Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Prabowo Subianto tokoh terpopuler di media sosial pada Tahun 2024

    Prabowo Subianto tokoh terpopuler di media sosial pada Tahun 2024

    netizen  lebih merespons pribadi Prabowo yang tangguh, menarik, mandiri, dan terkesan dizalimi terutama pada saat pilpres

    Jakarta (ANTARA) – Riset yang dilakukan Indonesia Indicator (I2) menunjukkan Presiden Prabowo Subianto sebagai tokoh yang terpopuler di media sosial sepanjang 2024.

    Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, Prabowo Subianto menempati posisi pertama tokoh terpopuler 2024 dengan 541.668.056 tanggapan di berbagai platform media sosial.

    “Prabowo Subianto memiliki daya tarik bagi warga net (netizen) di lima platform media sosial (Instagram, Twitter (X), Facebook, TikTok, Youtube) dengan karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Di platform X (dulunya disebut sebagai Twitter), Prabowo mendapat jumlah postingan tertinggi, dengan sentimen negatif sebesar 38 persen,” kata dia.

    Namun ternyata, lanjut Rustika, tanggapan tertinggi justru berasal dari platform TikTok yang menyisakan sentimen negatif hanya sebesar 15 persen saja.

    Hal itu terjadi karena netizen lebih merespons pribadi Prabowo yang tangguh, menarik, mandiri, dan terkesan dizalimi terutama pada saat pilpres.

    Apresiasi dan dukungan besar pada Prabowo juga diwujudkan melalui postingan di Instagram, yang banyak diunggah oleh pemengaruh (influencer) besar Indonesia, seperti Raffi Ahmad/ Nagita, dan memberikan tanggapan yang positif.

    Konten dengan emosi ”joy” seperti berbagai momen viral “Dance Gemoy” atau karakter Si Gemoy berhasil mencuri perhatian publik dan meningkatkan keterlibatan positif, kata Rustika.

    Riset dengan menggunakan sistem Intelligence Socio Analytic (ISA) itu juga mencatat Gibran Rakabuming menempati urutan kedua dengan 239.333.797 tanggapan.

    Figur Gibran banyak mencuri perhatian, terutama pada saat masa kampanye, kedekatan dengan Prabowo, dan isu saat debat cawapres yang sempat kontroversial.

    “Secara jumlah unggahan di media sosial, Gibran banyak dibincangkan di plaftorm X, dengan sentimen negatif sekitar 39 persen,” ujarnya.

    Kendati demikian, postingan dengan unggahan negatif di platform X tersebut tidak banyak mendapat banyak tanggapan netizen, jika dibandingkan dengan postingan di platform TikTok dan Instagram.

    Rustika menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, tanggapan negatif yang ditujukan pada Gibran hanya sekitar 17 persen. Emosi trust mendominasi, dipicu oleh euforia kemenangan dan dukungan netizen terhadap perannya sebagai calon wakil presiden.

    Sementara itu, Joko Widodo (Jokowi) yang pada 2023 menempati posisi pertama Tokoh Terpopuler di media sosial, saat ini menempati peringkat ketiga dengan 226.800.845 tanggapan.

    Sama halnya, dengan Prabowo dan Gibran, Jokowi juga paling banyak dibincangkan di platform X, dengan tone negatif sebesar 21 persen.

    “Namun demikian, Jokowi lebih banyak direspons dan mendapat atensi di TikTok dan Instagram melalui influencer yang meng-highlight kegiatan positifnya,” tuturnya.

    Menurut dia, netizen banyak memberi atensi pada momen-momen spontan maupun aktivitas Jokowi selama pilpres, mengkampanyekan IKN, hingga aktivitas setelah memasuki masa pensiun.

    Peringkat keempat Tokoh Terpopuler diduduki Anies Baswedan dengan 220.355.948 tanggapan. Menurut Rustika, Anies mendapat perhatian besar di masa kampanye dengan 62,3 persen diskusi berasal dari platform X.

    Sentimen cukup berimbang dengan nada negatif yang lebih banyak diarahkan kepada pendukungnya daripada dirinya langsung. Peningkatan signifikan tercatat terjadi pada Agustus, atau pasca-pemilihan presiden.

    Anies merupakan salah satu figur yang mendapatkan engagement (keterlibatan) terbesar di platform X, khususnya pada saat Pilpres 2024. Peningkatan engagement Anies terjadi ketika mulai membuka diri di platform TikTok dan melakukan live.

    Pasca pilpres, Anies masih relatif aktif ditanggapi di medsos. Konten yang berisi edukasi Anies menjadi salah satu hal yang disukai netizen.

    Ganjar Pranowo berada di posisi kelima dengan 133.915.465 tanggapan. Rustika menjelaskan, aktivitas Ganjar menyapa saat pilpres, dan memanfaatkan momen viral seperti kolaborasi TikTok dengan Fuji dan interaksi lucu dengan anak-anak mendapat atensi tertinggi.

    Sentimen positifnya mencapai 58 persen, dengan engagement yang konsisten. Pasca pilpres, unggahan pada Ganjar menurun.

    ’”Yang menarik, posisi keenam Tokoh Terpopuler 2024 ditempati Jennifer Coppen dengan 95.860.992 tanggapan,” kata Rustika.

    Sosok Jennifer menarik perhatian publik setelah kepergian suaminya, Dali Wassink, dalam kecelakaan motor pada Juli 2024.

    “Kehidupannya sebagai ibu tunggal yang tangguh dan aktif di bisnis kuliner serta kecantikan memicu simpati dan dukungan publik. Endorsement Jennifer bahkan mencapai Rp180 juta per postingan di TikTok atau Reels, angka yang memicu diskusi luas di media sosial,” paparnya.

    Posisi ketujuh diduduki Mahfud MD dengan 74.249.822 tanggapan. Pasca-pilpres, perhatian terhadap Mahfud MD menurun drastis. Salah satu momen viralnya adalah debat panas dengan Gibran selama masa kampanye.

    Tokoh Terpopuler kedelapan ditempati Juanneve (Juan & Eve) dengan 58.402.002 tanggapan. Pasangan selebritas Juan dan Eve ini menarik perhatian dengan konten hubungan yang lucu, penuh cinta, dan relatable.

    “Konten yang berisi couple goals selalu menjadi atensi netizen di 7 negara Asia. Dan pasangan ini membagikan berbagai kisah mereka yang spontan, inspiratif, menggunakan storytelling yang relatable, konten bilingual, membuat postingan mereka mendominasi For You Page (FYP) di TikTok,” ujarnya.

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Tokoh Terpopuler kesembilan dengan 51.945.909 tanggapan.

    Sosok AHY terus menjadi sorotan dengan peran aktifnya di politik dan aktivitas publik yang membangun citra positif, baik selama menjadi menteri Agraria dan Tata Ruang hingga menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selebritas dan mantan pemain basket Denny Sumargo (Densus) berada di posisi kesepuluh dengan 48.071.225 tanggapan.

    Podcast Densu menjadi magnet diskusi di media sosial dengan konten-konten motivasi, mengundang tokoh kontroversial, atau menampilkan topik-topik sensitif seperti “Iparku adalah Maut” hingga kisah inspiratif seperti kebangkitan David Ozora dari koma.

    “Tahun 2024 menunjukkan bahwa kombinasi antara isu politik, konten emosional, dan kehadiran autentik di platform seperti TikTok, Instagram dan X menjadi kunci utama dalam mendominasi diskusi di media sosial. Tokoh politik tetap memegang peran besar, namun figur publik dari kalangan selebriti dan influencer mulai mengambil porsi yang signifikan dalam percakapan digital di Indonesia,” kata Rustika.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 5 Video Skandal Milik Hasto dan Bahaya Intrik Kekuasaan ala "Game of Thrones" Nasional

    5 Video Skandal Milik Hasto dan Bahaya Intrik Kekuasaan ala "Game of Thrones" Nasional

    Video Skandal Milik Hasto dan Bahaya Intrik Kekuasaan ala “Game of Thrones”
    Belajar ilmu Politik sejak tahun 2003 di UIN Jakarta. Menjadi jurnalis dan peneliti sejak tahun 2013.
    PERNYATAAN
    juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, bahwa Hasto Kristiyanto memiliki informasi dan video skandal petinggi negara dengan daya ledak tinggi, patut menjadi perhatian kita semua.
    Dalam pernyataan tersebut, Guntur menyebut bahwa informasi dan video milik Hasto berisi tindakan para petinggi negara dalam menyalahgunakan kekuasaan, melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.
    Seperti diberitakan
    Kompas.com
    , Jumat (27/12/2024), Guntur menegaskan bahwa informasi dan video itu akan diungkap ke publik.
    “Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” kata Guntur.
    Pernyataan Guntur yang dilontarkan di saat Hasto baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelas merupakan alat tawar-menawar dan senjata politik dalam permainan kekuasaan.
    Taktik ini menyerupai intrik politik dalam serial
    Game of Thrones,
    di mana setiap langkah politik dipenuhi oleh pengkhianatan, manipulasi, dan permainan kekuasaan.
    Dalam
    Game of Thrones
    , kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui perang dan taktik militer, tetapi juga penguasaan informasi, manipulasi aliansi, dan penggunaan kelemahan lawan sebagai senjata.
    Hal ini menciptakan dinamika politik yang selalu dipenuhi oleh ketegangan, di mana hukum takluk di bawah permainan kekuasaan.
    Sebagai petinggi partai politik yang berkuasa selama 10 tahun terakhir, Hasto tentu tahu persis bahwa penegakan hukum di Indonesia bergantung pada selera kekuasaan.
    Karena itu, ketika ia ditetapkan sebagai tersangka, narasi utama yang dimainkan adalah adanya kriminalisasi terhadap dirinya.
    Dalam konteks ini, penegakan hukum bisa digambarkan dalam adagium Romawi, “Quod principi placuit legis habet vigorem”—”Apa yang menyenangkan sang pangeran (raja) memiliki kekuatan hukum”.
    Hukum bukan lagi alat untuk melayani keadilan, tetapi menjadi senjata untuk menyenangkan atau melindungi kepentingan penguasa.
    Dampaknya, institusi hukum tidak punya independensi. Ia bertransformasi menjadi legitimator yang membuat keputusan untuk “menyenangkan” penguasa.
    Ini terlihat, misalnya, dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 dan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah yang memberi jalan bagi Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024.
    Hal ini menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditentukan oleh siapa yang memegang kendali atas kekuasaan.
    Dalam
    Game of Thrones
    , informasi rahasia punya kekuatan besar dalam memengaruhi kekuasaan.
    Penggunaan informasi sebagai senjata politik, misalnya, sangat lekat dalam karakter Petyr Baelish (Littlefinger) atau Varys.
    Mereka tidak memegang kekuasaan formal, tetapi penguasaan atas rahasia para penguasa menjadikan mereka pemain penting dalam politik Westeros.
    Hasto Kristiyanto, dengan informasi dan video skandal yang disebut-sebut dimilikinya, tampaknya berniat memainkan peran serupa.
    Dengan memegang kunci informasi, ia bisa melakukan tawar menawar atas kasus hukum yang sedang menjeratnya.
    Intrik politik ini semakin memperlihatkan bahwa di balik layar kekuasaan, ada permainan yang tidak terlihat oleh publik.
    Informasi menjadi alat utama dalam permainan ini, baik untuk melindungi diri maupun untuk menjatuhkan lawan.
    Sama seperti dalam
    Game of Thrones
    , di mana rahasia dan skandal menjadi alasan utama pengkhianatan atau pembentukan aliansi, informasi rahasia kini tampak menjadi mata uang politik yang sangat berharga.
    Permainan ini, pada gilirannya akan membuat Indonesia mengalami transisi dari negara hukum (
    rechtstaat
    ) ke negara kekuasaan (
    machtstaat
    ).
    Dalam negara kekuasaan, hukum kehilangan esensinya sebagai penjaga keadilan, berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.
    Ini adalah fenomena yang berbahaya karena tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik jangka panjang.
    Dalam konteks ini, serial
    Game of Thrones
    juga memberikan pelajaran penting. Ketika kekuasaan hanya diperebutkan tanpa aturan jelas dan kepercayaan dihancurkan, yang tersisa adalah kekacauan.
    Negara tanpa fondasi hukum yang kuat berisiko runtuh ke dalam konflik internal berkepanjangan, seperti yang digambarkan dalam perpecahan di Westeros.
    Jika Indonesia ingin keluar dari siklus intrik politik ini, diperlukan upaya kolektif untuk menata ulang visi hukum dan kekuasaan.
    Hukum harus dikembalikan pada fungsinya sebagai penjaga keadilan, bukan alat tawar-menawar politik.
    Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah politik.
    Sebagaimana dalam
    Game of Thrones
    , kekuasaan tanpa legitimasi hanya akan berujung pada kehancuran.
    Indonesia membutuhkan visi politik yang berfokus pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elite.
    Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa intrik politik tidak lagi menjadi panggung utama, melainkan kebijakan yang berpihak pada rakyat menjadi prioritas.
    Game of Thrones
    mengajarkan bahwa kekuasaan adalah permainan yang berbahaya jika dimainkan tanpa prinsip.
    Di Indonesia, kita melihat bayangan Westeros dalam dinamika politik yang penuh dengan intrik dan manipulasi.
    Namun, kita masih memiliki pilihan untuk keluar dari siklus ini. Hasto dan video-videonya hanyalah salah satu episode dalam serial panjang politik Indonesia.
    Bagaimana akhir dari cerita ini bergantung pada kita semua: apakah kita akan membiarkan intrik terus berkuasa, atau kita akan menata ulang fondasi hukum dan politik demi masa depan yang lebih baik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Drama Jet Pribadi hingga Sebutan Mulyono di Akhir Kuasa Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Akhir masa jabatannya diwarnai sejumlah drama politik, mulai dari gagalnya revisi UU Pilkada hingga pisah jalan dengan PDIP.

    Di akhir masa jabatan Jokowi, ada isu untuk menyukseskan keikutsertaan anak bontotnya, Kaesang Pangarep, ke Pilkada Serentak 2024. Kala itu, Kaesang terganjal syarat usia minimal.

    Padahal, nama Kaesang sudah muncul di berbagai survei. Dia memuncaki survei Pilgub Jateng dan muncul sebagai opsi di Pilgub DKI Jakarta.

    Pada 21 Agustus 2024, DPR menggelar revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat itu digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.

    Revisi dilakukan super cepat. Hasil revisi diketok hanya dalam hitungan jam. Beberapa poin revisi pun bertolak belakang dengan putusan MK.

    Salah satu poin revisi dikaitkan dengan pencalonan Kaesang. Revisi UU Pilkada menetapkan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik.

    Manuver DPR itu membuat masyarakat murka. Gerakan “Peringatan Darurat” meledak di internet. Mahasiswa dan para aktivis turun ke jalan. Sejumlah selebritas juga ikut mendemo DPR.

    Karena desakan kuat, DPR membatalkan revisi tersebut.

    “Bahwa pada hari ini 22 Agustus Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan artinya pada hari ini RUU Pilkada batal dilaksanakan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).

    Kaesang tak lagi punya peluang maju. Koalisi Indonesia Maju (KIM) mencalonkan Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Kemunculan Mulyono

    Gerakan Peringatan Darurat diyakini sejumlah pihak sebagai bentuk muaknya publik terhadap politik Jokowi. Revisi kilat UU Pilkada disandingkan dengan perubahan aturan pencalonan Pilpres 2024 yang memuluskan jalan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden.

    Mulai dari momen Peringatan Darurat, warganet mulai mengulik berbagai hal tentang keluarga Jokowi. Salah satu hal yang dilakukan adalah memanggil Jokowi dengan nama kecilnya, Mulyono.

    Panggilan Mulyono menjadi bulan-bulanan warganet di setiap pembahasan yang berkaitan dengan Jokowi. Julukan itu juga dipakai massa aksi Peringatan Darurat untuk mengolok-olok Jokowi.

    PDIP dan beberapa politisi yang berseberangan dengan Jokowi pun menggunakan julukan Mulyono. Misalnya, cagub Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang membalas sindiran soal jalan rusak. Dia mengatakan jalan yang dimaksud sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat.

    “Masalah infrastruktur. Infrastruktur yang disebut oleh Bobby itu di perbatasan-perbatasan, itu jalan nasional. Itu jalan jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono,” kata Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa (24/9).

    Setelah ramai penggunaan julukan Mulyono, Kaesang dan Bobby ikut menggunakannya. Namun, mereka memakainya untuk gimik, bukan mengolok-olok Jokowi.

    Kaesang memakai rompi bertulis Mulyono. Sementara itu, Bobby memperkenalkan diri sebagai keluarga Mulyono selama kampanye di Sumut.

    “Saya hadir di sini bersama istri saya ibu Kahiyang Ayu Boru Siregar. Sini, Ayo sini. Ini Boru Siregar. Ini yang namanya ibu Kahiyang Ayu Siregar. Inilah anaknya–yang kalau sekarang orang bilangnya–kami anak dan menantu Mulyono, orang bilang sekarang,” kata Bobby di Tapanuli Selatan, Sabtu (28/9).

    Tindak-tanduk keluarga Jokowi juga menjadi sorotan publik. Misalnya, gaya hidup mewah yang dipertontonkan Erina Gudono, menantu Jokowi.

    Erina memperlihatkan sedang makan kue brioche seharga US$25 di California bersama Kaesang. Dia juga mengunggah foto perjalanan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream G650.

    Salah satu momen mengejutkan adalah saat pelantikan Prabowo-Gibran di Kompleks Parlemen. Saat itu, kamera menyorot sejumlah tokoh, anggota dewan dan para hadirin menyambut dengan tepuk tangan.

    Giliran kamera menyorot Kaesang, Bobby Nasution, dan Kahiyang Ayu. Respons anggota dewan dan hadirin justru sorakan “huuu”. Anak dan mantu Jokowi itu hanya tersenyum ke kamera.

    Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai “Mulyono” adalah bentuk kemarahan masyarakat Indonesia. Dia berkata masyarakat Indonesia punya budaya memberi sanksi sosial dengan julukan aneh kepada orang-orang yang dianggap bersalah.

    “Tidak keliru kalau dikatakan orang, rakyat di Indonesia akhirnya tidak menyebut Jokowi, tapi Mulyono itu karena kemuakan rakyat kepada beliau. Umum di Indonesia ketika kita sudah tidak suka terhadap seseorang, makan akan muncul julukan-julukan terhadap orang tersebut,” ujar Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Hubungan Jokowi dengan PDIP kandas setelah 20 tahun. Semua bermula dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

    PDIP sudah mengumumkan pengusungan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk pilpres. Pengumuman itu pun dihadiri oleh Jokowi.

    Beberapa waktu kemudian, Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden. Pasangan itu pun menang dengan perolehan suara 58 persen.

    Tak berhenti di situ, partai-partai pendukung Jokowi juga membentuk blok kekuatan politik bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Mereka menggandeng semua partai di berbagai daerah, kecuali PDIP.

    Koalisi raksasa itu menggempur PDIP di basis-basis massa pada Pilkada Serentak 2024. PDIP hanya menang di DKI Jakarta. Provinsi-provinsi lainnya di Jawa dikuasai oleh KIM Plus.

    PDIP mengambil langkah tegas. Mereka menerbitkan surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution. SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby.

    Tiga surat pemecatan itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.

    “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” bunyi keterangan pemecatan Jokowi di surat tersebut.

    Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai kekesalan PDIP terhadap Jokowi “sudah sampai ubun-ubun”. Menurutnya, pemecatan terhadap Jokowi pun dilakukan dengan rasa balas dendam.

    Dalam surat pemecatan, PDIP menulis dua “dosa” Jokowi. Pertama, melanggar AD ART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Kedua, menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengintervensi Mahkamah Konstisusi (MK). PDIP menganggap tindakan Jokowi sebagai pelanggaran berat.

    “Dua dosa yang dikemukakan oleh PDIP itu menurut saya mencoreng citra dan reputasi Jokowi,” ujarnya.

    “Ini pandai PDIP dengan memberikan dua dosa tadi itu kan akan memberi stigma yang negatif terhadap Jokowi seumur hidupnya bahwa Jokowi cacat secara politis, baik sebagai kader maupun sebagai presiden,” lanjut Jamiluddin.

    [Gambas:Infografis CNN]

    Menolak pensiun

    Selepas jabatan presiden, Jokowi dan Iriana kembali ke kampung halaman mereka di Solo. Mereka sempat tak muncul di publik beberapa hari.

    Meski demikian, itu bukan tanda Jokowi pamit dari kancah politik nasional. Dia kembali bermanuver menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Jokowi mulai menerima sejumlah politisi di rumahnya, termasuk cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil. Dia juga pernah menerima kunjungan cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen.

    Ayah Gibran itu juga terbang ke Jakarta pada Senin (18/11). Dia berkumpul dengan para relawan dan menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Jokowi juga ikut di sejumlah kegiatan kampanye Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Jateng.

    Dia berkata memang memberi dukungan terhadap sejumlah calon kepala daerah. Menurut Jokowi, ia hanya mendukung, tetapi kemenangan tetap ditentukan oleh rakyat.

    “Seingat saya yang kita berikan endorse 84 seingat saya,” kata Jokowi di Solo, Selasa (3/12).

    “Kalau ada yang menang itu bukan karena endorse. Karena calonnya, bukan saya. Dan karena penerimaan rakyat, penerimaan masyarakat itu baik saya sekali lagi saya bisa ngapain, wong sudah pensiun,” ucap Jokowi.

  • Kaleidoskop 2024: Pembelotan Jokowi Sang Petugas Partai Hingga Dipecat Ketua Umum PDIP Megawati – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pembelotan Jokowi Sang Petugas Partai Hingga Dipecat Ketua Umum PDIP Megawati – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin 16 Desember 2024.

    Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Khomarudin Watubun.

    Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

    Dalam Surat Keputusan Nomor: 1649 /KPTS/DPP/ XII /2024, DPP PDIP menimbang sejumlah hal yang menjadi alasan pemecatan terhadap Jokowi.

    Dalam point menimbang, DPP PDIP menyoroti sikap, tindakan dan perbuatan Jokowi selaku kader yang ditugaskan sebagai Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024, telah melanggar AD/ ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai.

    Dimana, telah melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).

    “Serta telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” tulis surat pemecatan itu.

    Lebih lanjut, Bidang Kehormatan Partai merekomendasikan kepada DPP Partai untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” demikian surat tersebut.

    Dalam surat itu juga melarang Jokowi melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Sdr Joko Widodo,” tulisnya.

    Keterangan surat itu juga menjelaskan, bahwa sanksi pemecatan kepada Jokowi akan mempertanggungjawabkan pada Kongres Partai.

    Presiden ke-7 Joko Widodo merespons soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. (Tribunnews)

    Surat pemecatan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, dtandatangai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

    Selain Jokowi, putra sulungnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Gubernur terpilih Sumatra Utara, Bobby Nasution juga dipecat dari keanggotaann partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Lalu, bagaimana perjalanan Jokowi hingga akhirnya dipecat oleh Megawati sebagai kader PDIP selama rentan tahun 2024? 

    Serta, sejauh mana PDIP akhirnya berani mengeluarkan surat pemecatan terhadap Jokowi dan keluarga?

    Berikut rangkuman yang dipotret oleh Tribunnews.com selama rentan waktu 2024:

    Pemecatan terhadap Jokowi ini menjadi puncak dari ketegangan politik yang terjadi dengan PDIP yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Terutama jelang Pilpres dan Pilkada 2024.

    Setelah melewati dinamika politik, PDIP akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi beserta keluarganya telah melakukan pembelotan terhadap keputusan Megawati.

    Jokowi memulai karier politiknya menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pada 2005, dengan diusung PDIP. 

    Lima tahun kemudian, dia kembali terpilih sebagai wali kota.

    Pada 19 Maret 2012, Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan diusung oleh PDIP. 

    Berselang dua tahun menjabat Gubenur Jakarta, yakni pada 2014, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian yang isinya mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

    Selama menjadi Presiden, PDIP selalu menjadi partai yang membela ketika pemerintahan Jokowi coba ‘digoyang’ dan dikritik oleh lawan politik.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan berulang kali menegaskan bahwa partainya akan siap mengawal jalannya pemerintahan Jokowi.

    Pada puncak peringatan HUT ke-50 PDIP tahun 2023 lalu, Megawati sempat menyinggung soal peran penting partai Banteng terhadap karier politik Jokowi.

    “Pak Jokowi itu ngono loh mentang-mentang. Lah iya padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP kasihan dah,” kata Megawati. 

    Merespons pernyataan Megawati, Jokowi kala itu hanya tersenyum.

    Tak hanya itu, Megawati juga berkali-kali menegaskan jika Jokowi adalah petugas partai. 

    Namun, anggapan itu justru dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap Jokowi yang merupakan Presiden RI.

    Menurut Megawati, wajar Jokowi disebut petugas partai karena dirinya lah yang pertama kali mencalonkan Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019.

    Hubungan antara Jokowi dan PDIP berubah menjadi rival dalam Pilpres dan Pilkada 2024.

    Dimana pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP kalah oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai partai pemenang, PDIP tentu berharap Jokowi selaku presiden dari partai, serta Gibran dan Bobby yang menjadi kepala daerah serta kader PDIP ikut mendukung serta memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud. 

    Namun, Gibran justru menerima pinangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres.

    Pencalonan Gibran sebagai cawapres pun diwarnai dengan campur tangan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya, Anwar Usman. 

    Dimana, Anwar mengubah syarat minimal usia kandidat di pilpres.

    Padahal, saat itu Gibran belum cukup umur sebagai calon wakil presiden.

    Meski tidak secara terang-terangan, Jokowi dianggap ikut cawe-cawe mendukung langkah politik anak sulungnya sebagai cawapres.

    Megawati bahkan sempat menyinggung jika langkah cawe-cawe Jokowi ini buntut tak direstuinya perpanjangan masa jabatan Presiden hingga perubahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

    Padahal, saat itu hampir sejumlah partai politik di parlemen disebut-sebut mendukung langkah Presiden 3 periode.

    Hubungan tiga tokoh politik itu dengan PDIP pun perlahan merenggang.

    Jokowi beserta keluarga bahkan tak diundang ke HUT PDIP pada Januari 2024. 

    Perseteruan kian meruncing ketika Ganjar-Mahfud dinyatakan kalah Pilpres 2024, dan Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang.

    Pada Mei 2024, PDIP juga tidak mengundang Jokowi dan Gibran dalam rapat kerja nasional (Rakernas) karena dianggap telah melanggar konstitusi. 

    Pelanggaran itu dinilai tak sejalan dengan PDIP yang terus menegakan konstitusi.

    Konstitusi yang dimaksud merujuk menabrak aturan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah oleh MK jelang pendaftaran.

    Perseteruan Jokowi dan PDIP kian memanas jelang Pilkada serentak November 2024, lalu. 

    Dimana, sejumlah pasangan yang diusung oleh PDIP kalah dari pasangan yang mendapat endorsement dari Jokowi. 

    Misalnya, di wilayah ‘kandang banteng’ seperti Jawa Tengah dan Sumatra Utara.

    Selepas gelaran Pilkada, pada 3 Desember 2024, Jokowi secara terbuka mengaku masih memegang kartu tanda anggota (KTA) PDIP. 

    Hal ini pun menjadi penegasan bahwa dirinya masih berstatus kader meski dianggap membelot dari Megawati.

    Merespons itu, pada 4 Desember 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi beserta keluarganya bukan lagi bagian dari partai banteng.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hasto mengatakan, praktik politik yang dijalankan Jokowi beserta keluarganya tak lagi sejalan dengan PDIP. 

    Dia pun menyoroti ambisi kekuasaan yang masih menyelimuti Jokowi dan keluarga.

    Dalam kesempatan itu, Hasto bahkan menyebut bahwa pengumuman resmi terkait status Jokowi dan keluarga akan disampaikan oleh DPP PDIP pada 17 Desember, mendatang.

    Di tanggal 16 Desember 2024, muncul video yang beredar di kalangan wartawan jika DPP PDIP telah resmi memecat Jokowi beserta keluarga dari keanggotaan partai. 

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pun mengungkapkan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Jokowi beserta keluarganya usai Pilpres dan Pilkada 2024. 

    Pertama, karena PDIP memegang prinsip menghormati dan menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI. 

    “Saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy, Senin (16/12/2024).

    Deddy menambahkan, PDIP sebetulnya memiliki waktu untuk mengevaluasi dan menuntaskan persoalan pelanggaran etik oleh kader-kader di internal partai setelah Pilpres 2024. 

    Namun, PDIP memutuskan untuk fokus melanjutkan agenda politik nasional, yakni Pilkada serentak 2024. 

    “Setelah pemilukada selesai kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” ujar Deddy. 

    “Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” sambung dia.

    Di samping itu, kata Deddy, PDIP memutuskan memecat Jokowi pasca Pilpres dan Pilkada, karena khawatir muncul anggapan tak siap bersaing dengan Gibran dan Bobby.

    Deddy pun menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini adalah upaya penegakan aturan serta disiplin partai di internal PDIP. 

    “Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” pungkasnya.

    Di sisi lain, pemecatan terhadap Jokowi dan keluarga ini sebagai respons dari isu yang berkembang jika Jokowi berencana bakal mengacak-acak Kongres PDIP yang bakal digelar April 2025, mendatang.

    Isu itu pun pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati jika ada pihak yang ingin mengganggu Kongres PDIP tahun depan. 

    Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, pada Kamis (12/12/2024). 

    Mulanya, Megawati mengatakan dirinya sudah ingin pensiun, namun masih diminta untuk kembali menjabat Ketum PDIP.

    “Sekarang masih keren, diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi, kalau ada nanti kongres, Ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya gue nggak boleh pensiun,” kata Megawati.

    “Ini biar kedengeran, kenapa? Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut,” sambungnya.

    Megawati pun menantang pihak yang ingin mencoba mengganggu jalannya Kongres PDIP.

    “Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu awut-awut partai saya,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Kongres PDIP merupakan agenda partai tertinggi untuk menentukan Ketua Umum, jajaran DPP partai hingga rekomendasi partai terhadap situasi bangsa.

    Respons Jokowi Usai Dipecat

    Jokowi mengaku menghormati keputusan pemecatan terhadap dirinya dari keanggotaan PDIP. 

    “Ya ndak apa-apa saya menghormati itu,” kata Jokowi diiringi tawa ringan pada Selasa (17/12/2024) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Dia juga menyebut bahwa dirinya tidak dalam posisi membela diri terkait alasan PDIP memecatnya.

    “Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian. Karena keputusan itu sudah terjadi,” ujarnya.

    “Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” kata Jokowi menambahkan.

  • Relawan Yakin Jokowi Baru Masuk Partai 3 Tahun Lagi Jelang Pilpres 2029

    Relawan Yakin Jokowi Baru Masuk Partai 3 Tahun Lagi Jelang Pilpres 2029

    Relawan Yakin Jokowi Baru Masuk Partai 3 Tahun Lagi Jelang Pilpres 2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum barisan relawan
    Jokowi
    Mania (Joman) Immanuel Ebenezer meyakini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru masuk partai sekitar 2-3 tahun ke depan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Tak cuma masuk partai, Jokowi diprediksi bisa membentuk partai sendiri. Dengan kata lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan masuk partai dalam waktu dekat.
    “Dua tahun atau tiga tahun ke depan saya yakin Pak Jokowi nggak masuk partai. Tapi setelah tiga tahun ke depan, ya dia punya hak dong. Menentukan pilihan-pilihan politiknya,” kata Noel dikutip dari tayangan siniar GASPOL! Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

    “Entah dia bikin partai, entah dia masuk partai, itu kan hak konstitusi dia,” imbuh Noel.
    Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, bergabung atau membentuk partai baru merupakan hak politik Jokowi. Setiap pihak, kata Noel, tidak bisa memaksa jalan politik maupun hak politik seseorang.
    Langkah ini pun tidak lepas dari
    Jokowi’s effect
     yang menurutnya masih melekat hingga ini.
    “Jadi tiga tahun dari sekarang, 2028 kali, ya. 2027-2028 ya. Saya yakin dia tidak berpartai. Tapi kemudian 2028 ke sana dia ngambil pilihan-pilihan politik, itu kan hak politik dia. Kita nggak boleh jadi tiran buat beliau,” tutur Noel.
    Kendati begitu, lanjutnya, langkah Jokowi bergabung dengan partai atau membentuk partai baru tidak bisa diartikan pecah kongsi dengan Presiden Prabowo Subianto, yang didukungnya pada Pilpres 2024.
    Menurut Noel, setiap orang tidak bisa alergi dengan pilihan politik dan jalan yang ditempuh masing-masing. Dia bilang, bangsa ini harus dewasa dengan perbedaan pilihan-pilihan demokrasinya.
    “Saya heran juga seakan-akan bahwa ketika bikin partai itu beda pandangan sama Pak Prabowo. Loh, bangsa ini kan enggak mesti harus sama. Karena setiap orang itu punya cara dengan pilihan-pilihan dan jalannya masing-masing,” tandasnya.
    Sebagai informasi,
    Jokowi dipecat
    dari keanggotaan PDI-P.
    Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu mengumumkan pemecatan secara resmi pada Senin (16/12/2024) kemarin.
    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, dengan membacakan surat keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
    Usai dipecat, Jokowi belum menentukan pilihan akan berlabuh ke partai lain atau tidak sama sekali.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Menang 1 Putaran, Jokowi Dipecat PDIP

    Prabowo Menang 1 Putaran, Jokowi Dipecat PDIP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah dinamika politik terjadi di tahun 2024 berkat dua gelaran besar, yaitu Pemilihan Presiden 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Pergeseran peta politik terjadi melibatkan nama-nama besar, seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri.

    Catatan pertama adalah kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran di Pilpres 2024. Pencapaian mereka melebihi prediksi sejumlah lembaga survei.

    Beberapa lembaga survei memprediksi Prabowo-Gibran akan unggul, tetapi pilpres akan digelar dua putaran. Hal itu karena elektabilitas mereka belum solid di atas 50 persen.

    Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Perolehan itu setara 58 persen dari total suara sah.

    Sementara itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan perolehan 40.971.906 suara. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

    Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atas gugatan dua paslon. Namun, MK menyatakan Prabowo-Gibran tetap menang Pilpres 2024.

    Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Prabowo menjadi Presiden kedelapan Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo.

    Jokowi dipecat PDIP

    Pilpres 2024 menjadi puncak keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Anak Jokowi, Gibran, mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Padahal, PDIP kala itu sudah mendeklarasikan Ganjar-Mahfud.

    Menantu Jokowi, Bobby Nasution, ikut mendukung Prabowo-Gibran. PDIP pun memecatnya. Bobby bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

    Setelah pilpres, Pilkada Serentak 2024 dimulai. Loyalis Jokowi membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan bekerja sama di berbagai daerah.

    Mereka bertarung melawan PDIP di sejumlah daerah strategis. Misalnya, di DKI Jakarta saat KIM Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Mereka melawan jagoan PDIP Pramono Anung dan Rano Karno.

    Di Jawa Tengah, KIM Plus memasang Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Mereka menghadapi Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di wilayah yang dikenal dengan julukan kandang banteng.

    KIM Plus juga memasang Bobby Nasution dan Surya di Sumatera Utara. Begitu pula di Banten dengan memasang Andra Soni-Dimyati.

    Di Jatim, KIM Plus memasang Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Koalisi ini mengusung Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pilgub Jabar.

    KIM Plus menekuk PDIP di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. PDIP hanya menang di DKI Jakarta.

    Setelah pilkada, PDIP mengumumkan daftar kader yang dipecat. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi bagian dari PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

    Jokowi menanggapi santai pernyataan itu. Dia tak memastikan apakah akan bergabung dengan partai lain dalam waktu dekat.

    “Ya berarti partainya perorangan,” ucap Jokowi saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto, Kamis (5/12).

    Pemecatan Jokowi diresmikan PDIP dalam SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. PDIP mencantumkan sejumlah alasan pemecatan Jokowi, termasuk intervensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Revisi UU Pilkada dan peringatan darurat

    Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, MK memutus perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024. Dua perkara itu berkenaan dengan syarat pencalonan kepala daerah.

    Putusan nomor 60 menyatakan ambang batas pencalonan 20-25 persen bertentangan dengan konstitusi. MK mengubahnya menjadi 6,5-10 persen tergantung jumlah penduduk masing-masing daerah.

    Sementara itu, putusan 70 menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah ditentukan saat penetapan pasangan calon.

    DPR langsung menggelar rapat revisi UU Pilkada 21 Agustus. Rapat digelar super kilat dan bertentangan dengan putusan MK.

    Revisi UU Pilkada menetapkan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. DPR pun tetap memberlakukan ambang batas pencalonan 20-25 persen.

    Masyarakat murka. Mereka mengaitkan langkah DPR itu dengan upaya pencalonan Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi, di pilkada tahun ini. Kaesang mulai muncul di sejumlah survei, tapi usianya belum memenuhi syarat bila menggunakan putusan MK.

    Sebagian pihak juga mengaitkan perubahan kilat aturan ini mirip Pilpres 2024. Kala itu, aturan pencalonan diubah via MK dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berhasil mencalonkan diri.

    Kemarahan publik pun terwujud dalam gerakan “Peringatan Darurat” di internet. Lalu berlanjut ke aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen.

    Mahasiswa, buruh, masyarakat sipil turun ke jalan menuntut keadilan. Tembok parlemen dikoyak. Massa aksi masuk ke wilayah parlemen.

    Desakan kuat membuat DPR tunduk. DPR memutuskan tak membawa revisi itu ke tingkat paripurna untuk pengesahan. Pilkada Serentak 2024 digelar merujuk dua putusan MK.

    Baca selanjutnya di halaman berikut>>

    Serangkaian drama mewarnai Pilgub DKI Jakarta 2024 sejak masa pencalonan. Mulanya, petahana Anies Baswedan yang baru beres ikut pilpres ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta lagi.

    Dia menjadi kandidat terkuat di sejumlah survei. Elektabilitas Anies mengungguli mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Anies juga sudah mengantongi dukungan dari PKB, PKS, dan NasDem. Namun, tiga partai itu tak mencapai titik temu saat membahas siapa calon wakil gubernur.

    Di tengah perjalanan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang baru menang pilpres membuat sejumlah manuver. Mereka menarik RK ke Jakarta. Padahal, RK hampir pasti menang di Pilgub Jabar menurut survei-survei.

    Partai-partai pendukung Prabowo itu juga membentuk KIM Plus. Mereka menarik sejumlah partai di kubu Anies untuk bergabung. Hasilnya, PKS, PKB, dan NasDem merapat dengan ganjaran kursi di kabinet baru.

    Asa Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 masih menyala saat MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Anies bisa maju bila direstui PDIP.

    Meski begitu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat keputusan mengejutkan. Dia mencalonkan dua kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno. Anies gagal nyalon.

    Pilgub DKI Jakarta 2024 pun diikuti tiga peserta. Ridwan Kamil dan Suswono didukung gerbong KIM Plus, Pramono-Rano didukung PDIP, serta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang maju dari jalur perseorangan.

    RK-Suswono memulai dengan elektabilitas tinggi. Sementara itu, Pramono-Rano berstatus sebagai kuda hitam dengan popularitas dan elektabilitas masih jauh tertinggal. Sementara itu, Dharma-Kun menghiasi persaingan dengan elektabilitas yang merangkak dikit demi sedikit.

    Di awal tahapan, sejumlah lembaga survei memprediksi RK-Suswono bisa menang satu putaran. Namun, hasil resmi KPU DKI Jakarta menunjukkan Pramono-Rano menang dengan 50,07 persen suara. Sang kuda hitam menang satu putaran.

    RK-Suswono sempat berencana menyeret hasil itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mereka tak kunjung mendaftarkan gugatan hingga batas waktu Rabu (11/12) pukul 23.59 WIB.

    Tren cawe-cawe

    Istilah cawe-cawe berubah menjadi tren politik di tahun 2024. Istilah ini pertama kali didengungkan oleh Presiden Jokowi saat bertemu para pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, 29 Mei 2023.

    Saat itu, menjelang Pemilu Serentak 2024, Jokowi mengatakan dirinya harus ikut campur tangan. Namun, ia memberi penekanan cawe-cawe dilakukan demi kepentingan nasional, bukan sekadar urusan capres-cawapres.

    Meski begitu, beberapa bulan kemudian anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Singkat cerita, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.

    Tren cawe-cawe tak berhenti di pilpres. Saat pilkada bergulir, praktik cawe-cawe juga dilakukan Prabowo yang sudah berstatus presiden.

    [Gambas:Photo CNN]

    Dia memberi dukungan, baik berupa surat hingga pernyataan via video, ke beberapa calon kepala daerah. Misalnya, video dukungan untuk pemenangan Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng.

    Prabowo juga menulis surat untuk warga Jakarta memilih Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Meski begitu, istana menampik Prabowo melanggar aturan dalam dukungan tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Prabowo memberi dukungan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo meng-endorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai,” ucap Hasan melalui keterangan tertulis, Minggu (10/11).

    Catatan kritis

    Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengkritisi sejumlah dinamika politik di tahun 2024. Pertama, soal cawe-cawe yang terus dinormalisasi oleh para elite.

    Jamiluddin mengatakan netralitas penyepenggara negara menjadi kunci demokrasi berjalan baik. Namun, praktik cawe-cawe mulai dibiasakan sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

    “Idealnya kan netralitas dijaga, ini cenderung kurang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk elite-elite tertentu, seperti Pak Jokowi yang cenderung cawe-cawe. Itu yang saya melihat gejala umum menurunnya demokrasi di Tanah Air,” kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Catatan lainnya dari Jamiluddin adalah para elite politik yang memaksakan kehendak lewat revisi UU Pilkada. Menurutnya, momen tengah tahun ini menampar para elite politik agar lebih mendengar aspirasi rakyat.

    “Jadi satu pelajaran bagi elite politik kalau mereka terus bermain-main dengan keinginan-keinginan elite tanpa mengakomodir harapan-harapan rakyat, bisa lama-kelamaan akan terjungkal dengan sendirinya,” ujarnya.

    Terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyoroti blokade politik yang dilakukan lewat Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurutnya, hal ini bisa berdampak buruk bagi politik Indonesia.

    Meski begitu, Indonesia masih diberkati oleh dua hal. Pertama, putusan progresif Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga blokade masih bisa dilawan.

    “Nah tentu ini juga akan menjadi bagian dari cacat demokrasi kita dan harus diperbaiki ke depan,” ujar Asrinaldi.

    Dia berkata Indonesia juga terberkati dengan gerakan masyarakat sipil saat DPR tiba-tiba merevisi UU Pilkada. Gerakan itu bisa membatalkan praktik legislasi yang sewenang-wenang.

    Menurut Asrinaldi, gerakan semacam ini harus lebih terkonsolidasi. Dengan demikian, rakyat punya tumpuan untuk mengawal proses politik ke depannya.

    “Untuk demokrasi, keberadaan masyarakat sipil itu penting dan itu harus dikonsolidasikan dan penting untuk diikutkan dalam proses demokrasi kita,” ucapnya.

  • Misi Berbahaya China ke Bulan dan Elon Musk ke Bali

    Misi Berbahaya China ke Bulan dan Elon Musk ke Bali

    Jakarta –

    Mei 2024, China mengirimkan rover ke sisi terjauh Bulan. Misi ini sangat menantang dan berbahaya. Di Bulan ini juga, Indonesia kembali dikunjungi pesohor dunia teknologi dengan kedatangan Elon Musk.

    Internet satelit milik Elon Musk, Starlink, resmi beroperasi pada Mei 2024. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Elon Musk di Bali yang saat itu sekaligus menghadiri World Water Forum ke-10.

    Selain itu, di bulan ini pula, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan uji publik aturan mengenai implementasi teknologi eSIM untuk mencegah penyalahgunaan. Berikut adalah rangkumannya.

    1 Mei 2024: Misi Berbahaya China ke Sisi Terjauh Bulan

    China mengirimkan rover atau wahana ruang angkasa robotik dalam beberapa hari mendatang dalam perjalanan bolak-balik ke sisi jauh Bulan. Foto: Dwingeloo Radio Telescope

    China mengirimkan rover atau wahana ruang angkasa robotik dalam beberapa hari mendatang dalam perjalanan bolak-balik ke sisi jauh Bulan.

    Ini adalah misi pertama dari tiga misi yang berisiko secara teknis, yang akan membuka jalan bagi pendaratan perdana awak China di Bulan, dan pendirian pangkalan di kutub selatan Bulan.

    Sejak misi Chang’e pertama pada tahun 2007, China telah membuat lompatan maju dalam eksplorasi Bulan, sehingga mempersempit jurang teknologi dengan Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

    Rencana China ini rupanya membuat AS Dan NASA cemas. Administrator NASA, Bill Nelson, telah berulang kali memperingatkan bahwa China akan mengklaim sumber daya apa pun di Bulan sebagai miliknya. Sementara China menepis tudingan ini dengan mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara dalam membangun masa depan bersama.

    5 Mei 2024: Cegah Penyalahgunaan, Kominfo Uji Publik Aturan e-SIM

    Kementerian Kominfo melakukan uji publik aturan mengenai implementasi teknologi eSIM. Foto: Getty Images/Rudzhan Nagiev

    Meski seluruh operator seluler telah memperkenalkan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan uji publik aturan mengenai implementasi teknologi eSIM.

    Tercatat operator seluler seperti Smartfren, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, hingga Telkomsel sudah memperkenalkan layanan e-SIM kepada para pelanggannya.

    Melalui Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Embedded Subscriber Identity Module oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Satelit.

    “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin kepastian hukum pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module di Indonesia,” ujar Kominfo dalam siaran persnya.

    19 Mei 2024: Starlink Resmi Beroperasi di Indonesia

    Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Internet satelit milik Elon Musk, Starlink akhirnya resmi beroperasi pada 19 Mei 2024. Peresmian ini dihadiri langsung oleh Elon Musk di Bali yang saat itu sekaligus menghadiri World Water Forum ke-10.

    Dengan resminya kehadiran Starlink di Tanah Air, Budi Arie Setiadi yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika berjanji akan mengawasinya.

    “Pada prinsipnya, saya mendukung penyelenggaraan telekomunikasi yang tunduk pada regulasi dan persaingan usaha yang sehat,” sebut Arie melalui pesan singkat yang diterima detikINET, Minggu (19/5).

    Berbagai kewajiban Starlink menjadi pertanyaan mengingat kehadirannya di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Starlink memang jadi solusi akses internet di daerah terpencil. Namun di sisi lain, kehadirannya berpotensi mematikan pemain lokal jika tidak diatur dengan benar.

    20 Mei 2024: Elon Musk ke Bali Bicara di World Water Forum

    Selain meresmikan Starlink di Indonesia, kedatangan Elon Musk ke Bali pada Mei 2024 dalam rangka event internasional World Water Forum (WWF) 2024. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

    Kedatangan Elon Musk ke Bali pada Mei 2024 memiliki sejumlah agenda. Selain meresmikan Starlink di Indonesia, agenda utama CEO SpaceX, Tesla dan X itu adalah menjadi salah satu pembicara dalam event internasional World Water Forum (WWF) 2024 yang berlangsung pada 18-25 Mei 2024. Elon Musk menjadi pembicara pada 20 Mei 2024.

    Ia mengungkap alasan ia datang ke Indonesia dan mengikuti perhelatan World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali. “Saya pikir banyak topik penting yang bisa dibahas tentang air,” kata Elon Musk usai meresmikan layanan Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Minggu (19/5).

    Elon Musk yang hadir dengan kemeja endek berwarna hijau khas Bali itu mengatakan kehadirannya di World Water Forum sebab banyak hal yang belum ia ketahui tentang air. Sebelumnya dalam perhelatan internasional serupa yang diadakan di Bali, ia hanya bergabung secara virtual. Menurutnya, forum kali ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya hadir.

    Agenda lainnya adalah Elon Musk bertemu Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan presiden terpilih berdasarkan hasil Pilpres 2024.

    Halaman 2 dari 5

    Simak Video “Starlink Disambut Baik, Kominfo Bakal Monitoring dan Evaluasi”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/afr)

  • Punya ‘Anak Abah’ dan Modal Elektoral, GPK Jakarta Usul Anies Masuk Daftar Calon Ketum PPP – Halaman all

    Punya ‘Anak Abah’ dan Modal Elektoral, GPK Jakarta Usul Anies Masuk Daftar Calon Ketum PPP – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suasana di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghangat jelang digelarnya Muktamar ke-10 PPP, pada bulan April 2025 mendatang, dengan agenda menentukan ketua umum baru partai berlambang kabah itu.

    Setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Ancol, Jakarta Utara pada 13-15 Desember 2024 kemarin, muncul beberapa nama calon ketua umum, salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden di kontestasi Pilpres 2024, Anies Baswedan.

    Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) DKI Jakarta, Bambang Nurcahyadin menilai elektoral Anies sebagai capres 2024 kemarin amat tinggi. Anies mendapat perolehan suara 24,9 persen atau 40,9 juta suara nasional.

    “Secara elektoral perolehan suara Anies sebagai calon presiden 2024 kemarin sangat fantastis mencapai 24,9 persen atau 40.971.906 suara secara nasional,” kata Bambang kepada wartawan usai diskusi di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya tingginya elektoral Anies bisa dijadikan modal bagi PPP untuk bangkit dari keterpurukan di Pileg 2024 dan gagal melenggang ke Parlemen Senayan.

    Terlebih Anak Abah, panggilan dari pendukung Anies, akan beralih memilih PPP di Pemilu 2029 mendatang jika Anies ditunjuk sebagai ketua umum.

    Bambang pun menyatakan usulan Anies menjadi calon ketua umum PPP akan disampaikan di hadapan Pimpinan Pusat GPK pada Musyawarah Wilayah DKI Jakarta yang berlangsung awal Januari 2025.

    “Modal besar bagi PPP untuk kembali bangkit. Maka Anies lah jawabannya kalau PPP mau bangkit,” ucapnya.

    Sementara itu, pimpinan GPK Jakarta Dedy Kurnyawan mengaku nama Anies sudah lama diaspirasikan menjadi ketua umum PPP. Sehingga pihaknya juga akan membawa nama Anies untuk diusulkan ke PPP Jakarta dan didorong menjadi kandidat ketua umum PPP pada Muktamar di tahun depan.

    “Sudah selayaknya kami pimpinan wilayah GPK Jakarta untuk membawa aspirasi kader GPK Jakarta dan meminta kepada pemilik suara di Muktamar PPP khususnya PPP Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan menjadi ketum PPP di Muktamar PPP tahun 2025,” terang Dedy.

    Adapun Ketua PC GPK Jakarta Barat Agus Supriatna turut menilai sosok Anies yang mampu menjadi magnet dan simbol kekuatan suara umat Islam. 

    Agus menyatakan pihaknya bakal mendeklarasikan secara resmi usulan Anies menjadi ketum PPP di Muktamar ke-10 pada April 2025.

    “Di Musyawarah Wilayah GPK DKI besok, kami akan sampaikan dukungan kami secara resmi kepada Anies Baswedan untuk menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar PPP April 2025,” kata Agus. (*)

  • Upaya Wujudkan Indonesia Emas 2045, Mahfud MD Siap Dukung Program Prabowo Subianto – Halaman all

    Upaya Wujudkan Indonesia Emas 2045, Mahfud MD Siap Dukung Program Prabowo Subianto – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD menyoroti soal cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Polhukam) itu menyatakan, dirinya merasa optimistis Indonesia bisa mencapai cita-cita itu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke 58 tahun, di Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2024) malam.

    “Ya optimis karena itu (cita-cita) kan dalam kerangka peta jalan, ya bagus lah,” kata Mahfud kepada awak media.

    Dengan begitu, Mahfud menyatakan, dirinya menjadi salah satu sosok yang turut mendukung tercapainya cita-cita itu.

    Adapun, Ketua Dewan Pakar KAHMI itu juga mengutarakan kalau dia akan ikut sepakat dengan program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ya harus didukung, kan dia (Prabowo) yang terpilih (jadi Presiden) jadi harus didukung apa yang dilakukan,” kata mantan kontestan Pilpres 2024 itu.

    Kekinian kata Mahfud, Indonesia memang berada pada track pencapaian Indonesia Emas.

    Salah satunya, dia menggambarkan soal makin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia dari berbagai era kepala negara.

    Dimana saat ini kata Mahfud, tingkat kemiskinan Indonesia setelah lengsernya Joko Widodo (Jokowi) sudah mencapai 9,3 persen.

    “Iya iya, sedang menuju ke saja kita. Modal sosial politiknya ada, tinggal SDM-nya aja,” kata dia.

    Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Presidium KAHMI Herman Khaeron yang menyatakan rasa optimisnya kalau cita-cita Indonesia Emas bisa tercapai.

    Kata dia, hal itu bahkan sudah diutarakan oleh Mahfud MD, dengan mengajak seluruh kader KAHMI dan HMI bisa membantu jalannya program pemerintah.

    “Tentu terhadap peningkatan berbagai kemampuan anak bangsa untuk bisa sampai kepada tujuan berbangsa dan bernegara, apalagi cita-citanya sudah definitif 2045 adalah Indonesia emas, Indonesia yang ekonominya maju, yang hadir, sejahtera,” kata dia.

    Politikus DPP Partai Demokrat itu juga menggaris bawahi pernyataan Mahfud MD.

    Dimana dirinya menyatakan, target Indonesia mencapai angka 0 persen kemiskinan bukan tidak mungkin terjadi usia 100 tahun Indonesia merdeka.

    “Karena kalau melihat dari trennya, semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, kemiskinan terus turun, pada waktu zaman penjajahan Belanda, era penjajahan Jepang kita 100 persen kemiskinannya dan turun terus,” kata dia.

    “Dan inilah yang kemudian nanti pada sampai titik dimana Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang rakyatnya sejahtera, negaranya makmur, berdaulat dan tentu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah hari ini,” tandas Herman. (*)

  • Bu Mega, Hasto Sudah Resmi Tersangka Nih, Kapan Mau Sambangi KPK?

    Bu Mega, Hasto Sudah Resmi Tersangka Nih, Kapan Mau Sambangi KPK?

    GELORA.CO – Publik menantikan Ketum Megawati Soekarnoputri menunaikan janjinya bakal menyatroni KPK hingga Kapolri jika ‘anak emasnya’ Hastro Kristianto jadi tersangka dan ditahan, terkait kasus suap Harun Masiku. Kini status itu sudah disandang Hasto, kapan Megawati sambangi lembaga antirasuah?

    Menanggapi itu, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, penetapan tersangka Hasto Kristiyanto cukup dihadapi dengan kader-kader dan tim hukum.

    “Cukup kami kader-kader bersama tim hukum yang hadapi,” ucap Ronny dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (27/12/2024).

    Ronny menyampaikan, saat ini DPP PDIP tengah menyiapkan tim hukum untuk bisa memberikan pendampingan yang optimal kepada Hasto Kristiyanto.

    “Kami sedang menyiapkan tim hukum untuk melakukan pendampingan yang optimal untuk Sekjen sebagai kader utama partai kami,” ucap Ronny.

    Asal tahu saja, Megawati pernah menyampaikan akan mendatangi KPK jika Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan. Hal itu disampaikan dalam peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    “Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” ujar Megawati kala itu.

    Adapun, penetapan Hasto jadi tersangka disampaikan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada Selasa (24/12/2024). Dia menerangkan, Hasto diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana koruspi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Selain itu, dia itu juga menjadi tersangka dugaan suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. “Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Setyo.