Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Survei Indikator: Gen Z Jadi Kalangan Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Survei Indikator: Gen Z Jadi Kalangan Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia mengungkap, gen Z atau generasi yang lahir pada 1997-2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, angka kepuasan gen Z mencapai 81,7%. Ia menyebut angka ini juga berperan dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

    “Gen Z salah satu basis demografi pendukung Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo menang dengan angka yang meyakinkan di pilpres kemarin,” kata Burhanuddin, dikutip dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa (28/1/2025).

    Dalam survei kinerja Prabowo dari Indikator Politik Indonesia terkait gen z ini digelar pada 16-22 Januari 2025. Burhanuddin memaparkan kepuasan terendah terlihat pada generasi baby boomers atau masyarakat yang lagi pada 1918-1964. Selisih kepuasan gen z dan baby boomers cukup tebal, yakni 8,3%.

    “Angkanya cukup tinggi selisihnya, 81,7% gen z yang puas, sementara dari kelompok baby boomers, yang puas 73,4%,” tuturnya.

    Kendati demikian, Burhanuddin menjelaskan angka kepuasan publik secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo cukup, yakni 79,3%. Ia mengungkap setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Tanah Air terhadap kinerja Prabowo.

    Sebanyak 18,9% rakyat menilai presiden adalah sosok yang tegas, berwibawa, berani dan bijaksana. Kemudian, sebanyak 17,4% masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinan Prabowo.

    Selanjutnya, 12,8% warga melihat Prabowo memiliki kinerja yang baik dan terbukti. Lalu, sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terealisasi.

    “Ada yang menyebut sering memberi bantuan (5,9%), program makan bergizi gratis (5,7%) membawa perubahan (3,5%), macam-macam ini alasannya,” jelas Burhanuddin dalam memaparkan survei Indikator terkait kepuasan gen Z pada  Kinerja Prabowo.

  • Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap kedaulatan warganya. Prabowo, misalnya, tidak terlalu bangga dengan status sebagai negara G20 kalau masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. 

    “Apakah kita sadar kalau kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar?,” kata Prabowo saat berpidato dalam pelantikan presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sementara itu, Trump, memiliki pandangan yang lebih ekstrem. Trump adalah antitesis dari politik AS yang selama ini didominasi oleh kalangan liberal. Dia menggambarkan pelantikannya sebagai momentum penting dalam sejarah. Hal ini sejalan dengan retorika kampanyenya yang berulangkali ingin mengembalikan kejayaan Amerika: Make America Great Again! 

    “Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia.”

    Kendati memiliki fokus yang sama, Trump dan Prabowo  lahir dalam situasi politik yang berbeda. Trump adalah antitesis dari presiden AS sebelumnya, Joe Biden. Trump adalah politikus Partai Republik yang dikenal dengan ide-ide populis dan konservatif. Dia sering kali menyalahkan Biden dalam berbagai macam kesempatan. 

    Sementara itu, Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, terpilih sebagai presiden dalam proses politik yang cukup rumit. Isu perpecahan hungga pelanggaran konstitusi menggelinding cukup kuat pada Pilpres 2024.

    Adapun, Prabowo sendiri dulunya adalah oposisi pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Namun pada tahun 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

    Menariknya, pada Pilpres 2024, Prabowo berkolaborasi dengan putra sulung Presiden ke 7 Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mereka memenangkan kontestasi. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke 8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 dan dalam beberapa kesempatan mengakui sebagai bagian dari politik keberlanjutannya Jokowi, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan.”

    Kebangkitan Populisme Trump

    Pelantikan Donald Trump menjadi titik balik politik AS. Perhatian besar Trump terhadap isu Amerika tercermin dari kebijakan-kebijakan populis yang memicu kontroversi. Suami Melanija Knavs alias Melania Trump itu telah secara terang-terangan menabrak semua konsesus global yang dinilai merugikan AS. Dia tidak segan mengenakan tarif tinggi dan mengeluarkan ancaman bagi negara manapun yang telah maupun berpotensi merugikan kepentingan AS. 

    Menariknya, gertakan Trump juga bukan isapan jempol semata. Pasalnya, tidak sampai sehari usai dilantik sebagai presiden menggantikan Joe Biden, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Trump, misalnya, secara terbuka memulai menabuh genderang perang tarif. Kali ini bukan hanya China, tetapi tetangganya, Kanada yang diancam dengan tarif sebesar 25%.

    “Kami berpikir dalam hal tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang. Saya pikir kami akan melakukannya pada tanggal 1 Februari,” ujar Trump. 

    Presiden AS Donald TrumpPerbesar

    Ancang-ancang perang tarif yang dilakukan Trump itu mengingatkan kepada peristiwa serupa 6 sampai 7 tahun lalu. Saat itu, Trump menjabat presiden untuk periode 1. Perang tarif terjadi antara China dan AS. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk China. China membalasnya. Hanya saja, korban dari perang dagang antara AS dan China, tidak hanya keduanya negara. Tetapi tatanan ekonomi dan global pada waktu itu.

    Terjadi relokasi industri besar-besaran. Perusahaan AS keluar China. Vietnam ketiban berkah. Di sisi lain, supply chain atau rantai pasok global juga terganggu. Kondisi itu memicu Bank Dunia maupun Dana Moneter International, memangkas proyeksi ekonomi pada tahun 2018-2019. Alhasil, banyak negara yang tumbuh di luar ekspektasi, Indonesia, misalnya, pada tahun itu hanya tumbuh di kisaran 5,17%.

    Selain potensi pecahnya trade war jilid 2, kebijakan lain Trump yang memutuskan keluar dari WHO dan menarik diri dari Paris Agreement juga memicu ketidakpastian mengenai konsesus yang telah dicapai sebelumnya. Suka tidak suka, AS adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Komitmen AS dalam aksi kerja sama global untuk mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius.

    Namun, penarikan diri AS dalam konsesus tersebut, memunculkan spekulasi mengenai masa depan upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk langkah sejumlah negara yang sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi tujuan tersebut. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman,” jelas Trump

    Posisi Politik Prabowo

    Jika Trump leluasa merealisasikan ide-ide nekatnya, pilihan Prabowo untuk melanjutkan program pendahulunya berbuntut panjang. Apalagi, pendahulu Prabowo, Jokowi, menyisakan ruang fiskal yang masih sangat terbatas untuk membiayai program-program utama pemerintahan Prabowo seperti makan siang gratis.

    Sekadar catatan total outstanding utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp8.680,13 trilun, kemungkinan angkanya bertambah pada akhir 2024. Sementara itu,proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2024 5% atau PDB nominal di posisi Rp21.932 triliun.

    Dengan posisi total utang dan PDB nominal tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp39,5%. Sementara itu, warisan rasio pajak pemerintahan Jokowi ke Prabowo hanya di kisaran 10%.

    Tidak ayal dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas itu, riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepailitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan ‘kencangkan ikat pinggang’ alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Prabowo-Gibran.

    Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PDI Perjuangan (PDIP), cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepailitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal, memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Total lebih dari Rp300 triliun, anggaran yang akan dihemat dari kebijakan Prabowo tersebut. “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, komposisi kabinet yang gemuk, kebijakan warisan Jokowi seperti IKN dan berbagai pungutan baru, konflik antara Jokowi dan PDIP, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya usai masih menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan Prabowo jelas tidak efektif, selain penempatan tokoh di kabinet yang tidak sesuai kapasitas, bahkan mengesankan tidak punya etos kerja yang diperlukan negara,” kata pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

    Hal senada juga diugkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Lili Romli. Lili menyoroti komposisi kebinet gemuk Prabowo-Gibran. Dia menganggap bahwa kabinet gemuk membuat gerak pemerintahan Prabowo tidak efektif dan efisien. “Program dari pemerintahan sebelumnya yang menyedot anggaran besar perlu dievaluasi, [terutama] kebijakan yang tidak pro rakyat dan mengusik keadilan.”

    Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam KIM Plus, juga dipastikan menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. KIM Plus juga memenangkan Pilkada di Sumatra Utara.

    Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan. Apalagi kalau pertemuan Prabowo – Megawati terealisasi dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi.

    Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah harus terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan.

    Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah dan polemik proyek strategis nasional adalah contoh. Kebijakan ini lahir dari pemerintahan Jokowi dan eksesnya ditanggung oleh pemerintahan Prabowo.

    “Banyak warisan Jokowi yang menghambat. Prabowo sendiri terlihat belum terlihat berani untuk mengambil langkah untuk bebas dari intervensi Jokowi,” kata Deni.

  • Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    GELORA.CO  – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

     

     

  • Survei Indikator: Mayoritas Pemilih Ganjar dan Anies Puas dengan Kinerja 100 Hari Prabowo

    Survei Indikator: Mayoritas Pemilih Ganjar dan Anies Puas dengan Kinerja 100 Hari Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebutkan mayoritas pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Hasil survei Indikator menunjukkan sebanyak 61,8% pemilih Anies-Cak Imin dan sebanyak 68,1% pemilih Ganjar-Mahfud puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

    Sementara pemilih pasangan Prabowo-Gibran yang puas dengan kinerja pemerintah saat ini mencapai 82,7%. Hanya sekitar 14,1% pemilih pasangan ini menyatakan ketidakpuasannya.

    “Pemilih Anies-Muhaimin itu ada 24,9% itu juga mayoritas puas 61,8%. Pemilih Prabowo-Gibran itu tidak seluruhnya puas. Ada juga pemilih Pak Prabowo yang tidak puas yaitu 14,1%. Tetapi dibanding dengan konstituen buat capres yang lain, pemilik Pak Prabowo paling puas terhadap kinerja Pak Prabowo dalam 100 hari pemerintahannya,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei secara daring, Senin (27/1/2025). 

    Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025 dengan jumlah responden 1.220 warga Indonesia berumur 17 tahun atau lebih. Sampel survei adalah seluruh warga di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. 

    Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dengan asumsi metode simple random sampling, toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara terlatih.

    Berikut tingkat kepuasan atas kinerja Prabowo-Gibran berdasarkan preferensi pilihan Pilpres 2024 dari survei Indikator Politik Indonesia:

    1. Pemilih Prabowo-Gibran 

    – Puas: 82,7%

    – Tidak puas: 14,1%

    – TT (tidak tahu)/TJ (tidak jawab): 3,2%

    2. Pemilih Ganjar-Mahfud

    – Puas: 68,1%

    – Tidak puas: 27,7%

    – TT/TJ: 4,2%

    3. Pemilih Anies-Cak Imin 

    – Puas: 61,8%

    – Tidak puas: 31,8%

    – TT/TJ: 6,5%

  • Survei: Gen Z Jadi Generasi yang Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo – Halaman all

    Survei: Gen Z Jadi Generasi yang Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik mengungkapkan, Gen Z (kelahiran 1997-2012) menjadi generasi yang paling puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini tercermin dalam hasil survei terkait 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto yang dirilis pada Senin (27/1/2025).

    Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menyatakan sebanyak 81,7 persen Gen Z merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo.

    Sebaliknya, hanya 17,4 persen yang mengaku tidak puas, sementara 0,9 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

    “Mungkin ada kaitannya dengan partisan karena Gen Z salah satu basis demografi pendukung Prabowo, sehingga berhasil menang meyakinkan pada Pilpres 2024 lalu. Angkanya tinggi sekali selisihnya, 81,7 persen Gen Z yang puas,” ujar Burhanuddin dalam agenda rilis survei yang berlangsung daring.

    Sebaliknya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo dari generasi baby boomers (kelahiran 1918-1964) tercatat paling rendah dibandingkan generasi lainnya.

    Hanya 73,4 persen yang merasa puas, sementara 19,5 persen tidak puas, dan 7,1 persen tidak memberikan jawaban.

    Dari kalangan generasi lainnya, survei menunjukkan tingkat kepuasan generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebesar 80,7 persen, dengan 15,9 persen yang tidak puas.

    Sedangkan untuk generasi X (kelahiran 1965-1980), 78,8 persen merasa puas, dan 16,1 persen menyatakan tidak puas.

    Sekadar informasi, survei ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode multistage random.

    Adapun sampling survei ini berjumlah  sebanyak 1.200 responden dengan Margin of Error pada survei ini yakni sekitar 2,9 persen pada Tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Politik sepekan, survei kepuasan Prabowo hingga pelantikan 6 Februari

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan, mulai 19 hingga 25 Januari 2025, yang menjadi sorotan, di antaranya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen hingga kepala daerah tak bersengketa dilantik pada tanggal 6 Februari.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Dalam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

    Baca selengkapnya di sini.

    100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    “Dalam 3 bulan, kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak pada kepentingan negara,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan-arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

    Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

    “Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    AHY akui tak tahu soal HGB pagar laut saat jabat Menteri ATR/BPN

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak mengetahui tentang sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang, Banten, saat dirinya menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu ‘kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk ‘kan 2024,” ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menjelaskan bahwa HGB pagar laut tersebut sudah ada sejak 2023, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Dia mengaku tidak menerima laporan terkait adanya HGB pagar laut saat menduduki jabatan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Wamendagri: 270 kepala daerah dilantik Presiden di Istana pada 6 Februari

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan sekitar 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 rencananya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 6 Februari 2025.

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang dilantik pada 6 Februari itu tergabung dalam pelantikan pertama para kepala daerah yang hasil pemilihannya tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Insya Allah Pak Prabowo akan melantik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B,” kata Wamendagri menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, selepas sidang kabinet.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan beri pembekalan para kader PDIP untuk jalankan program kerakyatan

    Puan beri pembekalan para kader PDIP untuk jalankan program kerakyatan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani memberi pembekalan kepada para kepala daerah dan legislator asal PDIP untuk senantiasa menjalankan program-program kerakyatan.

    “Kepala daerah atau wakil, serta pimpinan dan anggota DPRD dari PDI Perjuangan harus menciptakan program-program yang membantu rakyat dan memberdayakan rakyat,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal tersebut disampaikannya saat memberi pembekalan dalam bimbingan teknis (Bimtek) untuk seluruh anggota DPRD PDIP tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu.

    Dia juga mengingatkan kewenangan anggota dewan harus digunakan untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat membantu hidup rakyat sehingga menjadi lebih baik.

    “Semua anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan harus membangun kerja sama dengan semua pihak untuk menghasilkan kebijakan dan program terbaik bagi rakyat,” ujarnya.

    Dia menekankan pula prioritas lainnya bagi PDIP ke depan, yakni tiga pilar partai (struktur, eksekutif, dan legislatif) menjaga soliditas partai.

    “Solid artinya kita menjalankan tugas perjuangan partai secara terpimpin, terarah, dalam satu rampak barisan. Kita harus memiliki tujuan yang sama, yaitu partai yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

    Dia menyebut prioritas selanjutnya bagi PDIP adalah menggalang generasi muda agar PDIP tetap eksis di masa depan, mengingat saat ini Indonesia secara demografi didominasi oleh generasi muda.

    “Kepala daerah atau wakil serta pimpinan dan anggota DPRD harus dapat membangun komunikasi dan partisipasi generasi muda, menggalang generasi muda sebagai generasi baru PDI Perjuangan. Anak muda ingin lihat partai yang damai, ingin lihat partai yang fun,” katanya.

    Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar energi PDIP digunakan untuk kerja-kerja konsolidasi partai dan konsolidasi program partai.

    “Tunjukkan kepada rakyat bahwa PDI Perjuangan adalah partainya rakyat. Ketika pemilu usai, PDI Perjuangan tetap bersama dengan rakyat,” paparnya.

    Puan juga sempat menyinggung kemenangan PDIP pada Pileg 2024, yang menjadi kemenangan ketiga kalinya berturut-turut dalam pemilu.

    Di sisi lain, dia mengingatkan agar kekalahan PDIP dalam Pilpres 2024 tak boleh menjadi hambatan perjuangan bagi PDIP.

    “Kepala kita harus tetap tegak sebagai partai politik pemenang pileg. Sekarang kita harus move on, harus melangkah maju. Tahun 2025 kita harus maknai sebagai tahun batu loncatan untuk 2029,” kata dia.

    Bimtek yang digelar selama dua hari itu dihadiri oleh 3.214 kader PDIP, serta berbagai pemateri dari internal partai maupun tokoh publik, hingga pejabat pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun ikut memberikan pengarahan langsung pada Jumat (24/1).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak? Nasional 25 Januari 2025

    Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak? Nasional 25 Januari 2025

    Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan usaha milik perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang diusulkan mendapatkan Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP).
    Rencana ini tertuang dalam revisi UU Mineral dan Batubara yang sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif dari DPR RI melalui rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025).
    Pemberian pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi diusulkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
    Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Indonesia, Budi Djatmiko, menyebut bahwa usul agar universitas diberikan hak untuk mengelola tambang datang dari lembaganya.
    Budi berkata, usulan itu pernah mereka sampaikan kepada Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Budi membuat klaim, APTISI memberikan usulan pertama kepada Jokowi pada tahun 2016.
    “Dari Pak Jokowi tidak direspon, lalu saya usulkan kepada Pak Prabowo pada 2018,” kata Budi kepada BBC News Indonesia.
    Budi juga mengatakan bertemu berkali-kali dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk membicarakan usulan tersebut. Setidaknya, ada sekitar 15 pertemuan.
    Usulan universitas mengelola konsesi pertambangan dirumuskan dalam dokumen berjudul “Usulan APTISI: Peta Jalan Pendidikan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045”.
    Pada dokumen itu, Budi Djatmiko tertulis sebagai penyusun dokumen. Nama lain yang tertera adalah La Ode Masihu Kamaludin, yang ditulis penyunting. Kamaludin tercatat sebagai anggota dewan pakar pada Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.
    Dia sempat menjabat ketua Forum Rektor Indonesia pada 2013 dan pernah berkiprah sebagai anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan.
    Kamaludin berkata, dokumen usulan itu mereka terbitkan pada Agustus 2024—sekitar dua bulan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran.
    Peta jalan yang disusun Budi dan Kamaludin memuat “permasalahan utama pendidikan” yang mereka klaim selama ini “bias perkotaan”.
    “Pada saat anak desa ke kota ambil jurusan industri, dia enggak akan kembali ke desanya karena desanya enggak ada industri,” kata Budi via telepon, Selasa (21/01).
    Dokumen usulan itu menyebut “pertambangan merupakan salah satu elemen dalam solusi permasalahan pendidikan”.
    Pada dokumen itu, mereka menulis “Indonesia memiliki kekayaan bahan terbaik di dunia”. Pada poin tersebut pula, mereka membuat klaim “sumber daya manusia dan teknologi Indonesia belum mampu mengelolanya dengan optimal”.
    Saat ini, RUU sudah diketok menjadi inisiatif DPR pada Kamis. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, revisi RUU Minerba didorong oleh dua alasan utama.
    Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009. MK telah mengeluarkan tiga putusan, yakni 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVII/2020 (pengujian formal), dan 64/PUU-XVIII/2020 (pengujian materiil).
    Dalam putusan tersebut, MK menolak pengujian formal tetapi mengabulkan sebagian pengujian materiil, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap UU Minerba.
    Kedua, untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
    Lalu, revisi ini bertujuan untuk membuka peluang lebih besar bagi masyarakat melalui ormas, perguruan tinggi, dan UKM dalam pengelolaan tambang.
    “Revisi ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” kata dia.
    Merespons hal ini banyak bermunculan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Delapan fraksi di DPR menyepakati pembahasan revisi UU Minerba.
    Salah satu pihak yang menolak keras adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Penolakan ini bahkan disampaikan oleh Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) soal revisi UU Minerba di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kami menolak dengan keras keterlibatan atau pemberian hak atau akses dalam rancangan undang-undang perubahan minerba kepada perguruan tinggi. Saya kira cukup sudah bangsa ini menceburkan ulama ke lahan-lahan kotor,” kata Mukri di hadapan jajaran Baleg DPR RI.
    Mukri tidak ingin pemberian izin kelola tambang ini memberangus pikiran kritis perguruan tinggi.
    Dia sangat mendesak agar usulan pemberian izin kelola tambang ke universitas dihapuskan dalam revisi UU Minerba.
    “Jika mereka tempat kita bertanya tentang intelektualitas, diceburkan, bagaimana dia akan kemudian menjadi bersih ketika menyampaikan pikiran, kalau telah tercemari oleh lumpur-lumpur tambang,” sambungnya.
    Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, secara tegas menolak usulan pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi yang diatur dalam revisi Undang-Undang Minerba.
    Menurutnya, fokus perguruan tinggi adalah mendidik dan mengajar, bukan terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pengelolaan tambang.
    “Kami menolak keras. Kampus itu tujuannya untuk mendidik, bukan jadi tempat bisnis,” kata Herianto kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2025).
    “Jika kampus diberi pengelolaan tambang, mahasiswa berpotensi menjadi obyek bisnis. Ini jelas di luar koridor tujuan pendidikan tinggi,” tegas Herianto.
    Forum Rektor Indonesia mendukung wacana agar perguruan tinggi dapat mengelola tambang yang diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
    Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin menilai langkah ini sangat positif, asalkan perguruan itu telah memiliki status badan hukum (BHP) dan unit usaha sendiri.
    “Perguruan tinggi seperti ITB atau UGM, yang sudah profesional dan memiliki unit usaha, sebenarnya sudah biasa mendapat kontrak di sektor pertambangan,” ujar Didin kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025).
    “Jadi, syaratnya harus yang sudah BHP dan memiliki badan usaha mandiri,” ujar dia.
    Menurut Didin, melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang akan meningkatkan pendapatan lembaga, terutama bagi perguruan tinggi swasta besar yang memiliki yayasan dengan unit usaha.
     
    Pendapatan tambahan ini diharapkan dapat mengurangi beban mahasiswa, misalnya dengan menekan kenaikan SPP atau biaya operasional lainnya.
    “Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, tentu muaranya akan meringankan beban mahasiswa,” kata Didin.
    “SPP mungkin tidak perlu naik, beban lain juga tidak perlu naik, dan kesejahteraan pegawai bisa meningkat,” ujar rektor Universitas Al Ghifari itu.
    Sejumlah rektor universitas juga telah angkat bicara mengenai isu ini. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sumaryanto mengaku siap jika mendapat perintah untuk mengelola tambang. 
    “UNY itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ya siap melaksanakan kalau “didhawuhi” (diperintah). Udah itu saja. Demi kemaslahatan umat,” ujar dia.
    Saat ini masih menunggu syarat dan regulasi dari pemerintah jika usulan perguruan tinggi mengelola tambang dijadikan kebijakan.
    Terkait peran di pertambangan, Sumaryanto mengungkapkan, UNY memiliki multi fakultas. Sehingga bisa berperan diberbagai bidang, mulai dari teknologi, Biologi hingga Fisika.
    “Kami kan multi, misalnya dari aspek teknologi punya Fakultas Teknik, dari aspek Biologi, Kimia, Fisika wonten (ada),” ucapnya.
    Sumaryanto menuturkan civitas akademika UNY siap jika diminta untuk terlibat dalam pengelolaan.
    “Insya allah (siap) ya dosen tendik mahasiswa, alumni dan mitra kerja,” pungkasnya.
    Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. M Nasih, juga setuju dengan wacana perizinan pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi. 
    Nasih menganggap, rencana memberikan
    izin tambang untuk perguruan tinggi
    tersebut merupakan sebuah niat baik dari Pemerintah.
    “Niatan ini kan sudah dapat satu, artinya pahalanya sudah satu. Kalau niatan baik ini direalisasikan tentu kami akan menyambut dengan baik,” kata Nasih, di Kampus B Unair.
    Pro dan kontra pun terjadi di lingkungan DPR. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yasti Soepredjo khawatir adanya upaya pembungkaman sehingga pemerintah memberikan izin usaha kelola tambang kepada perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), dan usaha kecil menengah (UKM).
    Dengan begitu, pihak yang mendapat akses untuk mengelola tambang tersebut tidak lagi bersuara kencang kepada pemerintah.
    “Saya khawatir pemberian WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) ini kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi adalah upaya pembungkaman. Apabila ormas bersuara kencang, perguruan tinggi bersuara kencang, itu bisa bernasib lain,” ujar Yasti di rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Menurutnya, ada ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah ormas di Indonesia juga banyak. Ia bertanya-tanya bagaimana pemerintah dapat memberikan izin usaha pertambangan kepada institusi tersebut.
    Oleh karenanya, ia juga mendorong agar pemberian izin usaha kelola tambang dilakukan secara selektif.
    “Bagaimana cara pemerintah memberikan IUP kepada ormas dan perguruan tinggi?. Harus selektif betul terhadap pemberian izin khusus ini,” tegasnya.
    Anggota DPR lain, yakni Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, juga menekankan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.
    Ia menekankan pentingnya pertimbangan yang matang terkait usulan pemberian izin kelola tambang kepada perguruan tinggi.
    “Harus betul-betul dipikirkan manfaat dan mudaratnya, apakah lebih banyak ke kepentingan pendidikan atau bisnis?” ujar Lalu, saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, kemarin.
    Kendati ada pihak yang kontra, ada pula yang mendukung usulan ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, usul memberikan hak mengelola tambang bagi perguruan tinggi muncul agar kampus memiliki sumber penghasilan lain.
    Politikus Partai Gerindra ini berharap, pemberian izin kelola tambang ini bisa memberi manfaat yang baik kepada kampus.
    “Mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada. Nah, sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” kata Dasco.
    Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Saintek) siap terlibat terkait usulan pemberian izin kelola tambang kepada perguruan tinggi.
    Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang menilai usulan itu dapat membuat perguruan tinggi semakin dekat dengan sumber pendanaan.
    “Karena itu termasuk salah satu kebijakan dalam pendidikan tinggi yang dekat dengan apa, dekat dengan pendanaan, seperti itu kira-kira,” ujarnya.
    Sementara salah satu pihak kampus, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Ridho Kresna Wattimena, mengungkapkan, ITB masih harus berpikir keras terkait pemberian izin kelola tambang.
    Sebab, usaha tambang adalah bisnis jangka panjang dan perlu modal besar.
    Dia menekankan proses pertambangan tidaklah cepat. Apabila kampus mendapat lahan kategori greenfield, maka harus menjalankan berbagai tahapan sebelum bisa menambang
    Tahapan yang dimaksud mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, membuat amdal, membuat studi kelayakan, kemudian membuat desain dan menambang.
    “Pengalaman teman-teman di industri, penyelidikan umum sampai eksplorasi (sekitar) 5 sampai 10 tahun, apakah perguruan tinggi memang diminta spend (mengeluarkan) uang 5 sampai 10 tahun sebelum bisa mendapatkan uang. Itu juga sesuatu yang berat untuk perguruan tinggi,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gagal ‘move on’ dari Anies Baswedan.

    Hal itu menyikapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang berharap Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik (parpol) sendiri pada Pemilu 2029.

    Mardani meminta Anies Baswedan tidak khawatir untuk tidak bisa maju pada Pilpres 2029.

    “Menarik bagi saya itu dari Mardani yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik kalau ormas boleh,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (24/1/2025).

    Meskipun terkesan bercanda, kata Adi Prayitno, Mardani merupakan orang penting di PKS. 

    Ia pun melihat PKS susah move on dari Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan sudah bersama PKS sejak Pilkada Jakarta 2017.

    Kebersamaan itu membuat PKS menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan.

    “Karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai Gubernur Jakarta ketika dikritik oleh berbagai pihak khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP ataupun kelompok-kelompok moderat maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies,” tuturnya.

    Bahkan, ujar Adi, secara personifikasi politik Anies Baswedan memang cukup identik. Sehingga, tidak mengheran bila publik menilai Anies Baswedan sama dengan PKS.

    “Mardani Ali sera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on,” katanya.

    Hal lainnya, Adi Prayitno membeberkan hasil Pileg 2024, PKS naik secara signifikan karena identik dengan Anies Baswedan. Dampak lainnya, jagoan PKS dalam Pilkada 2024 babak belur dan kalah setelah berpisah dengan Anies Baswedan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ormas Bentukan Anies Baswedan Bisa Menjadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2029. Pengamat Ungkap Sehebat Apa Anies Baswedan Tanpa Partai Politik.

    Adi mencontohkan Pilkada Depok, Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta. 

    Padahal, kata Adi, Kota Depok seringkali disebut sebagai kandang PKS.

    “Jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam pilpres 2024 yang lalu itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta jadi orang yang merasa dekat dengan Anies sejak lama tiba-tiba kecewa dengan PKS. Mereka kemudian berpaling tidak memilih jagoan PKS yang ada di Depok,” imbuhnya.

    Contoh lainnya Pilkada Jawa Barat, dimana suara jagoan PKS yakni Ahmad Syaikhu terjun bebas.

    Adi menuturkan para pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan mundur dan tak lagi memilih jagoan PKS.

    “Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Doel,” ungkapnya.

    Adi menegaskan dukungan dan deklarasi Anies Baswedan secara terbuka membuat pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

    Selain itu, Adi menduga alasan lain Mardani Ali Sera menyarankan Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik. 

    Pasalnya, tidak gampang untuk membentuk partai politik yang bertujuan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu.

    “Kalaupun toh lolos, dia jadi peserta pemilu belum tentu dia lolos ambang batas parlemen,” ujarnya.

    “Mungkin Mardani Ali Sera ini ingin menyelamatkan Anies Baswedan karena kalau Anies bikin partai enggak bisa ikut pemilu atau bisa ikut pemilu tapi enggak lolos ke parlemen ini partainya ini kan justru akan mempermalukan Anis secara berlipat ganda pasti banyak suara bising di mana-mana tuh,” jelasnya.

    Pernyataan PKS

    Sebelumnya, Mardani Ali Sera bertemu Anies Baswedan di kediaman Mantan Gubernur Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin (20/1/2025). 
    Mulanya, Mardani bercerita Anies meminta izin untuk membuat suatu perkumpulan di bawah naungannya.

    Namun, perkumpulan bentukan Anies tersebut tidak berbentuk organisasi masyarakat (ormas) ataupun parpol. Nantinya, perkumpulan itu akan berbentuk sebuah aksi bersama.

    “Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya mas,” ujar Mardani meniru ucapannya kepada Anies dalam pertemuan itu saat berbincang dengan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Mardani menuturkan dirinya memang berharap agar Anies tidak membuat partai politik (parpol) sendiri. Meskipun, ia menyadari adanya kekhawatiran Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan.

    Mardani pun meminta Anies tidak khawatir dengan kemungkinan tersebut. Dia mengingatkan saat ini sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    Dengan begitu, kata Mardani, semua parpol bisa memajukkan calon sendiri di pilpres 2029. Dia pun meyakini banyak parpol yang nantinya akan melirik untuk mengusung Anies menjadi capres.

    “Kan sudah ada, keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan dan akan banyak yang mengajak mas Anies karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pingin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Mardani pun menjawab apakah PKS sudah sempat menyarankan Anies untuk bisa bergabung menjadi kader PKS. Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada Anies.

    “Kalau PKS kayaknya udah deket. Kalau itu kita bebaskan Mas Anies. Bebas, mas Anies mau ke mana boleh,” jelasnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya