Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran Rp 306,69 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program-program prioritas yang dijanjikannya saat kampanye Pilpres 2024. Apa dampaknya?

    Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Berdasarkan Inpres itu, Prabowo meminta penghematan anggaran sampai Rp 306,69 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sampai Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah juga dipotong Rp 50,59 triliun.

    Anggaran yang dipangkas Prabowo itu kemudian dialokasikan, di antaranya untuk pembiayaan program makan bergizi gratis yang ditingkatkan menjadi Rp171 triliun dari sebelumnya hanya Rp 71 triliun.

    Penambahan anggaran untuk program andalan Prabowo itu untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari 17,5 juta anak menjadi sekitar 83 juta orang pada 2025. 

    Selain untuk makan bergizi gratis, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program strategis lain seperti perbaikan rumah sakit, klinik, pelayanan kesehatan untuk masyarakat, sekolah, pesantren, pengembangan infrastruktur transportasi, energi, bantuan sosial, subsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Penghematan anggaran dilakukan Prabowo tak terlepas dari kondisi APBN 2024 yang tekor sampai Rp 507,8 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kegagalan pemerintah mendapatkan sumber penghasilan baru untuk meningkatkan pendapatan negara.

    Pemerintah sempat berencana menaikkan pajak penghasilan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, namun ditentang banyak pihak. Akhirnya, Prabowo memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

    Dampak Efisiensi Anggaran
    Meskipun pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke program prioritas, beberapa ekonom mengingatkan dampak yang dapat ditimbulkan bagi perekonomian, seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik, hingga kesulitan terbuka lapangan kerja baru.

    Dampak penurunan daya masyarakat langsung terasa pada Januari 2025 dengan terjadinya deflasi sebesar 0,76%, seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (3/2/2025).

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelompok penyumbang deflasi terbesar bulan lalu, adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 9,16%. Kelompok ini memberi andil deflasi 1,44%.

    “Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47%,” tutur Amalia.

    Selanjutnya kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08% dan memberikan andil deflasi 0,01%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,94%, dan memberikan andil inflasi 0,56%.

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro langsung merespons kekhawatiran pelemahan konsumsi masyarakat yang ditandai dengan deflasi. Menurut dia, deflasi harus ditilik lebih lanjut penyebabnya.

    “Kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat,” kata Bambang dikutip dari Antara.

    Jajaran pemerintah tingkat pusat hingga daerah kini mulai putar otak bekerja dengan anggaran yang dipangkas sana-sini.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) misalnya terkena terkena pemangkasan Rp 81,38 triliun, sehingga tersisa Rp 29,57 dari anggaran sebelumnya Rp 110,95 triliun. Akibatnya, banyak kegiatan harus dibatalkan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dampak dari efisiensi tersebut adalah terjadi 10 perubahan pola kerja di kementeriannya. Pertama, antaranya pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi year contract baru yang bersumber dari rupiah murni.

    “Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujar Dody di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri. Kelima, mengurangi belanja ATK.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya. Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. 

    Kesepuluh, efisiensi belanja nonoperasional yang mengikuti honor kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya.

    Anggaran belanja Kemkomdigi juga dipangkas sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu Rp7,73 triliun. Menkomdigi Meutya Hafid menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. 

    Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan anggaran kementeriannya disunat Rp 3,66 triliun dari Rp 5,2 triliun, namun ia masih optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo tetap berjalan dengan cara kolaborasi, misalnya lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan mengoptimalkan kucuran dana investasi swasta.

    Investor dari Uni Emirat Arab dan Qatar diklaim akan membangun 1 juta rumah di Indonesia.

    Komisi Yudisial telah membatalkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung akibat pemotongan anggaran sebesar 54,35%. 

    “Sesuai undang-undang, KY harus mengumumkan seleksi dalam 15 hari kerja sejak menerima surat dari MA pada 16 Januari 2025. Namun, karena efisiensi anggaran, seleksi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

    Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemangkasan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” katanya dikutip dari laman resmi UGM.

    Selain itu juga berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. 

    Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan. 

    “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)

  • Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktor atau Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, jabatan terakhir yang diemban oleh Boy Rafli yakni sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Purnawirawan jenderal bintang 3 ini tercatat aktif menjabat sebagai Kepala BNPT sejak tahun 2020 hingga 2023.

    Semasa dinasnya, ia juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kadiv Humas Polri hingga Kapolda Papua.

    Adapun Boy Rafli Amar resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2023.

    Pascapensiun dari Polri, Boy sempat tergabung di dalam tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

    Ia pun berhasil ikut membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

    Kehidupan pribadi

    Boy Rafli Amar lahir di Jakarta dari keluarga perantau Minangkabau, 25 Maret 1965.

    Saat ini, ia berusia 59 tahun.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Boy Rafli Amar (kanan) berjabat tangan dengan satpam yang motornya dirampas terduga teroris dalam konferensi pers gelar barang bukti di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/1/2014). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

    Bukan orang sembarangan, Boy merupakan cicit sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo.

    Ia memiliki istri yang bernama Irawati dan dikaruniai dua oranak anak bernama Mutiaratu Astari Rafli dan Kirana Rafli.

    Boy Rafli ternyata besan dengan eks Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Idris Kadir, S.H., M.Hum.

    Putrinya, Astari, menikah dengan putra Idris, yakni AKP Rizkika Atmadha Putra, S.I.K., M.Si.

    Pendidikan

    Boy Rafli merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) A tahun 1988.

    Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain yakni PTIK (1997), Sespim (2002), Sespimti (2011), dan Lemhannas PPSA (2013).

    Boy Rafli Amar juga telah berhasil lulus program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran (Unpad) dengan yudisium Pujian pada 14 Agustus 2019.

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Karier

    Karier Boy Rafli Amar telah malang melintang di Polri.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pernah diembannya.

    Perjalanan karier Boy Rafli dimulai saat ia menjadi Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat pada 1988.

    Tak berselang lama, ia dimutasi menjadi Kanit Ranmor Sat Serse Polres Metro Jakpus pada 1989.

    Setelah itu, karier alumni Akpol 1988 ini terus meroket.

    Boy tercatat pernah menjabat sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Gambir (1990), Kasetops Puskodal Ops Polres Metro Jakpus (1992) Kasubnit Ranmor Ditserse Polda Metro Jaya (1993), Pama Polda Irian Jaya (1997), Kapuskodalops Polres Sorong (1997), Wakapolres Sorong (1998).

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Kasatgaops Puskodal Ops (1999) Pjs.Koorspripim Polda Irja (2000), Ps.Kabag Serse Um Ditserse Polda Papua (2001), Pamen Sespim Dediklat Polri (2002), dan Kasat Patroli Ditsamapta Polda Metro Jaya (2002).

    Tak sampai di situ, Boy juga pernah mengisi jabatan sebagai Kasat Patko Ditsamapta Polda Metro Jaya (2003), Kasat V/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2003), Wakapolres Metro Jakut Polda Metro Jaya (2004), dan Kapolres Kep.Seribu (2004).

    Karier Boy Rafil Amar makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kapolres Pasuruan pada tahun 2006.

    Pada 2007, ia ditunjuk menjadi Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88/Antiteror.

    Satu tahun kemudian, ia diangkat sebagai Dirreskrim Polda Maluku Utara.

    Setelah itu, Boy ditugaskan untuk menjabat sebagai Kapoltabes Padang pada 2008.

    Pada 2009, ia lalu dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

    Pada 2010, ia diutus menjadi Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri.

    Semenjak itu, karier Boy Rafli Amar makin cemerlang.

    Pada 2012, Boy dimutasi menjadi Karopenmas Divhumas Polri.

    Lalu, ia diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2014.

    Pada 2016, namanya makin dikenal publik karena ia ditunjuk sebagai Kadiv Humas Polri.

    Kemudian, Boy Rafli dimutasi menjadi Kapolda Papua pada 2017.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakalemdiklat Polri pada 2019.

    Baru setelah itu Boy Rafli Amar diangkat menjadi Kepala BNPT pada 2020.

    Pada 2021, Boy Rafli Amar sempat masuk dalam bursa calin Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis,

    Nama Boy kala itu diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, presiden memilih Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • VIDEO HUT ke-17 Gerindra, Muzani Sampaikan Pesan Prabowo agar Kader Tidak Khianati Rakyat – Halaman all

    VIDEO HUT ke-17 Gerindra, Muzani Sampaikan Pesan Prabowo agar Kader Tidak Khianati Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pesan kepada seluruh kader untuk tidak mengkhianati rakyat.

    Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam sambutan pada acara bakti sosial dan syukuran puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Muzani menyampaikan pesan tersebut disampaikan karena rakyat merupakan penentu kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2024.

    Terakhir, Muzani membeberkan pesan Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden RI pada Oktober 2024 lalu.

    Ia mengklaim, kekuasaan yang dimiliki Prabowo sebagai Presiden RI akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Ketua Umum Ketua Dewan Pembina berkali-kali mengingatkan perjuangan kita untuk rakyat, janganlah sekali-kali kita jauh dari rakyat, apalagi kita mengkhianati rakyat,” kata Muzani dalam sambutannya.

    Muzani juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo mengenai tekad untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.

    Muzani menyebutkan, dalam beberapa pidatonya, Presiden Prabowo selalu menekankan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang dimiliki.

    “Beliau berpikir, dengan pertanian yang luas, tanah yang subur, tambang yang banyak, kekayaan alam yang luar biasa harusnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia,” kata dia.

    Muzani juga mengingatkan pesan Prabowo saat dilantik  menjadi Presiden RI di Oktober 2024 lalu.

    Muzani mengatakan, kekuasaan yang dimiliki Prabowo sebagai Presiden RI akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Maka kemenangan Prabowo-Subianto menjadi Presiden, hendaklah tidak mengubah sikap kita menjadi sikap adigang, adigung, adiguna, sopo siro, sopo ingsun,” ujarnya.

    Seluruh Ketua Umum Partai Diundang

    DPP Partai Gerindra memastikan acara puncak HUT ke-17 akan digelar pada 15 Februari 2025 di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Dalam acara puncak HUT itu kata Muzani juga turut akan digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai.

    Hal itu disampaikan Muzani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dalam acara tersebut dipastikan Muzani, juga akan turut mengundang seluruh ketua umum Partai Politik (ketum parpol) yang ada di Indonesia.

    Kata dia, diundangnya seluruh ketum parpol itu untuk menjaga hubungan persahabatan antara partai politik.

    “Iya, partai-partai akan kita undang untuk bersama-sama mensyukuri supaya ada kebersamaan, ada persahabatan, ada kerukunan,” ujar dia.

    (Tribunnews/Reza Deni/Rizki/Geok Mengwan/Malau)

     

     

  • Yona Bagus Widyatmoko: Gerindra Jangan Jumawa, Harus Terus Berjuang untuk Rakyat

    Yona Bagus Widyatmoko: Gerindra Jangan Jumawa, Harus Terus Berjuang untuk Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra yang mengusung tema “Berjuang Tiada Akhir” bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk merefleksikan perjuangan partai.

    Yona menegaskan bahwa kemenangan politik bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menunaikan janji-janji politik kepada rakyat.

    Menurutnya, perjuangan Gerindra harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran, serta memastikan akses kesehatan yang lebih baik dan pemerataan pembangunan.

    Baginya, kemenangan dalam Pemilu 2024 harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras, bukan sekadar ajang euforia.

    “Perjuangan kita tidak boleh berhenti hanya karena kemenangan dalam Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menunaikan janji politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Yona, Kamis (6/2/2025).

    Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini juga mengingatkan seluruh kader Gerindra di Surabaya untuk tetap rendah hati dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kemenangan tidak boleh membuat partai terlena, justru harus semakin mawas diri dan menjaga integritas.

    “Jangan jemawa, jangan terlalu euforia. Kita harus tetap membumi bersama rakyat, menjaga martabat dan nama baik Partai Gerindra. Konsistensi dalam perjuangan adalah kunci utama,” tambahnya.

    Gerindra Surabaya Melesat di Pemilu 2024

    Yona juga mengakui bahwa pencapaian Partai Gerindra dalam Pemilu 2024 di Surabaya cukup menggembirakan. Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), Gerindra mencatatkan peningkatan signifikan dengan meraih 8 kursi di DPRD Surabaya, naik 60% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 5 kursi.

    Sementara dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Gerindra sukses meraih 992.304 suara di Surabaya, membuktikan kuatnya dukungan masyarakat terhadap partai berlambang burung garuda ini.

    Pada Pilkada Surabaya 2024, pasangan Eri Cahyadi-Armuji yang didukung Gerindra juga meraih kemenangan mutlak dengan 83,20% suara, mengalahkan kotak kosong. Hasil ini, menurut Yona, adalah bukti kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra sebagai bagian dari koalisi pemerintahan daerah.

    Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian ini harus diiringi dengan kerja nyata. Sebagai partai dengan basis pendukung yang terus berkembang, Yona berharap seluruh kader tetap menjaga martabat dan nama baik partai.

    “Setiap kader memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan konsisten bekerja demi kepentingan rakyat,” katanya.

    “Masyarakat memberikan mandat kepada kita, dan mandat ini harus dijawab dengan kerja keras, bukan sekadar retorika. Jangan sampai kepercayaan yang telah diberikan justru disia-siakan,” tambah Yona.

    Yona juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan HUT ke-17 Gerindra sebagai momentum memperkuat komitmen kepada rakyat.

    “Gerindra lahir untuk berjuang, dan perjuangan ini tidak boleh ada akhirnya. Setiap kader harus terus bergerak, bekerja, dan membuktikan bahwa kita adalah bagian dari solusi bagi rakyat,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Banyak Persoalan, Publik Pertanyakan Peran Gibran

    Banyak Persoalan, Publik Pertanyakan Peran Gibran

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik di tengah berbagai polemik yang terjadi belakangan ini, mulai dari kemunculan pagar laut di Tangerang hingga kelangkaan tabung gas 3 kg. 

    Menurut pengamat politik Adi Prayitno, salah satu alasan yang membuat publik, terutama Warganet, menanti respons Gibran adalah program Lapor Mas Wapres yang sebelumnya diperkenalkan sebagai inovasi dalam mendeteksi dan menangani berbagai persoalan nasional. 

    Program ini digadang-gadang sebagai pendekatan jemput bola yang dapat merespons berbagai keluhan masyarakat. Namun, saat beragam permasalahan itu muncul, publik merasa program ini belum terlihat nyata dalam memberikan solusi.

    “Jadi wajar bila program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 6 Februari 2025.

    Selain itu, dalam kampanye Pilpres 2024, Gibran mendapat banyak dukungan dan dikenal dengan citra pemimpin muda yang cepat tanggap dan penuh inovasi. 

    Bahkan, ada slogan yang menyebutnya sebagai “suhu bukan cupu,” menegaskan bahwa ia dianggap memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan.

    “Kini, dengan berbagai persoalan yang terjadi, pertanyaan besar muncul: di mana peran Wakil Presiden Gibran?” tanya analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Publik menunggu langkah konkret dari orang nomor dua di Indonesia ini dalam menghadapi berbagai polemik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

    Respons atas berbagai tantangan ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI

  • Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

    Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kediaman Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pengggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditangani KPK.

    Sebelumnya, terkait kasus yang sama, penyidik KPK sudah menggeledah rumah mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus mantan pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Tengah Ahmad Ali.

    Satu tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ahmad Ali di Kompleks Perumahan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jalan Taman Kebon Jeruk Utama, Blok H2 nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dari penggeledahan yang berlangsung sejak pagi ini, penyidik menyita dokumen, tas, jam tangan, hingga uang dalam mata uang rupiah dan valas.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah rumah pimpinan ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

    Dari penggeledahan di kediaman orang nomor satu ormas Pemuda Pancasila itu, tim KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    “Hasil sita rumah JS: 11 kendaraan bermotor roda empat,” jelas Tessa.

    KPK menyatakan penggeledahan di rumah Ahmad Ali dan Japto adalah dalam rangka mencari, menyita dan memulihkan aset-aset diduga hasil gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

    Said Amin pun telah diperiksa pihak KPK pada 27 Juni 2024.

    Penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

    KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

    Diberitakan, eks Bupati Kukar Rita Widyasari sejak 2017 menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur atas vonis 10 tahun penjara.

    Ia terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

    Dalam perkembangannya, pihak KPK menemukan bukti adanya pidana korupsi lainnya yang diduga dilakukan Rita Widyasari.

    Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar 3,3 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

    Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

    Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

    Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

    Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 436 miliar. 

    Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

    Profil Japto Soerjosoemarno

    Tokoh pemuda dengan nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1949 (usia 73).

    Lahir di Surakarta atau Solo, Japto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di tengah keluarga ningrat.

    Japto merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Purn) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo  Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius, serta adik dari artis Marini Soerjosoemarno.

    GRATIFIKASI HASIL TAMBANG – Presiden Joko Widodo mendapat kartu anggota luar biasa dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Musyawarah Besar (Mubes) X dan Perayaan HUT ke-60 Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KPK kini mengusut kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang diduga melibatkan Japto.

    Japto menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

    – Organisasi

    Japto muda pada usia 21 tahun sempat mendirikan geng bernama Siliwangi Boys Club alias Siliwangi Boys Communitty (SBC) di lingkungan tempat tinggalnya di Siliwangi, komplek perumahan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, ia terjun ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila.

    Hal itu bermula dari Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981 menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, hingga terus memimpin Pemuda Pancasila hingga saat ini.

    Mengutip Wikipedia, pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX tahun 2014 di Batu – Malang, dirinya kembali dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila hingga tahun 2019.

    Japto merupakan salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Ia pun disebut-sebut menjadi satu-satunya tokoh utama organisasi tersebut lantaran memimpin ormas PP sejak 1981 atau sekitar 44 tahun.

    Selain aktif di Pemuda Pancasila, dia juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). Didunia politik ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

    Di samping bergelut di dunia politik, dia juga adalah seorang tokoh penyayang dan pelestarian binatang WWF.

    Namun, ia ia juga mempunyai hobi berburu yang dapat dilihat dari trophy yang diperolehnya dari “Big Five” di Afrika dan serta koleksi binatang-binatang yang di-offset seperti hidup yang menghiasi interior rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta.

    – Politik: Dirikan Partai Patriot hingga Dukung Anies di Pilpres 2024

    Japto juga terjun ke dunia politik pada 2001. Ia mendirikan Partai Patriot, sebelumnya bernama Partai Patriot Pancasila, pada 1 Oktober 2001.

    Partai Patriot lahir dibidani oleh kader-kader Pemuda Pancasila (PP).

    Partai dengan simbol burung garuda Patriot itu pun ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004 dan 2009.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Japto Soerjosoemarno bergabung dalam jajaran tim pemenangan dari capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Ia mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, yang bekerja di bawah pimpinan ketua K.H Syukron Makmun.

    Japto merupakan salah satu dari tujuh orang wakil ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN. Adapun enam orang wakil ketua lainnya adalah Letjen (Purn) Sutiyoso, Muhammad Hidayat Nur Wahid, K.H. Manarul Hidayat, Sutrisno Bachir, Michael Manufandu, Komjen Oegroseno.
     

     

  • Irjen Pol. Purn. Dr. Adnas, M.Si. – Halaman all

    Irjen Pol. Purn. Dr. Adnas, M.Si. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktor atau Irjen Pol. (Purn.) Dr. Adnas, M.Si. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, jabatan strategis terakhir Adnas yakni Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo.

    Adnas tercatat aktif mengemban jabatan posisi sebagai Kapolda Gorontalo pada tahun 2020.

    Semasa dinasnya, purnawirawan jenderal bintang 2 ini juga sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Komwas Kepala SKK Migas Bidang Hukum.

    Adapun Adnas resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2022.

    Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sops Polri Brigjen Adnas di Tol Cipali, Senin (17/6/2018). (TRIBUNNEWS.COM)

    Pascapensiun sebagai Pati Polri, Adnas kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Pada Pilpres 2024, memulai kiprah politiknya dengan masuk menjadi tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Ia pun sukses ikut membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

    Selain itu, Adnas kini juga tengah disibukkan dengan jabatannya sebagai Ketua Organisasi Urang Awak Ikatan Keluarga Minang (IKM) Provinsi Bengkulu.

    Kehidupan pribadi

    Irjen Purn Adnas lahir di Payakumbuh, Sumatra Barat, 12 Agustus 1964.

    Saat ini, ia telah berusia 60 tahun.

    Adnas memiliki seorang istri yang bernama Ny. Lia Dalia.

    Pendidikan

    Adnas adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan mantan Inspektur Pengawasan Umum Polri, yakni Komjen Pol (Purn) Agung Budi Maryoto.

    Adnas sendiri telah berpengalaman di dalam bidang lalu linta (lantas).

    Perjalanan karier

    Irjen Adnas telah malang melintang berkarier di dalam kepolisian tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pernah ia emban.

    Adnas tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Sidoarjo pada tahun 2007.

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Wakapolwil Besuki pada 2009.

    Tak sampai di situ, Adnas juga pernah mengisi kursi jabatan sebagai Dir Lantas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2009.

    Pada 2010, ia juga sempat didapuk menjadi Dir Lantas Polda Sulsel pada 2010.

    Karier Adnas makin moncer setelah ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya bidang PJR Korlantas Polri.

    Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Kapolda Gorontalo Brigjen. Pol. Adnas. (MPR RI)

    Pada 2012, ia diangkat sebagai Kakorbintarsis Ditbintarlat Akpol Lemdikpol.

    Satu tahun kemudian, ia ditugaskan untuk menjadi Wakapolda Bengkulu.

    Setelah itu, Adnas diutus untuk menduduki posisi sebagai Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri pada 2017.

    Pada tahun yang sama, ia dipercaya menjadi Karo PID Divhumas Polri.

    Adnas juga sempat menjabat sebagai Karojianstra Sops Polri pada tahun 2018.

    Di tahun yang sama, ia lalu diamanahkan untuk menduduki posisi sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan.

    Baru setelah itu Adnas diangkat menjadi Kapolda Gorontalo pada tahun 2020.

    Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

    Lalu, Adnas kembali dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Polri pada 2021.

    Di pengujung masa pensiunnya, alumni Akpol 1987 ini ditugaskan sebagai Tenaga Ahli Komwas Kepala SKK Migas Bidang Hukum pada 2022.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Japto Soerjosoemarno Keturunan Apa? Terseret Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar

    Japto Soerjosoemarno Keturunan Apa? Terseret Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Japto Soerjosoemarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah kediamannya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    “Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

    Dalam penggeledahan rumah di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa malam itu, KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik.

    “Detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan, jadi nanti teman-teman akan kita update lagi,” ucap Tessa.

    Penggeledahan ini mengungkap fakta menarik mengenai silsilah keluarga pria kelahiran Semarang tersebut yang memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks.

    Latar Belakang Keluarga

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, Japto Soerjosoemarno berasal dari keluarga ningrat dengan darah campuran Jawa dan Belanda.

    Ayahnya, Ir. Soetarjo Soerjosoemarno, merupakan seorang keturunan langsung dari Mangkunegara V, salah satu kerajaan di Jawa Tengah. Kakek buyut Japto adalah seorang bangsawan Jawa yang memiliki pengaruh besar di masanya.

    Japto Soerjosoemarno Siapa? 40 Tahun Jadi Ketum PP, Dukung Anies di Pilpres 2024, Kini Digeledah KPK.

    Soetarjo juga memiliki hubungan dekat dengan Keluarga Cendana. Ia diketahui merupakan sepupu dari istri Presiden ke-2 RI, Suharto yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan nama Ibu Tien Soeharto.

    Sementara itu, ibunya, Dolly Zegerius, memiliki darah Belanda dan Yahudi. Silsilah keluarga yang beragam ini memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Japto dan keluarganya

    Japto Soerjosoemarno sendiri menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood, dan kini memiliki tiga orang anak.

    Keterlibatan dalam Kasus Korupsi

    KPK melakukan penggeledahan di kediaman Japto terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    Sebelumnya, KPK telah menyita uang senilai Rp476 miliar terkait ugaan gratifikasi dalam produksi batubara dengan tersangka Rita Widyasari.

    “Pada Jumat 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak sebesar Rp350.865.006.126,78. Uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya)” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 14 Januari 2025.

    Japto Soerjosoemarno Anak Siapa? Keturunan Ningrat yang Dekat dengan Keluarga Cendana.

    Kemudian, penyidik KPK juga menyita mata uang asing sebesar 6.284.712,77 Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp102,2 miliar. Uang tersebut disita dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya, kata Tessa, penyidik pun turut menyita mata uang Dollar Singapura sebesar SGD 2.005.082,00 atau setara Rp23,7 miliar. Uang ini disita dari satu rekening atas nama pihak terkait.

    Meskipun belum ada keterangan resmi mengenai keterlibatan langsung Japto Soerjosoemarno dalam kasus tersebut, namun penyitaan sejumlah aset di rumahnya menunjukkan adanya dugaan keterkaitan.

    Kasus ini tentu saja berdampak besar pada citra Japto Soerjosoemarno sebagai seorang tokoh publik, bahkan memiliki hubungan dekat dengan Anies Baswedan.

    Meskipun belum terbukti secara hukum, namun tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya tentu akan memicu pertanyaan tentang integritas dan kredibilitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Reaksi GOTO Soal Kabar Merger Grab, Cuma Omon-Omon?

    Reaksi GOTO Soal Kabar Merger Grab, Cuma Omon-Omon?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memberikan reaksi terkait dengan kabar sinergi berupa merger hingga akuisisi dengan Grab Holdings Ltd. yang beredar di publik.

    Corporate Secretary GOTO RA Koeseomohadiani menjelaskan tidak ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger.

    “Perseroan mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir dan berita-berita tersebut adalah berdasarkan spekulasi,” ucap Koesoemohadiani, Selasa (4/2/2025).

    Dia juga menjelaskan berita yang beredar tersebut tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha GOTO.

    Faktanya, kabar tersebut terhitung sudah tiga kali beredar ke publik tanpa adanya kelanjutan yang jelas.

    Kabar burung penggabungan dua entitas itu pertama kali muncul sebelum pandemi, tepatnya pada Februari 2020 dan jauh sebelum GOTO melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

    Kala itu, pembahasan merger Grab dan Gojek—sebelum penggabungan dengan Tokopedia—baru pada tahap awal. Menurut sumber Bloomberg, kedua entitas itu bahkan masih jauh dari tahap penilaian bisnis. 

    Kali kedua wacana penggabungan GOTO dan Grab muncul pada tahun lalu atau sebelum perhelatan Pilpres 2024.

    Laporan Bloomberg, Jumat (9/2/2024), menyebutkan bahwa merger GOTO dan Grab juga masih berada dalam tahap diskusi awal. Namun, salah satu opsi potensial yang muncul dalam pembicaraan itu adalah Grab yang berbasis di Singapura, akan mengakuisisi GoTo menggunakan uang tunai, saham, atau kombinasi keduanya. 

    Terbaru, melansir Bloomberg, kedua perusahaan dikabarkan tengah menargetkan untuk menyelesaikan diskusi merger tahun ini. Seorang eksekutif yang terlibat dalam pembicaraan tersebut menuturkan kesepakatan merger harus terjadi pada 2025 atau tidak sama sekali.

    “Seorang eksekutif dari Provident Capital Partners, salah satu investor GOTO, memimpin pembicaraan,” tulis Bloomberg, Selasa (4/2/2025).

    Kabar tersebut bahkan berkembang menjadi opsi akuisisi yang sedang dipertimbangkan Grab terhadap GOTO dengan valuasi lebih dari US$7 miliar atau sekitar Rp115,8 triliun (kurs Jisdor BI 3 Februari 2025 Rp16.543 per dolar AS).

    Melansir Bloomberg, Grab tengah mempertimbangkan akuisisi terhadap rivalnya, GoTo Group, dengan valuasi lebih dari US$7 miliar. Narasumber Bloomberg menyebut salah satu skenario yang tengah dibahas adalah pembelian seluruh saham GOTO senilai Rp100 per saham.

    Nilai tersebut mencerminkan harga yang premium atau lebih tinggi sekitar 13,6% dari harga sahamnya saat ini pada level Rp88 per saham.