerima Siapa yang Berhak Menerima?

    Tidak semua orang bisa menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan beberapa syarat penerima BLT BBM 2025, yaitu:

    Termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin Terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Memiliki rekening bank aktif Bukan ASN, anggota TNI, atau Polri

    Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria diimbau untuk memastikan data mereka di DTKS sudah benar dan aktif.

    Untuk mendukung proses penyaluran, pemerintah menggunakan sistem verifikasi dengan barcode digital. Inovasi ini bertujuan agar bantuan dapat:

    Disalurkan lebih cepat Menghindari penyalahgunaan Menjamin keakuratan data penerima

    Beberapa penerima telah mulai mengecek saldo rekening mereka, namun sebagian masih melihat saldo Rp0 karena dana disalurkan secara bertahap.

    Apa yang Harus Dipersiapkan Penerima?

    Pemerintah menyarankan masyarakat untuk:

    Rutin mengecek saldo rekening Menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga Memastikan nomor rekening aktif dan terdaftar Tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya Komitmen Pemerintah Melindungi Warga Rentan

    Melalui program BLT BBM ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan senilai Rp600.000 ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga yang terdampak kondisi ekonomi global.

    Penting untuk diketahui, bantuan ini diberikan berdasarkan validasi data, bukan melalui pendaftaran baru.

    Untuk diingat, belakangan, banyak beredar kabar palsu terkait jadwal pencairan BLT BBM. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi seperti Kemensos, situs DTKS, dan dinas sosial setempat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mana yang Benar Pak Jokowi? Lahir di Pinggir Kali atau di Rumah Sakit?

    Mana yang Benar Pak Jokowi? Lahir di Pinggir Kali atau di Rumah Sakit?

    GELORA.CO – Pernyataan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengenai tempat kelahirannya kembali menjadi sorotan. Pengakuan Jokowi soal lahir di pinggir kali jadi pembicaraan warganet. Karena berdasarkan jejak digital, Jokowi dikabarkan lahir di Rumah Sakit Brayat Minulya, Jawa Tengah.

    “Saya dari keluarga tidak mampu, lahir saya di pinggir kali,” ujar Jokowi dalam Deklarasi Relawan Pemuda Pancasila Jakarta di Istora Senayan, Minggu (3/3/2019).

    Namun, dalam sebuah kesempatan saat berdialog dengan para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Graha Insan Cita Bakti Jaya, Kota Depok, Jokowi mengaku lahir di pinggir kali.

    Kala itu, Jokowi bercerita bahwa rumahnya berada di pinggir sungai sebelum akhirnya digusur, dan ia harus tinggal menumpang di rumah kakak ibunya.

    “Di sini ada yang pernah ngerasain digusur? Belum? Moga-moga ini jangan ada yang pernah digusur. Sedih gitu kalau ingat saya, sedih,” kata Jokowi saat menghadiri penyerahan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Graha Insan Cita (GIC) Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2025) sore.

    Hal inilah yang kemudian memicu perdebatan publik, karena dua narasi tersebut dianggap saling bertentangan.

    Lantas, di mana sebenarnya tempat lahir Jokowi?

    Merunut ke belakang, Jokowi lahir di Rumah Sakit Brayat Minulya, Solo.

    Rumah Sakit Brayat Minulya saat ini berlokasi di Jalan Setiabudi 106. Rumah sakit itu didirikan pada 8 Desember 1949 dengan menempati lokasi Jalan Kebalen Nomor 2, Solo. Sebelum jadi rumah sakit, Brayat Minulya merupakan balai pengobatan dan rumah sakit bersalin dengan kapasitas enam tempat tidur.

    Rumah sakit ini dirintis dan dikelola oleh suster-suster BKK (Biarawati Karya Kesehatan).

    Pada 1952, Brayat Minulya mengembangkan pelayanannya seiring dengan kepindahannya ke Jalan Setia Budi. Rumah sakit ini memang tidak jauh dari rumah Presiden Jokowi waktu itu di Gilingan. Hanya berjarak sekitar dua kilometer.

    “Kalau dilihat dari catatan, Pak Jokowi lahir pada 21 Juni 1961. Di situ tertulis anak dari Nyonya Sudjiatmi Notomihardjo,” kata Kepala Humas Rumah Sakit Brayat Minulya, Brigitta Adventa, Rabu (21/6/2017).

    Ia menjelaskan, rekam medis kelahiran Jokowi masih tersimpan rapi. Lantaran rekam medis menjadi rahasia rumah sakit, ia enggan menjelaskan lebih detail tentang kelahiran Presiden Joko Widodo.

    “Yang jelas rekam medis masih ada, masih kita simpan,” tutupnya.

    Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Jokowi mengenai kontradiksi dua versi tempat kelahirannya tersebut.

  • Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).

    Salah satu program unggulan yang dinanti-nantikan pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kabar baiknya, setelah sukses menyalurkan tahap pertama di awal tahun, kini jadwal pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 telah resmi diumumkan, membawa angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    PKH, sebagai program bantuan langsung tunai (BLT), dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan miskin, memberikan harapan dan dukungan finansial yang signifikan.

    Penyalurannya yang terstruktur dan bertahap memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lantas, kapan tepatnya dana PKH tahap 2 ini akan cair dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

    Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2

    Bagi para KPM yang telah menantikan kepastian jadwal, kini dapat bernapas lega. Merujuk pada informasi resmi dan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengonfirmasi bahwa pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 akan dimulai pada periode April hingga Juni 2025.

    Seperti yang telah berjalan, penyaluran bansos PKH dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan sekali.

    Setelah tahap 1 sukses disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2025, kini giliran tahap 2 untuk menjangkau para penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap jadwal pencairan bansos PKH tahun 2025:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Telah Selesai Disalurkan)

    Tahap 2: April – Juni 2025

    Tahap 3: Juli – September 2025

    Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dengan adanya kepastian jadwal ini, diharapkan para KPM dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan dana bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH 2025

    Dalam menyalurkan bansos PKH, Kemensos masih mengandalkan dua mekanisme utama yang telah terbukti efektif dan menjangkau seluruh KPM di berbagai wilayah Indonesia. Mekanisme tersebut adalah:

    1. Melalui Rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Himbara

    Bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana bansos PKH akan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

    KPM dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, kantor cabang bank, atau agen bank terdekat. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan aman.

    Berikut jadwal pencairan, mekanisme pencairan, nominal bantuan, dan cara cek status penerima bansos PKH Tahap 2.* Dok. Humas Kemensos

    2. Melalui Kantor Pos

    Bagi KPM yang belum memiliki atau terkendala dengan rekening KKS, penyaluran dana bansos PKH akan dilakukan melalui kantor pos.

    Petugas pos akan menyalurkan dana secara langsung kepada KPM yang terdaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

    KPM biasanya akan menerima surat pemberitahuan dari kantor pos mengenai jadwal dan lokasi pengambilan dana.

    Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh KPM, tanpa terkecuali, dapat menerima hak mereka dengan mudah dan aman.

    Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penyaluran untuk meminimalisir kendala dan memastikan efisiensi.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Salah satu aspek penting dalam program bansos PKH adalah besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap KPM. Pemerintah telah menetapkan nominal bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen kebutuhan masing-masing keluarga. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggungan keluarga penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap saldo dana bansos PKH 2025 per tahap (triwulanan) dan per tahun:

    – PKH Kesehatan Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesehatan Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Lanjut Usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah dirinya atau keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH tahun 2025, Kemensos telah menyediakan platform daring yang mudah diakses.

    Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui website resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melakukan pengecekan:

    1. Akses website resmi Kemensos melalui peramban (browser) Anda.

    2. Pada halaman utama, cari dan klik menu atau tautan yang berkaitan dengan “Cek Bansos”.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

    4. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

    5. Isi kode captcha yang tertera pada layar untuk verifikasi.

    6. Klik tombol “Cari Data”.

    Ilustrasi aplikasi Cek Bansos – Cara Cek Penerima PKH 2025 Lewat HP.

    Sistem akan melakukan pencarian berdasarkan data yang Anda masukkan dan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan Anda dalam program bansos PKH.

    Jika Anda terdaftar sebagai KPM, maka akan muncul informasi mengenai periode penyaluran dan status pencairan bantuan.

    Pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 ini tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh jutaan keluarga di Indonesia.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

    Pemerintah melalui Kemensos mengimbau kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan dana bansos ini dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, serta meningkatkan kesehatan.

    Penggunaan dana bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi tidak resmi atau hoaks yang mungkin beredar terkait pencairan bansos PKH.

    Selalu rujuk informasi resmi dari Kemensos atau sumber-sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik

    Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt

    Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyoroti pentingnya perlindungan ekonomi domestik agar Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika efek kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu langkah utama yaitu mendorong belanja fiskal untuk meningkatkan permintaan.

    “Kalau waktu kecil diajarkan hemat pangkal kaya, dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang belanja, maka permintaan akan terjadi,” kata Chatib dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Dorongan dari permintaan itu yang akan memancing dunia usaha merespons dengan meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun, insentif itu pun perlu dilakukan dengan menyusun skala prioritas, mengingat ruang fiskal negara cukup terbatas.

    “Menurut saya, berikan prioritas pada sektor yang efek bergandanya tinggi, yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh misalnya pariwisata, karena itu backward dengan forward linkage-nya sangat besar,” jelas Chatib.

    Di sisi lain, perlindungan sosial juga menjadi penting, kata Chatib. Sebab, perlindungan sosial dapat memperkuat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sudah disinyalir melemah sejak sebelum gejolak dinamika Trump, salah satu faktornya terkait dengan porsi pekerja informal yang lebih dominan dari pekerja formal. Sementara pekerja informal umumnya memiliki upah rendah.

    “Jadi, dalam konteks ini, perlindungan sosial menjadi sangat penting. Apakah itu bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Chatib pun mengingatkan konsolidasi terhadap mitra menjadi penting, terutama regional ASEAN. Di tengah situasi krisis, ada kecenderungan negara lebih mementingkan diri sendiri, yang berisiko memicu terjadinya instabilitas.

    “Maka, konsolidasi di dalam ASEAN menjadi sangat penting,” ujar Chatib.

    Sumber : Antara

  • Difabel Cimahi Masih Terpinggirkan, Bantuan Tak Merata hingga Terkendala Administrasi

    Difabel Cimahi Masih Terpinggirkan, Bantuan Tak Merata hingga Terkendala Administrasi

    JABAR EKSPRES – Harapan untuk hidup setara dan sejahtera bagi penyandang disabilitas di Kota Cimahi rupanya masih jauh dari kenyataan. Menurut sejumlah orang tua dari penyandang disabilitas, masih banyak warga difabel yang belum merasakan sentuhan kebijakan pemerintah, apalagi bantuan yang layak.

    Linda Marlina (45), Koordinator Wilayah komunitas Bumi Difabel Istimewa Cimahi, mengungkapkan minimnya perhatian dari Pemerintah Kota Cimahi, khususnya dari Dinas Sosial (Dinsos).

    “Hingga saat ini belum ada perhatian yang signifikan dari Pemkot Cimahi, terutama Dinsos. Di mana untuk mengakses bantuan itu harus memenuhi berbagai syarat administrasi. Intinya terbentur masalah administrasi,” ungkap Linda saat ditemui di kediamannya, Minggu (13/4/2025).

    Kondisi semakin rumit karena Linda tinggal di Kota Cimahi, namun kartu keluarga (KK)-nya masih terdaftar di Ciwidey, Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA:Bumi Difabel Istimewa Cimahi, Rumah Harapan bagi Anak-Anak di Tengah Minimnya Kepedulian

    Hal ini membuat pengajuan bantuan seperti kursi roda untuk anaknya, Naqi Rizqi Ramadan (4), penyandang cerebral palsy, harus bolak-balik antar wilayah.

    “Pernah ajukan kursi roda ke Dinsos, tapi karena KK saya di Ciwidey jadi harus ngurus ke sana. Saya udah malas karena harus bolak-balik, belum lagi saya gak bisa ninggalin anak,” keluh Linda.

    Linda mengakui, karena keterbatasan waktu dan kondisi anaknya yang butuh pengawasan penuh, ia akhirnya mengajukan bantuan ke Kota Bandung. Prosesnya pun bergantung pada donatur pusat, dan dibagikan sesuai daftar kebutuhan tiap kota, termasuk Cimahi.

    “Tapi itu pun dibagi secara bergiliran, nggak langsung semua dapat,” jelasnya.

    BACA JUGA:Samsat Soreang Tingkatkan Fasilitas Pelayanan untuk Disabilitas, Ibu Hamil, dan Lansia

    Menurut Linda, persoalan utama lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap disabilitas yang masih minim. Diskriminasi hingga pandangan sebelah mata terhadap difabel masih kerap terjadi di lingkungan sekitar.

    “Masyarakat masih banyak yang belum paham difabel itu seperti apa. Mereka belum aware dan kadang memandang sebelah mata. Itu menyakitkan bagi orang tua yang punya anak difabel,” ujarnya.

    Komunitas Bumi Difabel Istimewa sendiri banyak dihuni anak yatim dan warga tidak mampu. Namun bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) belum menjangkau mereka secara merata.

  • Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah cara cek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025.

    Pengecekan nama penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK KTP.

    Adapun pencairan PKH ini sudah memasuki tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Diketahui, pemerintah terus mendukung masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dicairkan, khususnya setelah momen Lebaran.

    Bansos PKH ini merupakan salah satu bansos yang kembali cair pada April 2025.

    PKH ditujukan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, dengan besaran bantuan yang bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM).

    Sembari menunggu informasi selengkapnya, Anda dapat mengecek apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH 2025 atau tidak.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025 dengan NIK KTP

    Dilansir dari laman resmi Kemensos, cara cek penerima bansos PKH tahun 2025 sebagai berikut:

    Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
    Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);
    Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;
    Klik tombol “Cari Data”.
    Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Jika nama yang dicari masuk dalam daftar penerima manfaat PKH, akan muncul keterangan pada kolom bansos PKH.

    Sementara itu, jika nama yang diinput tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Maka Anda tidak termasuk sebagai penerima bansos.

    Besaran Bansos PKH 2025

    Terdapat 7 kategori penerima bansos PKH dengan nominal yang berbeda-beda. Selengkapnya, inilah besaran bansos PKH per 2025:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    (Tribunnews.com/Latifah/Sri Juliati)

  • Ratusan Penerima Manfaat Padati Rumah Bhineka Adam-Adrian, Banyak dari Cimahi Merasa Terbantu

    Ratusan Penerima Manfaat Padati Rumah Bhineka Adam-Adrian, Banyak dari Cimahi Merasa Terbantu

    JABAR EKSPRES – Ratusan penyandang disabilitas dan anak yatim piatu dari berbagai wilayah di Bandung Raya memadati kegiatan sosial Adam-Adrian yang digelar di Rumah Bhineka, Jalan Hercules No. 76, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).

    Kegiatan ini jadi momen bahagia bagi para peserta yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian, khususnya dari pemerintah daerah.

    Rangkaian kegiatan sosial ini menyasar kelompok penerima manfaat dari berbagai latar belakang disabilitas, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, autis ringan dan berat, hingga tunadaksa. Selain itu, anak-anak yatim piatu juga turut mendapatkan bantuan.

    BACA JUGA: Melihat Komunitas Hong, Pelestari Permainan Tradisional ikut Ramaikan Nganjang ka Warga di Gedung Pakuan

    Salah seorang penerima manfaat Adam-Adrian, Wartini (52) warga Tirta Indah 2, Kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, datang bersama cucunya. Ia mengaku senang dan merasa sangat terbantu dengan kegiatan sosial ini.

    Namun, di balik rasa syukurnya, ada keluhan mendalam soal perhatian pemerintah Kota Cimahi terhadap warganya yang difabel.

    “Kalau di Cimahi, selama ini belum ada perhatian dari pemerintah kota. Untuk bapak Wali Kota, perhatiin lagi anak-anak difabel kita,” ucap Wartini kepada Jabar Ekspres.

    Wartini juga menyinggung betapa sulitnya mengakses Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang memiliki anak difabel di Cimahi.

    Sementara, menurut Wartini, di Kota Bandung sudah ada pendataan bagi yang memiliki anak disabilitas.

    BACA JUGA: Summarecon Bandung Hadirkan Sekolah Terpadu Sedaya Bintang untuk Generasi Unggul

    “Tapi kalau di Cimahi kok sulit? Ngajuin juga kadang susah. Mungkin dari kelurahannya sulit. Ada juga yang dapat, tapi ada yang tidak. Karena susah dapetnya,” bebernya.

    Wartini yang tergabung dalam Komunitas Bumi Difabel Kota Cimahi dan berharap pemerintah bisa lebih peka, terutama terhadap anak-anak difabel yang sudah tidak memiliki orang tua.

    “Lebih diperhatikan lagi, sampai sekarang belum dapet PKH,” keluhnya.

    Ia menyebut ada layanan terapi di Abiyoso, namun itu pun hanya untuk yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Kadang untuk DTKS juga susah untuk dapatnya, pengajuannya juga susah,” tambahnya.

  • Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Rakor terbats di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Foto: Biro Humas Kemensos RI

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial mengaku siap mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan mengerahkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota serta menyuplai produk hasil usaha.

    Kesiapan ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta,  untuk membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kamis (10/4/2025).

    “Dalam Inpres Nomor 9 ada dua penugasan pada kami. Pertama, mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Dan kedua, mendorong mereka yang memiliki usaha untuk nanti bisa dijual di koperasi. Kami siap untuk mendukung dua tugas itu, sekaligus ini kami anggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, jadi sangat strategis Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini terdapat 18 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Bila digabungkan, terdapat sekitar 20 juta KPM, karena sebagian menerima kedua program tersebut secara bersamaan. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk digerakkan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

    “Ini nanti kita dorong menjadi anggota koperasi,” katanya.

    Selain sebagai anggota, Kemensos juga menyiapkan KPM graduasi yang potensial sebagai penyedia produk di koperasi. Tercatat klaster usaha KPM graduasi tahun 2024 meliputi 1.686 KPM di bidang jasa dan perdagangan, 315 di bidang kerajinan dan menjahit, 1.602 di bidang makanan dan minuman, 284 di bidang pertanian, serta 214 di bidang peternakan.

    “Produk dari KPM akan bisa dijual di koperasi-koperasi Merah Putih sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” ucap Gus Ipul.

    Kemensos juga mencatat sebanyak 7.242 KPM PKH Graduasi kategori mampu tahun 2024 yang dinilai potensial untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.

    Untuk mendukung pengembangan koperasi desa, Kemensos juga siap menyediakan sumber daya manusia dari pilar-pilar sosial yang ada.

    “Kami punya 33 ribu pendamping PKH, kalau misalnya nanti diminta untuk membantu Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gus Ipul.

    Selain pendamping PKH, Kemensos juga memiliki 6.061 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 24.391 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 1.946 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang siap dilibatkan.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kesiapan Kemensos memberikan dukungan bagi pendirian koperasi desa merah putih. Zulhas menyebut rapat pada hari ini merupakan langkah awal menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi dengan dukungan dari berbagai kementerian.

    “Ada Menteri Koperasi tentu, ada Menteri Desa, ada Mentan, Menteri KKP, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Mendagri, Mensos, Menkes, Menteri Bappenas, Menteri Komdigi, Menteri BPKP, dan yang lainnya,” Ujarnya.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • LINK Cek Penerima Bansos PKH 2025

    LINK Cek Penerima Bansos PKH 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengecekan nama penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 sudah dapat dilakukan degan menggunakan NIK KTP.

    Tentunya pengisian NIK KTP ini melalui laman reski Kementerian Soaial (Kemensos).

    Cair kembali pada April 2025, bantuan ini ditujukan bagi keluarga miskin dengan kriteria tertentu.

    Di mana pencariannya setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Berikut cara cek penerimanya yang dilansir dari Tribunnews.com:

    – Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;

    – Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

    lihat foto
    Di tengah musim penghujan, tak jarang si kecil terserang batuk dan pilek. Termasuk terhadap balita yang baru memulai makanan pendamping Air Susu Ibu (mpASI). Konselor Menyusui dan PMBA, Dosen Universitas Respati Indonesia (URINDO), Yuna Trisuci mengatakan, saat di kecil batuk dan pilek ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan seksama.

    – Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);

    – Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;

    – Klik tombol “Cari Data”.

    – Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Besaran Bansos PKH 2025

    – Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir dengan serangkaian program Bantuan Sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada bulan April 2025.

    Bantuan ini bukan hanya sekadar uluran tangan finansial, melainkan juga wujud komitmen negara dalam meringankan beban hidup masyarakat dan memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.

    Artikel ini akan mengupas tuntas lima jenis bansos utama yang akan disalurkan pada April 2025, merinci besaran bantuan untuk setiap kategori penerima, serta memberikan panduan mengenai cara pengecekan status penerimaan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

    5 Bansos yang Cair April 2025

    Pada bulan April 2025, setidaknya lima program bansos andalan pemerintah siap untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar. Berikut adalah rincian mengenai program-program tersebut:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Memasuki tahap kedua pencairan untuk tahun 2025, PKH menyasar keluarga sangat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga.

    Anak Sekolah

    Siswa Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 225.000 per tahap (pencairan triwulanan), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima Rp500.000 per tahap.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat

    Masing-masing kategori penerima ini akan mendapatkan Rp600.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan ini.

    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Kategori ini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan gizi ibu serta tumbuh kembang anak pada usia emas.

    Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah ditunjuk, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema bantuan yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali disalurkan sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kejadian luar biasa.

    Pada April 2025, pemerintah kembali menjadwalkan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

    Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Antara/Rivan Awal Lingga

    Biasanya jumlah bantuan dan kriteria penerima akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    BLT bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung dan cepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk 1 memastikan agar anak-anak usia sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya.

    Pada April 2025, dana PIP akan kembali dicairkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima.

    Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Siswa SMP: Menerima bantuan mulai dari Rp375.000 per tahun.

    Siswa SMA/SMK: Menerima bantuan mulai dari Rp500.000 per tahun.

    Dana PIP biasanya disalurkan langsung ke rekening siswa atau melalui sekolah. Program ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    4. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

    Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, terutama mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan keluarga yang memadai.

    Artikel yang Anda berikan tidak menyebutkan besaran pasti bantuan sosial khusus untuk lansia pada April 2025.

    Namun, program ini umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar para lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

    Mekanisme penyalurannya bisa berupa transfer tunai langsung atau bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok.

    5. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang sering disebut Kartu Sembako, bertujuan untuk membantu keluarga pra-sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Pada April 2025, BPNT akan kembali disalurkan dengan nominal Rp200.000 per bulan kepada penerima yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan.

    Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) atau merchant lain yang telah bekerja sama dengan program BPNT.

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui transaksi di e-warung.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat dari berbagai program bansos di atas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan secara daring melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Masyarakat dapat mengakses situs web resmi DTKS Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/) dan memasukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat namun merasa memenuhi kriteria, penting untuk segera mendaftarkan diri melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Pendaftaran biasanya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat dan kemudian diverifikasi serta diinput ke dalam DTKS.

    Dengan terdata dalam DTKS, masyarakat memiliki peluang untuk menerima berbagai program bantuan sosial di masa depan.

    Penyaluran lima program bansos utama pada April 2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan pasca perayaan Idul Fitri.

    Program PKH, BPNT, PIP, BLT, dan bantuan sosial khusus untuk lansia memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan finansial, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan akses pendidikan, dan menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

    Dengan mekanisme pengecekan penerima yang transparan dan peluang pendaftaran melalui DTKS, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News