Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dukungan aktif Anies Baswedan ke Pramono Anung-Rano Karno. Saat Pilgub Jakarta.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dalam sebuah siaran di televisi swasta.

    Mardani mengakui efek Anies di Pilgub Jakarta. Sehingga PKS yang msngusung Ridwan Kamil-Suswono kalah.

    Pernyataan Mardani itu pun menuai sorotan. Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Tatak Ujiyati. Menurut Tatak, sejak awak Anies tidak meninggalkan PKS.

    Tapi malah sebaliknya. PKS lah yang mengusung Anies.

    PKS sebelumnya menyatakan mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Namun belakangan batal dan mengusung Ridwan Kamil.

    “Yang meninggalkan tuh bukan Anies, tapi PKS karena pilih gabung dengan koalisi Jokowi KIMPlus Plus,” kata Tatak dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Tatak, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Presiden ke-7 Jokowi selama ini punya preseden buruk saat Pilpres.

    “Padahal kita tahu bagaimana ia menyiasati aturan hukum demi langgengkan kekuasaan dinastinya,” terangnya.

    Karenanya, dengan bergabungnya PKS ke KIM Plus, maka dianggap meninggalkan idealisme.

    “Iya, dengan bergabung di koalisi gemuk PKS meninggalkan idealisme yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Memilih menghamba pada yang sedang berkuasa,” jelasnya.

    “Idealis sejak berdirinya tapi belok di akhir. Sayang sekali,” tambahnya.

    Diketahui, PKS merupakan pengusung Anies saat Pilgub Jakarta. Kemudian kembali mengusungnya di Koalisi Perubahaan saat Pilpres 2024.
    (Arya/Fajar)

  • Anggota DPR minta BPK segera audit dana Pemilu dan Pilkada

    Anggota DPR minta BPK segera audit dana Pemilu dan Pilkada

    Beruntung Pilpres 2024 satu putaran, bila dua putaran, negara harus menggelontorkan APBN tambahan sebesar Rp38,2 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit dana yang digunakan KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

    Menurut dia, publik menunggu keseriusan BPK menjawab dugaan atas penggunaan dana pemilu yang diselewengkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keterangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI (7/11).

    “Jangan sampai ada dana rakyat yang diselewengkan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Eka di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan anggaran yang digunakan untuk Pemilu dan Pilkada sangat besar. Total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp71,3 triliun, sedangkan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp37,4 triliun yang bersumber 40 persen dari APBD dan 60 persen dari APBN.

    Namun, kata dia, dana tersebut belum termasuk tambahan biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 287 TPS yang tersebar di 20 provinsi dan juga pilkada ulang yang akan digelar pada 27 Agustus 2025.

    “Beruntung Pilpres 2024 satu putaran, bila dua putaran, negara harus menggelontorkan APBN tambahan sebesar Rp38,2 triliun,” kata dia.

    Dia mengatakan, desakan audit anggaran sangat wajar mengingat dana Pemilu 2024 sangat fantastis. Menurut dia, dana Pemilu 2024 menyamai alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun untuk tahun 2025.

    Untuk itu, dia meminta agar BPK memastikan audit dana pemilu dilakukan segera secara independen, objektif, dan profesional. Menurut dia, BPK harus tetap mengedepankan nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan penggunaan dana yang bersumber dari uang rakyat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil Todung Mulya Lubis Ketua Tim Hukum Pramono-Rano yang Siap Lawan RIDO di MK 

    Profil Todung Mulya Lubis Ketua Tim Hukum Pramono-Rano yang Siap Lawan RIDO di MK 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Simak profil Todung Mulya Lubis yang ditunjuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai ketua tim hukum untuk menghadapi sengketa Pilkada Jakarta 2024.

    Todung Mulya Lubis bakal melawan kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang telah siap melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

    Sebanyak 20 pengacara sudah disiapkan kubu Pramono Anung-Rano Karno berlaga di MK.

    Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan. 

    “Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

    “Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

    Lalu, siapakah Todung Mulya Lubis? simak profil dan karier mantan duta besar itu.

    Todung Mulya Lubis lahir pada 4 Juli 1949 di Muara Botung, Sumatra Utara (Sumut).

    Todung sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia.

    Masa jabatannya selesai pada 31 Januari 2023.

    Todung adalah seorang diplomat, ahli hukum, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

    Ia mendirikan The Law of Mulya Lubis and Partners pada 1991.

    Dikutip dari Tribun Medan, pria keturunan Batak ini lahir dari kedua orang tua yang berprofesi sebagai wiraswasta dan sering berpindah-pindah tempat.

    Ketika kecil, Todung menempuh pendidikan di SD Jambi dan lulus pada 1963.

    Ia lantas melanjutkan sekolah SMP di Pekanbaru dan mengenyam bangku SMA di Medan.

    Todung lulus dari sekolah menengah atas pada 1968.

    Setelah itu, Todung melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 1974.

    Sementara pendidikan S2 ia jalani di University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada 1987.

    Kemudian, Todung memperoleh gelar doktor pada 1990, yakni Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s 
    New Order 1966-1990.

    Kiprah di Pilpres 2024

    Pada Pilpres 2024 lalu, Todung Mulya Lubis bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Saat itu, Todung diposisikan sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

    Lalu, pada saat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bergulir, Todung berposisi sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Karier Todung Mulya Lubis

    – Pengacara bisnis terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia;

    – Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN);

    – Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM);

    – International Bar Association (IBA);

    – Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar;

    – Panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris;

    – Dosen di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;

    – Pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia;

    – Duta Besar Indonesia untuk Norwegia (2018-2023). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Sedangkan 20 pengacara kubu Pramono Anung-Rano Karno siap berlaga di Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta.

    Namun hasil penetapan rekapitulasi suara itu diwarnai aksi walkout kubu RIDO dari ruang rapat pleno rakapitulasi Pilkada 2024 yang digelar KPU DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Reaksi Gerindra

    Menanggapi hasil Pilkada Jakarta 2024, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menghormati KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung -Rano Karno menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024.

    Ia mengatakan, KPU DKI Jakarta selaku penyelenggara Pilkada berhak mengumumkan siapa yang menjadi pemenang berdasarkan dari hasil rekapitulasi suara.

    “KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan Pilkada sudah mengumumkan, dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja, kita menghormati dan menyunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil Pilkada di Jakarta,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Ia menjelaskan, pihaknya juga menghormati paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung Gerindra ingin melakukan gugatan hasil Pilkada Jakarta itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kita menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati, nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

    Namun, Muzani tidak merinci mengenai kapan kubu RK-Suswono akan mendaftarkan gugatan ke MK. Dia pun meminta masyarakat menunggu hasil resmi yang akan diketok oleh MK. 

    “Kita perhatikan, kita ikuti semuanya nanti ya,” pungkasnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    Sementara itu, Anggota Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya segera mengajukan gugatan ke MK.

    “Dalam tiga hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Ramdan di DPD Golkar, Cikini Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Ramdan menjelaskan, tim hukum Ridwan Kamil-Suswono adalah gabungan dari partai pendukung, serta tim profesional.

    “Mudahan-mudahan rumah terakhir yang kami percaya adalah rumah hukum yang terbesar, Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

    20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga

    Ketua Tim Hukum pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan puluhan pengacara untuk menghadapi gugatan yang diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Gugatan tersebut terkait hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

    “Kita sih mungkin tidak terlalu banyak, jadi mungkin ada sekitar 20 pengacara, kurang lebih. Bisa jadi bertambah dalam perjalanannya,” kata Todung pada Senin (9/12/2024).

    Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan. 

    “Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

    “Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

    Todung juga berharap MK dapat melihat bahwa proses Pilkada di DKI Jakarta telah berlangsung secara bersih, adil, dan transparan.

    “Tidak ada alasan untuk Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil Pilkada yang sudah diumumkan oleh KPU,” tegasnya.

    Menurut Todung, tidak ada alasan kuat untuk mempersoalkan kemenangan pasangan Pramono-Rano, yang diumumkan KPU sebagai pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen dalam satu putaran.

    “Kami tidak melihat ada alasan untuk mengajukan gugatan kepada MK,” kata Todung.

    Dia menegaskan, perolehan suara Pramono-Rano telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk dinyatakan menang dalam satu putaran.

    Todung juga menyebut bahwa selisih suara antara pasangan Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono cukup signifikan, sehingga menurutnya gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

    “Jadi saya tidak melihat ada alasan ya, tetapi tentu haknya mereka untuk mengajukan gugatan. Walaupun saya mempertanyakan apa alasannya, apa dasarnya, karena memang perbedaan suara itu begitu besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya menggunakan politik uang alias money politics untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

    Todung berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan yang bakal diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    “Oh iya, tentu kami sangat optimis (MK tolak gugatan Ridwan Kamil-Suswono),” kata Todung.

    Todung justru mengaku pihaknya khawatir adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk dugaan politik uang dan perusakan alat peraga kampanye milik Pramono-Rano.

    “Ya kami yang justru khawatir ada money politics. Kami yang justru khawatir ada perusakan alat peraga kampanye kami,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, pasangan Pramono-Rano tak menggunakan politik uang serta merusak alat peraga kampanye pasangan calon lain.

    “Kami tidak melihat alasan seperti itu (penggunaan politik uang), karena memang kami tidak melakukan itu,” ucap Todung.

    Hasil Rekapitulasi Suara

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024,  di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 November 2024.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung – Rano Karno, berhasil meraih kemenangan atas dua pasangan lainnya, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengumumkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, ,memperoleh suara sah sebanyak 1.718.160.

    Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor urut dua atas nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.

    Pasangan cagub-cawagub nomor urut tiga atas nama Pramono Anung-Rano Karno memperoleh suara sah 2.183.239.

    Seusai pengumuman itu, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • PDIP Dorong RUU Kepresidenan Cegah Cawe-cawe Presiden di Pemilu

    PDIP Dorong RUU Kepresidenan Cegah Cawe-cawe Presiden di Pemilu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Rancangan UU Lembaga Kepresidenan.

    Hasan menyoroti praktik cawe-cawe Presiden selama Pilpres dan Pilkada 2024. Menurut Hasan, sikap demikian bagi presiden dinilai tak etis.

    “UU tersebut untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan agar siapapun presidennya tidak melanggar etika politik bernegara dan mencederai nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif di republik ini,” ujar Hasan dalam keterangannya, Senin (9/12).

    Menurut Hasan, ada banyak pelanggaran etika selama pemilihan umum serentak 2024, baik Pilpres maupun Pilkada yang baru saja digelar.

    Dia menyebut masyarakat telah dipertontonkan dengan terang perilaku tak etis dan mencederai nilai-nilai demokrasi oleh Presiden. Baik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat pilpres lalu, maupun oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Pilkada.

    “Pada periode kampanye Pilpres 2024 misalnya, sempat heboh diberitakan Presiden Jokowi makan malam dengan capres Prabowo jelang pelaksanaan debat, bahkan fotonya beredar di media,” tuturnya.

    Sementara di Pilkada kali ini, Hasan menyoroti surat yang dibuat oleh Presiden Prabowo untuk mengajak masyarakat memilih paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Hasan menilai seorang negarawan dan pimpinan tertinggi seperti Presiden mestinya menahan diri dengan tidak terlibat pada politik elektoral. Sebab, presiden berkewajiban memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan demokratis, tanpa intervensi, atau kecurangan agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

    “Jika presiden mewakili paslon tertentu dalam pemilu, maka akan memperkeruh situasi. Bukan tidak mungkin partisipasi presiden sebagai juru kampanye paslon tertentu akan berujung pada konflik sosial dan perpecahan anak bangsa,” katanya.

    Hasan berpandangan, seorang Presiden yang telah dilantik mestinya milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu kelompok atau golongan tertentu. Atas dasar ini, ia ingin hal itu nantinya bisa diatur lewat UU Lembaga Kepresidenan.

    Nantinya, RUU tersebut akan melarang presiden menggunakan kekuasaannya untuk mendistribusikan bantuan pemerintah dengan tujuan elektoral paslon tertentu.

    “UU Lembaga Kepresidenan setidaknya harus mengatur larangan mengenai Presiden untuk menunjukkan keberpihakan kepada paslon/kelompok tertentu,” ucap Hasan.

    (thr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Amien Rais Bacakan 6 Pernyataan Sikap, Partai Ummat Dukung Pemerintahan Prabowo

    Amien Rais Bacakan 6 Pernyataan Sikap, Partai Ummat Dukung Pemerintahan Prabowo

    loading…

    Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais. Foto/Dok Partai Ummat

    JAKARTA – Partai Ummat , partai yang didirikan tokoh Reformasi M Amien Rais , menyatakan dukungan dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Pernyataan sikap itu disampaikan langsung Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais.

    Saat menyampaikan pernyataan sikap itu, Amien Rais antara lain didampingi Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo dan Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi.

    Berikut ini pernyataan sikap Partai Ummat, yang dibacakan M Amien Rais, dikutip dari akun YouTube Amien Rais Official, Minggu (8/12/2024).

    Pertama, kata Amien Rais, Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar Rp8.000 triliun.

    Kedua, dalam buku Paradoks Indonesia yang memuat pandangan strategis Prabowo Subianto, ada dua hal yang menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Pertama, tantangan besar yang berupa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Gara-gara kenyataan pahit ini maka hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kemerdekaan. Tantangan kedua, demokrasi Indonesia dikuasai pemodal besar. Mengapa? Karena kadang pemimpin bisa dibeli, karena uang berkuasa di pemilihan. Di samping itu partai, survei, pemilih, dan media, kadang bisa dibeli dan dikuasai.

    Ketiga, Majelis Syura Partai Ummat dan DPP Partai Ummat telah mengambil kesimpulan lewat diskusi panjang bahwa Bapak Prabowo Subianto dengan kewenangannya yang sangat besar bisa mengajak DPR untuk bersama Presiden menerbitkan undang-undang guna melarang secara keras mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri yang sudah berjalan 10 tahun pada rezim yang lalu dan juga memperbaiki demokrasi di Indonesia sehingga bersih, jujur, dan adil.

    “Keempat, atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar Amien Rais.

    Kelima, kata Amien, Partai Ummat percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang. “Misalnya pernah menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus, dua pasukan elite yang paling tangguh dalam TNI AD, bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, insyaallah,” ujarnya.

    Di akhir bagian, Amien menegaskan sikap Partai Ummat. “Dengan demikian kami, Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” pungkas mantan Ketua MPR RI tersebut.

    Diketahui, dalam Pilpres 2024, Partai Ummat merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    (zik)

  • Isu Politik Terkini: Tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 hingga Perubahan Nomenklatur Jabatan DKJ

    Isu Politik Terkini: Tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 hingga Perubahan Nomenklatur Jabatan DKJ

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (7/12/2024). Berita kekalahan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang menandakan tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Presiden Prabowo yang resmi menandatangani undang-undang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jateng 2024, hingga Jokowi yang diminati partai lain untuk bergabung setelah keluar dari PDIP.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi Kalah dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dipastikan kalah pada Pilgub Banten 2024. Airin-Ade hanya meraup 2.449.183 suara atau 44,12%.

    Sementara itu, paslon nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah unggul dengan memperoleh 3.102.501 suara 55,8% pemilih. Demikian hasil rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024 yang dilakukan KPU Banten pada Sabtu (7/12/2024).

    Partisipasi pemilih pada Pilgub Banten 2024 mencapai 66,05%. Angka tersebut meningkat dibanding pada Pilkada Banten 2017 sebesar 62,02%. Kekalahan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi juga menandakan tumbangnya Dinasti Atut yang telah mendominasi politik Banten selama beberapa dekade terakhir.

    2. Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta
    Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (7/12/2024), melansir ketentuan itu tercantum dalam dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November 2024.

    UU tersebut juga mencantumkan penetapan status pejabat hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKJ. Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru.

    3. Golkar Tegaskan Jokowi Anggota Kehormatan Partai Bukan Kader
    Selain berita tumbangnya Dinasti Atut, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Menurut Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty, Jokowi bukan kader Golkar tetapi anggota kehormatan.

    Menurut Derek, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA). Pihaknya menilai Jokowi telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Derek mengatakan, selain Jokowi, hal serupa juga berlaku untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, Golkar juga mendukung keduanya pada Pilpres 2024.

    4. Resmi, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Menang Pilgub Jateng 2024 
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen secara resmi ditetapkan sebagai pemenang pada Pilgub Jawa Tengah (Jateng) 2024. Penetapan tersebut disampaikan KPU Jateng.

    Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan, Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 11.390.191 suara. Paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara.

    Penduduk Jateng yang menggunakan hak pilih pada Pilgub Jateng, Rabu (27/11/2024) mencapai 20.788.777 orang. Hasil rekapitulasi suara tersebut dituangkan dalam surat keputusan KPU Jateng yang selanjutnya diserahkan kepada kedua saksi paslon dan Bawaslu Jawa Tengah.

    5. Budi Arie: Semua Partai Siap Menampung Jokowi
    PDI Perjuangan secara resmi telah menyatakan Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu. Meski dinyatakan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP, ternyata Jokowi diminati banyak partai untuk bergabung.

    Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan banyak partai yang mau menampung Jokowi setelah resmi dipecat PDI Perjuangan. Budi mengaku tidak membicarakan politik sama sekali saat menemani Jokowi.

    Mengenai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/12/2024) malam, Budi menilai itu adalah hal yang bagus. Apalagi, mantan presiden dan presiden yang menjabat masih akrab.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024.

  • Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menyatakan mendukung seluruh agenda pemerintahan di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Partai Ummat juga mendoakan Presiden Prabowo berhasil memimpin Indonesia.

    “Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” bunyi siaran pers yang didapatkan CNNIndonesia.com dari Waketum Partai Ummat Buni Yani, Sabtu (7/12).

    Partai Ummat mengambil sikap tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan yang telah disepakati oleh elite partai yang dipimpin Amien Rais tersebut.

    Salah satunya, Partai Ummat menyinggung Prabowo memiliki beban berat untuk memperbaiki Indonesia setelah ditinggal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi salah satu poin siaran pers.

    Selain itu, Partai Ummat yakin Presiden Prabowo mampu meneken Undang-undang melarang mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng DPR.

    “Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar dia.

    Partai Ummat juga menyinggung pengalaman Prabowo yang mumpuni di bidang militer sehingga yakin akan berhasil memimpin Indonesia.

    Adapun dalam Pilpres 2024 Partai Ummat bersebrangan dengan Prabowo. Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama PKS, PKB, dan NasDem.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kata “brutal” menjadi favorit para elite politik untuk mengomentari jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    Mereka menggunakan kata ini sebagai simbol bahwa pemilihan umum yang digelar 2024 sangat jauh dari cita-cita demokrasi.
    Tentu, yang paling banyak memakai kata “brutal” untuk mengomentari
    Pemilu 2024
    adalah mereka yang kalah. 
    Ucapan brutalitas pemilu ini diungkapkan berbagai elite politik, baik yang telah pensiun dari jabatan publik, maupun mereka yang saat itu berada di dalam kekuasaan.
    Diksi berbeda pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, meskipun maknanya tak jauh berbeda.
    Dia menyebut, Pemilu 2024 sebagai ajang pemilihan presiden, wakil presiden sekaligus parlemen yang paling buruk sepanjang sejarah sejak tahun 1955.
    “Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang,” katanya setelah Pemilu 2024 tiga minggu berlalu, tepatnya pada Kamis (7/3/2024).
    Dia mengatakan, Pemilu 2024 tak seharusnya mundur seperti saat ini agar proses pergantian kepemimpinan bisa semakin baik dan berkualitas.
    Selebihnya, tiga tokoh yang mengucapkan kata “brutal” untuk menggambarkan Pemilu 2024 ialah Eks Menkopolhukam Mahfud MD yang juga kontestan Pilpres 2024, dan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo.
    Ada juga Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus cawapres nomor urut 1.
    Dari kalangan masyarakat sipil, ada pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun mengakui perlunya perbaikan pemilu, berkaca pada
    pemilu 2024
    lalu.
    Pada sebuah acara diskusi 19 November lalu, Bima Arya menjelaskan, Presiden memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga ada amanat yang diberikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaikinya.
    “Yang pertama kali dia sampaikan adalah ‘tolong Kemendagri lakukan kajian tentang sistem pemiliu kita, tidak efektif, tidak efisien,’ kira-kira begitu,” ujar Bima.
    Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menangkap keresahan masyarakat terkait apa yang disebut “brutalitas” dalam Pemilu 2024, mulai dari biaya politik hingga isu yang mungkin bisa memecah belah bangsa.
    “Nah ini saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, peneliti di kampus, juga teman-teman politisi,” ucap dia.
    Hal yang menjadi sorotan dan dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 adalah politisasi bantuan sosial.
    Putusan MK memang tak mengubah hasil apa pun dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait pemenang Pilpres.
    Namun, pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi catatan penting penyelenggaraan Pemilu 2024.
    Wakil Ketua MK ini beranggapan bahwa dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bansos seharusnya tidak ditolak Mahkamah.
    “Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” ujar Saldi membacakan pendapat berbedanya (dissenting opinion) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
    Dia mengungkit bahwa pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.
    Menurut Saldi, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    “Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (electoral incentive),” kata Saldi.
    Hal ini secara tak langsung juga menjadi ketakutan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. K
    Ketakutan yang membesar ini disalurkan lewat Komisi II DPR-RI sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran bantuan sosial agar tak terjadi politisasi oleh calon kepala daerah petahana yang memiliki kewenangan terkait bansos ini.
    Selain masalah bansos, dukungan Kepala Negara kepada kontestan pemilu menjadi sorotan publik dalam konteks brutalitas pemilu.
    Meski secara aturan tak ada yang melarang, hal yang dilakukan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo ini dilanjutkan Prabowo saat ini di masa Pilkada.
    Sedikitnya, Presiden Prabowo blak-blakan meng-endorse tiga pasangan calon kepala daerah, yakni calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, lalu cagub-cawagub Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Terakhir dukungan untuk cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
    Bentuk brutalitas lainnya yang paling terlihat di Pilkada Serentak 2024 adalah aksi borong tiket.
    Hal ini jelas terlihat pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilgub Jakarta. Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu memiliki elektabilitas paling tinggi tak dapat tiket karena tak ada yang mencalonkan.
    Sedangkan paslon Ridwan Kamil-Suswono melanggeng dengan memborong 15 partai.
    Beruntung putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan kesempatan PDI-Perjuangan mengusung calonnya sendiri sehingga Pilkada Jakarta berjalan dengan lebih dari dua pasangan calon.
    Namun nasib berbeda terlihat di beberapa daerah yang masih menyuguhkan kotak kosong sebagai lawan calon tunggal yang memborong tiket pilkada.
    Terbanyak berada di Provinsi Bangka Belitung dengan tiga daerah kabupaten/kota yang berkontestasi dengan kotak kosong.
    Cegah terulang dengan perbaikan hukum pemilu
    Ada harapan besar dari masyarakat agar pemilu di masa depan tak lagi sebrutal saat ini dengan jalan memperbaiki aturan main pemilihan.
    Revisi UU Pemilu
    digaungkan, baik dari kalangan elite politik, legislatif, pemerintah dan masyarakat sipil.
    Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni mengatakan,
    revisi UU Pemilu
    dan Pilkada yang menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) sangat diperlukan.
    Salah satu yang paling krusial adalah pemisahan antara pemilu dan pilkada di tahun yang berbeda untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
    “Ada sejumlah hal yang mendesak dievaluasi dan diperbaiki dalam UU Pilkada berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang terselenggara di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak 2024,” ujarnya pada Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menyoroti beban berat yang dihadapi penyelenggara akibat harus mengelola tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan.
    Hal penting lainnya adalah membuat ambang batas calon kontestan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara lebih adil.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan, ambang batas pencalonan tak hanya mengatur batas bawah suara yang harus diperoleh partai atau kumpulan partai, tetapi juga harus mengatur batas atas suara partai atau kumpulan partai dalam mencalonkan pasangan calon tertentu.
    Hal ini perlu dilakukan, agar aksi borong tiket tak lagi terjadi di masa depan.
    Terakhir dan yang mungkin paling penting di luar hal teknis lainnya adalah segera merevisi UU Pemilu setelah Pilkada Serentak 2024 dinyatakan selesai.
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan,
    revisi UU pemilu
    harus segera dilakukan agar terbebas dari intervensi dan kepentingan politik yang kuat.
    Jika revisi UU Pemilu dan Pilkada direvisi mendekati tahun pemilihan, dia khawatir akan ada intervensi yang kuat dan titipan pasal yang bisa menguntungkan para kontestan pemilu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.