Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • BLT Kesra Rp 900.000 Tak Cair? Begini Cara Cek di Aplikasi Kemensos

    BLT Kesra Rp 900.000 Tak Cair? Begini Cara Cek di Aplikasi Kemensos

    Jakarta, Beritasatu.com – Pencairan bantuan langsung tunai kesejahteraan masyarakat (BLT Kesra) Desember 2025 dapat dipantau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs resmi pemerintah.

    Fasilitas ini sangat membantu keluarga penerima manfaat untuk memastikan apakah dana bantuan sudah masuk ke rekening, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau informasi yang keliru.

    Dengan memanfaatkan kanal pengecekan resmi, masyarakat juga dapat terhindar dari berbagai bentuk hoaks maupun penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.

    Pemantauan status pencairan BLT Kesra secara mandiri membuat penerima bantuan tidak perlu berkali-kali mendatangi ATM, bank, kantor pos, atau kantor kelurahan/desa hanya untuk memastikan apakah dana sudah disalurkan.

    Cara ini jauh lebih efisien, terutama bagi warga yang memiliki kendala transportasi atau tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas perbankan.

    Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT Kesra?

    Penentuan penerima BLT Kesra Desember 2025 dilakukan dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Data ini digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil ekonomi, sehingga bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

    Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam beberapa desil berikut:

    Desil 1: Sangat miskin.Desil 2: Miskin.Desil 3: Hampir miskin.Desil 4: Rentan miskin.Desil 5: Ekonomi menengah bawah/pas-pasan.Desil 6–10: Kelompok menengah ke atas (tidak menjadi prioritas penerima bansos).

    Berdasarkan desil ekonomi tersebut, berikut hak penerimaan program bantuan:

    Desil 1–4: Berhak menerima program keluarga harapan (PKH).Desil 1–5: Masuk kategori penerima program sembako (BPNT).Desil 1–5 (atau hasil asesmen): Berhak menerima PBI-JK.Desil 1–5 (atau asesmen): Berpeluang mendapatkan bantuan Kemensos lainnya.

    Dengan adanya klasifikasi ini, pemerintah dapat memastikan penyaluran BLT Kesra Desember 2025 lebih terarah dan tepat sasaran.

    Berapa Jumlah BLT Kesra 2025?

    Pemerintah menetapkan nilai BLT Kesra 2025 adalah Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan penyaluran, yakni pada Oktober, November, dan Desember. Namun, pencairan dilakukan sekaligus dalam satu tahap, sehingga total dana yang diterima masyarakat sebesar Rp 900.000.

    Proses penyaluran telah dimulai pada Senin (20/10/2025). Dana disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI, serta melalui PT Pos Indonesia untuk daerah tertentu.

    Tanda BLT Kesra 2025 Tidak Cair

    Jika dana belum masuk, masyarakat dapat mengecek status pencairan melalui aplikasi atau laman resmi. Jika hasil pengecekan menunjukkan nama tidak terdaftar, berarti BLT Kesra belum cair atau kamu bukan penerima bantuan pada periode tersebut.

    Langkah pengecekan ini penting untuk menghindari bolak-balik ke fasilitas layanan tanpa hasil yang jelas.

    Cara Mengecek BLT Kesra melalui Aplikasi Cek BansosUnduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.Buka aplikasi dan pilih menu cek bansos.Isi data domisili, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.Masukkan nama lengkap sesuai KTP.Lakukan verifikasi captcha atau soal keamanan.Klik cari data untuk melihat hasil pengecekan.Cara Mengecek BLT Kesra melalui Situs Resmi KemensosKunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.Masukkan data domisili sesuai formulir yang tersedia.Tuliskan nama lengkap sesuai KTP.Ketik kode captcha.Klik cari data untuk menampilkan hasil pencarian.

    Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan salah satu dari dua hasil berikut ini:

    Jika terdaftar, halaman menampilkan data kepesertaan, jenis bantuan, dan periode penyaluranJika tidak terdaftar, akan muncul keterangan tidak terdapat peserta/PM.

    Melalui pengecekan mandiri yang mudah diakses ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian terkait pencairan BLT Kesra Desember 2025 tanpa perlu mendatangi layanan secara langsung.

  • Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 bagi pekerja terus dicari informasinya hingga kini.

    Pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta banyak mempertanyakan tentang kapan BSU Rp600.000 kembali dicairkan oleh pemerintah.

    Namun tampaknya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan harus bersabar. Sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 Desember 2025

    Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa BSU Rp600.000 untuk Desember 2025 belum dicairkan oleh pemerintah.

    Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU kembali dicairkan.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
    BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

  • Prabowo Kebut Peyaluran, Ini Cara Cek Penerima BLT Rp900.000

    Prabowo Kebut Peyaluran, Ini Cara Cek Penerima BLT Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengebut pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi pada kuartal IV/2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi penyaluran bantuan tersebut telah menyasar 26,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga 3 Desember 2025, atau sekitar 75% dari total target.

    “Per tanggal 3 Desember termonitor 26,2 juta KPM itu sudah menerima bantuan dari target 35,04 juta. Penyaluran ini akan diselesaikan sampai bulan Desember untuk seluruh Indonesia,” ujarnya Kamis kemarin.

    Bank yang Layani Pencairan

    Airlangga merinci penyaluran bantuan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mencakup BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri, serta melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    Program ini merupakan bagian dari stimulus yang diluncurkan Presiden guna mendongkrak konsumsi rumah tangga di penghujung tahun. Selain BLT Kesra, pemerintah juga terus menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 18,4 juta penerima dan program pemagangan yang telah diikuti oleh 78.815 peserta.

    “Kemarin saya sudah lihat salah satunya di Telkom. Sehingga program ini yang khusus untuk magang akan dilanjutkan [untuk tahun depan],” tambah Airlangga.

    Progres Penyaluran Pos Indonesia

    Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menjelaskan posisi perseroan sebagai penyalur bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan.

    Dari total 35 juta sasaran BLT Kesra, sekitar 16 juta dialokasikan melalui Himbara, sedangkan sisanya sekitar 18 juta KPM direncanakan disalurkan melalui Kantor Pos. Hanya saja, hingga saat ini, data KPM yang masuk ke PT Pos baru mencapai 12 juta.

    “Data yang kami terima itu baru 12 juta. Sampai dengan posisi jam 11 tadi, kami sudah menyalurkan 85,74% untuk seluruh Indonesia [dari data yang diterima],” jelas Haris.

    Haris menegaskan peran PT Pos hanya sebatas juru bayar berdasarkan data yang ditetapkan pemerintah. Proses pencairan dilakukan menggunakan surat pemberitahuan ber-QR Code yang dipindai saat pengambilan dana.

    Dia juga mengimbau masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar untuk menempuh mekanisme verifikasi yang berlaku, baik melalui aparat desa/kelurahan maupun situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos), mengingat PT Pos tidak memiliki kewenangan menentukan penerima bantuan.

    Cara Cek Penyaluran BLT

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BLT Oktober 2025 melalui situs resmi atau aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” milik Kementerian Sosial RI. Berikut panduan lengkapnya:

    I. Cara Mengecek BLT melalui Website Resmi

    Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat pada KTP atau KK.
    Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    Ketik kode captcha yang tertera.
    Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya.

    Jika terdaftar dan memenuhi syarat, sistem akan menampilkan status penerima BLT. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    II. Cara Mengecek BLT melalui Aplikasi Resmi

    Unduh aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
    Isi data domisili lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
    Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    Selesaikan verifikasi keamanan (captcha).
    Tekan tombol “Cari Data”.

    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima, termasuk jenis bantuan dan informasi pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang menerima BLT dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi data dan proses penyaluran, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran. 

  • Dirjen Dukcapil dorong digitalisasi program perlindungan sosial

    Dirjen Dukcapil dorong digitalisasi program perlindungan sosial

    Denpasar (ANTARA) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Teguh Setiabudi mendorong digitalisasi program perlindungan sosial menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan tepat sasaran.

    “Dukungan Dukcapil melalui identitas kependudukan digital ini bukan sekadar transformasi teknologi, tapi juga lompatan sistem menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis kebutuhan warga,” kata dia saat acara sosialisasi “Digitalisasi Perlindungan Sosial dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital” di Gedung Dharma Alaya Denpasar, Bali, Jumat.

    Dia menilai kegiatan sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator desa/kelurahan serta OPD Pemkot Denpasar ini sebagai langkah jemput bola.

    Ia menjelaskan sosialisasi ini juga sebagai koordinasi dan penyamaan persepsi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Dinas Dukcapil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Untuk terus mendukung program perlindungan sosial, Dirjen Teguh Setyabudi mengajak seluruh jajaran Dinas Dukcapil terus menggenjot identitas kependudukan digital.

    “Dengan program digitalisasi perlinsos yang di mana pilotingnya ada di Kabupaten Banyuwangi dan kemudian nanti akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Jadi, saya minta kepada bapak dan ibu jajaran Disdukcapil semuanya mari kita persiapkan pelaksanaan yang akan memanfaatkan IKD,” kata dia.

    Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dewa Gde Juli Artabrata menjelaskan sosialisasi ini menindaklanjuti rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) pada 2 Oktober 2025 serta rapat lanjutan pada 6 Oktober 2025 terkait dengan tindak lanjut implementasi percontohan dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

    Ia mengatakan salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri memberikan sosialisasi program digitalisasi perlinsos kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan replikasi kegiatan digitalisasi perlinsos sebagaimana dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci terkait program digitalisasi perlinsos, yakni pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan operator desa/kelurahan,” katanya.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan

    Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan

    Pacitan (beritajatim.com) — Suara ketidakpuasan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali mencuat di berbagai penjuru desa. Warga menyoroti fakta bahwa penerima bantuan kerap dianggap hanya “orang itu-itu saja” dan bahkan diduga masih berkisar pada kerabat dekat perangkat desa.

    Menanggapi hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bersama pendamping lapangan memberikan penjelasan terkait proses pendataan penerima bansos yang selama ini menjadi polemik.

    Data penerima bansos saat ini bersumber dari DTSEN, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang merupakan gabungan dari tiga basis data sebelumnya: DTKS Kemensos, data P3KE, dan Regsosek yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).

    Namun, menurut Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, data DTSEN masih terus bergerak dan belum sepenuhnya valid.

    “DTSEN itu belum sepenuhnya fix, belum sepenuhnya valid, makanya data itu dinamis. Kadang kami menemukan data yang harusnya dicoret, tapi tiba-tiba muncul lagi di DTSEN,” ujarnya Jumat (5/12/2025).

    Ia mengakui ketidaktepatan sasaran memang sering terjadi karena kondisi data kerap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam beberapa kasus, seseorang masuk dalam desil 1 kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, namun kenyataannya memiliki aset berharga seperti perhiasan mewah atau bahkan mobil.

    “Itu yang menyulitkan pendamping. Didata mereka nol atau tidak punya apa-apa, tapi faktanya punya aset. Ini mempengaruhi desilnya tetap rendah,” tambahnya.

    Tuwarno menjelaskan bahwa proses perangkingan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan hasilnya menjadi dasar penetapan penerima bansos. Sementara itu, desa memiliki peran sangat penting dalam memperbarui data tersebut.

    “Secara teori, yang paling berkuasa atas data ini adalah desa. Karena desa punya hak akses untuk melakukan perbaikan. Karena selama tidak dilakukan pembaruan, data tidak akan pernah berubah,” tegasnya. (tri)

  • Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pos Indonesia, salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat alias BLT Kesra menargetkan penyaluran bantuan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

    Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyebut BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui Pos dan sisanya melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara).

    Dia menjelaskan bahwa sekitar 12 juta data KPM telah diterima Pos Indonesia dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74%. “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihaknya menerapkan tiga skema penyaluran, yakni melalui kantor pos, komunitas, serta pengantaran langsung. “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” kata Haris.

    Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat, terutama di wilayah yang terdampak bencana atau memiliki kendala administratif.

    Haris menambahkan bahwa seiring target penyaluran 100 persen pada Desember ini, lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas di seluruh Indonesia terus bergerak dari pusat kota hingga pelosok desa.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur, menegaskan bahwa bantuan pemerintah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan bahwa bantuan senilai Rp900.000 tersebut mungkin belum menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah tangga, tetapi cukup membantu menjaga konsumsi masyarakat berpendapatan rendah menjelang akhir tahun. Ia juga mengaitkan penyaluran BLTS Kesra dengan program perlindungan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri. “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.

    Pemerintah menargetkan 30 juta KPM menerima BLTS Kesra. Hingga 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah mendapatkan bantuan atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    Sejumlah penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan tersebut meringankan beban di tengah meningkatnya kebutuhan akhir tahun. Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengatakan bantuan Rp900.000 yang diterimanya akan digunakan untuk membeli sembako, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan sekolah anak.

    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menyebut dana bantuan itu membantu membiayai kebutuhan pendidikan anak yang tengah menjalani ujian.

  • Pos Indonesia targetkan pertengahan Desember penyaluran BLTS tuntas

    Pos Indonesia targetkan pertengahan Desember penyaluran BLTS tuntas

    Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember

    Jakarta (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosIND) yang menjadi salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat menyatakan saat ini penyaluran telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos dan sisanya melalui bank-bank Himbara.

    Dari alokasi yang disalurkan lewat pos, lanjutnya melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, sekitar 12 juta data KPM sudah diterima, dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74 persen.

    “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujar dia.

    Haris menegaskan, pihaknya sudah memiliki tiga skema untuk penyaluran BLTS yakni di kantor pos, melalui komunitas dan pengantaran langsung.

    “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya.

    Dia menambahkan semua upaya tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan

    Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.

    Haris menyatakan seiring target 100 persen penyaluran pada Desember ini dengan lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas, PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.

    Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

    Bantuan Rp900.000 tersebut, lanjut Menteri Airlangga, mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri

    “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” ujarnya.

    Menko menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan, atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) menuturkan, bantuan yang disalurkan pemerintah mampu meringankan beban terutama di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung mengakui bantuan senilai Rp900.000 akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan sekolah anak.

    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung menambahkan bantuan tunai yang diterimannya digunakan untuk biaya anak sekolah yang sedang ujian.

    Warga berharap program bantuan tersebut bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah serta menjangkau lebih banyak penerima.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Kuatkan Daya Beli, Berikan Harapan

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.

    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.

    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.

    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.
    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.

    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 

    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.

    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 

    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.

    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 

    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.

    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 

    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:

    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.

    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.

    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 

    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 

    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 

    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 

    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.

    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 

    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.

    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:

    1. Pembayaran di kantor pos

    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.

    2. Pembayaran komunitas 

    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.

    3. Pengantaran langsung

    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.

    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 

    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.

    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLTS Kesra) di Kantorpos KCU Premier, Jakarta Timur.
     
    Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah ratusan warga untuk datang dan tetap antre secara tertib.  Sejak pukul 08.00, antrean masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga lansia—mengalir dengan tertib.
     
    Mereka datang membawa harapan: menerima BLTS Kesra senilai Rp900.000 yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun.

    Menko Airlangga mengatakan, pemerintah, menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan—atau sekitar 75 persen dari target nasional.
     
    “Evaluasi sampai hari ini berjalan lancar dan masyarakat relatif terbantu,” ujar Airlangga. “Bantuan ini merupakan stimulan untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi di kuartal keempat,” kata Airlangga seperti dikutip Kamis, 4 Desember 2025.
     
    BLTS Kesra disalurkan melalui dua skema: bank-bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia (PosIND). Hari ini, lebih dari seratus KPM dijadwalkan menerima bantuan melalui Kantorpos KCU Premier.

    Pemerintah Jaga Daya Beli Warga Rentan
    Bagi banyak KPM, bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga memberi ruang bernapas di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.
     
    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengaku mendapat informasi dari RT dan kelurahan. Perjalanan dari rumahnya hari ini cukup panjang, dengan waktu tunggu hampir satu jam, namun ia pulang dengan rasa syukur.
     
    “Alhamdulillah dapat Rp900.000. Biasanya buat kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, sama kebutuhan sekolah anak,” ujarnya. Ia berharap bantuan seperti ini tetap berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 
     
    Bagi Ani, pedagang gorengan, hari ini adalah pertama kalinya ia menerima BLTS Kesra. Meski sempat hujan-hujanan dan harus kembali karena ada perubahan jadwal, ia tetap datang.
     
    “Dapatnya Rp900.000, buat modal dagang dan bayar sekolah anak,” ujarnya. Pelayanan di kantor pos, katanya, “ramah dan cepat.” Ia berharap penyaluran ke depan lebih teliti agar bantuan jatuh tepat sasaran. 
     
    Kisah lain datang dari Ayi Cholifah, yang mengantar ibunya, seorang lansia yang baru menjalani operasi jantung. Mereka belum sempat mengambil bantuan pada jadwal sebelumnya.
     
    “Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Pelayanannya bagus, sopan,” kata Ayi. 
     
    Baginya, tambahan Rp900.000 ini adalah rezeki yang sangat membantu. “Harapannya bantuan seperti ini tepat sasaran dan diteruskan, karena masyarakat kecil memang butuh.” 
    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menerima kabar dari RT seminggu lalu.
     
    “Dapat Rp900.000, buat bantu-bantu anak sekolah yang lagi ujian,” ujarnya. Ia berharap program ini bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah. 
     
    Firna Miliana, warga sama dari Rusunpik, juga mengungkapkan hal serupa. “Untuk ibu rumah tangga seperti saya, uang ini pasti dipakai buat sembako dan kebutuhan anak-anak. Pelayanan di kantor pos enak, ramah, dan cepat,” ujarnya. Ia berharap ke depan bantuan tidak berhenti pada periode ini. 
     

     

    Peran PosIND: Menjangkau hingga Lapisan Paling Rentan
    Pada saat inflasi pangan mengalami tekanan musiman dan pengeluaran rumah tangga meningkat menjelang tahun baru, BLTS Kesra menjadi instrumen fiskal yang strategis.
    Rp900.000 yang diterima KPM, dalam banyak kasus, langsung dibelanjakan untuk:
     
    – Beras, minyak, telur, dan kebutuhan pokok lain,
    – Biaya ujian sekolah, seragam, sepatu,
    – Modal dagang sederhana,
    – Obat-obatan untuk lansia.
     
    Dalam skala makro, dana bantuan yang disalurkan melalui puluhan juta rumah tangga ini akan mengalir ke warung, pasar, pedagang kaki lima, hingga transportasi lokal, menggerakkan ekonomi pada titik-titik yang paling dekat dengan warga.
     
    Di tengah penyaluran berskala besar ini, PosIND memegang amanah penting. Selain layanan di kantor pos, penyaluran juga dilakukan melalui community service point dan pengantaran langsung untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
     
    Plt Direktur Utama PosIND, Haris, menegaskan bahwa skema penyaluran dirancang agar inklusif. “Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya. 
     
    Ia menambahkan bahwa penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember. “Kami sudah memiliki tiga skema: di kantor pos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung. Semuanya dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Haris. 
     
    Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
    Menko Airlangga: BLTS Kesra Kuatkan Masyarakat dan Menggerakkan Ekonomi

    Di balik angka-angka besar penyaluran, yang tampak di KCU Premier hari ini adalah wajah-wajah yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Mereka pulang membawa sembako, kebutuhan sekolah, atau bahkan modal awal untuk kembali memutar usaha kecil. 
     
    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.
     
    Bantuan Rp900.000 ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.
     
    Seperti disampaikan Menko Airlangga, pemerintah akan mengevaluasi program ini dan belum memutuskan keberlanjutannya untuk 2026. Yang pasti, hingga hari ini BLTS Kesra menjadi salah satu instrumen paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
     
    “Ini baru awal tahun nanti akan kita putuskan Harapannya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga. Nani akan dilakukan evaluasi menyeluruh setelah periode penyaluran berakhi” ujarnya. 
     
    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.
    Suara Warga: Harapan, Kritik, dan Doa
    Hampir semua KPM yang ditemui menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan PosIND. Namun lebih dari itu, mereka menyuarakan satu harapan yang sama: agar bantuan seperti ini tidak berhenti dan semakin tepat sasaran.
     
    Sebagaimana diungkapkan Ani,“ Dicek lagi warganya yang benar-benar membutuhkan. Jangan yang nggak butuh dikasih, yang butuh nggak dikasih.” 
     
    Harapan serupa datang dari keluarga lansia dan para ibu rumah tangga yang hari ini pulang dengan hati lebih lega.
    Amanah Penyaluran di Tangan PosIND
    Penyaluran BLTS Kesra 2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan PosIND berjalan efektif. Dengan jaringan yang menjangkau hingga desa dan kecamatan, PosIND kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai garda terdepan penyaluran bantuan negara.
    Dengan kata lain, dalam skema BLTS Kesra 2025, PosIND kembali menjadi tulang punggung penyaluran, terutama bagi warga yang tidak memiliki rekening bank atau tinggal jauh dari pusat layanan perbankan.
     
    Dengan lebih dari 4.800 kantorpos dan ribuan titik layanan komunitas, Pos Indonesia memanfaatkan tiga mekanisme penyaluran:
     
    1. Pembayaran di kantor pos
     
    Seperti yang terlihat di KCU Premier, alur layanan dirancang untuk meminimalisasi antrean dan mempercepat verifikasi.
     
    2. Pembayaran komunitas 
     
    Penyaluran dilakukan di kantor desa, balai RW, sekolah, atau titik komunitas lain, menjangkau warga yang terkendala transportasi.
     
    3. Pengantaran langsung
     
    PosIND mengerahkan petugas untuk mendatangi rumah lansia, penyandang disabilitas, dan warga sakit.
     
    “Kami menargetkan penyaluran selesai sebelum pertengahan Desember, dan saat ini capaian nasional melalui Pos sudah di angka 85 persen,” pungkas Haris. 
     
    Seiring target 100 persen penyaluran pada Desember mendatang, ribuan titik layanan PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.
    Pendekatan multikanal ini menjadi bukti kemampuan PosIND sebagai lembaga logistik sosial negara—melampaui fungsi surat dan paket, menuju peran sebagai penggerak ekosistem bantuan pemerintah.
     
    Satu hal yang tampak jelas dari KCU Premier hari ini: BLTS Kesra bukan sekadar transfer dana, tetapi penguat harapan, terutama bagi mereka yang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • BSU Ketenagakerjaan Cair Desember 2025? Ini Fakta Resminya

    BSU Ketenagakerjaan Cair Desember 2025? Ini Fakta Resminya

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau yang dikenal sebagai BSU Ketenagakerjaan kembali menjadi topik yang ramai dibicarakan oleh para pekerja di Indonesia pada akhir tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah mencairkan BSU pada periode Juni dan Juli 2025 sebesar Rp600.000.

    Lantas apakah BSU Ketenagakerjaan 2025 akan cair lagi pada bulan Desember? Simak hal ini agar Anda memahami fakta resmi mengenai BSU Ketenagakerjaan 2025.

    Apakah BSU Cair Lagi Desember 2025?

    Setelah pemerintah menyalurkan BSU periode Juni-Juli 2025, para pekerja kini menantikan realisasi BSU tahap kedua. Menjelang akhir tahun 2025, muncul isu-isu yang mengklaim bahwa BSU 2025 akan cair lagi pada Desember sebesar Rp600.000.

    Namun Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Yassierli menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan adanya penyaluran BSU tahap kedua. Pernyataan itu ia sampaikan dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/10/2025).

    Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang Juni hingga Juli, Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta penerima.

    Para pekerja masih perlu menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS Ketenagakerjaan mengenai jadwal pencairan BSU Tahap dua.

    Pemerintah juga mengarahkan kepada para pekerja untuk terus memantau informasi terkini melalui situs resmi Kemnaker, aplikasi JMO, dan kanal informasi BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Penerima BSU Ketenagakerjaan

    Pemerintah telah menetapkan beberapa syarat penerima BSU 2025, syarat ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Berikut syarat penerima BSU Ketenagakerjaan:

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
    Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
    Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan.
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Jika di kemudian hari diketahui bahwa penerima BSU tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka penerima tersebut diwajibkan mengembalikan seluruh dana BSU yang telah diterima ke kas negara.

    Cara Cek Status Penerima BSU Ketenagakerjaan

    Pengecekan status penerima BSU perlu dilakukan melalui website resmi yang telah ditetapkan pemerintah agar aman dari penipuan. Berikut beberapa cara untuk mengecek status penerima BSU:

    Melalui website BPJS Ketenagakerjaan

    Kunjungi website di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    Isi seluruh data yang diminta, mulai dari NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel, hingga email aktif
    Klik “Lanjutkan” untuk melihat hasil pengecekan

    Melalui website Kemnaker

    Kunjungi website di bsu.kemnaker.go.id
    Isi data pribadi: NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif
    Masukkan kode keamanan yang muncul
    Klik Cek Status untuk melihat hasil verifikasi
    Jika dinyatakan lolos, sistem akan menampilkan notifikasi

    Pencairan BSU dapat dilakukan melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia

  • Cair! 41 Ribu Warga Bojonegoro Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu, Ini Kriteria Penerima

    Cair! 41 Ribu Warga Bojonegoro Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu, Ini Kriteria Penerima

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi keluarga prasejahtera di Bojonegoro. Sebanyak 41.095 warga di Kabupaten Bojonegoro telah menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) pada periode Oktober hingga November 2025. Bantuan senilai total Rp900.000 per penerima ini disalurkan langsung melalui kantor pos setempat.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, membenarkan bahwa penyaluran masif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang paling membutuhkan.

    “Total warga Bojonegoro penerima BLTS Kesra mencapai 41.095 orang. Dana sebesar Rp900 ribu ini disalurkan serentak melalui kantor pos,” jelas Agus Susetyo Hardiyanto, Senin (1/12/2025).

    Antok sapaan Agus Susetyo Hardiyanto menegaskan bahwa penyaluran BLTS Kesra ini dijamin tepat sasaran karena menggunakan basis data yang terbaru. Penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan kelompok Desil 1 hingga Desil 4.

    Dalam konteks penyaluran bansos, Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Untuk Desil 1, itu merupakan kelompok warga sangat miskin, Desil 2, miskin, Desil 3, hampir miskin, dan Desil 4 adalah kelompok rentan miskin.

    “Kelompok dengan Desil 1 sampai 4 adalah prioritas utama penerima semua jenis bantuan sosial, termasuk BLTS Kesra, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (BPNT), hingga Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK),” tegas Kepala Dinsos.

    Data yang digunakan sebagai acuan kini adalah DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sebuah sistem terbaru yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial di Bojonegoro menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

    Dengan skema penyaluran yang didasarkan pada data DTSEN dan fokus pada Desil 1-4, Pemkab Bojonegoro berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi puluhan ribu keluarga prasejahtera Bojonegoro menjelang akhir tahun 2025. [lus/aje]