Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur

    Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur

    GELORA.CO  – Ketua tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, meragukan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi. 

    Kekhawatirannya itu disampaikan saat menanggapi penetapan tersangka dan penggeledahan rumah Hasto dalam kasus suap mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

    Termasuk terkait narasi permintaan mundur Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.  

    “Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, beberapa hari setelah bertemu mantan Presiden Jokowi juga meminta Bu Mega mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP,  buntut penetapan HK sebagai tersangka di KPK,” kata Todung, Kamis (9/1/2025) .

    Todung menilai, pernyataan Effendi semakin menegaskan serangan itu memang diarahkan ke PDIP dan Megawati, dan mengaitkannya dengan kasus Hasto.

    “Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum,” ucap Todung.

    Meski demikian, Todung berharap KPK benar-benar bekerja secara profesional, tanpa ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

    Lantas. siapakah sosok Todung Mulya Lubis ini? Berikut profilnya.

    Profil Todung Mulya Lubis

    Todung Mulya Lubis lahir pada 4 Juli 1949 di Muara Botung, Sumatra Utara (Sumut).

    Todung adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia. 

    Pria berusia 75 tahun ini diketahui merupakan seorang diplomat, ahli hukum, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

    Ia mendirikan The Law of Mulya Lubis and Partners pada 1991.

    Dilansir Tribun-Medan.com, Todung merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 1974.

    Sementara pendidikan S2 ia jalani di University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada 1987.

    Kemudian, Todung memperoleh gelar doktor pada 1990, yakni Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990.

    Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud 

    Pada Pilpres 2024 lalu, Todung Mulya Lubis bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Saat itu, Todung diposisikan sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

    Lalu, pada saat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bergulir, Todung berposisi sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ketua Tim Hukum Pramono-Rano 

    Todung juga ditunjuk sebagai pasangan Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sengketa Pilkada Jakarta 2024. 

    Todung Mulya Lubis berada di kubu yang melawan kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang telah siap melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

    Selengkapnya, berikut jejak karier Todung Mulya Lubis yang dirangkum Tribunnews: 

    Pengacara bisnis terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia;

    Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN);

    Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM);

    International Bar Association (IBA);

    Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar;

    Panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris;

    Dosen di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;

    Pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia;

    Duta Besar Indonesia untuk Norwegia (2018-2023

  • Kubu Andhika-Hendrar Soroti Posisi Ahmad Luthfi di Polri hingga Kedekatan dengan Jokowi – Halaman all

    Kubu Andhika-Hendrar Soroti Posisi Ahmad Luthfi di Polri hingga Kedekatan dengan Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mereka meminta MK membatalkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dalam Pilkada Jateng 2024. 

    Sidang pemeriksaan pendahuluan ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Dalam permohonannya, Andika-Hendrar meminta MK membatalkan Keputusan KPU Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 yang menetapkan kemenangan Luthfi-Yasin pada 7 Desember 2024. Mereka menuding adanya keberpihakan aparat kepolisian yang diduga mempengaruhi hasil pemilu.

    Kuasa hukum Andika-Hendrar Prihadi, Roy Jansen Siagian, mengungkapkan bahwa ada instruksi khusus untuk memastikan dukungan polisi kepada Luthfi-Yasin. 

    Kubu Andika-Hendrar Prihadi menyoroti posisi strategis Ahmad Luthfi yang merupakan jenderal bintang tiga di Polri dan dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Sistem demokrasi yang saat ini menghadapi badai yang dahsyat, yang meninggalkan jejak kerusakan di manapun ‘jari telunjuknya’ diarahkan,” kata Roy.

    “Dalam hal ini, ‘jari telunjuknya’ kini telah mengarah pada Provinsi Jawa Tengah, dengan niat jahat menggunakan modus operandi yang sama dengan Pilpres 2024, tentunya dengan penyesuaian, yakni ‘penggunaan kewenangan alat negara untuk mengintimidasi rakyat sendiri’,” sambungnya.

    Roy juga membeberkan adanya mutasi 15 Kapolres di Jawa Tengah enam bulan sebelum pemungutan suara, yang dianggap bertujuan memenangkan Luthfi-Yasin. Mutasi ini, menurutnya, berdampak pada lonjakan suara Luthfi-Yasin di wilayah-wilayah tersebut.

    Bukti yang diajukan menunjukkan peningkatan signifikan perolehan suara Luthfi-Yasin di daerah-daerah yang Kapolresnya diganti. Bahkan, di beberapa wilayah, pasangan ini berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan selisih suara yang mencolok.

    Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tertanggal 25 Juni 2024, mutasi ini mencakup 15 Kapolres di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Andika-Hendrar menduga langkah ini merupakan upaya sistematis untuk memenangkan pasangan Luthfi-Yasin.

     

  • Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Ditahan KPK: Pernah Disebut Punya Banyak Wanita Simpanan, Ini Profilnya – Halaman all

    Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Ditahan KPK: Pernah Disebut Punya Banyak Wanita Simpanan, Ini Profilnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih atau ANS Kosasih, telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1/2025) malam.

    Ia ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa ANS Kosasih ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama. 

    Dengan demikian, ANS Kosasih bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 27 Januari 2025.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan
    Cabang Gedung KPK Merah Putih,” ujar Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 

    KPK juga menetapkan Direktur Utama Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka kasus ini. 

    Asep mengungkapkan, ANS Kosasih selaku direktur investasi PT Taspen dan Ekiawan diduga melakukan korupsi terkait penempatan sana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola Insight Investment Management. 

    KPK menduga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sekira Rp200 miliar. 

    “Merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana
    RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar,” ujar Asep. 

    Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menguntungkan sejumlah pihak. 

    Beberapa di antaranya, PT Insight Investment Management sebesar Rp78 miliar, PT VSI sebesar Rp2,2 miliar, PT PS sekitar Rp102 juta, dan PT SM sekira Rp44 juta. 

    “Pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan tersangka EHP,” kata Asep.

    Profil ANS Kosasih

    ANS Kosasih merupakan pria kelahiran Jakarta, 12 Juli 1970.

    Dirinya menjadi Dirut Taspen sejak tahun 2020 dan telah dinonaktifkan sejak Maret 2024.

    Sebelum menjadi Dirut Taspen, ANS Kosasih pernah menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Taspen.

    Ia merupakan sarjana ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 1992

    Kemudian, Magister Manajemen Keuangan dan Investasi, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), 2006

    Riwayat Karir

    Direktur Utama PT TASPEN (Persero) (2020-2024)
    Direktur Investasi PT TASPEN (Persero) (2019 – 2020)
    Direktur Keuangan PT WIJAYA KARYA (Persero) (2016 – 2019)
    Komisaris Utama PT WIKA REALITY (2016-2017)
    Direktur Utama PT TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA) (2014-2016)

    Disebut Banyak Miliki Wanita Simpanan

    Sebelumnya, viral di media sosial potongan video advokat Kamaruddin Simanjuntak menyebut adanya dana Rp 300 triliun yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang capres di Pilpres 2024.

    Dalam video tersebut, Kamaruddin menuding Dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana Rp 300 triliun itu dan memiliki banyak wanita simpanan.

    Para wanita ini disebut dititipi uang oleh dirut BUMN tersebut dari hasil investasi dana perusahaan.

    Saat dikonfirmasi perihal peryataannya itu, Kamaruddin mengaku akan melaporkan ANS Kosasih terkait pengelolaan dana Rp 300 triliun untuk dana kampanye capres 2024.

    Kamaruddin bahkan mengklaim sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Itu laporan tersendiri nanti. Dirut PT Taspen,” kata Kamaruddin di Mabes Polri, Jumat (26/8/2022) lalu.

     

  • Pengamat Ungkap 4 Hal Jokowi Terus Kena Hujatan Politik, Elit Partai Kini Tak Pasang Badan Membela

    Pengamat Ungkap 4 Hal Jokowi Terus Kena Hujatan Politik, Elit Partai Kini Tak Pasang Badan Membela

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi hingga kini terus terkena bullying tanpa henti.

    Padahal Jokowi sudah tidak lagi berkuasa memimpin pemerintahan Indonesia.

    Hal itu dikatakan Pengamat Politik Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Rabu (8/1/2025).

    “Serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya selalu dialamatkan kepada Jokowi,” kata Adi Prayitno.

    “Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia,” sambungnya.

    Semestinya, kata Adi, pengkritik dapat mengkritik presiden dan wakil presiden hingga jajaran menteri saat ini. Maupun perilaku politik anggota dewan atau para elit yang menimbulkan kegaduhan.

    “Tapi kan orang bertanya-tanya ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti,” ujar Adi.

    Adi lalu membahas peristiwa dan insiden yang membuat serangan dialamatkan kepada Jokowi hingga saat ini.

    1. Konflik dengan PDIP

    Adi melihat serangan politik terhadap Jokowi tidak terlepas konflik dengan PDI Perjuangan.

    “Kadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP praktik setelah itu apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP,” katanya.

    Ia melihat dahulu orang masih berada di belakang Jokowi saat mantan Wali Kota Solo itu disebut petugas partai.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Politik Rocky Gerung Berkomentar Mengenai Nama Jokowi yang Masuk Daftar Pemimpin Terkorup di Dunia versi OCCRP. Ia Mengungkit Ternak Mulyono.

    “Publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati,” katanya.

    2. Masa Jabatan Presiden

    Adi menuturkan hal lain yang membuat Jokowi diserang yakni soal masa jabatan presiden tiga periode.

    Kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden dua tahun.

    “Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis kelompok-kelompok kritis dan sipil yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati,” ujarnya.

    “Karena hanya Jokowi satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP,” sambung Adi.

    3. Restui Gibran

    Selain itu, Adi juga menyinggung Jokowi yang dinilai merestui putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

    “Kemudian kelompok-kelompok aktivis civil society pro demokrasi dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014 itu secara perlahan pindah haluan dan mereka menjadi orang yang paling terdepan memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi,” imbuhnya.

    Adi menuturkan saat Jokowi merestui Gibran sebagai Calon Wakil Presiden maka kelompok kritis pro demokrasi secara perlahan menganggap mantan Wali Kota Solo itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi.

    “Bagaimana misalnya Jokowi juga secara perlahan meninggalkan para kalangan kelompok aktivis dan pro demokrasi. Dulu kelompok demokratis dan aktivis ini kan paling terdepan bersama dengan Jokowi wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita Karena Jokowi itu bukan darah biru bukan ningrat politik,” ujarnya.

    4. Putusan MK

    Adi mengatakan Jokowi juga berkontribusi dalam carut marut putusan MK. Termasuk, kata Adi, soal dugaan abuse of power dalam konteks Pilkada dan Pilpres.

    “Itulah yang kemudian membuat Jokowi sampai hari ini seakan-akan apapun yang diperbuat oleh Jokowi itu salah dan itu dianggap tidak benar,” katanya.

    Kini, kata Adi, Jokowi secara perlahan mulai ditinggalkan kelompok aktivis pro demokrasi dan gerakan civil society.

    “Bahkan orang-orang yang di periode kedua kekuasaan politiknya para oligarki, para elit-elit partai yang menjadi kongsi baru Jokowi di periode kedua kekuasaan politiknya hari ini tidak pernah pasang badan ketika Jokowi dikritik dan dibuly dari berbagai kalangan,” ungkap Adi.

    Tak hanya itu, Adi menuturkan kinerja Jokowi dapat diapresiasi publik semisal pembangunan infrastruktur.

    Ia mencontohkan pembangunan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan jalan desa melalui dana desa.

    Lalu, pembangunan bandara, pelabuhan dan embung.

    “Sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta tidak lagi di Jawa dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya,” katanya.

    Adi juga menuturkan Jokowi kerap membagikan bantuan sosial (bansos) secara masif. Hal itu membuat peningkatan UMKM.

    Lalu, Adi mengungkapkan Jokowi juga berani memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Sehingga pembangunan menjadi merata tidak hanya di Jakarta atau Pulau Jawa.

    “Termasuk hasil survei sebelum Jokowi lengser. Voting atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat hampir menyentuh 90 persen,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kementrans Siap Kontribusi Nyata di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Kementrans Siap Kontribusi Nyata di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    loading…

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) siap berkontribusi nyata pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) Kementrans Irwan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin, 6 Januari 2025 di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Program ini menuai banyak pujian dan juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementrans, kementerian yang dipimpin Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman.

    Jubir Kementrans Irwan mengungkapkan, Kementrans sebagai salah satu kementerian strategis turut mendukung program MBG ini secara konkret. Sebagaimana diketahui, Kementrans sudah sejak puluhan tahun lalu berjalan di Indonesia, sehingga sudah banyak kawasan transmigrasi, ada lahan pertanian, juga sumber daya manusia (SDM) yang terus berproduksi.

    Bahkan, beberapa kawasan transmigrasi itu sudah bisa berswasembada secara lokal, kabupaten, provinsi, dan juga keluar provinsi tersebut. “Bahkan di beberapa kawasan transmigrasi tersebut menjadi pendukung utama sektor pangan. Sehingga tentu Kementrans sangat mendukung program ini, dan ke depan akan mengharmonisasi dan mengintegrasikan terkait dukungan, terutama bahan pokok utama untuk MBG ini,” kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini, Rabu (8/1/2025).

    Karena itu, Staf Khusus Mentrans ini menyampaikan harapannya agar Kementrans bisa terus mendorong produktivitasnya, terutama di kawasan-kawasam transmigrasi yang sektor unggulannya padi dan komoditas pangan lainnya mengingat Kementrans merupakan Kementerian yang paling siap untuk tugas itu. Bahkan beberapa program Kementerian Pertanian (Kementan) juga dilakukan di lahan transmigrasi, seperti yang dilakukan di kawasan transmigran Salor, Merauke, Papua Tengah dengan luas hampir 30.000 hektare.

    “Untuk itu, kita juga dalam waktu dekat akan MoU dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan Kementan, sebagai leading sector ketahanan pangan, termasuk Badan Gizi Nasional, Badan Pangan, Pak Menteri Transmigrasi sendiri sudah roadshow ya,” ucap Irwan.

    Selain itu, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur ini mengapresiasi Presiden Prabowo karena program yang disuarakan saat kampanye Pilpres 2024 ini sudah dieksekusi sebelum 100 hari kerja presiden.

  • Dunia Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanan Ini Luar Biasa!

    Dunia Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanan Ini Luar Biasa!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap tekanan ekonomi global akan sangat besar pada tahun ini, yang bisa memberikan dampak langsung terhadap Indonesia.

    Ia memastikan, pemerintah akan konsisten menjaga kesehatan iklim ekonomi di dalam negeri saat besarnya tekanan ekonomi global tersebut. Termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

    “Kami tau tekanan ini luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip pada Selasa (7/1/2025)

    Sri Mulyani menyebutkan berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik itu di antaranya berbagai permasalahan politik dan peperangan yang masih terus berlangsung hingga kuartal IV-2024.

    “Tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim el nino, geopolitik, policy Fed Fund Rates, pelemahan ekonomi di RRT (China),” ungkap Sri Mulyani.

    “Di kuartal IV ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis dan ini mengantarkan kita di 2025,” tegasnya.

    Menurut Sri Mulyani, sebetulnya untuk tekanan ekonomi dari Asia ada secercah harapan, setelah pemerintah China mulai fokus memulihkan pelemahan ekonominya dengan meluncurkan berbagai paket stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal. China merupakan salah satu negara mitra perdagangan terbesar Indonesia.

    Masalahnya, negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat tengah mendapat sorotan pelaku pasar keuangan dan ekonomi setelah hasil Pilpres 2024 kembali dimenangkan Presiden Donald Trump yang terkenal memiliki kebijakan negatif terhadap lingkungan stabilitas perdagangan global maupun pasar keuangan.

    “Makanya ini periode pemerintah Presiden Trump yang kedua disebutnya 2.0 yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau jadi presiden banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi AS, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tari dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik,” tutur Sri Mulyani.

    Di benua Eropa pun masih banyak permasalahan yang terjadi di negara-negara kawasannya, seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris. Permasalahan ketiga negara besar di Eropa itu terletak pada APBN mereka yang tak menemukan titik kesepakatan dengan pihak parlemen untuk disepakati menunjang aktivitas pemerintahannya.

    “Jadi di Eropa, kondisi tidak membaik, dua ekonomi terbesar di Eropa, Prancis dan Jerman mengalami krisis, kalau saya tambahkan dengan UK (United Kingdom) sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah, Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Prancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik,” ungkap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi berbagai tekanan itu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk awal tahun ini yang terdiri dari 12 paket kebijakan, seperti Pemberian Bantuan Pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Lalu, Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional.

    Adapula PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari – Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.

    PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan, maupun Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.

    Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

    Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja.

    Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja.

    Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% juga kembali diberikan sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

    Terakhir, ialah berupa pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.

    (arj/mij)

  • Kongres AS yang Dipimpin Kamala Harris Resmikan Kemenangan Trump, Pelantikan Bakal Sesuai Jadwal – Halaman all

    Kongres AS yang Dipimpin Kamala Harris Resmikan Kemenangan Trump, Pelantikan Bakal Sesuai Jadwal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berbeda dari Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020, penyelenggaraan kali ini bisa dikatakan jauh dari kata konflik panas setelah hasil penghitungan suara usai.

    Hal ini bisa terlihat dari kelancaran sidang yang digelar Kongres AS pada Senin (6/1/2025) waktu setempat yang dilakukan untuk meresmikan kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2024.

    Dikutip dari Reuters, Sidang tersebut dihadiri langsung oleh Kamala Harris selaku Wakil Presiden yang memimpin jalannya sidang.

    Langkah Kamala Harris yang menjadi capres Partai Demokrat di Pilpres 2024 untuk mengesahkan kemenangan musuh politiknya ini pun membuka jalan bagi pelantikan Trump yang bakal digelar tanpa hambatan.

    Bila tak ada kendala, Trump sendiri akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2025 mendatang.

    Hal ini sangat berbanding kontras dengan apa yang terjad empat tahun lalu ketika massa pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari 2020 karena mereka tak mengakui kekalahan pada Pilpres dari Joe Biden.  

    Jalannya Sidang

    Dalam persidangan tersebut, Kamala Harris juga ikut memimpin penghitungan suara negara bagian dalam peran seremonialnya sebagai Presiden Senat.

    Di persidangan tersebut, tampak Kamala Harris juga menyerahkan sertifikat hasil suara elektoral setiap negara bagian untuk Trump dan dirinya.  

    “Hari ini jelas merupakan hari yang sangat penting, dan ini tentang apa yang seharusnya menjadi norma serta apa yang seharusnya dapat diterima oleh rakyat Amerika sebagai hal yang wajar, yaitu salah satu pilar paling penting dari demokrasi kita: adanya transisi kekuasaan yang damai,” kata Harris kepada wartawan di Gedung Capitol.

    “Saya sangat percaya bahwa demokrasi Amerika hanya sekuat kemauan kita untuk memperjuangkannya.”  sambungnya.

    Di ruang sidang DPR, hadir Senator JD Vance, yang kemenangannya sebagai Wakil Presiden juga disahkan oleh Harris.

    Vance berdiri dan melambaikan tangan kepada anggota-anggota yang hadir saat jumlah suara elektoralnya diumumkan.  

    “Kongres mengesahkan kemenangan besar kami dalam pemilu hari ini – momen besar dalam sejarah. MAGA!” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, pada hari Senin.  

    Sesi gabungan Kongres tetap berlangsung meskipun badai musim dingin melanda ibu kota negara, menjatuhkan sekitar 6 inci (15 cm) salju dan mengganggu perjalanan.  

    Pengesahan akhir menguatkan temuan awal bahwa Trump memenangkan 312 suara Electoral College dibandingkan dengan 226 suara milik Harris.  

    Kehadiran Kamala Harris selaku Wakil Presiden yang memimpin sidang peresmian laporan Pilpres ini melanjutkan tradisi-tradisi sebelumnya.

    Empat tahun lalu, Wakil Presiden Mike Pence saat itu harus memimpin pengesahan kemenangan Biden.

    Pada tahun 2001, Wakil Presiden Al Gore juga menjalankan peran serupa setelah pertarungan sengit antara dirinya dan George W. Bush yang akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Agung AS.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Muzani: Prabowo Belum Fokus Pilpres 2029

    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Muzani: Prabowo Belum Fokus Pilpres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Prabowo Subianto belum memikirkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden. Saat ini, Prabowo masih fokus menjalankan program-program prioritas yang dijanjikan pada kampanye Pilpres 2024.

    “Presiden Prabowo belum terlalu memikirkan Pilpres 2029 karena beliau baru saja menjabat dan sedang fokus melaksanakan program-program prioritas sebagai presiden,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Muzani menjelaskan, program-program unggulan, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi menjadi prioritas utama. Selain itu, Prabowo Subianto juga berupaya menyukseskan pelaksanaan haji 2025 ketimbang mengurusi ambang batas pencalonan presiden yang dihapus MK.

    “Beliau lebih memprioritaskan masa kepresidenannya agar berjalan efektif dan membawa kesejahteraan bagi rakyat hingga 2029,” tambah Muzani.

    Mengenai putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, Muzani menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan. Sebelumnya, uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden telah diajukan lebih dari 30 kali, tetapi selalu ditolak.

    “Tercatat lebih dari 30 kali gugatan serupa diajukan, tetapi baru kali ini MK mengabulkannya. Ini menjadi kejutan sekaligus harapan bagi demokrasi,” tutup Muzani penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

  • Makan Gizi Gratis Solo Dimulai Pekan Depan, Pemkot Belum Dikoordinasi

    Makan Gizi Gratis Solo Dimulai Pekan Depan, Pemkot Belum Dikoordinasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menggelar kick off program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia, Senin (6/1).

    Namun ada pula daerah yang belum melaksanakan program yang dijanjikan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Salah satunya Kota Solo, Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta.

    Di Solo–kota yang merupakan daerah asal Gibran–program makan bergizi gratis disebut bakal dimulai pada 13 Januari alias pekan depan. Saat dikonfirmasi ke Pemkot Solo pada Senin ini, mereka malah menyebut mendapat kabar tentang pelaksanaan program tersebut di sana.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Murtono mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai implementasi Makan Bergizi Gratis di Solo.

    “Sampai saat ini belum ada (koordinasi dari BGN),” kata Budi Murtono, Senin.

    Meski demikian, Budi mengaku sudah mendengar Kota Solo merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program MBG tersebut. Kabarnya, program MBG akan dilaksanakan di dua kecamatan di Kota Solo.

    “Cuma tadi pagi saya mendapat info dari teman bahwa ada dua lokasi yang akan menjalankan, di Kecamatan Jebres dan Laweyan,” kata dia.

    Menurut informasi yang didengar Budi, program tersebut akan dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hanya saja, Budi belum mengetahui sekolah mana saja yang menjadi sasaran. Ia juga belum tahu pasti SPPG yang dimaksud.

    “Informasinya kan satu SPPG itu 3 ribu siswa. Tiga ribu itu di sekolah mana saja yang akan disasar, sampai saat ini belum ada (informasi),” kata dia.

    Meski belum dilibatkan dalam program MBG, Budi memastikan Pemkot Solo tetap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Ia memastikan Pemkot akan segera mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dinas-dinas di bawah koordinasinya.

    “Kita enggak diam saja. Dengan ada informasi ini kita coba koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Intinya kita mendukung,” kata Budi.

    Ia pun tidak mempersoalkan jika pelaksanaan program MBG ditangani langsung oleh SPPG.

    “Kalau memang langsung dari BGN menyerahkan ke SPPG, ndak apa-apa. Tapi intinya Pemkot akan men-support kegiatan ini,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Kepala SPPG Kodim 0735 Surakarta, Jhoni Prabowo mengatakan dapur umum untuk program MBG di Kota Solo sudah siap beroperasi. SPPG yang berada di kecamatan Jebres itu nantinya akan memasok makanan untuk 2.974 orang di Kecamatan Jebres yang menjadi sasaran program tersebut.

    “SPPG di Kota Surakarta, khususnya di Kecamatan Jebres ini sasaran penerima manfaatnya ada 2.974. Itu sudah termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Jhoni di Gedung SPPG Kodim 0735 Surakarta, Minggu (5/1).

    Merujuk arahan dari BGN, program MBG akan diimplementasikan bertahap. Periode pertama dimulai 6 Januari, lalu kedua di tanggal 13 Januari, dan terakhir 27 Januari.

    “Kami di periodisasi kedua, tanggal 13 Januari,” kata Jhoni.

    Belum ada Makan Bergizi Gratis di DIY

    Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya hari ini, Senin ini.

    DIY sebelumnya diumumkan masuk ke dalam 26 provinsi pelaksana program yang dimulai secara serentak hari ini di total 190 titik.

    “Kalau dari provinsi ya (bersumber) dari anggaran kita belum ada eksekusi untuk itu (MBG),” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti ditemui di kantornya, Kota Yogyakarta, Senin (6/1).

    Made beralasan, Pemda DIY belum menerima petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) MBG ini, sekalipun telah mengalokasikan Rp42 miliar melalui APBD 2025 untuk program yang menurutnya ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Di sana memang diminta ada kontribusi dari daerah untuk dapat ikut serta di dalam program ini,” tuturnya.

    Sementara itu, lanjut Made, Pemda DIY belum berkoordinasi dengan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sleman, Bantul dan Gunungkidul yang ditunjuk BGN untuk mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah hari ini.

    “Kami belum dapat info juga untuk itu, setahu kami masih pilot project sebelum-sebelum ini yang di Kulon Progo saja, tapi untuk per 6 Januari ini kami untuk DIY belum terinfokan secara detail datanya (pelaksanaan MBG) di mana saja,” papar dia.

    Pada prinsipnya, Pemda DIY akan selalu bersiap manakala sewaktu-waktu diminta berkontribusi mendukung MBG di daerah.

    Lanud Adisutjipto sebagai salah satu SPPG di DIY sementara itu menyatakan belum melaksanakan MBG per hari ini. Namun, secara infrastruktur kesiapan untuk pelaksanaan program ini telah mencapai 95 persen.

    “Petugas yang akan bertugas serta yang akan menyiapkan bahan bakunya juga sudah siap,” kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Adisutjipto, Letkol Sus M. Rizwar.

    Rizwar menuturkan, sesuai rencana akan ada 14 sekolah dengan total lebih dari tiga ribu siswa sasaran program MBG yang diampu Lanud Adisutjipto.

    “Untuk saat ini Lanud masih dalam tahap menyelesaikan persiapan bersama BGN. Nanti akan kami kabari mas kalau akan dilaksanakan,” tutupnya.

    (kum/syd/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari ini, Pertaruhan Program Prioritas Prabowo

    Makan Bergizi Gratis Dimulai Hari ini, Pertaruhan Program Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) akan secara serentak dilaksanakan mulai hari ini, Senin (6/1/2025).

    Dimulainya program tersebut menjadi pertaruhan dari program unggulan yang digadang-gadang Prabowo sejak masa kampanye pada Pemilihan Presiden (2024). Prabowo pun dalam beberapa kesempatan kerap menyatakan siap pasang badan agar program tersebut dapat terlaksana.

    Presiden Prabowo Subianto meminta pihak yang tidak mendukung Program Makan Bergizi Gratis untuk keluar dari pemerintahannya. 

    Arahan itu disampaikan oleh Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna perdana, Rabu (23/10/2024). Dia mengatakan bakal mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program prioritas yang menjadi janji kampanyenya pada Pilpres 2024. 

    Oleh sebab itu, Prabowo mempersilakan pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan untuk keluar apabila tidak mendukung Program Makan Bergizi Gratis. 

    “Saya haqul yakin, saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, ini adalah strategic. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” ucap Prabowo. 

    Tidak hanya itu, Prabowo pernah mengungkapkan jika sering mendapatkan ancaman-ancaman jika program prioritas tersebut dilaksanakan.

    Prabowo menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan turun dengan adanya program tersebut.

    Hal ini dia sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

    “Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam ‘nanti harga indeks saham akan turun’, di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus.

    Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

    Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

    “’Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. ‘Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, ‘kasih tahu ya, saya nggak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.’ Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

    Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

    “Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

    Program MBG Dimulai Hari ini

    Pemerintahan Presiden Prabowo akan memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi pada hari Senin (6/1/2025).

    Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap suksesnya program tersebut telah melakukan persiapan untuk memastikan program andalan Prabowo itu berjalan lancar.

    Adapun, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

    “Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” ucap Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

    Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

    Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.