Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Tiga Kali Pilgub Jatim, Madura Jadi Kunci Kemenangan

    Tiga Kali Pilgub Jatim, Madura Jadi Kunci Kemenangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Siapa yang memenangkan Pilpres 2024 di Pulau Jawa, dia menjadi pemenang. Jawa adalah kunci. Kalau untuk Pilgub Jatim 2024, siapa yang bisa menguasai suara di wilayah Madura, dia bakalan memenangkan Jatim. Madura adalah kunci.

    Madura menjadi salah satu kunci kemenangan setiap ajang Pilgub Jatim. Pasalnya, angka golput di pulau tersebut tergolong kecil, karena pergerakan pemilih di TPS juga sangat tinggi.

    Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengatakan, jika melihat pelaksanaan pemilukada selama ini dan relasi kuasa Madura sepertinya akan tetap menjadi kunci. “Dan, akan ada konfigurasi baru juga terkait distribusi dan dinamika suaranya,” katanya, Selasa (2/4/2024).

    Surokim yang juga peneliti senior di Surabaya Survey Center (SSC) menjelaskan, bahwa dukungan pemilih di Madura digerakkan oleh patron atau tokoh lokal. Karena itu, mobilitas pemilih di kantong-kantong suara cukup tinggi.

    Kondisi itu harus dimanfaatkan kandidat, untuk mendekati para tokoh lokal, seperti Blater, Klebun dan kiai agar bisa meraih dukungan di Pilgub Jatim 2024 mendatang.

    “Tentu banyak faktornya dan juga kompleks. Jika disederhanakan ada faktor kultural dan juga struktural. Faktor kultural seperti masih kuatnya peran patron tokoh lokal yang menjadi pemegang kantong-kantong suara,” tambahnya.

    Menurut Surokim, pengawasan di lapangan yang lemah juga menjadi penentu dari pergerakan pemilih. Karena itu, paslon harus meraih dukungan tokoh lokal yang bisa menjadi kunci kemenangan.

    “Faktor struktural seperti pengawasan pemilukada di luar kabupaten masih lemah dan tidak penting, karena tidak terkait langsung dengan kepentingan tokoh lokal,” tambahnya.

    Surokim menegaskan, peranan tokoh lokal akan menentukan dukungan tiga juta pemilih di Madura.

    “Distribusi suara kerap anomali tergantung situasi, sehingga sulit diprediksi oleh survei. Suara kadang bisa bulat dan tak terdistribusi normal, sehingga secara jumlah bisa menjadi signifikan,” tambahnya.

    Seperti diketahui, sengitnya pertarungan Pilgub Jatim terekam dalam Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Ketika itu, Madura merupakan wilayah kunci kemenangan Gus Ipul yang saat itu menjadi calon wakil gubernur Soekarwo. Pada Pilgub Jatim 2008, suara di Madura menjadi sengketa antara pasangan Soekarwo-Gus Ipul (Karsa) dan Khofifah-Moedjiono (Kaji).

    Hasil putaran kedua Pilgub Jatim saat itu pasangan KarSa mendapatkan 50,20 persen suara. Unggul dari pasangan Kaji yang mendapatkan 48,80 persen suara.

    Pasangan KaJi kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena menganggap terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Madura.

    MK akhirnya memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan suara ulang di Pamekasan. Hasilnya, pasangan Karsa tetap menang. Karsa meraih total perolehan suara 50,11 persen suara, unggul dari pasangan Kaji yang meraih 49,89 persen suara.

    Pada Pilgub Jatim 2013, kemenangan Karsa kembali ditentukan di Madura. Di Bangkalan dan Sampang, pasangan ini menang telak dari pasangan Khofifah-Herman (Berkah) yang menempati urutan kedua. Sementara, di Sumenep dan Pamekasan kedua pasangan berselisih tak lebih dari 1 persen.

    Kekuatan pemilih Madura juga terpotret pada Pilgub Jatim 2018, dimana Khofifah yang berpasangan dengan Emil Dardak menang mutlak di empat kabupaten Madura dengan perolehan 1.192.257 suara. Sedangkan, rivalnya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)- Puti Guntur Soekarno hanya memperoleh 760.786 suara.

    Tentu kemenangan Khofifah-Emil di Madura itu menjadi kunci keduanya berhasil dilantik di Istana Negara pada 13 Februari 2019 silam. [tok/beq]

  • Relawan Gibran BerKopyah Hormati Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Relawan Gibran BerKopyah Hormati Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK), Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengaku akan menghormati permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang sidangnya masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kalau dari kami, kami mengikuti saja sidang MK, hormati prosesnya. Tetapi nanti ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, itu sudah selesai semua dan harus bersatu semua pihak. Tak ada lagi 01, 02 atau 03,” tegas Gus Ubaid kepada wartawan usai Tasyakuran dan Buka Bersama di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (29/3/2024) malam.

    Mengenai isu bagi-bagi jatah menteri untuk kabinet pemerintahan ke depan, menurut Pengasuh Ponpes Kaliwining Jember ini, adalah hal wajar.

    “Tetapi itu kan hak prerogatif dari Pak Prabowo Presiden terpilih. Saya berharap sesuai mottonya Pak Prabowo yang ingin meneruskan kinerja Pak Jokowi yang baik selama ini. Yang belum baik, bisa digenjot lagi,” tuturnya.

    Terkait beberapa menteri yang akan menjadi saksi di sidang MK, Gus Ubaid mempersilakan. “Itu kan ada aturan mekanismenya yang harus izin presiden dulu. Saya pikir Presiden Pak Jokowi mungkin akan memberikan izin. Kalau dibilang ada pelanggaran, saya kira nggak ada ya. Ini sebuah demokrasi di negara kita,” tukasnya.

    Relawan GBK memberikan sumbangsih suara yang lumayan besar bagi kemenangan Prabowo-Gibran hingga sekali putaran.

    “Alhamdulillah, khususnya kami menggenjot suara di basis pesantren Jatim dan Jateng, Bali juga. Kalau di Jatim maksimal di beberapa pesantren, Alhamdulillah kan tahu sendiri selisihnya mutlak. Namun, itu kan nggak sepenuhnya juga dari kami. Ada peran Pak Jokowi effect. Masyarakat sudah paham kinerja pemerintahan saat ini dan mengaku puas. Ada juga peran Bu Khofifah, Mas Emil dan kekuatan mesin parpol pendukung serta seluruh relawan,” pungkasnya. [tok/but]

  • Puan Tegaskan Kursi Ketua DPR Jatah Partai Pemenang Pemilu

    Puan Tegaskan Kursi Ketua DPR Jatah Partai Pemenang Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kursi ketua DPR RI adalah jatah partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

    “Pemenang pemilu legislatif yang seharusnya kemudian nanti berhak untuk menjadi ketua DPR, itu yang bisa saya sampaikan,” tegas Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2024).

    Hal tersebut disampaikan Puan saat menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dirinya menjabat kembali sebagai Ketua DPR RI untuk periode DPR tahun 2024-2029.

    Seperti diketahui, PDI Perjuangan (PDIP) kembali keluar menjadi partai pemenang Pileg untuk ketiga kalinya. Berdasarkan hasil perhitungan KPU, PDIP berhasil menjadi partai urutan pertama di Pileg 2024 dengan jumlah 16,72 persen suara.

    Dengan hasil tersebut, kursi anggota Fraksi PDIP juga akan menjadi yang terbanyak di DPR. Artinya, PDIP berhak kembali memperoleh kursi Ketua DPR sesuai UU MD3.

    Adapun dalam UU MD3, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 427 D ayat (1) huruf b yang berbunyi: Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

    Terkait dengan adanya isu revisi UU MD3 yang dapat mengubah aturan soal kursi Ketua DPR, Puan menegaskan hingga saat ini fraksi di DPR masih tetap kompak. Bahkan ia menyebut Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra yang memenangkan Pilpres 2024 versi KPU, Sufmi Dasco Ahmad pun mengaku tak ada pembahasan mengenai hal itu dari partai koalisinya.

    “Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada. Nggak pernah dengar kan Pak Dasco kan? Nggak pernah dengar ada hal itu,” ujar Puan sambil bertanya langsung ke Dasco yang ada di sampingnya.

    “Kita menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR. Proses Pemilu sudah berjalan dan harus dilaksanakan sesuai UU,” tegas Ketua DPP PDIP itu. [hen/beq]

  • Survei ARCI: Khofifah 47,2 Persen, Cak Imin 21,5 Persen, Risma 19,7 Persen

    Survei ARCI: Khofifah 47,2 Persen, Cak Imin 21,5 Persen, Risma 19,7 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) merilis peta terbaru elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang maju di Pilgub Jatim 2024.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menyebutkan bahwa nama petahana Khofifah Indar Parawansa unggul jauh dari nama-nama yang digadang-gadang akan menantang Ketum PP Muslimat NU di Pilgub Jatim 2024.

    “Elektabilitas Khofifah unggul jauh dari nama-nama lain. Sampai saat ini usai gelaran Pileg dan Pilpres 2024, elektabilitas Khofifah tidak tertandingi di Jawa Timur,” kata Baihaki kepada wartawan di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (27/3/2024) petang.

    Dalam survei ARCI kategori top of mind Cagub Jatim 2024, Khofifah berada di angka 39,2 persen. Kemudian, ada nama Wagub Jatim 2019-2024 Emil Elestianto Dardak di angka 16,7 persen. Selanjutnya, ada nama Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad di angka 9,5 persen.

    Lalu ada nama Mensos RI Tri Rismaharini atau Risma di angka 9,4 persen. Kemudian, ada nama Ketua Golkar Jatim sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji di angka 8,2 persen. Juga ada nama Bupati Sumenep Ahmad Fauzi di angka 7,8 persen. Responden yang belum menjawab sebanyak 9,2 persen.

    “Dari hasil top of mind, elektabilitas Khofifah unggul jauh. Terdekat adalah Emil yang notabene kemungkinan besar akan jadi wakil Khofifah di Pilgub Jatim 2024, jika Emil tidak menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Jika Emil menteri, yang berpeluang adalah Anwar Sadad dan Sarmuji,” jelasnya.

    “Yang menarik dari top of mind ini, geliat nama-nama ketua parpol mulai terasa di bursa Cagub Jatim, ada Anwar Sadad dan Sarmuji,” jelasnya.

    Dalam simulasi enam nama cagub Jatim, elektabilitas Khofifah semakin menguat, yakni 41,5 persen. Kemudian, ada nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di angka 17,2 persen, lalu Risma 11,3 persen, Anwar Sadad 10,5 persen, Sarmuji 8,2 persen, dan Ahmad Fauzi 8,1 persen. Sebanyak 3,2 persen responden belum menentukan pilihan.

    “Dalam simulasi enam nama tertutup, elektabilitas Khofifah semakin menguat di atas 40 persen. Sementara nama Cak Imin yang sejak awal Maret diisukan maju Pilgub Jatim mendapat respons cukup positif di masyarakat, meski belum kompetitif untuk melawan Khofifah, termasuk Risma yang belum bisa menandingi Khofifah,” jelasnya.

    Kemudian, Baihaki memaparkan survei ARCI ketika Pilgub Jatim 2024 mengkristal menjadi tiga nama. Yakni, Khofifah yang dimotori koalisi parpol-parpol pro Prabowo-Gibran, kemudian Cak Imin yang dimotori parpol di Koalisi Perubahan, dan Risma yang dimotori PDIP.

    “Dalam sumulasi tiga nama tertutup, Khofifah, Cak Imin, dan Risma, elektabilitas Khofifah semakin menguat di angka 47,2 persen. Sementara Cak Imin di angka 21,5 persen, dan Risma 19,7 persen. Untuk saat ini, Khofifah belum tertandingi di Pilgub Jatim 2024,” jelasnya.

    Survei ARCI dilakukan pada 15-23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling.

    Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sebanyak 25 persen kuisioner dilakukan quality control. (tok/ian)

  • Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lima gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 yang diajukan paslon nomor 03 ini.

    Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

    Kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

    “Ketiga, mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023,” kata Todung.

    Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan PSU untuk pemilihan Pilpres 2024 antara paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. “Kelima, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan tersebut,” ujar Todung.

    Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran. Menurutnya, pelanggaran paling jelas adalah penerimaan pendaftaran paslon 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023. Selanjutnya, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024.

    “Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah dicoblos,” lanjutnya.

    Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidaksesuaian jumlah Surat Suara dengan jumlah pemilih.

    “Terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh,” katanya.

    Todung jugs menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Ada 5 permasalahan pada Sirekap, yaitu persiapan yang tidak memiliki landasan hukum, algoritma input data penghitungan suara dalam masa persiapan menguntungkan paslon 02.

    Selanjutnya, penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya, dan memuat data-data keliru yang menguntungkan paslon 02 dalam rekapitulasi, dan data yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. [hen/aje]

  • Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rencana akan menghadiri sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka di dampingi puluhan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang akan berangkat bersama-sama dari Hotel Mandarin.

    Sidang diawali pidato Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen.

    Diketahui, MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden Tahun 2024 yang dimohonkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK, pada Senin (25/3/2024).

    Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, nepotisme dan abuse of power yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Pilpres 2024) adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

    “Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia,” katanya.

    Oleh karena itu, demi memastikan demokrasi bisa tetap ditegakkan di Indonesia, MK sebagai pelindung dari demokrasi dan pelindung dari konstitusi perlu mengambil sikap mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sumber dari segala nepotisme, yang kemudian melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah Indonesia.

    Todung menyebut ada dua argumen yang menjadi dasar permintaan Pemohon yaitu: pertama, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam 1 putaran pemilihan.

    “Kedua, terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024,” ujar Todung. [hen/beq]

  • Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Mahfud MD Belum Beri Selamat Prabowo – Gibran, Ini Alasannya

    Jakarta (beritajatim.com) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa belum saatnya untuk memberikan selamat kepada paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasalnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

    Diketahui, PHPU telah didaftarkan oleh paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Kamis (21/3/2024) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu (23/3/2024).

    “Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar,” kata Mahfud.

    Dia menegaskan, paslon nomor 03 belum kalah dalam Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan karena masih ada jalur hukum di MK dan jalur politik berupa hak angket untuk memproses dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada proses Pilpres 2024.

    Apapun hasil peradilan MK, kata Mahfud, akan tetap menempuh jalur hukum. Karena bagi orang yang belajar hukum tata negara, MK menjadi panggung teater untuk penyadaran hukum bagi masyarakat di seluruh dunia.

    “Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK,” katanya. [hen/but]

  • Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasangan ini mengalahkan dua pesaingnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Pasca kalah bertarung di Pilpres, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB malah dikabarkan sedang menjajaki untuk maju dalam pertarungan Pilgub Jatim 2024. Cak Imin bahkan dikabarkan sudah menemui orang-orang dekat dari Prabowo Subianto untuk mendapatkan dukungan.

    Kabar tersebut terungkap dalam perbincangan tiga jurnalis Tempo dalam siaran Podcast Bocor Alus Politik yang terbaru. Tiga jurnalis tersebut adalah Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, dan Stefanus Pramono.

    Dalam Podcast yang berjudul ‘Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Banyak, Jokowi Pun Mau’, tentang Cak Imin menjajaki Maju Pilgub Jatim itu diungkap Hussein Abri Dongoran.

    “Cak Imin menjajaki sebagai calon gubernur,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam percakapan di Podcast Bocor Alus itu.

    “Calon gubernur? Gubernur mana,” tanya Stefanus Pramono.

    “Gubernur Jawa Timur,” tutur Hussein Abri Dongoran.

    “Supaya menjaga eksistensi di publik,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Jadi, nanti Cak Imin akan menjadi gubernur Jawa Timur?” tanya Stefanus Pramono lagi.

    “Bukan akan menjadi. Sedang mempertimbangkan,” jelas Hussein Abri Dongoran.

    “Sudah ada wacana,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Kan ada Khofifah?” tanya Stefanus Pramono.

    “Itulah pentingnya mendekati Gerindra,” jawab Francisca Christy Rosana.

    Bahkan, tidak sampai disitu, berdasarkan informasi yang diperoleh para jurnalis itu, Cak Imin sudah bertemu orang dekat Prabowo. Cak Imin melakukan pendekatan kepada Gerindra itu, menurut para jurnalis itu, selain untuk penjajagan maju Pilgub Jatim 2024 juga untuk menjaga atau mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB, karena belakangan ini posisi Cak Imin sebagai ketua umum PKB sedang digoyang.

    “Tapi kenapa (pilih) gubernur ya. Dia kan bisa dapat posisi menteri?” tanya Stefanus Pramono.

    “Kalau dapat menteri ya Alhamdulillah,” kata Hussein.

    Francisca langsung menyela. “Tapi internal (PKB) bilang Cak Imin menolak jadi menteri. Sama dengan Anies dan Ganjar yang juga ditawari posisi menteri setelah pilpres. Tapi mereka sudah menyatakan menolak,” kata Francisca Christy Rosana.

    Francisca juga mengaku mendapat informasi dari TKN, bahwa Prabowo memang menyiapkan dua kursi menteri untuk PKB. Menurut dia, Prabowo butuh PKB di parlemen lantaran memiiki kursi lumayan tinggi. “PKB pemenang keempat,” kata Francisca.

    Tapi Cak Imin tak tertarik jadi menteri. “Posisi menteri kan sebetunya pembantu presiden, Pram. Akan lebih eksis kalau Cak Imin jadi gubernur,” kata Francisca.

    “Karena gubernur terpilih dalam proses pemilihan langsung. Dan, akan meningkatkan eksistensi dia atau atensi publik terhadap Imin. Jadi, dia diingat sebagai pemimpin yang dipiih publik, bukan pemimpin yang dipilih presiden.” tambah Francisca.

    Sayangnya, ketika berita ini dikonfirmasi terhadap Cak Imin, ia tak merespons. “Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak merespons pertanyaan yang diajukan Bocor Alus Tempo ke nomor WhatsApp-nya hingga Jumat malam, 22 Maret 2024,” tulis Bocor Alus Tempo.

    Bagaimana tanggapan Bendahara DPW PKB Jatim sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi?

    “Kami malah belum dengar apa-apa. Tapi seandainya itu benar, akan terjadi el clasico di Jatim (mirip laga Barcelona vs Real Madrid). Kami ikuti saja perkembangannya seperti apa. Itu (wacana Gus Imin maju Pilgub Jatim 2024) kan baru gosip. Semakin digosok semakin sip. Kami sebagai kader tentu berharap yang terbaik untuk Gus Imin selaku ketua umum kami di PKB,” tegas Fauzan kepada beritajatim.com, Senin (25/3/2024).

    “Peran apapun untuk Gus Imin, saya kira beliau pasti cakap. Sudah cukup membuktikannya bersama PKB,” imbuhnya.

    Selain nama Gus Imin, siapa nama-nama yang beredar di kalangan internal PKB Jatim untuk running Pilgub Jatim?

    “Belum ada pembahasan kesana. Masih menikmati Bulan Suci Ramadhan. Kalau kader yang siap, banyaklah. Tapi memang belum ada pembahasan. Nanti pada saatnya akan diumumkan siapa calon gubernur dari PKB,” pungkas caleg DPRD Jatim yang terpilih kembali dari Dapil Tuban-Bojonegoro periode 2024-2029 ini. [tok/beq]

  • Tim Ganjar-Mahfud Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

    Tim Ganjar-Mahfud Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pengajuan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilatarbelakangi pelbagai nepotisme dan abuse of power yang terjadi di seluruh Indonesia.

    Dia pun menyebut, Pilpres 2024 sebagai pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pihaknya pun meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran dan digelar pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia,” tuding Todung.

    Dia yakin, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power guna memenangkan Paslon nomor urut 2. Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mencatat pelanggaran prosedur dalam setiap tahapan Pilpres 2024.

    Paling jelas, kata Todung, yakni penerimaan pendaftaran pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun, yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023.

    Pada tahap kemudian, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024. Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah tercoblos.

    Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca-pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidaksesuaian jumlah Surat Suara dengan jumlah pemilih.

    Lantas terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh. Todung menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Disebutkan, ada 5 permasalahan pada Sirekap, yaitu persiapan yang tidak memiliki landasan hukum, algoritma input data penghitungan suara dalam masa persiapan menguntungkan Paslon nomor urut 2.

    “Penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya, dan memuat data-data keliru yang menguntungkan Paslon 02 dalam rekapitulasi, dan data yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas,” kata Todung. [hen/aje]

  • Ucapkan Selamat, Joe Biden Telepon Langsung Prabowo

    Ucapkan Selamat, Joe Biden Telepon Langsung Prabowo

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Jumat (22/3/2024) malam waktu Indonesia.

    “Pak presiden terpilih, saya ingin memanggil Anda Pak presiden terpilih,” kata Biden kepada Prabowo melalui sambungan telepon.

    Dalam percakapan yang berlangsung selama sekitar lima menit itu, Prabowo pun mengatakan bahwa sebuah kehormatan besar baginya dapat berbicara melalui sambungan telepon langsung dengan Biden.

    “Bapak Presiden, sebuah kehormatan bisa berbicara dengan Anda,” kata Prabowo.

    Biden mengungkapkan dirinya turut berbahagia melihat pencapaian Prabowo di pilpres 2024 dan memberikan ucapan selamat atas pencapaian itu.

    Ia pun menyatakan bahwa Indonesia dan AS dapat memperluas kerja sama dalam beberapa bidang seperti perdagangan, investasi, kesehatan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan transisi energi bersih.

    “Kami ingin menjadi mitra,” ujar Biden.

    Merespons hal itu, Prabowo mengatakan dirinya akan berupaya meningkatkan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan AS. Ia juga sempat mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Biden.

    “Saya pengagum berat Anda, Pak. Saya sudah lama mengikuti sepak terjang Anda,” ujar Prabowo.

    Biden pun menjawab bahwa Indonesia dan AS memiliki tanggung jawab bersama terutama di kawasan Pasifik sehingga ia ingin senantiasa bersahabat dengan Prabowo.

    “Kita memiliki tanggung jawab bersama, khususnya di kawasan Pasifik. Jadi, saya sangat, sangat ingin dekat dengan Anda,” kata Biden.

    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,58 persen dari 164.227.475 suara sah.

    Hasil itu diumumkan pada Rabu (20/3/2024) setelah KPU melakukan rekapitulasi tingkat nasional di 38 provinsi dan daerah pemilihan luar negeri. [hen/beq]