Topik: Pilpres 2024

  • Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengatakan partainya mengambil posisi independen terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anas, sikap partainya sudah konsisten sejak Pilpres 2024 hingga pembentukan atau penyusunan Kabinet Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Anas saat memperingati HUT ke-3 PKN di sekretariat Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

    “Mengambil posisi independen dan posisi mandiri belum memihak kepada pasangan calon waktu itu. Proses penyusunan kabinet pemerintahan, PKN juga mengambil posisi mandiri atau independen karena bagi PKN yang paling pokok adalah pemerintahan ini sesuai dengan panggilan visi misinya, bukan bagaimana PKN bergabung di dalam pemerintahan,” ujar Anas.

    Karena itu, kata Anas, PKN tidak dalam posisi menyodorkan diri kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya saja, kata dia, PKN memiliki stok jika pemerintah membutuhkan PKN baik itu personel, pikiran, gagasan, dan konsep.

    “PKN tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan diri bergabung karena koalisinya yang besar bagi PKN yang paling penting kabinet besar ini bisa melahirkan kerja besar dan prestasi besar karena itu PKN menyebut pemerintahan yang produktif yang punya daya ungkit untuk perbaikan kehidupan rakyat,” tandas Anas.

    Lebih lanjut, Anas mengatakan, PKN mengawal dan mendukung kesuksesan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis. Menurut dia, program prioritas tersebut direalisasikan dengan orientasi utama untuk kesejahteraan rakyat.

    “PKN itu akan ikut ngegas mendukung itu, dukungan itu bisa ya berupa sokongan dan juga kritikan sebetulnya. Karena kritikan itu kan sebetulnya bukan permusuhan, kritikan itu bagian dari dukungan, tetapi dukungan dalam rangka mengingatkan. Bagi PKN dalam posisi bebas mandiri independen itu bisa lebih bergerak leluasa,” pungkas Anas.

  • Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

    Tujuh menteri berlatar militer kembali ke Akmil Magelang

    Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaikJakarta (ANTARA) – Tujuh orang dari jajaran para menteri dan wakil menteri yang berlatar militer kembali ke Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, untuk mengikuti sesi pembekalan anggota Kabinet Merah Putih ala militer (Akmil).​​​

    Selama empat hari, mereka akan diberi beragam materi dan kegiatan lain yang berguna untuk menempa kekompakan dan sikap persatuan, meski sebagian besar dari mereka mungkin akan tabu tentang pendidikan ala militer yang disajikan di Magelang.

    Namun demikian, sebagian kecil dari mereka dipastikan tidak asing dengan model pembekalan seperti ini. Mereka yang dimaksud adalah menteri dan wakil menteri berlatar belakang sebagai TNI yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di Magelang ketika menjadi siswa.

    Mungkin bagi mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri, pulang ke Magelang seperti kembali ke asal mereka dibentuk dan ditempa menjadi prajurit terbaik.

    Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

    Berikut mereka-mereka yang berlatar belakang TNI dan Polri yang “pulang kampung” ke Magelang.

    1. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin merupakan tokoh militer sekaligus orang dekat Presiden RI Prabowo Subianto yang berada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sjafrie menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga lulus pada 1974. Sjafrie saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa.

    Selepas pendidikan, Sjafrie bersama Prabowo masuk ke Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yudha — yang saat ini dikenal sebagai Kopassus.

    2. Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Sugiono merupakan salah satu menteri yang pernah berada di korps yang sama dengan Prabowo yakni Kopassus.

    Pria kelahiran Aceh, 11 Februari 1979 ini merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara yang lulus pada tahun 1997, satu angkatan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Begitu menyelesaikan pendidikan di sana, ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi militer di Amerika Serikat melalui beasiswa yang dicanangkan oleh Prabowo yang kala itu berpangkat Mayor dan menjabat Danjen Kopassus.

    Karir militernya tidak terlalu lama lantaran dia memilih keluar dari TNI untuk ikut bersama Prabowo membangun Partai Gerindra.

    3. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Agus Hari Murti Yudhoyono atau yang akrab di sapa AHY juga jadi salah satu menteri yang pernah mengenyam pendidikan di Magelang.

    Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengenyam pendidikan di Magelang dan lulus sebagai lulusan terbaik peraih pedang Tri Saksi Wiratama dan mendali Adhi Makayasa pada 2000.

    Di usia yang masih tergolong muda, AHY menanggalkan karir militernya dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Salah satu langkah politik pertama yang dilakukan AHY yakni menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

    Setelah gagal menjadi gubernur, AHY tetap melanjutkan karir politiknya hingga dia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

    4. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Iftitah Sulaiman Suryanagara merupakan mantan petinggi militer yang telah mengabdikan dirinya untuk TNI AD selama 20 tahun.

    Iftitah pernah mengenyam pendidikan di Magelang dan meraih gelar Adhi Makayasa ketika lulus pada 1999. Dirinya juga dikenal sebagai ahli di bidang Kavaleri ketika masih aktif sebagai pejabat TNI AD.

    Adapun pangkat terakhir yang diterima sebelum pensiun yakni Letnan Kolonel. Usai pensiun, dia langsung terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat.

    5. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

    Lodewijk merupakan salah satu tokoh jebolan Kopassus TNI AD yang masuk dalam lingkaran Kabinet Merah Putih.

    Lodewijk diketahui mengenyam pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada 1981.

    Selama bertugas di Kopassus TNI AD, dia sempat menjadi Komandan Detasemen Khusus 81 (penanggulangan teror) atau Sat-81/Gultor Kopassus pada tahun 2001. Satuan elit itu dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981.

    Adapun karier tertinggi Lodewijk di militer salah satunya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-24 yang menjabat pada tahun 2009 hingga 2011.

    6. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

    Ossy merupakan jebolan akademi militer di Magelang sekaligus program beasiswa S1 dari Norwich University, Military School of Vermont di Amerika Serikat

    Beasiswa tersebut merupakan program pendidikan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

    Karirnya begitu cemerlang di militer TNI AD hingga akhirnya dia pensiun dan terjun ke dunia politik dengan Partai Demokrat.

    7 Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya

    Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan nama yang cukup akrab di telinga masyarakat lantaran kerap tampil mendampingi Prabowo Subianto semasa menjadi Menteri Pertahanan dan selama kampanye Pilpres 2024.

    Kariernya dimulai pada tahun 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, sebagai Komandan Peleton 3,2,1 di Kopassus sebelum ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan beberapa jabatan militer lain, termasuk Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Tidak hanya lulusan Akademi Militer, Mayor Teddy juga meraih gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani pada tahun 2012, kemudian gelar S2 Kajian Terorisme dari Universitas Indonesia di tahun 2021.

    Selain pendidikan formal, dirinya juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus bahkan sekolah intelijen di Australia tahun 2015.

    Selanjutnya, ia pernah mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat seperti US Army Infantry School, Airbone School, Air Assault School, dan terutama Ranger School pada tahun 2020.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Jakarta (ANTARA) – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

    Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

    Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

    Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

    Penulis pidato Soeharto

    Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

    Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

    “(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

    Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

    Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

    Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

    Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

    Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mugiyanto, korban penculikan ’98, kini jadi Wakil Menteri HAM

    Mugiyanto, korban penculikan ’98, kini jadi Wakil Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – “Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ujar Prabowo Subianto, yang saat itu berstatus sebagai calon presiden nomor urut 2 untuk Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan tersebut Prabowo sampaikan dalam debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023.

    Yang kala itu menjadi sorotan adalah Budiman Sudjatmiko. Ia dikenal sebagai salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Budiman menjadi sorotan lantaran ia mengangkat tangan di tengah sorak-sorai penonton, berikut dengan senyuman bangga yang merekah pada wajah.

    Budiman Sudjatmiko bukanlah satu-satunya aktivis yang merapat ke barisan Prabowo. Ada pula Mugiyanto, korban penculikan 1998 yang kini menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka—sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).

    Penunjukan Mugiyanto menjadi Wakil Menteri HAM secara resmi diumumkan oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kementerian HAM merupakan kementerian baru yang tercipta pada kabinet Prabowo dan Gibran. Sebelumnya, bidang HAM berada dalam satu kementerian dengan hukum, yakni di Kementerian Hukum dan HAM.

    Sebagai seorang aktivis, Mugi, sapaan akrab Mugiyanto, memiliki rekam jejak yang begitu lekat dengan perkembangan HAM di Indonesia.

    Jejak Mugi dan HAM

    Berangkat dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Mugi dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 yang mengalami penculikan dan penyiksaan. Ia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia.

    Mugi sempat aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000–2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

    Lebih lanjut, menginjak tahun 2015–2020, ia pun bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi. INFID merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.

    Tak terbatas pada keterlibatannya dalam memperjuangkan HAM di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina pada 2006–2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.

    Ketika menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) pun, Mugi secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang terkait dengan HAM. Salah satunya adalah saat ia berkunjung ke Banda Aceh pada pengujung tahun 2023.

    Dalam kunjungan tersebut, Mugi memastikan korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh akan mendapatkan hak reparasi dari negara. Hal itu disampaikan Mugi setelah menerima buku berjudul Peulara Damee (Merawat Perdamaian) berisi laporan temuan pelanggaran HAM di Aceh yang diserahkan langsung oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

    Selain kunjungan ke Aceh dan menerima laporan dari KKR Aceh, Mugi melalui KSP bersama INFID, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung terus berkolaborasi dalam menggelar Festival HAM 2024 pada Juli 2024 bertema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional”.

    Mugi berharap penyelenggaraan Festival HAM 2024 tersebut dapat menjadi gelaran yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat melihat bahwa Festival HAM merupakan sebuah inisiatif positif.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cak Imin sebut Anies dukung penuh karirnya di kabinet Prabowo

    Cak Imin sebut Anies dukung penuh karirnya di kabinet Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut dukungan penuh Anies Baswedan terhadap dirinya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu diungkapkan Muhaimin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu malam, menjawab hasil pertemuan empat mata dengan Anies Baswedan pascapelantikan Prabowo-Gibran di Jakarta, hari ini.

    “Ya tadi siang kita makan siang setelah pelantikan. Ya sudah lama nggak ketemu ya, reunian,” katanya.

    Saat ditanya secara spesifik pesan Anies kepada dirinya dalam pertemuan itu, Muhaimin menyebut Anies memberi dukungan penuh bagi karirnya di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ya dia, Mas Anies, dukung sepenuhnya langkah-langkah saya, langkah-langkah PKB dalam berjuang di politik dan pemerintah,” katanya.

    Pria yang karib disapa Cak Imin menyebut akan menitipkan seluruh program yang didesain bersama Anies Baswedan saat kontestasi Pilpres 2024 kepada Prabowo.

    “Ya pokoknya semua program kita titipkan pada Pak Prabowo,” ujarnya.

    Baca juga: Cak Imin koordinasi dengan Anies untuk hadiri pelantikan Prabowo
    Baca juga: PKB pastikan kadernya siap terlibat dalam kabinet Prabowo-Gibran

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang pengumuman kabinet, Cak Imin penuhi panggilan Prabowo ke Istana

    Jelang pengumuman kabinet, Cak Imin penuhi panggilan Prabowo ke Istana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar hadir memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu malam, menjelang pengumuman kabinet 2024–2029.

    Pria yang karib disapa Cak Imin itu mengaku menerima panggilan Prabowo melalui undangan WhatsApp yang dikirim Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya pukul 15.00 WIB hari ini.

    “Saya nggak tahu, di-WA Mas Teddy ke sini,” katanya saat ditanya maksud kedatangannya ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mantan pasangan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 itu tampil mengenakan pakaian batik cokelat tua dan bercelana warna gelap.

    Sosok Cak Imin merupakan tokoh politik Indonesia yang masuk bursa calon menteri pada era pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dia tampil ke publik usai memenuhi undangan ke kediaman Prabowo di kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

    Baca juga: PKB isyaratkan Cak Imin jabat menteri bidang perekonomian

    Ditanya peluangnya masuk ke kabinet baru, Cak Imin menyebut bahwa dirinya memiliki cita-cita yang sama dengan Presiden Prabowo dan akan mendukung hal itu untuk dibuktikan kepada publik.

    “Ya itu kan visi dan rencana lama Pak Prabowo, yang memang sudah pernah kita dengar dan insyaallah akan didukung untuk dibuktikan,” katanya menyinggung pidato Prabowo saat pelantikan di Gedung Parlemen, Senayan.

    Baca juga: Airlangga siap ditugaskan kembali jadi Menko Perekonomian Prabowo

    Meski sempat menjadi rival pada kontestasi Pilpres 2024, Cak Imin mengaku punya cita-cita yang sama dengan Prabowo untuk memfasilitasi rakyat kecil agar bisa turut menikmati hasil pembangunan.

    “Pemerintah ini harus terus didorong betul-betul untuk memproduk program-program kebijakan yang benar-benar dinikmati,” katanya.

    Baca juga: PKB pastikan kadernya siap terlibat dalam kabinet Prabowo-Gibran
    Baca juga: Yusril: Presiden perkenalkan ke publik para menteri malam ini

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin DKI: Prabowo-Gibran kombinasi ideal

    Kadin DKI: Prabowo-Gibran kombinasi ideal

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menilai duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan kombinasi ideal pemimpin nasional yang memberi harapan baru.

    “Duet pemimpin nasional ini merupakan kombinasi ideal. Yang senior mewakili sosok yang kaya akan pengalaman, memiliki integritas serta komitmen menjaga NKRI. Sementara wakilnya merupakan generasi muda yang berperan penting di era digital saat ini,” kata Diana saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Diana berharap kepemimpinan Prabowo-Gibran memberi warna pada kepemimpinan bangsa dan mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan negara.

    “Dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memberi harapan baru bagi tercapainya kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Baca juga: Naik Maung Garuda, Prabowo sapa warga di Bundaran HI
    Baca juga: Terik matahari, warga antusias saksikan pelantikan Prabowo-Gibran

    Sebagai kalangan pengusaha, Diana berharap dilantiknya Prabowo-Gibran sekaligus mengakhiri perkubu-kubuan yang mungkin selama ini muncul saat Pilpres 2024.

    “Kini saatnya semua elemen bangsa bersatu dan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran agar bisa bekerja dengan baik, amanah serta mampu menjawab kebutuhan rakyat yang multikompleks ini,” kata Diana.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 709 dari total 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik dan perwakilan negara sahabat.
     

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • NasDem tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran jelang pelantikan

    NasDem tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran jelang pelantikan

    NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan kembali bahwa partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan, menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024.

    “Sudah ditegaskan bahwa NasDem akan ada dalam bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo. NasDem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo,” kata Saan ditemui sebelum acara dimulai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menegaskan pula Partai NasDem akan mendukung apa pun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan komposisi kabinet menteri.

    “NasDem tidak mengirim menterinya, tapi NasDem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo,” ucapnya.

    Baca juga: NasDem buka suara isi pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

    Dia lantas berharap pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonesia tentang masa depan Indonesia pada 5 tahun ke depan.

    Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto
    menyatakan dukungan yang diberikan partainya terhadap pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet.

    “Bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati,” ucapnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia beralasan NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Baca juga: NasDem: Surya Paloh tak cari posisi saat temui Prabowo di Kemenhan

    “NasDem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi menteri, untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden,” tuturnya.

    Dia pun memastikan hingga hari Jumat, atau dua hari menjelang pelantikan presiden dan penetapan kabinet menteri, NasDem tidak mengajukan kadernya untuk ambil bagian dalam kabinet pemerintahan mendatang.

    Dia menyebut partainya akan fokus berkontribusi mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota Fraksi NasDem di parlemen.

    Baca juga: F-NasDem tegaskan partainya dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    “Sekali lagi, sampai hari ini Nasdem tidak pernah mengusulkan. Kita justru di internal Nasdem, misalnya sekarang fokus bagaimana men-support pemerintahan ini di legislatif,” ujar dia.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dasco sebut pengumuman menteri Minggu malam

    Dasco sebut pengumuman menteri Minggu malam

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kemungkinan pengumuman nama-nama menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu(20/10)malam.

    Prabowo-Gibran yang merupakan kandidat terpilih dalam Pilpres 2024 dijadwalkan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2024–2029 pada Minggu sekitar pukul 10.00 WIB.

    “Nanti malam, insya Allah nanti malam. Jam-nya belum tahu, tetapi akan diumumkan oleh presiden terpilih di Istana,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjelang acara pelantikan, Minggu.

    Dia melanjutkan jika susunan kabinet itu diumumkan nanti malam, maka mereka bakal langsung dilantik sebagai menteri pada Senin pagi, sementara untuk para wakil menteri akan dilantik pada Senin sore hari.

    Beberapa hari sebelum pelantikan, Prabowo telah memanggil 100 lebih calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Dia juga memberi pembekalan kepada mereka di kediamannya yang berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Situasi di sekitar Gedung Nusantara, lokasi acara pelantikan, mulai dipenuhi tamu-tamu undangan sekitar pukul 07.00 WIB. Jajaran pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah tiba di lokasi setidaknya tiga jam sebelum rangkaian acara pelantikan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

    Kemudian, ada juga Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri ATR/BPN yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang telah tiba di lokasi acara pelantikan. AHY dan Nasaruddin Umar merupakan tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa calon menteri kabinet Prabowo.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.
    Baca juga: SBY dan tamu undangan mulai tiba di Gedung Nusantara hadiri pelantikan
    Baca juga: Prabowo akan hadir ke pelantikan didampingi keluarga inti
    Baca juga: Prabowo berangkat dari Hambalang ke tempat pelantikan Presiden/Wapres

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cak Imin sebut Anies dukung penuh karirnya di kabinet Prabowo

    Cak Imin koordinasi dengan Anies untuk hadiri pelantikan Prabowo

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin alias Cak Imin mengaku sudah berkoordinasi dengan Anies Baswedan untuk bersama-sama menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

     

    Adapun Anies Baswedan dan Cak Imin merupakan kandidat dalam Pilpres 2024, selaku pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1. Mereka pun turut diundang oleh MPR untuk menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran.

    “Iya saya janjian sama Mas Anies,” kata Cak Imin ketika tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Untuk itu, dia pun mengucapkan selamat kepada Prabowo yang bakal dilantik menjadi Presiden Ke-8 Republik Indonesia. Dia berharap pemerintahan Prabowo ke depannya harus bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

    Menurut dia, masih banyak pekerjaan untuk bangsa yang harus dituntaskan. Karena itu, menurut dia, tidak ada jalan lain kecuali semua pihak harus memberikan dukungan untuk kesuksesan pemerintahan periode 2024-2029.

    “Kita ucapkan selamat berjuang, selamat bekerja, selamat mengabdi kepada Pak Prabowo dengan sepenuh jiwa, untuk kemajuan bangsa,” kata dia.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024