Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Soal Jokowi Tak Lagi Jadi Kader PDIP, Prabowo Akui Gerindra Terbuka, tapi Tak Bisa Memaksa – Halaman all

    Soal Jokowi Tak Lagi Jadi Kader PDIP, Prabowo Akui Gerindra Terbuka, tapi Tak Bisa Memaksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto buka suara terkait kondisi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang sudah tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP).

    Prabowo mengatakan, Gerindra merupakan partai yang terbuka untuk siapapun yang ingin masuk.

    Namun Prabowo tak ingin memaksa Jokowi untuk masuk ke Gerindra setelah Presiden RI ke-7 itu tak lagi jadi bagian PDIP.

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo setelah pertemuannya dengan Jokowi di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.

    “Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya tidak bisa maksa,” kata Prabowo, dilansir Kompas.com, Sabtu (7/12/2024).

    Diketahui pada Jumat malam, Prabowo melakukan makan malam bersama Jokowi di rumahnya di Kertanegara.

    Dengan kondisi Jokowi yang sekarang belum tercatat menjadi kader manapun setelah keluar dari PDIP, publik pun bertanya-tanya apakah pertemuan dengan Prabowo itu terkait tawaran untuk masuk ke Gerindra.

    Namun menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pembicaraan Prabowo dan Jokowi dalam makan malam itu banyak membahas soal nostalgia di Istana.

    Dasco menyebut, dalam makan malam itu Prabowo banyak bercerita soal tempat-tempat di istana yang diubah.

    Serta barang-barang di Istana juga banyak yang Prabowo pindahkan.

    Golkar Siap Tampung Jokowi

     Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya siap menerima Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. 

    Pernyataan ini merespons PDIP yang tak lagi mengakui Jokowi bagian dari keluarga partai berlambang banteng moncong putih.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Sarmuji meyakini Jokowi memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik. 

    Namun, dia menyebut bahwa partai Golkar akan menyambut Jokowi dengan tangan terbuka jika pilihan akhirnya jatuh pada partainya.

    “Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” ujar Sarmuji.

    Sarmuji menjelaskan, Golkar selalu bersikap inklusif dan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin bergabung. 

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” ucapnya.

    PAN Terbuka Jika Jokowi Ingin Gabung

    Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio, mengatakan partainya sangat terbuka apabila Presiden ke-7 Jokowi ingin bergabung. 

    “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” kata Eko.

    Tak hanya Jokowi, Eko menyebut bahwa PAN juga sangat terbuka apabila keluarga mantan Wali Kota Solo itu ingin bergabung.

    “Semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai Sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ujarnya.

    Jokowi Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, tak lagi bagian dari partainya. 

    Jokowi dianggap tidak sejalan dengan PDIP sejak Gibran maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12) lalu.

    Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi tak lagi bagian dari partainya. 

    “Tidak ada, (Jokowi) sudah tidak bagian dari banteng,” kata Komarudin, saat dihubungi Tribun.

    Lagipula, kata Komarudin, mantan Wali Kota Solo itu secara terbuka berbeda dengan PDIP sikap politiknya. 

    “Dia sudah terbuka front terbuka dengan PDIP. Kok kita masih debat lagi urusan itu, untuk apa?” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

    Baca berita lainnya terkait Jokowi dan Kiprah Politiknya.

  • Golkar Tegaskan Jokowi Anggota Kehormatan Partai Bukan Kader

    Golkar Tegaskan Jokowi Anggota Kehormatan Partai Bukan Kader

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty menyebutkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Menurut Derek, Jokowi bukan kader Golkar, tetapi anggota kehormatan.

    “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Derek, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA). Pihaknya menilai Jokowi telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    “Golkar mendukung beliau (Jokowi) saat 2019 sampai 2024 sebagai presiden,” tegas dia.

    Derek mengatakan, selain Jokowi, hal serupa juga berlaku untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, Golkar juga mendukung keduanya pada Pilpres 2024.

    “Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” pungkas Derek.

    Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya kini menjadi partai perorangan. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ya, berarti partainya perorangan,” ujar Jokowi kepada awak media, Kamis (5/12/2024).

    Pernyataan yang sama juga Jokowi tegaskan saat menjawab peluang bergabung dengan partai politik lain. “Partainya jadi perorangan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Hasto memastikan, Jokowi beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media di pers konferensi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

  • Usai Tidak Diakui PDIP, Jokowi Jadi Rebutan, Banyak Parpol Siap Tampung  – Halaman all

    Usai Tidak Diakui PDIP, Jokowi Jadi Rebutan, Banyak Parpol Siap Tampung  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya siap menerima Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. 

    Pernyataan ini merespons PDIP yang tak lagi mengakui Jokowi bagian dari keluarga partai berlambang banteng moncong putih.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat(6/12).

    Sarmuji meyakini Jokowi memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik.  

    Namun, dia menyebut bahwa partai Golkar akan menyambut Jokowi dengan tangan terbuka jika pilihan akhirnya jatuh pada partainya.

    “Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” ujar Sarmuji.

    Sarmuji menjelaskan, Golkar selalu bersikap inklusif dan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin bergabung. 

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, tak lagi bagian dari partainya. 

    Jokowi dianggap tidak sejalan dengan PDIP sejak Gibran maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12) lalu.

    Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi tak lagi bagian dari partainya. 

    “Tidak ada, (Jokowi) sudah tidak bagian dari banteng,” kata Komarudin, saat dihubungi Tribun.

    Lagipula, kata Komarudin, mantan Wali Kota Solo itu secara terbuka berbeda dengan PDIP sikap politiknya. 

    “Dia sudah terbuka front terbuka dengan PDIP. Kok kita masih debat lagi urusan itu, untuk apa?” tegasnya.

    Senada, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham juga menyebut partainya siap menampung Jokowi apabila ingin bergabung. 

    Idrus menegaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan tidak berbasis keluarga, sehingga siapa pun bisa bergabung.

    “Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus.

    Golkar, menurut Idrus, ibarat perusahaan yang sudah “go public”, yakni terbuka bagi siapa saja yang memiliki niat dan motivasi untuk membesarkan Golkar.

    “Kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public, siapa saja mau masuk silakan, yang penting sama-sama punya niat, motivasi membesarkan Golkar, itu saja, ndak masalah,” ujarnya.

    Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait kemungkinan mantan Wali Kota Solo itu bergabung dengan Partai Golkar.

    Idrus menjelaskan, Golkar saat ini tengah fokus mempersiapkan perayaan hari jadinya yang ke-60 yang akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember mendatang.

     

    PAN Ikutan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio, mengatakan partainya sangat terbuka apabila Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung. 

    “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” kata Eko.

    Tak hanya Jokowi, Eko menyebut bahwa PAN juga sangat terbuka apabila keluarga mantan Wali Kota Solo itu ingin bergabung.

    “Semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai Sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua Harian DPP partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya belum pernah membahas kemungkinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan partainya.

    “Saya enggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai,” kata Dasco.

    “Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra dalam menjawab hal ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

    Terkait menantu Jokowi, Bobby Nasution, Dasco mengakui bahwa dia sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Gerindra. “Seingat saya Kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” ucapnya.(Tribun Network/fer/wly)

     

  • Apa Maksud Partai Perorangan Jokowi?

    Apa Maksud Partai Perorangan Jokowi?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah pakar menilai Joko Widodo atau Jokowi masih menunjukkan hasrat kuat untuk berpolitik setelah lengser dari kursi Presiden RI. Kesimpulan itu merespons pernyataan ‘partai perorangan’ yang diucapkan Jokowi saat ditanya perihal dirinya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan pernyataan Jokowi bisa dimaknai bias.

    Pertama, Jokowi bermaksud mengatakan bahwa PDIP bukanlah partai keluarga atau partai perorangan sebagai respons dia terhadap Hasto. Kedua, pernyataan itu bisa juga merujuk pada dirinya sendiri yang dengan demikian mengesankan Jokowi merasa lebih besar dari partai politik (parpol).

    Meski demikian, kata Dedi, dugaan pertama itu sangat tidak mungkin.

    “Meskipun Jokowi mengalamatkan itu ke PDIP, tetapi sebagai organisasi PDIP tidak terbukti partai perseorangan, meskipun kekuasaan didominasi oleh Megawati. Partai lain secara umum sama,” ujar Dedi saat dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat (6/12).

    “Statement Jokowi bisa saja merujuk pada dirinya sendiri, bahwa ia tetap menunjukkan hasrat berpolitik, tetapi tanpa partai, dan ada nuansa jika Jokowi merasa lebih besar dari Parpol,” lanjutnya.

    Dedi menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran Rakabuming dan menantunya Bobby Nasution bukan lagi bagian dari keluarga PDIP merupakan hal biasa, menyoal administrasi organisasi saja.

    “Dan itu biasa bagi setiap orang yang memang sudah dipecat dari organisasi,” ucap Dedi.

    Akan tetapi, terang Dedi, Jokowi justru menunjukkan jika dirinya tidak akan diam atau pensiun dari ranah politik.

    “Ia [Jokowi] sepertinya akan semakin gencar lakukan manuver melawan PDIP, sejauh ini Jokowi bukan tipe yang menerima begitu saja keputusan politik dari orang lain, banyak momentum di mana Jokowi terkesan ‘pembalas’ ulung,” ungkap dia.

    Senada, Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai ada hasrat kuat untuk tetap berpolitik di balik pernyataan Jokowi mengenai ‘partai perseorangan’.

    “Persis, persis, persis [ada hasrat politik], ya kalau tidak ada hasrat politik tidak mungkin kemudian mengarahkan Gibran sebagai Wakil Presiden, Kaesang sebagai Ketum PSI, Bobby sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan dirinya mengendorse hampir 80-an kepala daerah saat Pilkada kemarin,” kata Agung saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    “Sepertinya hasrat politik itu masih ada,” sambungnya.

    Agung menambahkan penyataan politisi tidak bisa dimaknai tunggal, dengan kata lain pasti bersayap.

    Menurut dia, Jokowi bisa saja bergabung atau membersamai parpol yang sudah ada dan sesuai dengan visi-misinya.

    “Beliau dalam tanda petik ingin mengembangkan partai atas nama pikiran dan ideologi ataupun nilai yang dimiliki oleh dirinya. Jadi, partai perseorangan ini memang partai-partai yang sejalan dengan visi beliau,” kata Agung.

    Kemudian, tambah dia, secara makna sebenarnya, Agung berpendapat partai perseorangan yang dimaksud Jokowi adalah merujuk pada dirinya sendiri.

    “Bahwa dia independen, tidak berpartai, bahwa dia apa adanya. Ketika melakukan sikap politik itu atas nama dirinya pribadi, bukan atas nama yang lain,” ucap Agung.

    Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi dan keluarganya termasuk Gibran dan menantunya Bobby bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.

    Hasto mengatakan Jokowi sudah tidak sejalan dengan idealisme partai sejak mencalonkan Gibran lewat ‘jalur’ Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024 lalu. Pada Pilpres 2024 lalu, Jokowi dan keluarga berseberangan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Jokowi lantas merespon pernyataan itu usai makan siang di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/12).

    “Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto.

    Jokowi tidak menerangkan lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu.

    Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga tidak menjawab saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Ia hanya tersenyum dan mengulangi pernyataannya.

    “Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu,” kata Jokowi.

    Lebih lanjut, Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya mengenai tawaran untu bergabung dengan Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi mengulangi pernyataannya sambil tersenyum.

    “Partainya partai perorangan,” kata dia lagi.

    (ryn/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tak Hanya Jokowi, Gibran Juga Anggota Kehormatan Golkar

    Tak Hanya Jokowi, Gibran Juga Anggota Kehormatan Golkar

    Tak Hanya Jokowi, Gibran Juga Anggota Kehormatan Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tidak hanya Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, yang dijadikan
    anggota kehormatan
    Partai
    Golkar
    . Wakil Presiden RI
    Gibran
    Rakabuming Raka juga mendapatkan status yang sama.
    “Pak
    Jokowi
    atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” kata Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/12/2024).
    Status keanggotaan itu, katanya, karena Golkar mendukung Gibran maju menjadi Wapres bersama Prabowo Subianto yang kini telah resmi menjadi Presiden ke-8 RI.
    “
    Anggota kehormatan
    itu Golkar berikan bagi para negarawan. Seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek .
    Ia menyampaikan, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA).
    Jokowi sendiri, lanjut Derek, dianggap telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
    “Karena Golkar mendukung beliau (Jokowi) dari pada saat 2019 sampai 2024 sebagai Presiden,” sebut dia.
    Diketahui PDI-P telah menyatakan memecat Jokowi dan Gibran setelah berkonflik karena Pilpres 2024. Saat ini, keduanya diketahui belum memiliki partai politik (parpol).
    Sempat beredar kabar bahwa Jokowi dan Gibran bakal bergabung dengan Golkar. Namun sampai SK Kepengurusan Golkar 2024-2029 disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum) keduanya tidak ada dalam struktur kepemimpinan yang digawangi oleh Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Fakta Pemecatan Jokowi oleh PDIP, Hubungan Panjang yang Hancur Karena Pilpres 2024

    3 Fakta Pemecatan Jokowi oleh PDIP, Hubungan Panjang yang Hancur Karena Pilpres 2024

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara. PDIP telah resmi memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan partai. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) memutuskan memecat mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dari kader partai. Pemecatan itu secara terbuka disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Sebelum ini, isi pemecatan Jokowi dari PDIP memang kencang berembus. Melihat ke belakang, salah satu titik balik retaknya hubungan Presiden ke-7 RI dengan partai berlambang banteng tersebut bisa dilihat sejak merestui Gibran mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Fakta Pemecatan Jokowi dari PDIP

    1. Tak Dipecat Sendiri

    Selain Jokowi, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga mengungkap nama lain yang ikut dipecat. Termasuk anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden hingga menantunya, Bobby Nasution.

    Pada pernyataannya, Hasto juga menyampaikan pihak partai menilai praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    2. Hasto Singgung Kartu Tanda Anggota

    Pada momen serupa, Hasto menyampaikan keanggotaan PDIP tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kartu keanggotaan tapi juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

    Pernyataan tersebut mungkin ditujukan sebagai tanggapan kepada Jokowi yang sebelumnya mengklaim masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. Lebih jauh, Hasto memastikan partai tidak akan pernah kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

    Namun, ia menganggap praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, utamanya dalam hal menjalankan disiplin partai.

    3. Sudah Diduga Sejumlah Pihak

    Jalan berbeda yang dipilih Jokowi telah membuatnya menjauh dari PDIP. Padahal, bisa dibilang namanya dulu memang diorbitkan partai politik (parpol) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Melihat ke belakang, Jokowi masuk PDIP sekitar 2004. Setelahnya, ia meraih ‘win streak’ dalam beragam kontestasi yang diikuti dari Wali Kota Surakarta, Gubernur Jakarta, hingga Presiden RI.

    Hubungan panjang Jokowi dan PDIP mulai retak menuju persiapan Pilpres 2024. Hal ini terlihat semakin jelas saat ia merestui Gibran untuk maju mendampingi Prabowo Subianto.

    Sejak itu, Jokowi tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar partai. Tak hanya itu, PDIP juga menjadi lebih sering mengkritiknya dalam berbagai kesempatan.

    Melihat kondisi itu, sejumlah pihak menduga bahwa Jokowi seharusnya sudah tidak lagi menjadi bagian PDIP. Setelah sekian lama penasaran, akhirnya jawaban pasti muncul saat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap pemecatan Jokowi dan anggota keluarganya dari partai.

    (abd)

  • Golkar Sebut Jokowi Bukan Kader, melainkan Anggota Kehormatan

    Golkar Sebut Jokowi Bukan Kader, melainkan Anggota Kehormatan

    Golkar Sebut Jokowi Bukan Kader, melainkan Anggota Kehormatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai
    Golkar
    Derek Loupatty mengatakan, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tidak menjadi kader Golkar.
    Namun, ia menyampaikan,
    Jokowi
    sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.
    “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/12/2024).
    Ia menyampaikan, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA).
    Jokowi sendiri, kata Derek, dianggap telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
    “Karena Golkar mendukung Beliau (Jokowi) dari pada saat 2019 sampai 2024 sebagai Presiden,” ucap dia.

    Ia menuturkan, hal serupa juga berlaku untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Golkar juga mendukung keduanya di Pilpres 2024.
    “Pak Jokowi atau Pak Prabowo hari ini mereka adalah anggota kehormatan Golkar, termasuk Mas Gibran,” katanya.
    PDI-P telah menyatakan memecat Jokowi dan Gibran setelah berkonflik karena Pilpres 2024.
    Saat ini, keduanya belum memiliki partai politik (parpol).
    Sempat beredar kabar bahwa Jokowi dan Gibran bakal bergabung dengan Golkar.
    Namun, sampai SK Kepengurusan Golkar 2024-2029 disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum) keduanya tidak ada dalam struktur kepemimpinan yang digawangi oleh Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Jakarta (ANTARA) – Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memutuskan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat.

    “Kami mohon izin kami tidak menandatangani berita acara di tingkat kota alasannya juga sama,” kata saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota di hotel kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Efni, tidak bersedianya saksi tim RIDO untuk menandatangani Hasim rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat akan dicatat dalam kejadian khusus beserta dengan alasannya.

    “Kami akan catat terkait kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat,” ujar Efni.

    Selain itu, Efni mengungkapkan saksi dari paslon RIDO juga enggan menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.

    Sebanyak delapan kecamatan itu antara lain Kemayoran, Menteng, Senen, Sawah Besar, Johar Baru, Cempaka Putih, Gambir dan Tanah Abang.

    “Iya delapan kecamatan. Rata-rata itu dituangkan di dalam kejadian khusus pada pleno kecamatan dan ini tidak apa-apa juga karena ini bagian dari hak mereka juga untuk tandatangan ataupun tidak. Artinya tidak mempengaruhi proses yang sedang terjadi,” jelas Efni.

    Alasan saksi RIDO

    Saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo menjelaskan, ada beberapa alasan terkait pihaknya tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga Kota Jakarta Pusat.

    Pertama, pihaknya melihat tingkat partisipasi pemilih di Jakarta Pusat sangat rendah dan hanya mencapai sekitar 57 persen kurang dibandingkan saat Pilpres 2024 di angka 70 persen lebih.

    Kedua, tim RIDO melihat formulir C6 Pemberitahuan tidak tersebar ke masyarakat Jakarta meskipun hal ini tidak mempengaruhi masyarakat menggunakan hak pilihnya.

    “Yang jelas kami lihat di sana ada kejanggalan. Karena itu, kita patut melihat ada apa dengan kondisi ini,” ucap Andi.

    Andi mencontohkan pihaknya mendapatkan laporan dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di Kelurahan Gelora, Tanah Abang ditemukan sekitar 714 orang meninggal dunia.

    “Sekitar 714 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Ini aneh dalam konteks penyerahan dokumen C itu. Mungkin itu salah satu alasan kami tidak menandatangani berita acara di hasil tingkat kota,” ucap Andi.

    Selanjutnya, Andi juga mempermasalahkan terkait angka suara tidak sah yang cukup tinggi di Pilkada Jakarta 2024.

    Pihaknya melihat angka tersebut hampir mencapai angka 10 persen dan berbeda dibandingkan saat Pilpres kemarin hanya 1-2 persen saja.

    “Kita menduga ada mobilisasi ke arah sana. Sebagai contoh, Petojo Selatan TPS 23 kehadiran masyarakatnya hanya sekitar 93 orang dari jumlah pemilih 578 orang. Ini aneh sangat jauh sekali meskipun penjelasannya dinyatakan jelas, komplek perumahan sangat sulit diakses, tapi kan harusnya ini diantisipasi dari awal jika memang kondisi seperti itu,” jelas Andi.

    Di sisi lain, Andi mengapresiasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU serta Bawaslu Jakarta Pusat yang telah menyelesaikan rangkaian Pilkada Jakarta 2024 secara terbuka.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petinggi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) tidak pernah ada yang secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo (
    Jokowi
    ) keluar atau dipecat dari keanggotaan partai.
    Padahal, sejak pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    “Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja,” kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada 22 April 2024.
    Namun, tidak pernah ada surat keputusan resmi dari DPP PDI-P yang menyatakan pemecatan terhadap Jokowi.
    Setali tiga uang dengan PDI-P, sikap yang sama juga diperlihatkan Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut juga tidak pernah menjawab tegas saat ditanya mengenai statusnya di PDI-P.
    Terbaru, Jokowi hanya tertawa saat disinggung mengenai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P yang dimilikinya.
    Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa dia masih menyimpan KTA PDI-P.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi saat ditemui di Kediamannya Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa, 3 Desember 2024.
    Hingga pada Rabu, 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa akan mengumumkan 27 kader yang dipecat dari keanggotaan partai pada 17 Desember yang akan datang.
    “Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
    Hasto berharap momentum tersebut membuat para kader PDI-P sadar dalam komitmen berpartai politik. Menurut dia, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
    “Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk
    wong cilik
    , disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.
    Kemudian, hasto menyebutkan kategori pelanggaran yang dilakukan 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    “Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    “Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.
    Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang apakah salah satu dari 27 kader itu termasuk Jokowi.
    Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujarnya.
    Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
    Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
    Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
    Padahal, PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
    Kemudian, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
    Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
    Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.