Xcloud.id

Topik: Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Ratusan Agen Perlinsos Jalani Pelatihan Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Penunjukan ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.

    “Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

    Sebagai persiapan, ratusan agen perlinsos dilatih intensif agar memahami penggunaan Portal Perlinsos, platform digital yang memudahkan masyarakat mendaftar bansos secara mandiri melalui ponsel atau dengan bantuan agen.

    “Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan,” jelas Andy.

    Agen perlinsos terdiri dari 167 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka mengikuti Bimtek Training of Trainer (TOT) selama tiga hari di Banyuwangi pada 9–11 September 2025 yang digelar oleh tim Gugus Tugas KPTDP.

    “Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” ujar Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.

    Ia menegaskan bahwa pendaftaran di Banyuwangi ditujukan untuk penerima bansos tahun 2026, sementara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025 tetap menggunakan metode lama.

    Pilot project ini terdiri dari empat tahap, mulai dari pendaftaran masyarakat, seleksi kelayakan, pemberitahuan hasil, hingga mekanisme sanggahan. Proses seleksi akan menggunakan formulasi kriteria kelayakan yang disusun pakar kemiskinan berbasis data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.

    ”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap,” terang Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional.

    Salah satu pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, menilai program ini praktis dan mudah diakses. “Pendaftaran cukup satu–dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ujarnya.

    Pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar akan menerima notifikasi diterima atau tidaknya melalui Portal Perlinsos, lengkap dengan alasan jika tidak lolos. Warga yang keberatan bisa langsung mengajukan sanggahan secara daring.

    “Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya mendukung penuh pilot project ini. Pemkab akan menggerakkan agen tambahan agar warga tanpa akses teknologi tetap bisa terlayani.

    “Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk. [alr/beq]

  • 1.500 Penerima Bansos di Serang Terindikasi Pemain Judi Online dan ASN

    1.500 Penerima Bansos di Serang Terindikasi Pemain Judi Online dan ASN

    Liputan6.com, Jakarta 1.500 penerima bantuan sosial dari program keluarga harapan (PKH) di Kota serang, Banten, terindikasi sebagai pemain judi online dan aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah akhirnya menghentikan bantuan untuk mereka.

    “Kita kemarin dapat tembusan dari Kemensos, kurang lebih ada 1.500 masyarakat Kota Serang yang terindikasi adanya judol dan terindikasi ada beberapa yang ASN. Jadi itu mulai saat ini mereka di nonaktifkan,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Muhammad Ibra Gholibi, Kamis (11/09/2025).

    Pemerintah khawatir, bansos yang diterima warga Kota Serang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup namun malah disalahgunakan untuk modal judi.

    “Mulai saat ini mereka (masyarakat) dinonaktifkan, mereka tidak mendapatkan bantuan KKS (melalui Kartu Keluarga Sejahtera) karena sudah ada terindikasi ikut judi online,” terangnya.

    Nantinya, bansos kepada 1.500 masyarakat Kota Serang akan diberikan kembali, jika pemeriksaan dan investigasi telah selesai dilakukan.

    Saat ini, tim Dinsos Kota Serang sedang melakukan pemeriksaan kepada penerima bantuan KKS.

    “Kita melakukan ground checking dibantu teman-teman kader PKH, agar tadi apa yang kita berikan bantuan itu tepat sasaran,” jelasnya.

  • KPK Tetapkan Rudy Tanoe jadi Tersangka Korupsi Pengangkutan Bansos

    KPK Tetapkan Rudy Tanoe jadi Tersangka Korupsi Pengangkutan Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe (BRT), Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

    Hal tersebut diketahui saat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons pengajuan praperadilan Rudy Tanoe mengenai penetapan status tersangka. 

    “KPK menghormati hak hukum saudara BRT dalam pengajuan praperadilan,” ujar Budi dilansir dari Antara, Kamis (11/9/2025). 

    Sebelumnya, KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos, dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020.

    Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yang kini sudah menerima vonis dan tengah mendekam di penjara.  

    Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020–2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Sementara itu, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, yakni berinisial ES, BRT, KJT, dan HER. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT).

    Kemudian Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka kasus yang merupakan pengembangan perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020–2021, dengan kerugian negara Rp200 miliar.

    Pada 25 Agustus 2025, Rudy Tanoe mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

  • Panduan Lengkap Syarat dan Prioritas Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tangsel

    Panduan Lengkap Syarat dan Prioritas Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tangsel

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) menargetkan 386 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk diperbaiki sepanjang tahun 2025.

    Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 110 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni.

    Kepala Dinas Perkimta Tangsel, Aries Kurniawan menjelaskan, aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

    “Tidak semua rumah bisa langsung disetujui bantuan bedah rumah ini. Ada kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi, agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Aries.

    Aries menegaskan, tahun 2025 Tangsel menargetkan 369 unit RTLH melalui APBD murni, ditambah 17 unit dari APBD perubahan, sehingga totalnya mencapai 386 unit.

    “Permintaan perbaikan rumah tidak layak huni mencapai lebih dari 1.500 unit di data base kami. Karena itu penentuan penerima harus ketat, sesuai aturan, agar adil dan transparan,” jelasnya.

    Program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Tangsel yang bersumber dari pajak daerah, dengan harapan semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaat hunian sehat, aman, dan layak.

    “Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penopang kualitas hidup keluarga. Itulah yang ingin kami hadirkan bagi warga Tangsel,” pungkas Aries.

    Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

    Berdasarkan Perwal 110/2022, rumah yang masuk kategori RTLH adalah:
    – Tidak memenuhi keselamatan bangunan (rapuh, rawan, ambruk, atau membahayakan penghuni).
    – Tidak memenuhi kesehatan penghuni (minim ventilasi, pencahayaan, sanitasi, atau sarana MCK).
    – Tidak mencukupi luas minimum bangunan untuk dihuni secara layak.

    Syarat Penerima Bantuan Bedah Rumah

    Adapun warga yang dapat mengajukan perbaikan rumah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

    1. Memiliki e-KTP Tangsel dan berdomisili di wilayah Tangsel.
    2. Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah (UMD), atau terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    3. Memiliki tempat tinggal tetap yang tidak layak huni di atas tanah milik pribadi dengan luas maksimal 120 m², dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan.
    4. Tidak memiliki aset lahan atau bangunan lain.
    5. Belum pernah menerima bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah maupun lembaga lain.
    6. Mengajukan permohonan resmi melalui RT/RW atau BKM, Musrenbang, pokok pikiran DPRD, atau langsung ke Dinas Perkimta.

    Selain itu, calon penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang sudah berkeluarga, berusia di atas 50 tahun, serta penyandang disabilitas yang tidak produktif.

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) menargetkan 386 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk diperbaiki sepanjang tahun 2025.
     
    Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 110 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni.
     
    Kepala Dinas Perkimta Tangsel, Aries Kurniawan menjelaskan, aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

    “Tidak semua rumah bisa langsung disetujui bantuan bedah rumah ini. Ada kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi, agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Aries.
     
    Aries menegaskan, tahun 2025 Tangsel menargetkan 369 unit RTLH melalui APBD murni, ditambah 17 unit dari APBD perubahan, sehingga totalnya mencapai 386 unit.
     
    “Permintaan perbaikan rumah tidak layak huni mencapai lebih dari 1.500 unit di data base kami. Karena itu penentuan penerima harus ketat, sesuai aturan, agar adil dan transparan,” jelasnya.
     
    Program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Tangsel yang bersumber dari pajak daerah, dengan harapan semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaat hunian sehat, aman, dan layak.
     
    “Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penopang kualitas hidup keluarga. Itulah yang ingin kami hadirkan bagi warga Tangsel,” pungkas Aries.
     
    Kriteria Rumah Tidak Layak Huni
     
    Berdasarkan Perwal 110/2022, rumah yang masuk kategori RTLH adalah:
    – Tidak memenuhi keselamatan bangunan (rapuh, rawan, ambruk, atau membahayakan penghuni).
    – Tidak memenuhi kesehatan penghuni (minim ventilasi, pencahayaan, sanitasi, atau sarana MCK).
    – Tidak mencukupi luas minimum bangunan untuk dihuni secara layak.
     
    Syarat Penerima Bantuan Bedah Rumah
     
    Adapun warga yang dapat mengajukan perbaikan rumah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
     
    1. Memiliki e-KTP Tangsel dan berdomisili di wilayah Tangsel.
    2. Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah (UMD), atau terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    3. Memiliki tempat tinggal tetap yang tidak layak huni di atas tanah milik pribadi dengan luas maksimal 120 m², dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan.
    4. Tidak memiliki aset lahan atau bangunan lain.
    5. Belum pernah menerima bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah maupun lembaga lain.
    6. Mengajukan permohonan resmi melalui RT/RW atau BKM, Musrenbang, pokok pikiran DPRD, atau langsung ke Dinas Perkimta.
     
    Selain itu, calon penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang sudah berkeluarga, berusia di atas 50 tahun, serta penyandang disabilitas yang tidak produktif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menekan angka kemiskinan.

    Namun, masih banyak warga yang belum memahami cara mengecek status penerima bantuan, sehingga sering kali harus bolak-balik ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial hanya untuk memastikan apakah namanya terdaftar atau tidak.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial telah menyediakan dua kanal resmi dan mudah diakses oleh siapa pun, baik melalui situs web maupun aplikasi digital.

    Pertama, masyarakat bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id, yang merupakan situs resmi Kementerian Sosial yang secara langsung terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Di laman ini, siapa pun cukup mengisi data wilayah domisili secara lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, lalu memasukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP, mengetik kode captcha sebagai verifikasi, dan kemudian menekan tombol “Cari Data”.

    Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan informasi terkait status bantuan, apakah terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau jenis bantuan sosial lainnya seperti BLT El Nino atau Bantuan Pangan Beras.

    Kedua, selain menggunakan situs web, Kemensos juga telah merilis aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” yang dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store.

    Aplikasi ini menawarkan fitur yang lebih personal karena pengguna diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data NIK, nomor KK, email aktif, serta mengunggah foto e-KTP dan swafoto sebagai bentuk verifikasi identitas.

    Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung login dan memilih menu “Cek Bansos” untuk mengetahui apakah mereka tercatat sebagai penerima bantuan. Bahkan lebih dari itu, aplikasi ini juga memberikan fitur tambahan seperti mengusulkan diri sendiri atau tetangga sebagai calon penerima bantuan, serta menyampaikan pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian data atau dugaan penyelewengan.

  • Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyentuh masyarakat. Setelah kemarin di Kelurahan Jemur Wonosari, kini di wilayah Bulak Banteng Kidul Surabaya.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Cahyo Harjo Prakoso, menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial melalui agenda ‘Sapa Bansos dan Pasar Murah’ pada Rabu (3/9/2025).

    Kegiatan ini langsung menyedot perhatian ribuan warga. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi penerima program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), hingga lansia dan disabilitas, telah memadati lokasi. Bantuan juga disalurkan kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Surabaya sebagai garda terdepan penanganan bencana.

    “Bantuan ini adalah bentuk komitmen luar biasa dari Pemprov, khususnya Ibu Gubernur, kepada masyarakat Jatim, terutama Kota Surabaya,” ujar Cahyo kepada wartawan.

    Ia menambahkan, meskipun Surabaya dikenal dengan fiskal yang kuat, perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan tetap menjadi prioritas.

    Politisi dari Gerindra ini menegaskan, bahwa DPRD Jawa Timur siap mengawal seluruh program bantuan agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

    “Keberadaan pasar murah ini menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Cahyo juga mengungkapkan, gubernur telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan beras yang sempat terjadi.

    “Hari ini kita melihat langsung bagaimana langkah cepat itu membuahkan hasil. Ketersediaan beras sudah kembali terkendali, sehingga warga tidak perlu panik,” kata Cahyo.

    Di samping isu ekonomi, Cahyo juga memuji peran masyarakat Surabaya dalam menjaga kondusivitas kota. Ia menegaskan bahwa warga Kota Pahlawan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

    Dia pun berpesan mengenai optimismenya tentang semangat orang Surabaya yang suka dengan perdamaian dan persatuan serta mencintai lingkungan kotanya.

    Kegiatan yang diakhiri dengan pembagian paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga, menjadi bukti bahwa program sosial Pemprov Jatim sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum stabil. (tok/ian)

  • Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis tudingan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak mementingkan pembangunan daerah.

    Dia menekankan APBN tetap berkomitmen dalam pembangunan daerah dan tidak semata-mata tercermin dari nilai transfer ke daerah (TKD).

    Sri Mulyani menjelaskan berbagai belanja pemerintah pusat juga langsung memberikan manfaat kepada masyarakat di berbagai wilayah.

    “Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah. Masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya, karena ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komite IV Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa, 2 September.

    Dia menjelaskan, sejumlah program besar yang langsung menyasar masyarakat daerah seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun yang menjangkau 10 juta keluarga miskin.

    Berikutnya bantuan pendidikan juga tak kalah besar, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah dengan anggaran Rp63,6 triliun, serta bantuan sembako senilai Rp43,8 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat.

    Selanjutnya di bidang kesehatan, anggaran APBN sebesar Rp69 triliun digunakan untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat miskin dan pekerja penerima upah, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp7,3 triliun.

    Pemerintah juga mengalokasikan Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, serta Rp27,9 triliun bagi program sekolah rakyat dan sekolah unggulan.

    Selain bantuan sosial dan pendidikan, pembangunan infrastruktur di daerah juga menjadi prioritas.

    Dana sebesar Rp24,3 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, Rp48,7 triliun untuk pembangunan perumahan, Rp12 triliun untuk bendungan dan irigasi, serta Rp6,6 triliun bagi pengembangan kampung nelayan dan industri pergaraman nasional.

    Selanjutnya, program kesehatan ibu dan anak melalui MBG mendapatkan alokasi Rp335 triliun.

    Di sisi lain, tunjangan profesi untuk guru dan dosen non-PNS diberikan sebesar Rp63,5 triliun, serta dukungan ketahanan pangan melalui Bulog mencapai Rp28,5 triliun.

    Sementara untuk subsidi, pemerintah menyiapkan Rp381,3 triliun untuk energi dan kompensasi, serta tetap memberikan subsidi non-energi seperti pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku UMKM di daerah.

    Sri Mulyani juga menambahkan penguatan pembangunan daerah dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2025–2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,6 triliun.

    Program tersebut mencakup pengoptimalan lahan di 13 provinsi, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan jalan daerah dengan anggaran Rp10,2 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

    “Nanti pelaksanaannya pasti kementerian lembaga sesuai instruksi presiden harus terus bersinergi koordinasi komunikasi dengan daerah. Ini supaya tidak menikmati persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat,” pungkasnya.

  • Cek Daftar Bansos yang Cair September 2025, Mulai PKH hingga PIP

    Cek Daftar Bansos yang Cair September 2025, Mulai PKH hingga PIP

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kini bisa melakukan pengecekan secara mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses pengecekan dapat dilakukan melalui ponsel maupun perangkat elektronik lain yang terhubung internet.

    Sejak triwulan II 2025, pemerintah telah menggunakan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai pengganti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memverifikasi penerima bansos.

    Cara Cek Penerima Bansos September 2025

    Ada dua metode resmi yang bisa digunakan masyarakat untuk mengetahui status penerima bansos:

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
    Daftar akun baru dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto.
    Pilih menu “Cek Bansos”.
    Isi data wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan) serta nama sesuai KTP.
    Tekan “Cari Data”, lalu sistem akan menampilkan informasi apakah nama terdaftar sebagai penerima.

    Melalui Situs Resmi Kemensos

    Akses tautan cekbansos.kemensos.go.id
    Masukkan data wilayah, nama penerima, serta kode verifikasi.
    Klik “Cari Data” untuk melihat hasil. Jika terdaftar, akan muncul detail penerimaan bantuan.

    Jenis Bansos yang Cair September 2025

    Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah. Berikut daftar program bansos yang dijadwalkan cair bulan September 2025:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH ditujukan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Besaran bantuan yang diterima per tahun antara lain:

    September ini masuk termin ketiga penyaluran PKH 2025. Dana biasanya disalurkan melalui bank penyalur atau kantor pos.

    2. Program Sembako

    Program ini memberikan bantuan senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP bertujuan membantu anak sekolah dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan. Dana yang diberikan bervariasi, misalnya:

    September 2025 masuk dalam termin kedua pencairan dana PIP.

    (dag/dag)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Abdul Fikri Faqih memastikan pembangunan daerah tetap berjalan walaupun anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipotong sebesar Rp269 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan total dana sebesar Rp1.376,9 triliun melalui program-program prioritas yang akan langsung menyentuh masyarakat.

    “Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah,” kata Fikri di Jakarta, Kamis.

    Alih-alih mengalir melalui kas daerah, menurut dia, dana pembangunan kini dialokasikan ke berbagai program strategis yang dikelola langsung oleh kementerian dan lembaga di pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tetap aman.

    Dia menjelaskan beberapa program prioritas yang akan dijalankan. Di sektor bantuan sosial, tersedia alokasi besar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, dan Bantuan luran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun.

    Sektor pendidikan dan kesejahteraan, menurut dia, juga mendapat perhatian serius, termasuk Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp63,6 triliun, serta Dana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun.

    Selain itu, dia mengatakan sektor infrastruktur dan pemerataan juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah mengalokasikan dana untuk Preservasi Jalan dan Jembatan sebesar Rp24,3 triliun, Perumahan Rp48,7 triliun, dan Bendungan serta Irigasi senilai Rp12 triliun.

    Bantuan lainnya juga disiapkan, seperti Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun, Subsidi Non Energi termasuk pupuk dan KUR Rp108,8 triliun, serta program Lumbung Pangan Rp22,4 triliun.

    Menurut dia, program-program ini akan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran TKD, la juga menyoroti adanya upaya pemerataan yang lebih adil. Berdasarkan data yang dihitung, unit cost per kapita di Papua jauh lebih tinggi dibanding di Jawa.

    “Tadi sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai Rp5 juta, nah kalau di Papua Rp12 juta,” katanya.

    Untuk itu, dia mengimbau pemerintah daerah untuk bersikap bijak dalam mengelola fiskal daerah.

    Fikri menyarankan agar kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak membebani masyarakat.

    la juga mendorong Pemda untuk aktif mencari informasi detail program kementerian dan lembaga yang bisa diakses untuk masyarakat di daerahnya.

    “Silakan Pemda untuk menaikkan celah fiskal daerah dengan cara menaikkan PAD. Namun Jangan melalui pendapatan yang membebani masyarakat seperti pajak dan retribusi daerah, tapi silakan dari dua unsur lain, yakni dari laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif sebagai momentum pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing.

    “Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat,” kata Tamsil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas mencontohkan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

    Dia juga mencontohkan pemerintah kota madya dapat memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial yang mendukung penataan kota yang lebih modern dan mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

    “Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas, yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” ucapnya.

    Di sisi lain, senator itu mengingatkan kepala daerah memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan guna mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

    “Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.

    Dia pun menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal sebab menurutnya pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

    “Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” ucapnya.

    Tamsil pun menuturkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Astacita.

    Dia berharap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

    “Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Astacita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” tuturnya.

    Dia berharap pula program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Astacita.

    “Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.