Xcloud.id

Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Menko: Pemerintah rumuskan skema subsidi energi tepat sasaran

    Menko: Pemerintah rumuskan skema subsidi energi tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih merumuskan skema subsidi energi yang tepat sasaran, sebagaimana sektor listrik yang membedakan biaya untuk pelanggannya.

    “Di sektor listrik, pelanggan daya tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawahnya. Dengan mekanisme semacam itu, bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain,” ucap Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat.

    Subsidi sektor energi tersebut meliputi LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM).

    Saat ini, lanjut dia, pemerintah sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk mendeteksi apakah ada kebocoran subsidi ke kelompok masyarakat atas.

    Ia mengakui saat ini subsidi diberikan secara terbuka, dalam hal ini LPG 3 kilogram dan BBM subsidi yang bisa dibeli secara langsung.

    “Ke depan, kami akan mencarikan mekanisme dan skema yang saat ini sedang dalam pembahasan di pemerintah,” ucap Airlangga.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran untuk subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp210,1 triliun, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp203,41 triliun.

    Anggaran subsidi energi termasuk dalam dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) melalui RAPBN 2026.

    Anggaran Perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

    Secara rinci, anggaran Perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan Megapolitan 15 Agustus 2025

    Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan Megapolitan 15 Agustus 2025

    Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     
    Bagi sebagian remaja, perjalanan menuju bangku sekolah menengah atas (SMA) biasanya berjalan mulus.
    Namun, hal itu berbeda bagi sejumlah siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan (Tangsel).
    Perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan SMA diwarnai berbagai keterbatasan, yang terutama adalah masalah biaya.
    Hal yang demikian dialami oleh Dewi Astini (15), siswi asal Serang, Banten, yang kini menempuh pendidikan di SRMA 33 Tangsel.
    Dewi bercerita, sebelumnya ia pernah menempuh  pendidikan di pesantren. Namun, ia terpaksa berhenti karena kendala biaya.
    “Sebelumnya aku pernah di pondok pesantren tapi berhenti,” ujar Dewi saat ditemui
    Kompas.com
    di SRMA 33, Jumat (15/8/2025).
    Tak lama setelah berhenti menimba ilmu di pesantren, putri pasangan Subhan dan Sofiah itu kemudian mengutarakan keinginannya untuk kembali bersekolah.
    Sebagai anak keempat dari lima bersaudara, ia ingin mengikuti jejak tiga kakaknya yang sudah lulus sekolah.
    “Pengen sekolah tapi enggak bisa karena masalah biaya,” kata dia.
    Beberapa waktu kemudian, orangtua Dewi menawarkannya untuk masuk ke sebuah sekolah rakyat yang tidak memungut biaya. 
    Meski sempat ragu, Dewi akhirnya menerima tawaran itu. 
    Cita-citanya pun kembali tumbuh meski sempat menganggap hal itu mustahil karena faktor ekonomi.

    “Akhirnya masuk ke sini. Cita-cita saya mau jadi dokter,” jawab dia sambil tersenyum.
    Cerita lainnya datang dari anak bernama Zaki (15), siswa asal Tanah Tinggi, Kota Tangerang.
     
    Setelah lulus SMP, ia sempat bingung hendak melanjutkan sekolah ke mana karena biaya yang terbatas
    . Ia bingung mencari sekolah dengan biasa yang murah agar tidak membebani orangtuanya.
    “Saya dimasukin ke sini karena saya bingung mau sekolah di mana,” kata Zaki.
    Namun, selang beberapa lama kemudian, anggota dari Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi keluarga Zaki dan menawarkan kesempatan bersekolah di sekolah rakyat.
    Akhirnya, orangtua Zaki menyampaikan kabar tersebut dan langsung disetujui oleh Zaki.
    “Saya dikasih tahu orangtua kalau sekolah di sini. Terus saya bilang ‘iya mau’,” kata dia.
    Diketahui, 150 siswa yang diterima di SRMA 33 Tangsel merupakan rekrutmen oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
    Mereka diterima dengan syarat, yakni berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Adapun para siswa tersebut berasal dari tujuh kabupaten/kota di Banten, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun bagi perlindungan sosial

    Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun bagi perlindungan sosial

    Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.

    Anggaran perlinsos pada RAPBN 2026 tumbuh 8,6 persen. Untuk tahun 2025, anggarannya diproyeksikan mencapai Rp468,1 triliun.

    Anggaran perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

    Secara rinci, anggaran perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

    Kemudian, bantuan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, subsidi non-energi Rp17,4 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

    Selanjutnya, anggaran perlinsos juga disalurkan untuk pemenuhan layanan pendidikan senilai Rp37,5 triliun, dengan rincian untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun untuk 200 lokasi.

    Anggaran perlinsos juga dimanfaatkan untuk pemenuhan layanan kesehatan senilai Rp69 triliun, yakni untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp66,5 triliun bagi 96,8 juta peserta dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III sebesar Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta peserta.

    Juga ada pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat senilai Rp86,2 triliun, yakni untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur serta subsidi 9,6 juta ton pupuk senilai Rp49,7 triliun.

    “Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Mensos Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025). Foto: Kemensos

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. “Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

    Sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.

    “(Hasil CKG) ini pegangan kita, akan kita periksa, kita beri makan bergizi, kita bantu untuk perbaikan giginya. Mudah-mudahan setahun yang akan datang anak-anak kita akan semakin sehat,” kata Gus Ipul.

    Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional. “Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Selain dukungan gizi dan kesehatan, seluruh keluarga siswa terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan ATENSI. Setelah mengikuti pemberdayaan, bantuan akan difokuskan pada peningkatan modal usaha, atau keterampilan.

    Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurut Gus Ipul, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

    “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

    Di lapangan, perubahan mulai terasa. Rahman (24), guru Sekolah Rakyat, mengaku awalnya siswa sulit diatur. “Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” ujarnya.

    Salah satu siswa, Naufal Azzam (8), mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat. “Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” kata siswa kelas 1A ini.

    Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

    Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan penerima bantuan sosial (bansos) usia produktif ke jalur pemberdayaan ekonomi. 

    Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang masih mampu bekerja tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi dapat mandiri secara finansial.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan program ini dirancang agar bantuan pemerintah tidak semata-mata konsumtif.

    “Bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan tetap diberikan. Namun, untuk masyarakat usia produktif, kita dorong mereka mengikuti program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha,” kata Saifullah di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Gus Ipul menyebutkan evaluasi penerima bansos dilakukan setiap lima tahun. Mereka yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan, pembinaan usaha, atau mendapatkan bantuan modal.

    Menurutnya, penghentian bansos bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab. Justru, kata dia, kebijakan itu mengubah bentuk dukungan dari konsumtif menjadi produktif.

    “Sering kali orang salah paham. Ketika bantuan dihentikan, bukan berarti pemerintah meninggalkan mereka. Kami justru mengarahkan ke program pemberdayaan,” tambahnya.

    Peralihan dari bansos konsumtif ke program produktif dilakukan secara berbasis data dan diawasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping memastikan penerima siap mengikuti program pemberdayaan hingga mandiri.

    Gus Ipul mencontohkan sejumlah penerima bansos yang berhasil bertransformasi menjadi pelaku usaha setelah mendapatkan modal dan pembinaan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya.

    “Yang tidak tepat sasaran akan kami koreksi, sementara yang tepat sasaran tetap dilanjutkan,” ujarnya.

    Kemensos juga mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam program pemberdayaan, mulai dari penyediaan pelatihan, fasilitasi usaha, hingga akses pasar bagi peserta yang telah beralih menjadi pelaku usaha.

    Saifullah optimistis, jika program dijalankan secara sinergis antara pusat dan daerah, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kami menargetkan pada 2026 kemiskinan ekstrem bisa nol persen, termasuk di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.

  • KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tiga tersangka pada kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) saat pandemi Covid-19. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara ini.

    “Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/8/2025).

    Namun, Budi belum bisa merincikan identitas para tersangka. Dia memaparkan bahwa KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan sejak Agustus 2025. 

    “KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” jelas Budi.

    Selain itu, Budi telah memanggil lima orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk pengembangan lebih lanjut, yakni Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik Herry Tho periode 2021-2024, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik Kanisius Jerry Tengker periode 2018-2022, Pegawai Kemensos Ibnu Solihin dan Fathin Chamama, Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) yang menjabat sejak 2018 hingga saat ini Gray Judianto Tanoesoedibjo, sekaligus Direktur Bussiness Development PT Storesend Elogistic

    Sebagaimana informasi yang dihimpun Bisnis, kasus ini bermula ketika KPK mengendus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan sosial tahun 2020 di lingkungan kementerian sosial untuk membantu warga yang terdampak akibat Covid-19.

    Perkara ini menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang telah divonis 12 tahun penjara pada Senin, (23/8/2021) karena terbukti menerima suap senilai Rp32,4 miliar.

    Diketahui, saat itu Kemensos telah melakukan rekayasa pemilihan perusahaan penyaluran bantuan sosial beras dengan memilih BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR dan meneken nilai kontrak Rp326 miliar.

    PT BGR kemudian menggaet PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP sebagai pendamping/rekanan. KPK menduga PT BGR memberikan Rp151 miliar kepada PT PTP dari uang yang diberikan Kemensos. Namun PT PTP tidak menyalurkan uang tersebut untuk distribusi beras Program Keluarga Harapan (PKH)

    “Perusahaan tersebut sama sekali tidak memberikan nilai tambah atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang kami duga seharusnya tidak berhasil atas pembayaran uang sejumlah Rp152 miliar yang sudah dikirimkan PT PTP selaku perusahaan pendamping atau konsultan tadi,” kata mantan Waka KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Rabu, (23/8/2023)

    Lalu, KPK menetapkan enam orang tersangka; Direktur Utama BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo;  Direktur Komersial BGR 2018-2021 Budi Susanto; VP Operasional BGR 2018-2021 April Churniawan;

     Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; tim penasihat PT PTP Roni Ramdani; serta General Manager PT PTP sekaligus Direktur Utama PT Envio Global Persada Richard Cahyanto.

  • Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). Berdasarkan hasil rapat tersebut, KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pusat membelanjakan sebesar Rp1.333 triliun untuk warga miskin atau masyarakat bawah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Sri Mulyani pun mengatakan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini.

    “Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” tuturnya.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi itu terdiri atas BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp400,6 triliun. Belanja negara tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy). Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global dan regional.

    Belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa serta UMKM. Selain itu, belanja juga diarahkan pada program prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi.

    Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), terdiri dari BPP 11,41-11,94 persen PDB dan TKD 2,78-2,89 persen PDB.

    Sumber : Antara

  • KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka Nasional 13 Agustus 2025

    KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka Nasional 13 Agustus 2025

    KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran beras bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut.
    “KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” kata Budi, dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
    Budi mengatakan, penyidikan dilakukan sejak bulan ini, Agustus 2025, dan KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
    Perkara ini, kata dia, merupakan pengembangan dari dugaan korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya.
    “Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk tahun 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia.
    Budi menambahkan, untuk mengusut dugaan korupsi pengangkutan bansos beras, penyidik mulai memanggil lima saksi.
    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu.
    Kelima saksi tersebut adalah Herry Tho selaku Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024, Kanisius Jerry Tengker yang merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022, Ibnu Solihin dan Fathin Chamama yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Kemensos, serta Gary Judianto Tanoesoedibjo selaku Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Direktur Business Development PT Storesend Elogistics.
    Untuk diketahui, saat ini terdapat tiga kasus korupsi terkait bansos yang tengah diusut KPK.
    Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
    Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    Ia juga menyebut bahwa dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    “Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Bukan (sebagai) ustazah ya dalam hal ini, tapi (saya menyampaikan) ini karena Menteri Keuangan juga, dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak,” ujar dia, dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI secara daring, Rabu (13/8/2025).

    Sebagai bentuk keadilan, pajak yang dibayarkan oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi lebih baik akan disalurkan melalui bantuan sosial. Pada tahun ini, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan (PKH) dan 18 juta keluarga diberikan bantuan pangan berupa sembako.

    Tidak hanya itu, usai mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang cenderung sulit bersaing dengan usaha-usaha besar diberikan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pun, kini pemerintah juga memberikan layanan Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat miskin.

    “Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” tambah Sri Mulyani.

    Selain bantuan sosial, pemerintah juga menggunakan uang pajak untuk memperbaiki layanan publik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Sebagai contoh, untuk mengurangi tingkat kematian akibat penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, kini pemerintah memperbanyak akses layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah Indonesia.

    “Sehingga kalau menggunakan (istilah) Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu. Tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat, untuk mendapatkan hak kesehatan, itu adalah ikhtiar kita,” ucapnya.

    Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kualitas hidup wong cilik, Presiden Prabowo Subianto telah membangun ratusan Sekolah Rakyat. Dengan keberadaan Sekolah Rakyat, anak-anak dari orang tua miskin diharapkan bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, serta bimbingan keagamaan. Semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tambah dia.

  • Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    YOGYAKARTA – Pemberian bantuan sosial atau bansos kini diberikan melalui transfer bank, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH). Bank-bank yang digunakan untuk menyalurkan bantuan ini yaitu bank Himbara yang meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Lantas apakah penerima bansos wajib punya mobile-banking?

    Apakah Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking?

    Jawabannya tidak. Namun, agar penerima tidak merasa kesulitan melakukan pengecekan apakah bantuan sudah masuk atau belum, pembuatan m-banking sangat disarankan.

    Dengan mempunyai m-banking, Anda tidak harus datang ke bank untuk memeriksa transfer PKH. Pengelolaan keuangan pun akan lebih sederhana dengan menggunakan m-banking. Saat ini lembaga-lembaga perbankan pun langsung mengharuskan nasabahnya mempunyai m-banking ketika pertama kali membuka rekening. Hal ini dilakukan agar mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksi, sekaligus menyampaikan informasi atau pembaruan dari bank.

    Seperti yang dikabarkan, Bansos PKH Tahap III 2025 cair mulai Agustus 2025. Meskipun demikian, belum keluar informasi resmi dari Kementerian Sosial mengenai jadwal pencairan bansos ini. Data penerima PKH dapat Anda periksa melalui website resmi Kementerian Sosial di bawah ini beserta langkah-langkahnya.

    Masuk ke laman https://cekbansos.kemensos.go.id/Lengkapi data wilayah sesuai KTP, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.Masukkan data nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP.Lengkapi 4 huruf kode captcha pada kolom yang tersedia.Selanjutnya, klik ‘Cari Data’ untuk mengetahui hasilnya.

    Jika data Anda tersedia dalam laman tersebut, maka dapat dipastikan Anda akan menerima bantuan sosial. Sementara itu, rincian besaran PKH yang berhak diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebagai berikut.

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Anak usia dini/balita: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Penyandang disabilitas: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Lansia: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Anak sekolah SMA: Rp500.000/tahap atau Rp2 juta per tahun.Anak sekolah SMP: Rp375.000/tahap atau Rp1,5 juta per tahun.

    Sebagai informasi yang perlu diketahui, Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai diterapkan sebagai basis penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai kuartal II tahun 2025. Bagi siapa pun penerima bansos, data biasanya akan muncul secara otomatis di DTSEN. Namun, jika terjadi eror, cara penanganan data tidak muncul di DTSEN juga tidak sulit.

    Seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN juga dapat Anda cek melalui situs cek bansos. Jika nama tidak muncul, padahal seharusnya Anda berhak mendapatkan bansos, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pastikan semua data yang Anda gunakan untuk login sudah benar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa mencoba di lain waktu, khususnya di saat jaringan internet lancar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa menghubungi call center Kementerian Sosial (Kemensos) di nomor 171 serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Demikianlah ulasan apakah penerima bansos wajib punya mobile banking. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya